Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi saving plan merupakan salah satu variasi dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) yang ada di Indonesia saat ini. Produk ini memberikan manfaat asuransi dan manfaat investasi dalam satu polis yang sama. Belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai produk ini secara spesifik. Sehingga, timbul permasalahan terkait kesesuaian saving plan dengan peraturan perundang-undangan perasuransian, pola pertanggungan risiko investasinya, dan proses seleksi risiko dalam penutupan asuransinya. Maka dari itu, Penulis meneliti peraturan-peraturan, spesimen polis saving plan, hingga literatur-literatur untuk menganalisis kesesuaian produk saving plan dengan hukum perasuransian Indonesia, mekanisme pertanggungan risiko dalam PAYDI secara umum dan saving plan secara khusus, dan proses seleksi risiko yang dilakukan dalam saving plan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa produk saving plan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian. Risiko investasi dalam saving plan yang ditanggung oleh perusahaan asuransi menyebabkan minimnya transparansi dari perusahaan asuransi terkait pengelolaan dana investasi tersebut, yang dapat berujung pada kerugian bagi pihak perusahaan dan pemegang polis. Hal tersebut ditambah dengan periode investasi yang singkat serta imbal investasi yang besar juga membuat saving plan rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang. Oleh karena itu, perlu diatur ketentuan mengenai PAYDI secara lebih komprehensif, dilakukannya peninjauan ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap produk saving plan, dan diperketatnya proses seleksi risiko dalam saving plan.

---

Saving Plan insurance is a variation of Investment-Linked Insurance Products or Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) that has been existed in Indonesia today. The product provides insurance benefits and investment benefits in the same policy. There are no explicit regulations regarding this product specifically. Problems arises due to the concept of investment risk coverage and the risk selection/underwriting phase in policy coverage process of saving plan. Therefore, the author examines the regulations, saving plan policy specimens, and related literature to analyze the suitability of saving plan products with Indonesian insurance laws, the risk coverage mechanism in PAYDI in general and saving plan specifically, and the risk selection process carried out in saving plan. This research is a normative legal research using descriptive analytical research method. In this study, it was found that the saving plan product did not fully comply with the provisions of the insurance regulations. The coverage of investment risks in saving plans by insurance companies causes a lack of transparency from insurance companies, especially on the investment assets management, which can lead to losses for both the company and policyholders. This coverage, coupled with a short investment period and large investment returns also makes saving plans prone to be used as a means of money laundering. Therefore, it is necessary to regulate the provisions on PAYDI more comprehensively, conduct a review on the saving plan product by the Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan, and strengthen the underwriting process in the saving plan."

"PT. Asuransi Jasindo sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang jasa asuransi kerugian senantiasa selalu melakukan peningkatan kinerja terus menerus dan berupaya mampu untuk memenuhi kepuasan pelanggan lebih baik( dari kepuasan yang dapat diberikan pesaingnya.Cara untuk memenuhi kepuasan pelanggan dapat dilakukan antara lain melalui strategi mutu, yaitu penerapan manajemen mutu yang dapat memberikan jaminan bahwa harapan pelanggan akan dapat dipenuhi. Kepuasan pelanggan dalam bentuk jaminan mutu menjadi sangat panting artinya, terutama bagi perusahaan jasa. PT. Asuransi Jasindo telah menerapkan ISO 9002:1994 sejak tahun1997 dan mulai menerapkan program perolehan ISO baru yang merupakan up-grading ISO 9002:1994 menjadi ISO 9001:2000 sesuai ketentuan lembaga sertifikasi ISO batas akhir perubahan ISO lama (ISO 9002:1994) ke ISO baru (ISO 9001:2000) adalah 15 Desember 2003. Dalam hal ini PT. Asuransi Jasindo sudah melakukan perubahan jauh sebelum batas akhir yang ditentukan dan ISO 9001:2000 diberlakukan mulai 1 November 2001.Metode penelitian yang akan digunakan bersifat deskriptifanalitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, dan kuesioner yang dibagikan kepada para responden sebanyak 47 orang pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan mengerti tentang ISO 9001:2000, serta mempelajari dokumen mutu ISO 9001:2000 yang berupa manual mutu, prosedur sistem mutu, pedoman kerja dan catatan mutu dalam hal akseptasi polis, dan penyelesaian klaim di PT. Asuransi Jasindo Kantor Pusat.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ISO 9001:2000 di PT. Asuransi Jasindo Kantor Pusat yang melibatkan para pejabat dan staf bertujuan untuk mendukung program-program perusahaan dalam upaya meningkatkan serta memperbaiki kinerja dan sistem pelayanan perusahaan secara berkesinambungan. Proses penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 di PT. Asuransi Jasindo Kantor Pusat dengan lima tahap meliputi , (1) Persiapan di bulan Maret 2001, (2) Pengembangan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu dan Implementasi, (3) Penilaian Awal (Adequacy Audit) oleh Tim Audit Mutu Internal, (4) Penilai Awal (Compliance Audit) oleh Konsultan ISO 9001:2000 Series, dan 5) Sertifikasi oleh Badan Sertifikasi pada bulan Januari 2002, Dalam proses penerapan tersebut ditemukan hambatan (penilaian setelah Compliance Audit oleh Tim Audit Mutu Eksternal), yaitu, merubah budaya kerja dari "belum standarisasi" menjadi "standarisasi".Adapun saran perbaikan terhadap proses tersebut adalah dengan, (1) berfikir sistem untuk melihat keseluruhan pola perubahan di PT. Asuransi Jasindo, (2) penekanan pada keahlian pribadi para pegawai dengan diadakannya pelatihan berkala tentang ISO 9001:2000 baik (dari sisi pemahaman maupun manlaat pelaksanaannya), (3) pembelajaran tim yang bukan bersifat individual, tapi merupakan dasar pembelajaran unit dalam organisasi modern.

---

PT. Asuransi Jasindo as a state-owned risk insurance company continually enhance its performance and capabilities to meet customer satisfaction better than the competitor. To achieve better level costumer satisfaction PT. Asuransi Jasindo includes strategic in quality, that is quality management implementation functioned as quality assurance that costumer expectation will be achieved. Costumer satisfaction in the form of quality assurance has become crucial, especially for service company. PT. Asuransi Jasindo implemented ISO 9002:1994 since 1997 and then commencing a program to acquire new ISO as an up-grading iSO 9002:1994 to ISO 9001:2000 determined as new regulation by ISO certification body concerning renewal deadline of past ISO (ISO 9002:1994) to new ISO (ISO 9001:2000) is 15 December 2003. Regarding this matter PT. Asuransi Jasindo had already began the renewal program long before the established deadline and ISO 9001:2000 be in effect starting from 1 November 2001.

Methodology used in this research is analytical descriptive. Data used in this research collected by the means of interview and questioner distributed to respondents consisted of 47 employees of whom had participated in training program and with comprehension about ISO 9001:2000, and also by studying ISO 9001:2000 through quality manual, quality, quality system procedure, work handbook and quality records concerning polis acceptation, and claim execution in PT. Asuransi Jasindo Headquarter.

The results of this research showed that ISO 9001:2000 implementation in PT. Asuransi Jasindo Headquarter involving officials and staffs orchestrated to reinforce continual company's performance and service system enhancement programs. The implementation process of Quality Management System ISO 9001:2000 at PT. Asuransi Jasindo Headquarter conducted in three stages as follows, (1) Preparation held in March 2001, (2) Developing Documentation of Quality Management System and Implementation, (3) Adequacy Audit by internal Quality Auditor Team, (4) Compliance Audit by ISO 9001:2000 Series Consultant, and (5) Certification by Certification Body in January 2002. The process of implementation encounter obstacle (result from Compliance Audit by External Quality Auditor Team), that is, to change work culture from "not standardized" to "standardized".

Such results draws some suggestions to correct the process by (1) systemic thinking to review the whole pattern of change in PT. Asuransi Jasindo, (2) focused on individual skill of each employee in the regular training program about ISO 9001:2000 both from the comprehension and benefit point of view, (3) team learning should not be individualistic, but should be based on unit learning within modern organization."

"Nelayan merupakan salah satu faktor kunci dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional, namun dalam menjalankan profesi sebagai nelayan, nelayan dihadapkan pada risiko-risiko yang dapat merugikan diri nelayan tersebut sehingga sudah seharusnya nelayan diberikan perhatian khusus untuk melindungi nelayan serta menjamin hak-haknya. Bentuk perhatian khusus ini salah satunya diwujudkan dengan penyelenggaraan asuransi nelayan yang dilaksanakan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai penanggung bersama-sama dengan pemerintah yang memberikan bantuan premi asuransi nelayan. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Apakah peraturan perundang-undangan perasuransian Indonesia telah cukup mengatur pelaksanaan asuransi nelayan yang telah diselenggarakan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia? 2. Bagaimana mekanisme dan prosedur penyelenggaraan asuransi nelayan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia dibandingkan dengan jenis asuransi umum lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan perasuransian? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan perasuransian Indonesia belum cukup mengatur pelaksanakaan asuransi nelayan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia. Penulis menyarankan agar pemerintah mengakomodasi penyelenggaraan asuransi nelayan dalam peraturan perundang-undangan.

---

Fishermen is one of the key factors in marine and fisheries development sector which support economic growth and national development, but while doing a profession as a fisherman, fishermen face many risks which could harm the fisherman, hence fishermen should be given special attention to protect fishermen itself as well guarantee their rights. This particular form of attention is manifested by the implementation of fishermen 39 s insurance which held by PT Asuransi Jasa Indonesia as the insured together with the government which provides insurance premiums for fishermen.

According to these, author formulated and discussed the following problems 1. Are Indonesian insurance regulations have been being enough to regulate the fishermen 39 s insurance activities that have been held by PT Asuransi Jasa Indonesia 2. What are the mechanisms and procedures of fishermen insurance by PT Asuransi Jasa Indonesia compared to other types of general insurance that held by insurance companies.

This research uses the normative juridical approach with descriptive typology. At the conclusion, Indonesian insurance regulations are not enough yet to regulate the implementation of fishermen insurance which held by PT Asuransi Jasa Indonesia. The authors suggests that the government have to accommodate the implementation of fishermen 39s insurance to the Indonesia insurance regulations."

"ABSTRAKPrinsip insurable interest merupakan hal yang sangat penting dalam suatuperjanjian asuransi jiwa. Keberadaan prinsip insurable interest pada dasarnyamencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, perjudian dan taruhan, serta mencegah terjadinya pembayaran manfaat asuransi kepada pihak-pihak yang tidak menderita kerugian atas terjadinya suatu keadaan yang diasuransikan. Seseorang dapat mengasuransikan seseorang lainnya apabila terdapat insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut. Namun, di Indonesia, masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi pedoman dalam mengatur prinsip insurable interest. Penelitian ini meneliti bagaimana seseorang dapat dikatakan memiliki insurable interest terhadap seorang lainnya sehingga dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam menentukan apakah seorang yang hendak mengasuransikan seorang lainnya, memiliki insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut

---

ABSTRACTThe principle of insurable interest takes a crucial role in a contract of lifeinsurance. The existence of insurable interest principle basically is purposed todiminish any chance of misuse upon the insurance as the insurance may be used as the vehicle to gain some sort of benefit in a wrongful way, gaming and wagering, and as well as to prevent any person to receive some compensation without any los due to an occurrence upon a specific circumstance assured. One can only assure the other if insurable interest exists upon the assured person. However, in Indonesia, no provision neither law can be found as the guidance to regulate insurable interest principle. This research seeks how one can be deemed for having insurable interest toward the assured person and, and therefore, this research can be used as the guidance in determining whether one is having insurable interest toward the assured person."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana tanggung jawab agen asuransi selaku field underwriter pada proses underwriting dalam perjanjian asuransi jiwa. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kegiatan underwriting, pengungkapan segala fakta material yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan memegang peranan penting dalam hubungan pertanggungan yang terbentuk antara penanggung dan tertanggung. Kewajiban pengungkapan tersebut dilandasi oleh sebuah prinsip yang dikenal dengan istilah utmost good faithsebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD. Prinsip utmost good faith sejatinya meliputi 2 (dua) hal yaitu kewajiban untuk mengungkapkan fakta materiil (duty of disclosure) dan larangan memberikan informasi yang keliru (misrepresentation). Namun, dua hal tersebut banyak dijadikan dasar oleh perusahaan asuransi untuk melakukan penolakan pembayaran klaim kepada pemegang polis atas dasar adanya unsur pelanggaran utmost good faith. Padahal,fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang kegagalan pengungkapan fakta tersebut justru terjadi karena kegagalan agen asuransi selaku field underwriter dalam melakukan proses underwriting. Hal ini sebagaimana tercermin dalam kasus sengketa asuransi antara Dahlan Sinambela melawan PT. AXA Mandiri Financial Services. Banyaknya penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi atas dasar tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dengan melakukan misrepresentation atau non-disclosure menjadi dasar bagi Penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap peran agen asuransi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam melakukan proses underwriting. Penelitian yang dilakukan Penulis menunjukkan bahwa adanya kecenderungan untuk mendistorsi muatan materi Pasal 251 KUHD sehingga seolah-olah peran penanggung atau agen asuransi dalam proses underwriting sepenuhnya pasif, padahal sejumlah prinsip, doktrin, dan peraturan-perundang-undangan nyatanya telah memberikan kerangka yang cukup untuk memastikan terciptanya keseimbangan hubungan antara penanggung dan tertanggung. Hal ini dalam memastikan adanya tanggung jawab bersama antara penanggung dan tertanggung dalam memastikan pertukaran informasi yang akurat dan lengkap selama proses underwriting.

---

This thesis analyzes the responsibility of insurance agents as field underwriters in gathering information from potential policyholders during the underwriting process in life insurance contracts. This thesis is written using a doctrinal research method. In the underwriting process, the disclosure of all material facts related to the insured object plays a crucial role in the insurance relationship between the insurer and the insured. This disclosure obligation is based on a principle known as utmost good faith, as regulated in Article 251 of the Commercial Code (KUHD). The principle of utmost good faith encompasses two aspects: the duty to disclose material facts (duty of disclosure) and the prohibition against providing false information (misrepresentation). However, these two aspects are often used by insurance companies as grounds for rejecting claim payments to policyholders on the basis of a breach of utmost good faith. In practice, there are instances where the failure to disclose such facts occurs precisely because of the failure of insurance agents as field underwriters to gather information from potential policyholders. This issue is exemplified in the insurance dispute case between Dahlan Sinambela and PT. AXA Mandiri Financial Services. The high number of insurance claim rejections by insurance companies on the grounds that the insured has breached the principle of utmost good faith by misrepresenting or failing to disclose information is the basis for the author to conduct further analysis of the role of insurance agents acting for and on behalf of insurance companies in gathering information from potential policyholders during the underwriting process. The research conducted by the author shows a tendency to distort the contents of Article 251 of the KUHD, suggesting that the role of the insurer or insurance agent in the underwriting process is entirely passive. In contrast, various principles, doctrines, and regulations provide a framework to ensure a balanced relationship between the insurer and the insured. This thesis highlights the importance of a balanced approach in interpreting and applying the principle of utmost good faith in insurance contracts. It emphasizes the shared responsibility of both the insurer and the insured in ensuring accurate and complete information exchange during the underwriting process."

"Penelitian ini membahas tentang penolakan klaim asuransi jiwa kredit yang ditinjau dari prinsip utmost good faith dalam Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu mengenai pengaturan perundangan perasuransian tentang prinsip utmost good faith pada Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit serta perlindungan hukum terhadap ahli waris debitur pemegang polis jika terjadi penolakan pembayaran klaim oleh Perusahaan Asuransi, serta mengenai analisis dan pertimbangan hukum dari hakim terhadap penolakan klaim asuransi jiwa kredit ditinjau dari prinsip utmost good faith dalam putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder dan hasil wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Tertanggung dan Penanggung memiliki kedudukan yang sama dalam menerapkan prinsip utmost good faith sebagaimana pengaturan dalam Pasal 251 KUHD dan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UU Perasuransian. Adapun penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Ahli Waris Debitur Pemegang Polis apabila terjadi penolakan klaim adalah dengan menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn masih cenderung subyektif karena dalam pembuktian kurang menggunakan dasar pertimbangan hukum yang kuat dan kurang menggali fakta-fakta hukum secara cermat khususnya terkait penerapan prinsip utmost good faith. Penelitian ini memberikan saran bagi Tertanggung yang mengalami sengketa penolakan klaim untuk menyelesaikan sengketanya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) karena biaya yang lebih terukur, penyelesaian yang lebih cepat dan terjaga kerahasiannya. Selanjutnya, penulis juga menyarankan agar dalam pelatihan hakim dimasukkan materi tentang hukum asuransi yang termasuk di dalamnya mengenai prinsip utmost good faith sehingga hakim akan mempunyai pemahaman yang baik dan dapat membuat pertimbangan hukum dan putusan yang lebih adil dan objektif sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya terkait prinsip utmost good faith.

---

This research discusses the rejection of credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith in Decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. The main problems examined in this study are divided into two, namely regarding insurance legislation regulations regarding the principle of utmost good faith in Credit Life Insurance Agreements and legal protection for the heirs of policyholder debtors in the event of refusal of claim payments by the Insurance Company, and regarding the analysis and legal considerations of the judge on the rejection of credit life insurance claims in terms of the principle of utmost good faith in decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn. This research was prepared using normative juridical research methods by reviewing secondary data and interview results. Data analysis is carried out qualitatively. Based on the results of the study, it is known that the Insured and the Insurer have the same position in applying the principle of utmost good faith as stipulated in Article 251 of the KUHD and Article 31 Paragraphs (1) and (2) of the Insurance Law. The dispute resolution that can be done by the Heirs of the Policyholder Debtor in the event of a claim rejection is by taking litigation or non-litigation routes. The results of this study also show that the Panel of Judges in decision Number 664/Pdt.G/2019/PN.Mdn still tends to be subjective because in evidence it does not use a strong legal basis and does not explore legal facts carefully, especially related to the application of the principle of utmost good faith. This research provides advice for Insured Persons who experience claims rejection disputes to resolve their disputes through Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institutions (LAPS SJK) because of more measurable costs, faster settlements and confidentiality. Furthermore, the author also suggests that in the training of judges included material on insurance law which includes the principle of utmost good faith so that judges will have a good understanding and can make legal considerations and decisions that are more fair and objective in accordance with existing provisions, especially related to the principle of utmost good faith."

"Dalam pengelolaan investasi di perusahaan asuransi jiwa perlu dilakukan asset liability management dimana salah satu caranya adalah dengan melakukan asset-liability duration matching. Dalam penelitian ini, PT Asuransi Jiwa KLM, memiliki mismatch duration antara portfolio aset investasi dengan portfolio kewajiban produk-produk konvensionalnya baik itu portfolio dengan denominasi Rupiah ataupun Dollar AS. Duration matching strategi yang dilakukan adalah dengan cara menyamakan antara durasi aset investasinya dengan kewajibannya. Selain itu juga penelitian ini melakukan sensitivitas analisis terhadap perubahan tingkat suku bunga di market terhadap nilai ekuitas perusahaan.

---

In investment management of life insurance companies, they need to conduct an asset liability management which one of the strategy is to do the asset-liability duration matching. In this study, PT Asuransi Jiwa KLM, has a duration mismatch between their asset portfolio with their product liabilities portfolio whether it is denominated in rupiah or U.S. dollar. Duration matching strategy conducted by matching their aset portfolio?s duration with their liabilities portfolio duration. In addition, this study also conduct a sensitivity analysis of changes in market interest rates to the value of corporate equity."

"Penelitian ini memanfaatkan data Customer Relationship Management berupa data polis dan data nasabah untuk membuat model estimasi probabilitas lapse polis dan membentuk estimasi annualized lapserate. Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan kesimpulan bahwa terdapat faktor-faktor karakteristik nasabah dan karakteristik polis yang secara signifikan mempengaruhi kecenderungan suatu polis untuk lapse. Model probabilitas lapse yang berhasil dibentuk dengan metode yang digunakan dalam penelitian dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif, karena lapse dapat dipandang sebagai fungsi atas karakter polis dan nasabah yang dimiliki suatu perusahaan asuransi. Dengan memanfaatkan hal ini, perusahaan asuransi dapat memahami karakter polis atau nasabah seperti apa yang memilki risiko lebih besar untuk lapse sehingga perusahaan dapat lebih baik menghadapi risiko lapse dengan mengelola portofolio nasabah dan polis yang dimilikinya.

---

This research aims to utilize Customer Relationship Management data, in the form of policy characteristics and customer characteristics, to estimate policy lapse probability and the annualized lapse rate. This research concludes that there are some customer and policy characteristics that significantly correlate to the lapse tendency of a policy. The lapse probabilistic model that is built under the approach and method as described in the research can now provide the company with a more comprehensive insight on lapse behavior. The research shows that lapse is a function of the characteristics of each policy and each customer. Utilizing this, insurance company can get a better understanding about which customer or which policy that possesses bigger risk to lapse so the company can handle their customer and policy portfolio accordingly in order to manage their lapse risk."