Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini membahas mengenai sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Akuntan Publik yang memberikan jasa audit pada masing-masing perusahaan yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada kedua PT tersebut adalah serupa, yaitu dalam penyajian laporan keuangan perusahaan, namun sanksi yang diterapkan dan dijatuhkan oleh OJK berbeda. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian deskripstif dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder di mana penelitian ini dilakukan studi kepustakaan. Adapun sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: 1) Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT per tanggal 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali, mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) kepada perseroan, denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) kepada masing-masing anggota Direksi, serta tanggung renteng senilai yang sama kepada anggota Direksi dan Komisaris, sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda terdaftar selama 1 tahun Akuntan Publik Kanser Sirumpea. 2) Pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tertuang pada Siaran Pers No. SP 62/DHMS/OJK/X/2018 yang secara garis besar memberi sanksi untuk kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing, Eny, dan Rekan diberi sanksi berupa pembatalan pendaftaran. Pembatalan pendaftaran Kantor Akuntan Publik berlaku efektif setelah Kantor Akuntan Publik menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan 2018 yang masih memiliki kontrak dan larangan menambah klien baru. Pengenaan sanksi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Adanya perbedaan dalam penerapan sanksi ini menjadi perhatian perlu adanya kajian di dalam penelitian ini dengan menyesuaikan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

---

This thesis discusses the sanctions given by the Financial Services Authority to Public Accountants who provide audit services to each company, namely PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Sunprima Nusantara Financing. The violations committed by Public Accountants are of the same type, namely in the context of presenting the company's financial statements, but the sanctions applied are different. The writing of this thesis uses descriptive research method with normative juridical legal approach. The data used in this study are seconder data where this library study. The sanctions imposed by the Financial Services Authority, namely: 1) At PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk repairing and restatement of the LKT as of December 31, 2018 and conducting public exposures on repairs and restatements, imposing administrative sanctions in the form of a fine of Rp 100,000,000,000 (one hundred million Rupiah) to the company, a fine of Rp 100,000,000 (one hundred million Rupiah) to each member of the Board of Directors, as well as the same amount of responsibility to members of the Board of Directors and Commissioners, administrative sanctions in the form of freezing of Registered Letter for 1 year Kanser Public Accountant Sirumpea. 2) At PT Sunprima Nusantara, the financing is stated in Press Release No. SP 62/DHMS/OJK/X/2018 which in general imposes sanctions for Public Accountants and Public Accounting Firm. Public Accountants Marlinna and Merliyana Syamsul, and Public Accounting Firm Satrio Bing, Eny, and Partners were given sanctions in the form of cancellation of registration. The cancellation of the registration of the Public Accounting Firm is effective after the Public Accounting Firm completes an audit of the 2018 annual financial statements which still has contracts and a prohibition on adding new clients. The imposition of sanctions for the Public Accountant and the Public Accountant Office applies to the banking sector, capital market and non-bank financial industry. The difference in the application of these sanctions is a concern for the need for studies in this study by adjusting to the applicable Financial Services Authority regulations."

"Permasalahan gagal bayar sering dialami debitur, salah satunya menimpa perusahaan pembiayaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (“PT SNP”). Laporan keuangan yang menjadi acuan pemberian kredit serta penerbitan dan pemeringkatan Medium Term Notes (“MTN”) tidak menunjukkan kondisi keuangan sebenarnya, sehingga menjadi faktor utama terjadinya kasus gagal bayar PT SNP. Peran Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai pengawas sangat diperlukan untuk dapat memberikan perlindungan juga keterbukaan informasi kepada setiap konsumen lembaga pembiayaan. Permasalahan tersebut yaitu terkait tugas dan wewenang OJK dalam penerbitan dan pemeringkatan MTN, serta peran OJK dalam perlindungan konsumen terhadap pemegang MTN PT SNP yang telah dinyatakan pailit. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data tersebut disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan pertama, tugas dan wewenang OJK dalam proses penerbitan dan pemeringkatan MTN dapat ditinjau dari sebelum dan sesudah diterbitkannya POJK No. 35 tahun 2018 dan POJK No. 30 Tahun 2019, OJK tidak memiliki wewenang secara langsung dalam setiap produk MTN yang diterbitkan PT SNP, namun OJK dapat mengungkapkan setiap informasi, kondisi ataupun sanksi yang sedang dijalankan oleh suatu lembaga pembiayaan. Namun hal inilah yang belum terlihat dalam pelaksanaannya. Sehingga, untuk mendorong peran aktif dari OJK dalam memberikan perlindungan kepada setiap konsumen jasa keuangan perlu adanya jaminan bahwa peraturan terkait penerbitan efek bersifat utang yang salah satu instrumennya adalah MTN terlaksanakan dengan baik agar dapat memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap setiap investor/kreditur. Selanjutnya, pemegang MTN diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan serta evaluasi melalui pelaporan keuangan berkala. Selain itu, terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan secara rutin tiap bulannya, perlu adanya parameter untuk penjatuhan sanksi kepada perusahaan jasa keuangan non bank yang terbukti melakukan tindakan curang, sehingga tidak hanya sebatas sanksi administratif.

---

Debtors often experience default problems, one of which is the financing company PT Sunprima Nusantara Pemfundan (“PT SNP”). The financial statements that serve as the reference for granting credit as well as the issuance and rating of Medium Term Notes (“MTN”) do not show the actual financial condition, thus becoming the main factor in the PT SNP default case. The role of the Financial Services Authority (“OJK”) as a supervisor is very necessary to be able to provide protection as well as information disclosure to every consumer of a financial institution. These problems are related to the duties and authorities of OJK in issuing and rating MTN, as well as the role of OJK in consumer protection for PT SNP MTN holders who have been declared bankrupt. The research was conducted using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data was compiled qualitatively, through text descriptions and analyzed using descriptive and critical analysis techniques. The first conclusion is that the OJK's duties and authorities in the process of issuing and rating MTN can be reviewed before and after the issuance of OJK Regulations related to the Implementation of Financing Companies and POJK No. 30 of 2019, OJK does not have direct authority in every MTN product issued by PT SNP, but OJK can disclose any information, conditions or sanctions that are being carried out by a financing institution. However, this has not been seen in its implementation. Thus, to encourage the active role of the OJK in providing protection to every consumer of financial services, it is necessary to guarantee that regulations regarding the issuance of debt securities, one of which is MTN, are implemented properly in order to provide a sense of security and protection to every investor/creditor. Furthermore, MTN holders are expected to play a more active role in conducting supervision, inspection and evaluation through periodic financial reporting. In addition, for financial reporting that is carried out routinely every month, the parameters are needed for imposing sanctions on non-bank financial services companies that are proven to have committed fraudulent actions, so that they are not only limited to administrative sanction"

"Isu terkait misstatement pelaporan keuangan perusahaan saat ini menjadi perbincangan hangat para pemangku kepentingan yang diindikasikan dengan adanya restatement laporan keuangan. Salah satu tujuan dari Good Corporate Governance adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan untuk para pemangku kepentingan bebas dari kesalahan dan sesuai dengan standar. Dewan Komisaris harus memiliki board capital berupa pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang relevan untuk menjalankan tugasnya agar tidak terjadi misstatement dalam laporan keuangan. Penilitian ini dilakukan untuk mengkaji board capital Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selama periode tahun 2012 hingga 2020. Pemilihan obyek penelitian berdasarkan adanya kasus restatement laporan keuangannya akibat adanya misstatement. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan data Laporan Tahunan perusahaan yang dapat diakses dari website dan sumber data publik lainnya. Penelitian juga melakukan analisis dengan membandingkan dengan board capital yang dimiliki Board of Directors Singapore Airlines dan Dewan Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kompetensi pendidikan akuntansi dan keuangan anggota Dewan Komisaris merupakan faktor yang sangat penting dalam pencegahan misstatement dan restatement laporan keuangan.

---

ssues related to the Company's financial reporting misstatement are currently a hot topic of discussion among stakeholders, which is indicated by the restatement of financial statements. One of the objectives of Good Corporate Governance is to ensure that the financial statements presented to stakeholders are error-free and in accordance with standards. The Board of Commissioners must have board capital in the form of relevant education, experience and training to carry out their duties so that there are no misstatements in the financial statements. This research was conducted to examine the board capital of the Board of Commissioners of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. during the period from 2012 to 2020. The selection of the research object was based on the existence of a financial statement restatement case due to a misstatement. The research method uses qualitative methods in the form of case studies using companies’ Annual Report data that can be accessed from websites and other public data sources. The study also conducted an analysis by comparing the board capital of the Board of Directors of Singapore Airlines and the Board of Commissioners of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. The results of the study indicated that the educational competence background of accounting and finance members of the Board of Commissioners is a very important factor in preventing misstatement and restatement of financial statements.

"

"ABSTRAKTujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis praktek Stakeholder Mapping (pemetaan pemangku kepentingan) oleh perusahaan untuk menentukan siapakah ultimate stakeholder di dalam perusahaan. Objek penulisan ini adalah PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Perusahaan jasa di bidang penerbangan milik negara Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan di perusahaan, kuesioner, data sekunder, dan tinjauan literatur. Studi ini merupakan studi mengenai persepsi yang berarti bahwa penggolongan stakeholder oleh satu perusahaan bisa saja berbeda dengan perusahaan yang lain.Berdasarkan penilaian atas stakeholder salience (ciri khas pemangku kepentingan), ketergantungan stakeholder dengan perusahaan, power dan interest stakeholder, serta posisi stratejik stakeholder dapat disimpulkan bahwa stakeholder utama dari PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. adalah Pemerintah Indonesia, Association of Asia Pasific Airlines (AAPA), International Air Transport Association (IATA), dan travel agent. Namun, hanya Pemerintah Indonesia dan travel agent yang dapat dikatakan sebagai ultimate stakeholders Garuda Indonesia. Pengelolaan hubungan dengan stakeholder memberikan manfaat berupa peningkatan kinerja finansial maupun non finansial, seperti pertumbuhan profit, goodwill, positive customer perception, dan terhindar dari masalah hukum, serta reputasi yang penting bagi PT Garuda Indonesia di tengah persaingan industri penerbangan global yang sangat ketat.

---

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the Stakeholder Mapping practice in order to be able to determine the ultimate stakeholder of the company. The object of this research is PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. A state-owned service company operates in airline industry in Indonesia. Data were obtained through interviews with the parties concerned in the company, questionnaire, secondary data, and literature review. This study is a study of perception which means that the classification of stakeholders in one company might be different from other companies.

Based on the assessment of stakeholder salience, stakeholder interdependence, stakeholder power and interest, and the strategic position of the stakeholders, it can be concluded that the main stakeholders of PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. is the Government of Indonesia, Association of Asia Pacific Airlines (AAPA), International Air Transport Association (IATA), and travel agents. But, only Government of Indonesia and travel agents who can be called as the ultimate stakeholders of Garuda Indonesia. Managing relationships with stakeholders has provide benefits for the company by improving financial and non financial performance, such as the profit growth, increase goodwill, positive customer perception, be spared from the legal problems, and increase competitiveness of PT Garuda Indonesia in the global aviation industry."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai strategi retensi talenta di PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta analisis tentang strategi retensi talenta yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode eksploratif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang merupakan karyawan PT Garuda Indonesia Persero Tbk di Jakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa talent merupakan orang yang diproyeksikan sebagai future leaders dan Garuda Indonesia menggunakan Total Rewards Strategy untuk mempertahankan talentnya. Strategi Total Rewards ini terdiri dari Kompensasi, Benefit and Perquisite, Lingkungan Kerja, dan Pengembangan Manusia.

---

ABSTRACTThe focus of this research is talent retention strategy at PT Garuda Indonesia Persero Tbk. The purpose of this research is to describe and also analyze the talent retention strategy that applied in PT Garuda Indonesia Persero Tbk. This study is a qualitative research with exploratory method. Data were collected through in depth interviews with employees who work for PT Garuda Indonesia Persero Tbk. The result showed that talent is someone who is projected to be future leader of the company and Garuda Indonesia uses Total Rewards Strategy to retain its talent. The Total Rewards Strategy contains Compensation, Benefit and Perquisite, Working Environment, and People Development."

"Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. dari tahun 2012 sampai 2020, dan apakah permasalahan terjadi di disebabkan oleh pengendalian internal. Adanya pelanggaran atas pengakuan pendapatan pada laporan keuangan tahun buku 2018 yang tidak sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan penyajian kembali atas laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 karena melakukan transaksi akuisisi atas PT Angkasa Pura I per akhir 2013. Untuk mencegah pelaporan keuangan yang kurang baik, maka motivasi peneliti ingin mengetahui pengendalian internal perusahaan berdasarkan element pada Internal Control over Financial Reporting (ICOFR). Metode mengunakan analisis data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan selama periode 2012 – 2020. Analisis mengunakan metode manual content analysis, dimana memberikan skor atas perngendalian internal yang dimiliki berdasarkan kerangka Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) yang diterbitkan oleh COSO. Dari hasil analisis implementasi Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) di PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Menunjukkan bahwa Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) telah diimplementasikan, namun belum dalam implementasi yang sempurna. Elemen pengendalian risiko dan informasi dan komunikasi memiliki tren meningkat dari tahun 2012-2020 yang artinya PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. secara konsisten mengungkapkan bahwa informasi diproses dan didistribusikan secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku, perusahaan konsisten dalam hal memiliki unit kerja yang mengimplementasikan majemen risiko, dan manajemenn sudah mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.

---

This study aims to find out how the implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk from 2012 to 2020, and whether problems occur because of internal control. There is a violation of revenue recognition in the financial statements of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk for the 2018 financial year which is not in accordance with Accounting Standards and restatements of 2012 and 2013 book because PT Garuda Indonesia (Persero) acquired transaction of PT Angkasa Pura I at the end of 2013. To prevent poor financial reporting, the motivation of the researcher is to know the company's internal control based on the elements in the Internal Control over Financial Reporting (ICOFR). The method uses secondary data analysis taken from the company's annual report for the period 2012 – 2020. The analysis uses the manual content analysis method, which provides a score for internal control based on the Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) framework published by COSO. The analysis of implementation Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Indicates that has been implemented but is not yet fully implemented. Elements of risk control and information and communication have an increasing trend from 2012-2020 which means PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. consistently discloses that information is processed and distributed in a timely manner and in accordance with applicable regulations, the company is consistent in terms of having a work unit that implements risk management, and the management has considered effectiveness and efficiency. Cases at PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk can be caused by lack of control environment, activities control, and supervision which causes weak internal controls on these elements."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan indikator rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan dokumentasi. Data keuangan diambil berasal dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berupa Laporan Laba Rugi dan Neraca selama tahun 2011 sampai dengan 2014. Instrumen yang dikembangkan berupa rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Tingkat kesehatan diukur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. 100/MBU/2002. Hasil penelitian menunjukkan keseluruhan indikator mengalami penurunan dan kondisi kesehatan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011 sampai 2013 berada pada level Kurang Sehat dengan predikat BB sedangkan tahun 2014 berada pada level tidak sehat dengan predikat CCC."

"Tesis ini meneliti tentang praktek jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat udara di Indonesia, khususnya oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pesawat udara dgolongkan sebagai benda bergerak dengan kekhususan (sui generis), yang salah satu kekhususannya adalah bahwa pesawat udara harus didaftarkan pada suatu negara. Hukum negara tempat pesawat udara didaftarkan akan berlaku terhadap pesawat udara tersebut dimanapun pesawat itu berada. Konvensi Cape Town mengatur ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan hak kebendaan atau jaminan yang diakui secara internasional atas beberapa jenis benda bergerak, termasuk di antaranya pesawat udara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 merupakan perwujudan dari ratifikasi Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang telah mencabut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, memberikan dampak pada lembaga jaminan atas pesawat udara di Indonesia karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara tegas mengenai lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 mengatur bahwa pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia dapat dibebankan dengan kepentingan internasional berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat atau perjanjian sewa guna usaha, perjanjian-perjanjian mana merupakan perjanjian yang digunakan untuk pembiayaan pengadaan pesawat udara; undang-undang ini juga membebaskan para pihak di dalamnya untuk memilih hukum yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Dalam praktek pengadaan pesawat udara, banyak perusahaan penerbangan, termasuk Garuda Indonesia, menggunakan skema pembiayaan sewa guna usaha (leasing) dengan jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan tagihan reasuransi sebagai lembaga jaminannya. Dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan fidusia, notaris memegang peranan sentral karena dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa akta pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris.

---

This thesis provides a review on fiduciary security on aircrafts acquisition in Indonesia, particularly by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, by using normative juridical research and qualitative analysis as the preferred methods. An aircraft is categorized as movable goods with specificity (sui generis), one of its specificity is an aircraft must be registered in a nation. Law of a nation in which the aircraft is registered to, shall prevail to the aircraft wherever the aircraft is. Cape Town Convention regulates general provisions on security rights that are recognized internationally for several types of mobile equipments, including aircrafts. Law Number 1 of 2009 is the embodiment of the ratification of the Cape Town Convention and Cape Town Protocol into Indonesian laws and regulations. Law Number 1 of 2009 on Aviation which revoked Law Number 15 of 1992 on Aviation has given an impact on security rights on aircrafts in Indonesia since Law Number 1 of 2009 does not explicitly regulate which security right that can be imposed on aircrafts. Law Number 1 of 2009 determines that aircrafts registered in Indonesia can be encumbered with international interests arising from security agreements, title reservation agreements or leasing agreements, which are utilized to finance the aircraft acquisition; this law also provides that the parties within the relevant agreements are free to choose the governing law for such agreements. In practice, most of airlines companies, including Garuda Indonesia, use financial leasing scheme with fiduciary security on insurance proceeds and reinsurance proceeds as security to acquire aircrafts. With regard to fiduciary security, notaries hold the central role given Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security stipulates that fiduciary security deed must be drawn up in a notarial deed."

"Risiko kecelakaan dan masalah kesehatan pada pilot akibat kelelahan mempunyai dampak yang sangat besar jika seorang pilot mengambil suatu keputusan dalam suatu penerbangan. Berbagai penelitian dan laporan kasus membuktikan kelelahan pada pilot masih banyak terjadi. Analisis faktor risiko kelelahan dilakukan untuk mengetahui kelelahan pada pilot pesawat komersial. Untuk mengetahui kelelahan pada pilot menggunakan Samn-Perelli Subjective Scale. Studi kasus dilakukan di PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen dan diteliti secara bersamaan dalam satu waktu. Peneliti menggunakan instrumen kuesioner dalam mengumpulkan data dan melakukan wawancara berstruktur dengan beberapa pilot. Penelitian ini menganalisis hubungan faktor kelelahan yang tidak terkait dengan pekerjaan dan faktor kelelahan yang terkait dengan pekerjaan dengan kelelahan pada pilot. Perusahaan perlu mempertahankan program yang sudah dijalankan oleh PT. Garuda Indonesia seperti limitasi waktu terbang, waktu tugas serta periode waktu istirahat untuk mengurangi kelelahan pada pilot.

---

The risk of accidents and health problems in a result of pilot fatigue will bring a big impact on decision making during the flight. Some case studies and reports prove that pilot fatigue is still occured. Risk factor analysis is conducted to review and determine fatigue on pilot. Samn-Perelli subjective scale is being used in this study to determine the fatigue of pilot. Case studies is conducted in PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Jakarta. Cross-sectional method is used as a design study to review the relationship between the dependent variable at one time. Researchers used a questionnaire instruments to collect data and conduct interviews to several pilots. This research analyze the relationship between fatigue work related factors and fatigue work non-related factors with pilot fatigue. Company needs to maintain the company's program such as as flight and duty time limitation, rest period to reduce the fatigue."

"Pertumbuhan jumlah penumpang pesawat udara pada kompetisi pasar yang meningkat secara signifikan harus diikuti oleh pertumbuhan dan ketersediaan infrakstruktur dan tenaga ahli yang bertalenta. Kemampuan memenangkan perang talenta berpengaruh pada kemampuan memenangkan pasar. Hal ini menimbulkan tuntutan bagi perusahaan agar lebih mumpuni dalam melakukan proses penyeleksian talenta serta perusahaan dituntut lebih baik lagi dalam memotivasi dan memelihara talenta-talenta terbaik yang ada di perusahaan. Salah satu tujuan dari proses talent management bagi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. adalah untuk mempertahankan pegawai. Engagement selain berkorelasi dengan performa bisnis juga memberikan informasi seberapa atraktif perusahaan dalam persaingan talent. Selain itu engagement juga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan talent yang sangat bernilai yang pada akhirnya dapat mengurangi pegawai yang berkinerja rendah. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh talent management terhadap employee engagement pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data penelitian yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar ke seluruh responden. Hasil dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara talent management terhadap employee engagement pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

---

The growth of passenger numbers in aircraft market competition that have increased significantly must be followed with the growth and availability of infrastructures and talented experts. The ability to win the competition in finding the best talent affects the ability to win the market. This requires the company to! be!more! competent in performing talent selection process, and the company is demanded to be one step ahead in motivating and retaining the best talents in the company. One of the goals of the talent management process for PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. is to retain employees. Engagement not only correlate with business performance but also provide information on how attractive the company is in the talent competition. This can enhance the company's ability to attract, motivate, and retain valuable talents, which eventually could reduce lowperforming employees. This study is an explanatory study that aims to elaborate the effect of talent management practices on employee engagement at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. This research is a quantitative study made through questionnaires which have been distributed to all respondents. The finding of this research proves an impact between talent management practices and employee engagement at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk."