Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengevaluasi kegiatan manajemen komunikasi suatu lembaga pemerintah dalam menerapkan undang undang yang mengharuskan transparansi atau keterbukaan informasi publik. Subyek penelitian ini adalah penerapan pelayanan informasi publik pada Badan Tenaga Nuklir Nasional BATAN sebagai bentuk implementasi undang undang keterbukaan informasi publik. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif pada suatu kegiatan lembaga atau organisasi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer. Narasumber pada penelitian ini merupakan orang orang yang memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan mengenai strategi BATAN dalam memberikan pelayanan informasi publik. Penelitian ini menemukan kelemahan dan kelebihan dari penerapan pelayanan informasi publik yang dilakukan BATAN. Kelemahan berupa kurangnya persiapan dari sarana prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung pelayanan. Selain hal tersebut pelaksanaan kegiatan pelayanan terkendala oleh buruknya komunikasi antar elemen organisasi. Sedangkan Kelebihan strategi berkaitan dengan usaha BATAN untuk terus melakukan perubahan pada setiap proses yang menghalangi kualitas pelayanan.

---

The research evaluating government's communication management activity in applying Act which requires a transparent public information. It is a real form of public information service applied on National Nuclear Power Agency BATAN as implementation of an openness public information Act. This research is an evaluation study case on institution or organization It uses interview as primer data collecting technique. The resources are people with major role on determining policy of BATAN's strategy in giving the best public information service.

This research discovers weaknesses and strength on public information service applied on BATAN. The weaknesses the lack of arrangement of facilities infrastructure and human resources that support the service Other than that poor communication on every element of organization gained obstacle to the service activity. Meanwhile the strength related with Batan's attempt to continue modification on every process that preclude the quality of service."

"Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu tempat pelayanan publik, dimana dalamnya terdapat Instansi Polda Metro Jaya. Seperti yang kita ketahui di masyarakat banyak anggapan negatif yang tersebar terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Polda Metro Jaya terutama hal ini di dukung oleh laporan yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI terkait instansi yang paling banyak di adukan masyarakat tersebut, meski demikian melalui data yang peneliti terima dari DPMPTSP DKI Jakarta, instansi Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik menjadi instansi yang paling banyak di datangi oleh pemohon layanan untuk melakukan proses permohonan layanan. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis bagaimana kualitas Pelayanan Publik pada Instansi Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data mixed methods melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kualitas Pelayanan menurut Lovelock (1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta masuk ke dalam kateogri baik. Hal tersebut berdasarkan 8 dimensi kualitas pelayanan yang masuk ke dalam kategori baik. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan publik Instansi Polda Metro Jaya di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sebagai acuan bagi mal pelayanan publik yang lain.

---

Public Service Mall is one of the places of public service, which includes Metro Jaya Regional Police Agency as the service institution. As the words surmised in the community, there are a lot of negative assumptions that are unroll related to the services provided by the Metro Jaya Regional Police Agency, especially this is supported by a report issued by the Indonesian Ombudsman related to the agency most publicly reported. However, through the data that the researcher received from DKI Jakarta DPMPTSP, Metro Jaya Regional Police Agency in the Public Service Mall is the most visited institutions by service applicants to carry out the service request process. These conditions became the background of the research to analyze how is the quality of public services at the Metro Jaya Regional Police Agency in the Jakarta Public Service Mall. This research used a quantitative approach with mixed-methods data collection techniques which conducted through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the quality of service from the Jakarta Regional Police in the Public Service Mall falls into the good category. This is based on the 8 dimensions of service quality that fall into either category. The purpose is to analyze the quality of public services of the Metro Jaya Police Agency at the Jakarta Public Service."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang implementasi aplikasi Sigahtan dalamrangka mewujudkan program Promoter Kapolri guna menciptakan budaya organisasimodern pada Polres Metro Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metodedeskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metodepengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan telaahandokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme respon atas permintaandukungan kepolisian yang disampaikan oleh masyarakat melalui aplikasi Sigahtandilakukan oleh Polrestro Jakarta Barat dalam mengantisipasi kejahatan di wilayah KotaJakarta Barat melalui penerapan system ring atau kelompok terdekat sehingga petugaskepolisian terdekat yang akan merespon permintaan bantuan tersebut. Masyarakat dapatmemberitahukan kejadian melalui media komunikasi dengan penerapan sistem HP toHP, tanpa harus datang ke pos polisi. Dalam aplikasi tersebut, polisi bekerja samadengan 12 dua belas lembaga, seperti pemadam kebakaran, PLN, Ambulans, SatpolPP, TNI dan instansi lainnya di Jakarta Barat, sehingga Polisi dapat membantumemanggil lembaga tersebut saat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu perankepemimpinan dan budaya organisasi pada Polres Metro Jakbar juga dapat mendukungpelaksanaan aplikasi Sigahtan sebagai wujud modernisasi budaya organisasi di bidangpelayanan publik dengan melakukan pembaharuan perbaikan manajemen organisasiyang dapat memotivasi personil kepolisian baik di tingkat pimpinan maupun anggotanyauntuk turut mensukseskan program-program yang dicanangkan organisasinya. Salahsatunya dengan menerapkan manajemen yang berbasis pada sistem kerja punish andreward. Sistem kerja tersebut terus dipantau oleh Kapolres dan Wakapolres selakupenanggung jawab sehingga terlihat jelas adanya permintaan bantuan, tindak lanjutpenanganan maupun hasilnya. Penerapan sistem kerja dengan pemberian punish andreward tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan organisasi kepolisian yang padaakhirnya akan menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research on the implementation of Sigahtanapplication in order to translate Kapolri Promoter program to create a modernorganizational culture in Metro Police Resort West Jakarta. This research is made bydescriptive qualitative method that comes from primary and secondary data with datacollection method which is done through interview, observation and document review.The result of the research shows that the response mechanism of police assistancerequest submitted by the community through Sigahtan application is done by PolrestroWest Jakarta in anticipating crimes in West Jakarta City area through theimplementation of ring system or closest group so that the nearest police officer willrespond to the assistance request. Communities can notify events throughcommunication media with the implementation of the HP to HP system, without havingto come to the police station. In the application, the police cooperate with 12 twelve institutions, such as fire brigade, PLN, ambulance, Satpol PP, TNI and other agencies inWest Jakarta, so that Police can help calling the institution when needed by thecommunity. In addition, the role of leadership and organizational culture in Polres MetroWest Jakarta can also support the implementation of Sigahtan application as a form ofmodernization of organizational culture in the field of public service by doing renewalimprovement of organizational management that can motivate police personnel both atthe leadership level and its members to participate in successing the programsproclaimed by organization. One of them is by implementing management based onpunish and reward work system. The work system shall continuously monitored byKapolres and Wakapolres as the person in charge so the implementation mechanismwould be clear when there is a request for assistance, the follow up handling and theresult. The implementation of the working system with the provision of punish andreward is expected to actualized the goals of police organizations that will ultimatelycreate security and order in society."

"Tesis ini membahas proses strukturasi adaptif yang terjadi ketika suatu organisasi pemerintahan melakukan transformasi pelayanan informasi publik dari cara manual menjadi berbasis teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi adaptif dari DeSanctis dan Poole 1994 dan dikembangkan Schwieger dkk 2004 sebagai guidance untuk membahas interaksi agen dan struktur dalam mekanisme kerja pelayanan informasi publik yang telah berubah menjadi berbasis teknologi informasi dan struktur sosial baru yang muncul dari hasil interaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan yang diwawancarai dipilih berdasarkan strategi purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika agen berinteraksi dengan struktur pelayanan informasi publik yang telah berubah menjadi berbasis teknologi informasi, tindakan agen di organisasi pemerintahan menunjukkan interplay antara struktur pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi, struktur sosial lain tugas, lingkungan internal dan eksternal serta sistem internal organisasi pemerintahan yang berlaku. Dalam interaksinya para agen menggunakan komunikasi formal horizontal, vertikal dan diagonal serta informal. Hasil interaksi tersebut teridentifikasi munculnya struktur sosial baru yang menjadi pemahaman bersama di antara agen, mengatur tindakan agen ketika melakukan pelayanan serta terlegitimasi dalam pemahaman agen, sehingga pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi dapat terus berjalan. Ini menunjukkan bahwa perubahan pelayanan informasi publik changing memang terjadi, tetapi hasil perubahan ternyata belum sesuai prediksi/belum konsisten unpredictable.

---

This research study discuss the adaptive structuration process that occurs when a government agency transforms public information service from the manual into information technology.

This research uses adaptive structuration theory by DeSanctis and Poole 1994 and developed by Schwieger et al 2004 as a guidance theory to discuss interaction between agent and structure in mechanism of public information service that has been changed into information technology and discuss new social structure of those interaction result. This research uses interpretative paradigm, qualitative method and case study as a research strategy. Data collection is conducted through depth interview and document study. Informants is selected based on purposive sampling strategies.

The result of this research shows when agents interact with public information service structures that have been transformed into information technology, actions of agents show interplay between the structure of public information services based on information technology, other social structures tasks, internal and external environments and internal systems of government agency. In their interaction, agents use formal communication horizontal, vertical and diagonal and informal communication.

The result of those interaction show the emergence of a new social structure that became a common understanding among agents, adjust action of agents when doing public information services and legitimated the understanding of agents, so that public information services based on information technology can continue to run. This indicates This shows that changes in public information services occur, but the results of changes that occurred is unpredictable."