Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia perkawinan dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat suci dan sakral sehingga dalam pelaksanaanya terikat oleh Undang-Undang Perkawinan, dan khusus bagi umat Islam pelaksanaan perkawinan juga diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun keberadaan kedua peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan tetap terjadi.  Perkawinan yang diketahui kemudian tidak memenuhi persyaratan dalam kedua peraturan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Penulis menemukan 2 (dua) kasus dimana terdapat pihak yang dengan sengaja memalsukan identitasnya untuk dapat melakukan perkawinan sejenis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini Penulis akan membahas permasalahan khususnya terkait bagaimana pengaturan mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas. Pada kasus pertama pemalsuan identitas dilakukan secara sengaja oleh kedua belah pihak sehingga yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pihak diluar perkawinan tersebut yaitu Jaksa, yang mana berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan memiliki wewenang dalam bidang keperdataan khususnya dalam hal ini mengenai pembatalan perkawinan. Sedangkan pada kasus kedua pemalsuan identitas dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya, sehingga yang mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah pihak yang tertipu. Selain itu Penulis juga membahas bagaimana kesesuaian pertimbangan Hakim dengan peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara ini. Setelah menyelesaikan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa walaupun pemalsuan identitas tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, namun dalam kedua perkara ini pemalsuan identitas tetap dapat digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pembatalan perkawinan karena selain sebagai perbuatan pidana, pemalsuan tersebut menimbulkan akibat hukum lain yaitu terjadinya perkawinan sejenis yang dianggap ilegal di Indonesia.

---

In Indonesia, marriages are considered as something holy and sacred, so its implementation regulated by the Marriage Act (Undang-Undang Perkawinan), and for Muslims also regulated by the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam). However, the existence of those regulations does not rule out the possibility that lawlessness of marriage requirements still happens. For marriages that do not comply with the requirements in those two regulations can be canceled by the Court. Author found 2 (two) cases where there were parties who falsified their identities so they will be able to have a same-sex marriage, which prohibited in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. This research will discuss issues related to marriage annulment regulation based on falsification of identity. In the first case, the falsification of identity was carried out intentionally by both parties, so those who submitted the request to annul the marriage were party outside that marriage which has the authority in the field of civil law -specifically about marriage- according to Prosecution Service Act (Undang-Undang Kejaksaan), is the Prosecutor. While on the second case, the falsification of identity is carried out by one party without any acknowledgment of their spouse, so the deceived party filed for divorce to the Court. This research also discussed the suitability of the judge's considerations with related regulations while deciding this case. This research concludes that even though the falsification of identity is not mentioned as one of the reasons for submitting a marriage annulment request, it still could be used for submitting the marriage annulment request to the Court because aside from the fact that the falsification is categorized as a criminal act by the law, the falsification in these two cases lead to other consequences, it caused same-sex-marriage which considered illegal in Indonesia."

"Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pelaksanaan perkawinan sedemikian rupa. Meskipun telah ada pengaturan terkait perkawinan, namun masih saja terdapat tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Misalnya seperti tindakan pemalsuan identitas yang disertai dengan poligami. Hal ini terlihat dengan adanya putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 568/Pdt.G/2015/PA. Pbr, tentang pemalsuan identitas diri disertai dengan poligami. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini yaitu bagaimana akibat hukumnya serta analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 568/Pdt.G/2015/PA. Pbr. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan kesimpulan dari permasalahan tersebut yaitu akibat hukumnya adalah perkawinan yang mereka lakukan dapat dibatalkan. Sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan. Kemudian terkait Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 568/Pdt.G/2015/PA. Pbr belum sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

Law number 1 year 1974 of marriage and Islamic law compilation has arranged in such a way. Although there has been arrangement related to marriage, but still there are proceeding that breach the provisions as regulated in the Law number 1 year 1974 of marriage and Islamic law compilation. For example, such as forgery identity followed with polygamy. This is can be seen in decision number 568 Pdt.G 2015 PA. Pbr. About forgery identity followed with polygamy, The problems that arise in this writing is how its legal consequences and the the analysis of legal considerations of judges in Court judgment Religion Pekanbaru number 568 Pdt.G 2015 PA. Pbr. In conducting this research, the writer uses juridical normative library research methods and the typology is descriptive analytical. While the conclusion of the problems above are legal consequences are related to the marital relationship, therefore marriage that they can be canceled. Thus resulting as though the marriage never happened. And then related Legal Considerations in Decision Religious Court Judge of Pekanbaru Number 568 Pdt.G 2015 PA. Pbr not in accordance with Law number 1 year 1974 of marriage and Islamic law compilation."

"Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5, namun pada pelaksanaannya masih menimbulkan masalah apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan pembatalan perkawinan. Salah satu penyebab pembatalan perkawinan adalah pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak suami dalam poligami. Kasus tersebut ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Penelitian ini menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak istri kedua karena suami poligami memalsukan identitas diri dan kewenangan majelis hakim dalam memberikan nasihat kepada istri pertama mengenai isi gugatan apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim di dalam putusan. Penelitian doktrinal ini menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan poligami yang terjadi karena pemalsuan identitas oleh suami terhadap hak- hak istri kedua terdiri dari tiga hal yaitu akibat hukum terhadap hubungan suami istri, akibat hukum terhadap kedudukan anak dan akibat hukum terhadap harta benda perkawinan. Adapun kewenangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya memberikan nasihat terkait isi gugatan merupakan pelaksanaan prinsip hakim bersifat aktif dalam persidangan perkara perdata dengan pertimbangan bahwa perkawinan poligami tersebut masih dapat dilanjutkan sepanjang istri pertama bersedia menerima. Istri pertama dalam hal ini tidak menerima nasihat Majelis Hakim sehingga proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian terhadap alat bukti berupa surat dan saksi, hakim menemukan fakta bahwa perkawinan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim memutuskan membatalkan perkawinan poligami tersebut.

---

Polygamy is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as stipulated in Article 3 paragraph (2), Article 4, and Article 5, but in its implementation it still causes problems if it does not meet the predetermined requirements, resulting in the annulment of marriage. One of the causes of marriage annulment is falsification of identity committed by the husband in polygamy. The case was found in the Tanjung Karang Religious Court Decision Number 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. This study analyzes the legal consequences of marriage annulment on the rights of the second wife because polygamous husbands falsify their identity and the authority of the panel of judges in advising the first wife regarding the contents of the lawsuit when related to the judge's consideration in the decision. This doctrinal research uses qualitatively analyzed literature studies. From the results of the analysis, it can be explained that the legal consequences of the annulment of polygamous marriages that occur due to falsification of identity by the husband on the rights of the second wife consist of three things, namely the legal consequences on the relationship between husband and wife, the legal consequences on the position of children and the legal consequences on marital property. The authority of the Panel of Judges in its consideration to provide advice regarding the content of the lawsuit is the implementation of the principle of the judge being active in the trial of civil cases with the consideration that the polygamous marriage can still continue as long as the first wife is willing to accept. The first wife in this case did not accept the advice of the Panel of Judges so that the trial process continued with evidence in the form of letters and witnesses, the judge found the fact that the marriage did not meet the requirements as stipulated in the laws and regulations so that the Panel of Judges decided to cancel the polygamous marriage."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembatalan perkawinan yang diatur dalam ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-Undang Nomor 1 Tahuin 1974 Tentang Perkawinan, dan Peratutran Pelaksananya yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor. 317/Pdt.G/2010/PA.JP. serta mengetahui akibat hukum yang terjadi akibat pembatalan perkawinan tersebut. Permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus diatas bermula dari diketahuinya status Tergugat yang ternyata ketika menikah dengan Penggugat menggunakan identitas diri yang tidak benar. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan Skripsi ini dengan metode pendekatan yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat Adanya pembatalan perkawinan tersebut memberikan akibat hukum bagi harta suami istri, Secara prinsip, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak bersama, akibat putusan pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik yang dalam karya tulis ini adalah Penggugat, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian. Sedangkan bagi Pihak Ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami istri tersebut.

---

This research was aimed to elaborate the regulations regarding marriage annulment in the Law number 1 year 1974, Islamic Law Compilation, and the implementing regulation, including Goverment Regulations No. 9 year 1975, and it’s implementation on request for marriage annulment before the Central Jakarta Religious Court, also the effect resulted from the judgment over the case. The request for annulment was submitted on the grounds of identity forgerys applied by the brides. Such forgery is not in accordance to requirements of marriage lagality, resulting such marriage coul be requested to be annuled. Thus, it is background for the reasearch, which acquired Juridical Normative method. The annulment of the marriage it self has deep impact to the marital property, and the annulment of that marriage shall not resulting the parties to suffer any loss, eith the good faith priciple. To any third party who also the good faith, no retroactive effects of those annulment could be applied. Thus, all of the civil acts or any civil relations personally have been done by the parties before the annulment are still being in force."

"Dalam peraturan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam terdapat ketentuan tentang rukun-rukun dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan yang sah. Adanya penyimpangan dari rukun dan syarat-syarat perkawinan yang sah berupa pemalsuan identitas jenis kelamin dapat menjadikan tujuan dari perkawinan rusak. Sehingga dengan sebab itu dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Untuk hukum Islam tentang pembatalan perkawinan itu terdapat konsep pembatalan fasid dan fasakh yang mana memiliki ketentuan sebab-sebab yang berbeda dalam menentukan perkawinan itu batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan dengan menggunakan putusan pengadilan. Dari peraturan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, jika ditelaah lebih lanjut maka ditemukan adanya pengaturan yang tidak secara rinci dan spesifik dalam menentukan pembatalan yang disebabkan pemalsuan identitas jenis kelamin. Oleh karena dilatarbelakangi hal tersebut, penulis tertarik membuat skripsi Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin. Penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis normatif dengan cara mengolah bahan pustaka atau data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Untuk metode pengelolahan dan analisis data digunakan metode kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dari skripsi ini, ditemukan bahwa Pemalsuan identitas jenis kelamin melanggar syarat utama perkawinan yang mana kedua calon mempelai haruslah laki-laki dan perempuan. Sehingga perkawinan dapat dimohonkan pembatalan perkawinan yang mana dalam hukum Islam disebut pembatalan fasid dengan akibat perkawinan ?batal demi hukum?.In the regulations of Law No. 1 of 1974 and the provisions of Islamic law are the pillars and the terms of the implementation of legal marriage. Deviations pillars and requirements valid marriage in the form of gender identity fraud can make a destination wedding becomes damaged. So as to cause it can petition for annulment of marriage. For Islamic law on the Annulment of marriage there is the concept Annulment of fasid and fasakh which has provisions different causes in determining the marriage null and void or can be canceled by using the court decision. In Act No. 1 of 1974 and KHI if studied further will find rules that are not detailed and specific in determining what caused the cancellation of gender identity fraud. Therefore this backdrop, the authors are interested in creating a essay about Marriage annulment against gender identity fraud according to UU No. 1 Tahun 1974 ang KHI. This essay used normative juridical method by processing of library materials or secondary data by means of data collection study document. After doing research of this essay, it was found that gender identity fraud contravene the essential requirements weddings where the bride and groom must be a male and female. So that the marriage can be requested annulment of marriage which in Islamic law is called the Annulment of fasid due to marriage "null and void"."

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini berfokus pada pembatalan perkawinan karenasaudara sesusuan yang ditinjau dari Hukum Islam. Menurut Hukum Islam, perkawinan yang dilakukan oleh saudara sesusuan dilarang. Selain itu, pembuktian hubungan sesusuan menjadi fokus skripsi ini karena pembuktiannya tidak mudah. Apabila perkawinan dibatalkan, maka perkawinan dianggap tidak pernah terjadi sehingga akan berakibat pada status hukum suami-istri, harta dalam perkawinan, dan anak. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaanyang bersifat deskriptif-analitis dengan data sekunder sebagai sumber datanya.Pembatalan perkawinan karena hubungan sesusuan belum mempunyai pengaturan mengenai batasan timbulnya hubungan sesusuan, sehingga berdampak pada sulitnya pembuktian di pengadilan. Akibat dari pembatalan perkawinan tidak membuat anak sah kehilangan hak dari orang tuanya.

---

ABSTRACTThis thesis focus is annulment of marriage which caused by acknowledgement by the “nest-mother” that the spouses are related by nest relationship. In Islamic Law perspective, marriage that happens between people who related by nest relationship is forbidden. In case of the marriage is annulment occurs, the marriage will be considered as never happened, so this will affect the legal status of the child from the marriage. The writing of this thesis uses literature based research method with secondary data as its data resources. There is no specific regulation concerning about annulment of marriage which caused bynest relation yet, and it will has an impact on authentication process in the Court.Annulment of marriage has no impact to the child‟s rights in that marriage."

"Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, dapat diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan. Pada kenyataannya banyak sekali alasan yang dapat diajukan untuk melakukan pembatalan perkawinan. Bentuk penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang secara yuridis mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan. Pada penulisan ini, penulis berusaha melakukan analisis apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0294/Pdt.G/2009/PA.JS sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan dalam kasus ini adalah karena kelainan seksual. Kelainan seksual dalam kasus ini baru diketahui setelah pernikahan berjalan 3 bulan. Sehingga dalam penulisan ini penulis mencoba untuk menganalisis apakah kelainan seksual termasuk dalam klausa penipuan dan salah sangka seperti yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Ternyata dapat ditemukan bahwa kelainan seksual dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan karena termasuk dalam klausa penipuan dan salah sangka. Penulis menyarankan kepada setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan untuk lebih terbuka kepada pasangannya.

---

A marriage which doesn?t fulfill the conditions, can be filed for annulment to the court. In fact many reasons can be proposed to cancel the marriage. The form of this paper is the normative juridical research studies that are legally refers to legal norms contained in laws and regulations relating to the marriage annulment. At this paper the authors try to do an analysis from the verdict of south Jakarta Religious Court No. 0294/Pdt.G/2009/PA.JS. Marriage annulment reason in this case is due to sexual variations. Sexual abnormality in this case be known after the marriage runs 3 months. The author tried to analyze what sexual variations include the clause fraud and one thought as found in Article 27 paragraph (2) of Act 1/74 and Article 72 paragraph (2) Compilation of Islamic Law. Finally author also found that sexual abnormality can be grounds for marriage annukment, including the clause fraud and wrong. Authors recommend to every couple who will be more receptive to mating for the spouse."

"Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan pada dasarnya dapat terjadi bilamana adanya syarat-syarat dari perkawinan yang tidak terpenuhi dan alasan-alasan lain yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Penulisan ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penulisan doktrinal berbentuk yuridis normatif dan bertujuan untuk membahas mengenai pelaksanaan dan alasan-alasan yang dapat digunakan agar batalnya suatu perkawinan. Penulis ini membahas mengenai analisis tentang pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka terhadap diri pasangan dalam Putusan 1847/Pdt.G/2020/PA.Btm yang mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan 49/Pdt.P/2023/PN SDA. Dalam Putusan 1847/Pdt.G/2020/PA.Btm dan Putusan 49/Pdt.P/2023/PN SDA, mengandung pokok perkara mengenai dugaan salah sangka mengenai terhadap pasangan. Pada Putusan 1847/Pdt.G/2020/PA.Btm, Penggugat menyatakan bahwa adanya alasan salah sangka terhadap pasangan dimana pasangan mengalami disfungsi pada alat kelamin. Sedangkan dalam Putusan No. 49/Pdt.P/2023/PN SDA, Pemohon menyatakan bahwa adanya salah sangka mengenai Termohon berupa penipuan dimana Termohon melanggar perjanjian perkawinan yang dibuatnya sebelum Perkawinan. 

---

The implementation of marriage annulment can basically occur if there are conditions for marriage that are not fulfilled and other reasons listed in the legislation. This writing is a research that uses a doctrinal writing method in the form of normative juridical and aims to discuss the implementation and reasons that can be used to invalidate a marriage. This author discusses the analysis of the annulment of marriage on the grounds of mistaken identity of the spouse in Decision 1847/Pdt.G/2020/PA.Btm which refers to Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law and Decision 49/Pdt.P/2023/PN SDA. Decision 1847/Pdt.G/2020/PA.Btm and Decision 49/Pdt.P/2023/PN SDA contain the subject matter of the alleged wrongdoing against the spouse. In Decision 1847/Pdt.G/2020/PA.Btm, the Plaintiff stated that there was a reason for mistaken identity against the spouse where the spouse experienced dysfunction in the genitals. Meanwhile, in Decision No. 49/Pdt.P/2023/PN SDA, the Plaintiff stated that there was a misrepresentation about the Respondent in the form of fraud where the Respondent violated the marital agreement he made before the marriage. "

"Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan. Namun tidak sedikit pasangan yang tidak mengikuti peraturan tersebut, sehingga terhadap perkawinan ini dapat dilakukan pembatalan. Dengan adanya pembatalan perkawinan ini memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang mendapatkan kerugian dari perkawinan tersebut, terutama anak terlebih lagi apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia dan anak tersebut menjadi ahli warisnya. Dalam skripsi ini, penulis tertarik untuk membahas bagaimana kedudukan pihak yang tidak diatur sebagai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan poligami yang tidak memenuhi persyaratan. Untuk mendalami permasalahan ini, penulis menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 05/Pdt/2016/PT.PBR. Penelitian ini menggunakan penilitian dengan metode yuridis normatif dan tipologi yang bersifat deskriptif analitis untuk memecahkan permasalahan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh ahli waris apabila memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Untuk menghindari adanya pembatalan perkawinan, sebaiknya setiap pihak yang berperan dalam pelangsungan perkawinan harus memiliki koordinasi yang kuat.

---

Marriage Law has regulated the conditions in the proceeding of marriage. However, not few of those marriages are held without following such conditions and are listed, hence they became legitimate in the eyes of the law. In such marriages, Marriage Law provides legal protection against the injured party through cancellation of marriage. The Marriage Law provides limited rules regarding those who are able to cancel a marriage proceedings. In this thesis, writer is interested in discussing how the position of unregulated parties, in this case the heirs, as the party who are able to propose cancellation of marriage in accordance with Article 23 of the Marriage Law for polygamous marriages that do not meet the requirements. To explore this issue, writer analyzes the Decision of the Pekanbaru High Court Number 05/Pdt.G/2016/PT.PBR. This study uses normative judicial methods and descriptive analytical typologies to solve the problem of this study. From this study, it can be concluded that the cancellation of marriage can be carried out by the heirs, if they acquire a direct legal interest in the marriage. To avoid the occurrence of marital cancellations, it is recommended that every party who plays a role in the proceedings of marriage must have strong coordination of both parties."

"Saat ini kerap terjadi kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan karena suami tidak terima atas kehamilan istri yang disebabkan oleh pria lain sebelum pernikahan keduanya dilangsungkan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah kehamilan istri yang disebabkan oleh pria lain sebelum dilangsungkannya pernikahan yang kemudian dijadikan dasar untuk membatalkan suatu perkawinan dan ketepatan Putusan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dan Pasuran dalam memutuskan perkara No.0661/Pdt.G/2012/PA.Pct, dan 1079/Pdt.G/2013/PA.Pas berdasarkan ketentuan Hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kehamilan istri yang disebabkan oleh bukan suami yang menikahinya, dapat dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perkawinan. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan dan Pasuruan dalam perkara di atas telah tepat menggunakan pertimbangan dan pemilihan dasar hukum berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan Hukum perkawinan Indonesia.

---

Today, most of cases of marriage cancellations happen because the husband can't accept pregnancy of his wife before marriage. The pregnancy caused by another man before their wedding are held. The problems that will be research by legal method in this thesis is pregnant that causes by another man before the wedding are held, that will use as basis for marriage cancellations, and the accuracy of Pacitan and Pasuruan religious court decision in cases No.0661/Pdt.G/2012/PA.Pct and No.1079/Pdt.G/2013/PA.Pas based on Indonesian positive law stipulation. The method of this mini thesis is literature method in juridical normative characteristic. The result of this research concluded, the pregnant wife that pregnant caused by not husband who marry her, can be a reason to annul the marriage. At last, the judges of Pasuruan and Pacitan religious court in case above have correct consideration and proper legal basis, based on Islamic law stipulation and Indonesian positive law."