Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mempelajari perilaku pasar bitcoin di Indonesia; Indodax dan BitX berdasarkan peristiwa yang berasal dari moneter dan bitcoin. Dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa pasar bitcoin di Indonesia hanya merespon terhadap peristiwa dari bitcoin. Dari sisi moneter, kebijakan dari the Fed hanya bisa merespon perubahan harga di pasar bitcoin Indonesia dan tidak ada dampak dari kebijakan moneter dari BI. Hasil ini menunjukan bahwa para pemain di pasar bitcoin Indonesia ditentukan oleh peristiwa dari bitcoin itu sendiri, tidak terdapat pengaruh dari sisi moneter.

---

This research studies the behavior from two Bitcoin markets in Indonesia, namely BitX and Indodax based on the events coming from monetary and bitcoin. The result shows bitcoin markets in Indonesia are corresponding to its own event over time while there is an absence of local monetary impact to the market and the effect from the Fed only affect the market return. This shows the behavior of Bitcoin market Indonesia is determined to its own events and have no interaction to the monetary impact."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan lindung nilai atau hedging dari aset cryptocurrency Bitcoin terhadap pasar saham di Indonesia yang direpresentasikan melalui Indeks saham LQ45 dengan menggunakan metode analisis GARCH Multivariate Dynamic Conditional Correlation (DCC-MGARCH). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bitcoin memiliki potensi lindung nilai yang relatif baik terhadap pasar saham di Indonesia, khususnya pada masa ketidakpastian ekonomi global dan domestik yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Namun, hasil yang paling menarik dari penelitian ini adalah hubungan antara aset cryptocurrency Bitcoin dengan komoditas emas XAU yang memiliki hasil analisis DCC-MGARCH yang tinggi, yang tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komoditas emas dapat digunakan sebagai aset lindung nilai terbaik relatif terhadap pasar modal.

---

This study aims to evaluate the hedging capabilities of the Bitcoin cryptocurrency asset against the stock market in Indonesia represented by the LQ45 stock index using the GARCH Multivariate Dynamic Conditional Correlation (DCC-MGARCH) analysis method. The results of this study demonstrate that Bitcoin possesses a relatively good hedging potential against the stock market in Indonesia, particularly during times of global and domestic economic uncertainty caused by the Covid-19 pandemic. However, the most noteworthy outcome of this study is the relationship between the Bitcoin cryptocurrency asset and the gold commodity XAU, which exhibit high DCC-MGARCH analysis results, which is not consistent with previous studies that assert that gold can be utilized as the best relative hedging asset against the capital market."

"Pada kondisi ketidakpastian ekonomi baik secara global dan domestik, dan juga kondisi nilai tukar yang cenderung terdepresiasi, akan membuat masyarakat cenderung untuk melakukan hedging dengan membeli aset yang dapat diperdagangkan secara global. Bitcoin merupakan aset yang berkembang saat ini sebagai suatu aset yang bisa diperdagangkan secara global dan dapat menjadi alat pembayaran di beberapa negara yang melegalkan Bitcoin. Namun, Bitcoin yang tidak berasal dari pemerintah dan tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah akan menimbulkan masalah apabila dipergunakan sebagai suatu hedge. Penelitian ini menggunakan metode regresi OLS untuk melihat pengaruh ketidakpastian global dan domestik, nilai tukar, dan hedge lainya berupa emas terhadap permintaan bitcoin di Indonesia. Hasil peneltian menunjukan bahwa Bitcoin dapat menjadi hedging bagi kondisi ketidakpastian global dan domestik. Berdasarkan hasil ini, pemerintah disarankan untuk membuat kebijakan yang dapat membatasi penggunaan Bitcoin sebagai hedge.

---

Within the global and domestic uncertainty condition nowdays and the exchange rate that`s gradualy depreciated, majority of people will choose to perform hedging by buying an asset that can be traded globally. Bitcoin considered as a globally tradable asset and can even be used as payment in several countries that legalize Bitcoin as payments. Bitcoin is an asset that doesnt come from the government and cant be controlled completely by the government, thats why using Bitcoin as a hedge will create some problem. Using OLS regression methodology, this research attempt to analyze the effect of uncertainty both global aand domestic, the exchange rate, and other hedge such as golds toward demand of bitcoin in Indonesia. This research give result that Bitcoin can act as hedge towards both uncertainty condition. Based on the result, the government is adviced to create policy to limit the Bitcoin usage as hedge."

"Ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 mendorong investor mencari instrumen lindung nilai untuk meminimalkan risiko, yang dapat berupa aset lindung nilai atau safe-haven. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui apakah bitcoin, ethereum, dan emas berperilaku sebagai aset lindung nilai dan safe-haven sebelum dan selama pandemi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan melihat pengaruh imbal hasil dan volatilitas pasar saham Indonesia terhadap return dan volatilitas bitcoin, ethereum, dan emas. Penelitian ini menggunakan model regresi linier sederhana dan regresi kuantil pada data harga penutupan harian yang diambil sebelum dan selama COVID-19. Studi ini menemukan bahwa mereka dapat menjadi aset lindung nilai dan safe-haven selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini karena hasil menunjukkan bahwa ada beberapa korelasi yang signifikan antara aset. Hasil penelitian ini dapat membantu investor untuk menentukan aset mana yang dapat menjadi instrumen lindung nilai.

---

The uncertainty due to the COVID-19 pandemic has encouraged investors to look for value hedging instruments to minimize risk, which can be in the form of hedging assets or safe-haven assets. In response to it, this study aims to find out whether bitcoin, ethereum, and gold can behave as hedging and safe-haven assets before and during the pandemic in Indonesia. This can be done by looking at the effects of yields and volatility on the Indonesian stock market on the returns and volatility of bitcoin, ethereum, and gold. This study uses simple linear regression and quantile regression models on data of daily closing price taken before and during COVID-19. This study finds that they can be hedge and safe-haven assets during the COVID-19 pandemic in Indonesia. The results show that there are some significant correlations between assets. The research results can help investors to determine which assets can be hedging instruments."

"ABSTRAKTeknologi Blockchain telah menjadi penemuan fenomenal sejak penggunaannya pada Bitcoin, sebuah mata uang kripto yang diciptakan di bawah nama samaran Satoshi Nakamoto. Beberapa negara telah melarang transaksi Bitcoin karena beberapa alasan, namun teknologi Blockchain terus berkembang sebagai inovasi terdepan. Berangkat dari analisis Intelijen Bisnis, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada teknologi dan pergerakkan harga Bitcoin, penelitian ini mencoba memberikan sebuah penjelasan daris udut pandang Ketahanan Nasional mengenai implikasi Bitcoin dan Blockchain terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Data kuantitatif dengan analisis Vector Autoregressive (VAR) menemukan bahwa Bitcoin berpengaruh signifikan negatif terhadap Balance of Payment Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Data kualitatif menambahkan bahwa fungsi utama Bitcoin di Indonesia adalah sebagai instrumen investasi dan bukan sebagai alat pembayaran. Analisis Intelijen Bisnis dengan efek LOFT menyimpulkan bahwa Bitcoin memiliki potensi untuk melemahkan ketahanan ekonomi Indonesia sedangkan Blockchain dapat menjadi pondasi utama revolusi industri di Indonesia.

---

ABSTRACT

Blockchain technology has been a phenomenal discovery since its performance on Bitcoin, a crypto currency founded under the pseudonym of Satoshi Nakamoto. Several countries have banning Bitcoin transactions due to some reasons, yet Blockchain technology continue to evolve as a cutting-edge innovation. Drawing on Business Intelligence, this research uses quantitative and qualitative approach. Unlike previous studies in which too technology and price moves oriented of Bitcoin, this study attempts to provide an overview of the implications of Bitcoin and Blockchain on Indonesias economic resilience. Quantitative data with Vector Autoregressive (VAR) model found that Bitcoin significantly affects Indonesias Balance of Payment in both short and long term. Qualitative data reveals that the prominent function of Bitcoin in Indonesia shifted from its original purpose as means of payment to investment instrument. Business Intelligence Analysis with LOFT effect concludes that Bitcoin has the potential weaken Indonesias economic resilience while Blockchain can be the foundation of Indonesias major industrial revolution.

"

"Perkembangan e-commerce di dunia menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia, selain alat pembayaran konvensional seperti transfer tunai dan kartu kredit juga dikembangkan alat pembayaran baru salah satunya adalah Bitcoin, Bitcoin adalah serangkaian kode pemograman yang kemudian diamankan menggunakan kriptografi yang oleh komunitas tertentu digunakan sebagai alat pembayaran. Skripsi ini akan membahas mengenai alat pembayaran Bitcoin berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta teori terkait dengan alat pembayaran serta kebendaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, seunder, maupun teresier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bitcoin ataupun alat pembayaran kriptografi lainnya di Indonesia tidak tepat dikatakan sebagai mata uang ataupun benda (barter) melainkan merupakan sistem informasi yang memiliki sifat seperti uang, penyelenggaraan sistem Bitcoin di Indonesia serta penggunaanya di Indonesia juga bertentangan dengan Undang-Undang sehingga Bitcoin seharusnya tidak boleh beroperasi di Indonesia.

---

Developments in the world of e-commerce payment systems raises the need for fast, secure and confidential payment systems, in addition to the conventional means of payment such as cash transfers and credit card payments are also developed new tools one of which is Bitcoin, Bitcoin is a series of programming code that is then secured by the use of cryptographic, certain communities are used as means of payment. This thesis will discuss the Bitcoin payment instruments based on Law No.. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law), Act 7 of 2011 on Currency (Currency Act), Act 8 of 1999 on Consumer Protection and theories associated with tool payments as well as material. This study uses the approach of normative legal research legislation. The author uses primary legal materials, seunder, and teresier using a qualitative approach. Bitcoin payments or other cryptographic tool in Indonesia is not correct to say as currency or objects (barter) but rather an information system that has properties such as money, Bitcoin system implementation in Indonesia as well as its use in Indonesia is also contrary to the Act so that Bitcoin should not be allowed to operate in Indonesia."

"Harga Bitcoin berfluktuasi sangat tinggi dan telah turun lebih dari 50% dari titik tertingginya di bulan April, seringkali dipercaya akibat dari sentiment dan spekulasi. Penelitian ini menganalisis alokasi aset saham yang dapat digunakan sebagai portofolio yang meniru imbal hasil Bitcoin. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan mimicking portofolio yang mirip dengan Bitcoin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu investor untuk memberikan pilihan investasi dengan imbal hasil yang mirip dengan Bitcoin dengan resiko yang lebih rendah. Penelitian sebelumnya telah berhasil membentuk mimicking portofolio terhadap surat utang, REIT, dan aset luar negeri namun belum ada yang meneliti cryptocurrency mimicking portofolio khususnya Bitcoin.

---

Bitcoin fluctuates based on sentiment and speculation. It price has dropped 50% since its highest point in April to its lowest point in July 2021, reaching a new high on November 2021 and depreciated again by more than 50% in January 2022. The high fluctuation is one of the main reason that institutional investor participation in this asset is fairly low. This study ana-lyze stock allocation in portfolio that mimics Bitcoin to provide investors an alternative in-vestment with the same yield as Bitcoin and lower risk. Previous studies successfully created a mimicking portfolio for bonds, REIT, foreign asset but there hasn’t been one to study crypto-currency mimicking portfolio especially Bitcoin. Portfolios created in this study consists of 19 selected US stocks and 45 stocks from Indonesia LQ45. Weight optimation is achieved with Markowitz Theory. We find mixed result in portfolio return, and lower standard deviation compared to Bitcoin."

"ABSTRAKDi Indonesia, bitcoin merupakan bentuk mata uang digital dan alat transaksi pembayaran yang sudah digunakan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian, khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu, pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK. Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK, banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain lain. Selain belum ada payung hukum terhadap bitcoin, yaitu semakin merebaknya transaksi yang menggunakan bitcoin yang dilakukan dalam transaksi e commerce. Sehingga dari segi keamananannya juga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada regulasi dan pengawasan secara khusus terhadap bitcoin, dan masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Jika dilihat dalam perspektif hukum Islam, bahwa yang berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi di suatu negara, merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah kaidah umum dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan bitcoin yaitu apakah dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ataukah manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai mata uang dan alat transaksi, bahkan sebagai komoditas sekalipun. Sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penggunaan bitcoin sebagai mata uang dan alat transaksi dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian hukum Islam."

"ABSTRAKCryptocurrency adalah mata uang virtual yang tidak memiliki bentuk fisik atau wujud konkrit dan terdapat di dunia maya. Salah satu dari beberapa macam uang kripto yaitu bitcoin. Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli online belakangan ini semakin tak terbendung, meski Pemerintah telah melarang praktek tersebut. Pada awal tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan tentang dilegalkannya bitcoin (kripto aset) dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Dwifungsi bitcoin sebagai komoditas dan alat tukar transaksi online memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama dan pakar ekonomi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh jawaban seputar mata uang kripto sebagai komoditas di Indonesia dan bagaimana peluang bitcoin sebagai subjek dalam komoditi syariah di Bursa Komoditi. Teori yang diterapkan adalah teori transaksi bisnis yang sah dan batil dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka dan bersifat kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum Islam yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan dalam bursa komoditi syariah dengan syarat, negara melindungi perdagangan tersebut dengan payung hukum serta menerbitkan mata uang kripto dimana penetapan harganya bersandar pada emas atau mata uang negara tersebut. Bitcoin tidak bisa dijadikan komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah di Indonesia, karena bitcoin masih mengandung spekulasi, maysir dan rentan digunakan untuk kegiatan ilegal. Bitcoin hukumnya haram lighairihi atau haram karena faktor luar, maka sebaiknya dihindari.

---

ABSTRACTCryptocurrency is a virtual money that does not have a physical form or concrete form in cyberspace. One of the few types of crypto money is bitcoin. The use of bitcoin as a means of payment in e-commerce lately has become increasingly widespread and unstoppable, even though the Government has banned the practice. In early 2019, the Government of Indonesia issued regulations regarding the legalization of bitcoin (crypto assets) in Commodity Futures Trading. The dual function of bitcoin as a commodity and exchange tool raises the pros and cons of scholars and economists. This study aims to obtain answers about bitcoin and cryptocurrencies, its usage in commodity futures trading according to the perspective of Islamic law and bitcoins chance as sharia commodity in Indonesia . The theory applied is theory of legitimate and vanity business transactions in Islam. This research is a literature study and is qualitative in nature. The data analysis technique used is descriptive analytical with normative juridical Islamic law approach. From this research, the results show that cryptocurrency can be traded in Islamic commodity exchanges, provided that the State issues or create their own cryptocurrencies whose price depends on gold or the countrys currency. Bitcoin cannot be used as a commodity in Sharia Derivative Contracts in Indonesia, because it contains a lot of speculation, maysir and is vulnerable to use for illegal activities. Bitcoin is haram lighairihi or haram because of external factors, so it should be avoided."

" ABSTRAK Skripsi ini membahas serta membandingkan hal-hal terkait kedudukan hukum Bitcoin atau mata uang virtual pada umumnya sebagai barang ekonomi yang mencakup uang serta komoditi di Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, dan Republik Tiongkok. Penulis membahas mengenai kaedah-kaedah hukum baik yang berisi larangan, kewajiban, serta kebolehan terkait Bitcoin atau mata uang virtual pada umumnya di Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, serta Republik Rakyat Tiongkok. Penulis juga membahas dan membandingkan klasifikasi hukum Bitcoin sebagai barang ekonomi yang mencakup uang atau komoditi di Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, dan Republik Tiongkok. Karena adanya kekosongan hukum terkait pengaturan atau pengklasifikasian secar hukum Bitcoin dan mata uang virtual pada umumnya baik di Indonesa maupun di Amerika Serikat, Kanada, serta Republik Rakyat Tiongkok, penulis melakukan interpretasi atas definisi-definisi maupun unsur-unsur normatif yang terdapat di peraturan-peraturan maupun putusan-putusan pengadilan terkait barang ekonomi yang mencakup uang serta komoditi, dan melakukan analisis mengenai apakah Bitcoin serta mata uang virtual lainnya masuk dalam definisi-definisi atau unsur-unsur tersebut untuk mengetahui klasifikasi hukum Bitcoin dan mata uang virtual lainnya dalam sistem hukum negara terkait. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakan kedudukan hukum serta pendekatan pengaturan mengenai Bitcoin di Indonesia dengan di Amerika Serikat, Kanada, serta Republik Rakyat Tiongkok. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah bahwa walaupun Bitcoin tidak dapat digolongkan sebagai alat pembayaran yang sah baik di Indonesia, Kanada, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Tiongkok RRT , Bitcoin dapat digolongkan sebagai komoditi dan oleh karena itu transaksi menggunakan Bitcoin dapat dikonstruksikan sebagai tukar-menukar atau barter. Selain itu, pendekatan pengaturan Bitcoin di keempat Negara tersebut juga berbeda-beda.

---

ABSTRACT This thesis discusses and compares several things regarding the legal standing of Bitcoin or virtual currency in general as an economic good which includes money as well as commodity in Indonesia, United States of America, Canada, and the People 39 s Republic of China. The writer discusses about law principles which consist of prohibition, obligation, and permission in regards of Bitcoin or virtual currency in general in Indonesia, United States of America, Canada, and the People 39 s Republic of China. The writer also confers and compares the classification of the law of Bitcoin as an economic good which encompasses money or commodity in Indonesia, United States of America, Canada, and the People 39 s Republic of China. Since there is a legal vacuum regarding the regulation or the classification of the law of Bitcoin and virtual currency in general, whether it is in Indonesia or United States of America, Canada, and the People 39 s Republic of China, the writer then decided to interpret the legal definitions written in regulations and or verdicts related to economic good that includes money and commodity, and to analyze on whether or not Bitcoin and other virtual currencies fall under the interpreted definitions in order to understand the classification of the law of Bitcoin and other virtual currencies in a similar law system. In conducting this thesis, the writer uses the juridical normative literature research methods and the typology is descriptive. The problem stated in this thesis is the legal standing and regulatory approach on Bitcoin in Indonesia as well as in United States of America, Canada, and the People 39 s Republic of China. The conclusion to the problem above is that even though Bitcoin cannot be classified as a legal tender in Indonesia, Canada, United States of America and the People 39 s Republic of China, Bitcoin can still be classified as a commodity and therefore using Bitcoins in transactions can be equated to barter. Furthermore, regulatory approaches on Bitcoin in the aforementioned countries are also different from one another."