Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia dan di Korea Selatan, pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui sekuritisasi aset keuangan yang terdiri dari sekumpulan piutang yang berasal dari pemberian fasilitas kredit perumahan. Sekuritisasi tersebut juga menyebabkan hak tanggungan-hak tanggungan yang melekat pada sekumpulan piutang tersebut beralih karena hukum kepada penerbit efek beragun aset sebagai kreditur baru. Namun, beralihnya hak tanggungan tersebut harus tetap didaftarkan ke instansi terkait. Di Indonesia, pendaftaran pengalihan hak tanggungan harus dilakukan satu per satu ke kantor pertanahan terkait walaupun pelaksanaannya sudah dipermudah  dengan adanya ketentuan mengenai Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019. Di sisi lain, di Korea Selatan sudah terdapat aturan yang mengenyampingkan kewajiban tersebut. Penerbit efek beragun aset hanya perlu melaporkan aset keuangan yang akan disekuritisasi kepada lembaga yang mengawasi pelaksanaan pembiayaan sekunder perumahan di Korea Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan membandingkan pengaturan yang terdapat di Indonesia dan Korea Selatan terkait pengalihan hak tanggungan dalam rangka sekuritisasi aset. Kesimpulan dari penelitian ini adalah aturan di Korea Selatan lebih efisien dan lebih memberikan kepastian hukum bagi penerbit efek beragun aset sebagai kreditur.

---

In Indonesia and South Korea, secondary mortgage facility done through a process of securitization of financial assets consists of a group of claims originated from the issuance of housing loans. The securitization also caused the mortgages attached to the group of claims transferred, by law, to the issuer of asset-backed securities as the new creditor. However, the transfer of the mortgages must be registered to the relevance institution. In Indonesia, the transfer of the mortgages must be registered one by one to the relevance land office although the implementation has been made easier by Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik regulated in  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019. In the other hand, in South Korea, there is already a regulation that relieves the obligation. The issuer of asset-backed securities only has to report financial assets that will be securitized to the institution that supervises the implementation of secondary mortgage facility in South Korea. This research was conducted using the juridical-normative method with data obtained from literature studies. This research was conducted using a comparative law approach by comparing the arrangements in Indonesia and South Korea related to the transfer of mortgage rights in the context of asset securitization. The conclusion from this study is that regulation in South Korea are more efficient and provide more legal certainty for issuers of asset-backed securities as creditor."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari aspek hukum atas proses sekuritisasi aset Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) yang mendapatkan dukungan fasilitas Pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Terhadap KPR Sejahtera yang telah diterbitkan-merupakan aset yang tidak likuid- akan diubah menjadi aset yang likuid melalui penjualan KPR Sejahtera kepada penerbit efek beragun aset melalui proses sekuritisasi aset. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangundangan yang bersifat penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana maupun doktrin hukum negara kesejahteraan dan transformasi status hukum uang negara menjadi uang privat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kendala dalam proses penjualan aset secara true sale yang merupakan inti dari proses sekuritisasi aset. Dalam penjualan aset secara true sale, salah satu persyaratannya adalah bahwa aset yang dijual tersebut-KPR Sejahtera-merupakan aset yang bebas dan dapat dialihkan serta dapat dipindahtangankan tanpa adanya hambatan seperti larangan dari peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan hambatan dalam penjualan KPR Sejahtera secara true sale. Karena berdasarkan peraturan tersebut, KPR Sejahtera yang diterbitkan oleh bank pelaksanamendapatkan fasilitas dari pemerintah-masuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Oleh karena itu,untuk menyelesaikan hambatan tersebut, dalam penelitian ini menyarankan mengenai keuangan negara perlu adanya kejelasan ruang lingkup keuangan negara - tidak memperluas ruang lingkup negara tersebut.

---

This thesis discusses review of the legal aspects of process of securitization on credit assets Housing Welfare (KPR Sejahtera) to gain support facilities through the Government Housing Financing Liquidity Facility (FLPP). KPR Sejahtera has issued mortgage -an illiquid assets- will be converted into liquid assets through the sale of the issuer Prosperity Mortgage backed securities through a process of asset securitization. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research and the conceptual approach with reference to legal principles found in the legislation, scholars and opinion legal doctrine of the welfare state and the transformation of the legal status of state money to private money. The results of this study concluded that the major obstacles in the process of selling a true sale of assets that constitute the core of the process of asset securitization. In a true sale of assets sales, one of the requirements is that the asset is sold the mortgage-KPR Sejahtera-as an asset that is free and can be transferred and transferable without restriction such as the prohibition of legislation. In this regard, Article 2 of the letter (i) , Law Number 17 of 2003 on State Finances is an obstacle in the sale of a true sale Prosperity Mortgage (KPR Sejahtera). Because under these legislation, Prosperity Mortgage (KPR Sejahtera) which issued by bank executive getting government facilities within the scope of state finances. Therefore, to resolve these obstacles, this study suggest that the clarity of the state finance is a must to determined the scope of state finance - which do not expand the scope of the state finance."

"PT SMF didirikan Pemerintah untuk mengembangkan sektor pembiayaan sekunder perumahan melalui memfasilitasi transaksi sekuritisasi KPR guna menyediakan dana jangka panjang bagi penyalur KPR khususnya perbankan, dalam rangka mengatasi kesenjangan pendanaan pembiayaan perumahan. Sekuritisasi KPR konvensional telah dilakukan oleh PT SMF sebanyak 8 (delapan) kali transaksisejak tahun 2009 hingga tahun 2015, dimana transaksi terakhir menggunakan struktur Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP). PT SMF bermaksud mengembangkan sekuritisasi KPR Syariah EBA Syariah Surat Partisipasi (EBASSP)paska diterbitkannya POJK No.20 Tahun 2015. Tujuan dari karya akhir ini adalah untuk mengkaji mengenai akad-akad (akad utama dan akad pendukung) yang dapat diaplikasikan pada transaksi sekuritisasi KPR syariah ? EBAS-SP dan mengkaji langkah-langkah pemenuhan prinsip syariah EBAS-SP agar terhindar dari risiko kepatuhan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara dan/atau diskusi dengan para ahli syariah. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dapat dilakukan transaksi sekuritisasisyariah, pertama: EBAS-SP Ijarah pendapatan tetap dengan underlying assets KPR IMBT dan/atau KPR MMQ, kedua: EBAS-SP Mudharabah pendapatan tidak tetap dengan underlying assets KPR MMQ. Akad pendukung yang dapat digunakan pada transaksi yaitu akad al-bay' ma 'a al-wa'd bi al-syira-muwa?adah, akad al-bay? alhaqiqi,akad wakalah dan akad kafalah. Pemenuhan prinsip syariah transaksi sekuritisasi KPR syariah EBAS-SP untuk menghindari risiko kepatuhan syariah dapat dilakukan melalui pendekatan akad dan pendekatan maqasid syariah.

---

PT SMF was established by Government to develop secondary mortgage finance sector through facilitating mortgage securitization transaction to provide long term funds for mortgage lenders especially banks, in order to address the funding gap in housing finance. Conventional mortgage securitization has been performed by PT SMF amounted to 8 (eight) times transaction since year 2009 to year 2015, where

is in last transaction using Asset Backed Securities Participation Certificate (EBASP)

structure. PT SMF intends to develop islamic mortgage securitization Islamic Asset Backed Securities Participation Certificate (EBAS-SP) post issuance of POJK No.20 Tahun 2015. The purposes of this thesis is to examine kind of

islamic contracts (main contract and supporting contracts) that can be applied in islamic mortgage securitization EBAS-SP and reviewing steps fullfilment of EBAS-SP sharia principles in order to avoid shariah compliance risk. This research uses qualitative descriptive method through literature study, interview and/or

discussion with shariah experties. The result of this research shows, that can perform islamic securitization, first: EBAS-SP Ijarah fixed income with underlying assets IMBT and/or MMQ mortgages, second: EBAS-SP Mudharabah floating income with underlying assets MMQ mortgages. Supporting contracts that can be

used in transaction that is al-bay' ma 'a al-wa'd bi al-syira-muwa?adah contract, albay

al-haqiqi contract, wakalah contract dan kafalah contract. Compliance with shariah principles of islamic mortgage securitization EBAS-SP in order to avoid shariah compliance risk can be made through islamic contracts and maqasid syariah approach."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai pengangkatan anak atau adopsi antara Indonesia dan Korea Selatan, yang mana pembahasannya menitikberatkan pada jenis, akibat hukum, dan syarat pembatalan serta pengakhiran pengangkatan anak. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan, yang mendasarkan pada metode perbandingan hukum terhadap dua negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Di Korea Selatan, pengangkatan anak diatur dalam Civil Act dan Act on Special Cases Concerning Adoption.Sementara itu, di Indonesia belum terdapat undangundang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, terutama mengenai syarat pembatalan dan/atau pengakhiran pengangkatan anak. Dalam undang-undangnya, Korea Selatan mengatur hal tersebut, yang mana ketentuan tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara pembatalan atau pengakhiran pengangkatan anak. Oleh karenanya, terdapat urgensi untuk membentuk undang-undang khusus terkait pengangkatan anak di Indonesia. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pengangkatan anak di kedua negara juga diperlukan, mengingat adanya permasalahan di antara para pihak yang dapat menyebabkan dibatalkan atau diakhirinya pengangkatan anak.

---

The purpose of this research is to analyze the comparation of the regulations about adoptions between Indonesia and South Korea. The analysis emphasizes on the types, legal effect of adoption, and the requirements to annul and dissolve the adoption. The form of this research is normative. This research also uses comparative approach based on the applicable law in Indonesia and South Korea. In South Korea, the adoption is regulated in Civil Act and Act on Special Cases Concerning Adoption.Meanwhile in Indonesia, there is no special act to comprehensively regulate the adoption, especially about the requirements to annul or dissolve the adoption. In South Korea, the acts regulate the matter, for the court rsquo s guidance in making decision for the annulment or dissolution of adoption. Therefore, there is an urgency to regulate special act of adoption in Indonesia. Moreover, it is necessary to strengthen the supervision of the implementation of adoption in both country due to the existence of problems between the parties that can cause the annulment or dissolution of adoption."

"Waralaba adalah suatu metode pendistribusian barang dan jasa yang pelaksanaannya diatur dalam perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Di Indonesia, waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 Tahun 2012 tentang Waralaba. Sedangkan di Korea Selatan, waralaba telah diatur dalam undang-undang, yaitu Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 dan juga keputusan penegakan hukum atas Enforcement Decree of The Fair Transactions in Franchise Business Act No.28471. Penelitian ini menggunakan metode hukum komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan perjanjian waralaba antara Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar regulasi waralaba dibuat menjadi undang-undang dengan ketentuan yang lebih detail dan tidak diatur.

---

Franchising is a method of distributing goods and services, the implementation of which is regulated in a franchise agreement between the franchisor and the franchisee. In Indonesia, franchising is regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and Regulation of the Minister of Trade Number PM 53 / M-DAG / PER / 8/2012 of 2012 concerning Franchising. Whereas in South Korea, franchising has been regulated in law, namely the Fair Transaction in Franchise Business Act No.15610 and also the law enforcement decision on the Enforcement Decree of The Fair Transactions in Franchise Business Act No.28471. This study uses a comparative legal method. The results showed that there are similarities and differences in franchise agreement arrangements between Indonesia and South Korea. The results of this study suggest that franchise regulations be made into laws with more detailed and unregulated provisions."

"Kebutuhan akan perumahan dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Penduduk, Pemerintah melalui program kerjanya telah merencanakan target pembangunan perumahan di Indonesia agar nantinya seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah. Peranan Bank selaku pendana (Financier) yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memiliki rumah melalui faslitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dana yang diperoleh Bank untuk membiayai fasilitas KPR yang berjangka panjang umumnya adalah berasal dari dana-dana berjangka pendek, seperti Deposito, Tabungan dan lainnya. Kesulitan untuk mendapat dana jangka panjang membuat Lukiditas Bank menjadi terganggu, terjadilah mismatch terhadap pendanaan KPR. Pemerintah telah lama memikirkan hal tersebut dimulai pada tahun 1993 dengan dibentuknya team dengan bantuan USAID, hingga tahun 1998, Pemerintah mengeluarkan peraturan SK Menkeu No. 1321KMK.01411998 tentang Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan dan akhirnya pada tahun 2005, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan_Hak Tanggungan sebagai satu-satu lembaga jaminan hak atas tanah di Indonesia merupakan suatu lembaga jaminan yang sering dipergunakan, selain lembaga jaminan lainnya oleh Bank selaku Pemberi Kredit (Kreditur) karena memberikan rasa kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Kreditur sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk dalam pemberian fasilitas KPR. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yang hanya memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menguasai secara yuridis, sebagai jaminan atas pelunasan utang debitur, dengan dilakukan eksekusi atas Hak Tanggungan jika Debitur wanprestasi. Secara prinsip Hak Tanggungan tidak mengalihkan kepemilikan terhadap obyek HT.Lembaga pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia diilhami oleh lmbaga pembiayaan perumahan (Home Financing) dengan jaminan (baik benda bergerak maupun benda tetap, seperti property) yang sudah berjalan di negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, dengan terminologi Secondary Mortgage. Mortgage ataupun Secondary Mortgage dianut oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon/Common Law, sedangkan Indonesia sendiri menganut sistem hukum Eropa KontinentaflCivi1 Law sekalipun tetap menerima pengaruh sistem hukum Anglo Saxon/Common Law. Mortgage merupakan Hak Jaminan dalam sistem hukum Anglo Saxon/Common Law yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjadikannya sebagai jaminan ataupun menguasai atau memiliki obyek mortgage termasuk mortgage itu sendiri, sehingga dalam transaksi Second Mortgage dapat dijual kepada pihak lain melalui proses sekuritisasi (Mortgage Securitation). Pelaksanaan Secondary Mortgage Facility (SMF) di Indonesia dapat dilaksanakan dalam pembiayaan sekunder perumahan terhadap obyek jaminan hak atas tanah yang dibebani HT melalui proses peralihan kumpulan piutang KPR dengan akta Cassia. Sesuai dengan sifatnya sebagai assesoir dari Perjanjian pokok, maka Hak Tanggungan dalam pelaksanaan dalam pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia juga turut beralih dan telah diatur dalam Pasal 1 6 UUHT tentang peralihan HT.Peranan Hak Tanggungan dalam pelaksanaan dalam pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia sangatlah penting, dimarta akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur bare yang nantinya akan bertindak sebagai pemegang HT, akan tetapi proses dan pelaksanaan peralihan Hak Tanggungan dalam pelaksanaan SMF bagi pembiayaan sekunder perumahan Indonesia ternyata banyak menemui kendala-kendala yang sangat berarti sehingga pelaksanaanya belum dapat berjalan optimal sebagaimana yang akan diharapkan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan sistem yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan, serta membandingkan pengaturan dan sistem pengawasan perbankan antara OJK di Indonesia dengan Financial Supervisory Service (FSS) di Korea selatan, persamaan dan perbedaan pengawasan terhadap keuangan yang dilakukan oleh OJK dan FSS.Perbandingan dalam penelitian ini ditinjau melalui kewenangan lembaga dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan di negaranya, mengenai independesi lembaga, dan mengenai hubungan anatara lembaga pengawas tersebut dengan bank sentral di negaranya masing-masing dengan cara memperdalami sistem pengawasan perbankan yang mencakup aspek regulasi, penegak hukum, sarana prasarana, dan masyarakat (bank) serta mengenai analysis terhadap efektivitas pengawasan keuangan dilakukan oleh negara masing-masing. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskritif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Dari penelitian ini akan diketahui bahwa OJK dan FSS melakukan penganwasan kueangan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung, dan akan terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya terkait dengan memperdalami sistem pengawasan perbankan yang mencakup aspek regulasi, penegak hukum, sarana prasarana, dan masyarakat (bank).

---

This thesis aims to identify the authority and the system of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in the banking supervision regulatory system as well as to provide comparison on the banking regulatory and supervisory system conducted by OJK in Indonesia and Financial Supervisory Service (FSS) in South Korea, the differences and the similarities identified throughout the analysis between OJK and FSS. The comparison of this research focuses on the Financial Service Authority in carrying out the banking regulatory and supervisory system of each country, namely the independency of the agency, and the relation between supervisory agency with the central banks of each country as well as the effectiveness of financial supervision conducted by each country.

The research method of this paper is normative-descriptive method. Statue approach and comparative approach are used for the research which mainly focuses on the legislation and the comparison. This research is expected to clarify the significant differences between the countries by elaborating the banking supervisory system in the aspect of regulatory system, law enforcement, infrastructure and community (bank)."

"Tesis ini membahas Tax Management Information System di DJP Indonesia dan NTS Korea Selatan. Peneitian ini merupakan penelitian Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax MIS di NTS Korea Selatan memberi jasa transaksi yang seimbang untuk menurunkan biaya kepatuhan pajak dan biaya administratif perpajakan sedangkan Tax MIS di DJP Indonesia berfokus pada jasa trasaksi. DJP Indonesia menutunkan cost of taxation e-SPT dengan cara membuat formulir SPT dan lampirannya menjadi sederhana. Semetara itu NTS Korea Selatan menurunkan cost of taxatio e-SPT dengan cara memberi jasa pengisian pre-filled.

---

This thesis discusses the Tax Management Information System in DJP Indonesia and NTS South Korea. This research is a descriptive qualitative research. The results showed that the NTS Tax MIS in South Korea provides the balanced transaction services to reduce the tax compliance costs and the tax administrative costs whereas DJP Tax MIS in Indonesia focuse on trasaksi services. DJP Indonesia menutunkan cost of taxation of e SPT by making a tax return form and the attachment becomes simple. Whereas NTS South Korea reduce the cost of taxation of e SPT by giving a pre filled charging services."

"ABSTRAKDengan semakin meningkatnya praktek pengangkatan anak, maka dirasakan perlunya peraturan khusus yang mengatur hal tersebut. Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan anak dan Peraturan Mentri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan, namun peraturan tersebut dirasa tidak cukup. Pengaturan terhadap anak yang telah diangkat terutama dalam intercountry adoption masih dirasa kurang. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan kajian perbandingan mengenai pengaturan pengangkatan anak dengan Negara lain. Negara Inggris dan Korea Selatan dipilih sebagai acuan atau referensi dalam mengkaji bentuk peraturan yang ideal terhadap pengangkatan anak. Negara Inggris dipilih disebabkan karena Negara Inggris sangat melindungi anak-anak, sampai melakukan force adoption. Sedangkan Negara Korea Selatan dipilih disebabkan negara ini sama-sama berlandaskan negara civil law dan juga berkedudukan sebagai negara penyuplai anak-anak yang diadopsi oleh warga negara asing. Tulisan ini akan mengkaji mengenai persamaan dan perbedaan menganai proses adopsi di Indonesia, Inggris, dan Korea Selatan. Hal-hal apa saja yang perlu diatur di Indonesia guna memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak yang diadopsi oleh warga negara asing guna kepentingan terbaik bagi anak.

---

ABSTRACTAs there is an increasing trend of adoption, it is necessary a special regulation that regulates it. In Indonesia, there has been special regulations governing the adoption of children. The regulations are among others Government Regulation No. 54 of 2007 and Social Minister Regulations No.110 of 2009 on Child Adoption. However, the regulations are not enough. Arrangement of adopted children who have been raised, especially in inter country adoption is still considered less. Therefore, it is necessary to study the comparative of the arrangement of child adoption with another country. United Kingdom and South Korea will be used as a reference in examining the ideal arrangement of child adoption. United Kingdom was chosen because they really want to protected the children, so they used the forced adoption. South Korea was chosen because the legal system of South Korea is a civil law system and also determined as the supplier country of children adopted by foreign nationals. This paper will examine the similarities and differences regarding the adoption process in Indonesia, United Kingdom and South Korea and those things that should be immediately regulated in Indonesia to provide maximum protection for the children adopted by foreign nationals in their best interest."