Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendapatan utama penduduk desa dari perkebunan dengan deforestasi. Untuk menganalisa hubungan ini digunakan data panel dari 3260 desa di Kalimantan pada periode 2011, 2014 dan 2018. Jumlah area yang terdeforestasi pada setiap desa merupakan variabel dependent. Sedangkan variabel independent adalah desa dengan pendapatan masyarakat dari perkebunan, penggunaan kayu bakar oleh masyarakat, kebiasaan membakar lahan sebelum berladang, jumlah industri kecil bukan kayu, jumlah industri kecil kayu, luas desa, rasio antara luas desa dan hutan, jumlah perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan (HPH), jumlah perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan tanaman (HTI), jumlah areal hutan yang dilepaskan, jumlah areal trasmigrasi, jumlah sawah, jumlah perkebunan dan jumlah lahan perladangan. Hasil dari analisa menggunakan model random efek menunjukkan bahwa desa yang pendapatan utama penduduknya berasal dari perkebunan memiliki hubungan yang positif terhadap deforestasi. Variabel lain yang menunjukkan adanya hubungan positif dengan deforestasi adalah jumlah industri kecil perkayuan, luas desa, rasio luas hutan terhadap luas desa, jumlah perusahaan HTI, jumlah areal tansmigrasi, luas sawah, luas perkebunan dan luas perladangan. Sedangkan variabel yang memiliki hubungan negatif adalah penggunaan kayu bakar, kegiatan pembakaran lahan sebelum berladang, industri kecil bukan kayu dan jumlah perusahaan HPH. Sebagai tambahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mempertimbangkan kembali pemberian hak pengusahaan hutan tanaman (HTI) karena merupakan variabel yang sangat mempengaruhi terjadinya deforestasi.

---

This study investigates relationship between village with dominant income from plantation as main commodity and deforestation. A panel data analysis using data of 3260 villages in Kalimantan for the period 2011, 2014, and 2018 was utilized to analyze whether the plantation as main income affected the level of deforestation. Deforestation in each village was set as dependent variable. The independent variables are village with main income from plantation, the use of firewood, burning land habit, non wood small industries, wood small industries, village area, ratio of forest, number of logging firms, number of wood plantation firms, total of forest release, total of transmigration area, existing paddy fields, existing plantations and existing mix agriculture land. The results of random effect model show that village with plantation as main commodity has a positive impact to deforestation. Other variables that have positive contribution to deforestation are the wood-based small industries, village area, the ratio of forest to the village area, the number of wood plantation companies, transmigration, the area of paddy fields, the area of plantation and the area of mix agriculture land. While the variable that have negative relation to deforestation are the use of firewood, the practice of burning land, non-wood small industries, and logging companies. In addition, the Ministry of Environment and Forestry policy for granting forest concession permits through wood plantation companies needs to reviewed by because this variable greatly influences deforestation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas institusi pada ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tingkat provinsi. Kualitas institusi diukur menggunakan dua indikator terpenting yang paling menggambarkan kualitas institusi di Indonesia: tingkat korupsi dan kualitas demokrasi. Dalam studi ini, tingkat korupsi diukur berdasarkan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan demokrasi diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia IDI. Pengujian empiris dilakukan dengan menggunakan regresi random effect dan data dari 2009-2016. Hasil studi menunjukkan bahwa kualitas institusi menentukan ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi. Tingkat korupsi memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan, sementara demokrasi menunjukkan korelasi positif dengan ketimpangan pendapatan. Korelasi negatif antara korupsi dan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh besarnya sektor informal dan sifat korupsi developmental di Indonesia. Sebaliknya, korelasi positif demokrasi dan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh adanya captured democracy karena hubungan patron-klien dalam politik dan kurangnya kontrol publik terhadap pemerintah. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga ditentukan oleh faktor sosio-ekonomi lainnya, seperti tingkat pendidikan, PDRB per kapita, persentase penduduk perkotaan, dan belanja pemerintah untuk modal, perumahan dan infrastruktur, bantuan sosial, dan jaminan sosial.

---

This study aimed to investigate the impact of institutional quality on income inequality in Indonesia at the provincial level. Institutional quality is measured using two most important indicators that shape the institutional quality in Indonesia level of corruption and the quality of democracy. In this study, level of corruption is measured by Audit Board 39s opinion on government 39s financial statements, whereas democracy is measured by Indonesia 39s Democracy Index IDI. Empirical evidence was tested using random effects regression and data from 2009 2016.

The results indicate that institutional quality determines income inequality at the provincial level. Level of corruption tends to reduce income inequality, while democracy tends to increase income inequality. The negative correlation between corruption and income inequality is caused by the large size of informal sector and the nature of developmental corruption in Indonesia.

In contrast, the positive correlation of democracy and income inequality is caused by the captured democracy due to clientelism and lack of public control on government. Other than that, income inequality is determined by other socio economic factors, including education level, GRDP per capita, urban population, and government spending in capital, housing and infrastructure, social support bantuan sosial, and social security jaminan sosial."

"Peran rantai nilai global menjadi sangat penting bagi suatu negara yang memiliki tujuan meningkatan mempromosikan pembangunan inklusif, meningkatkan lapangan kerja, dan menambah nilai bagi industri dalam negerinya melalui integrasi ekonomi global. Guna mendorong pertumbuhan inklusif, pembererdayaan perempuan perlu dimaksimalkan. Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk perempuan diatas 15 tahun dan TPT yang cenderung stagnan selama tujuh tahun terakhir, dan dengan partisipasi perempuan yang cendurung tumbuh. Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari partisipasi rantai nilai global, yaitu partisipasi backward dan forward terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada sektor manufaktur. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan Trade in Value Added dari OECD, dengan menggabungkan klasifikasi ISIC rev.4 dengan KBLI dari tahun 2000-2018 didapatkan 8 kelompok sektor, yaitu 3 kelompok sektor manufaktur padat karya dan 5 kelompok sektor manufaktur padat modal. Hasil regresi fixed-effect dan random-effect digunakan untuk menemukan pengaruh antara GVCs dengan TPAK perempuan pada model, pada sektor manufaktur padat karya tidak ditemukan adanya hubungan secara signifikan. Sedangkan pada sektor manufaktur padat modal dan sektor manufaktur keseluruhan, ditemukan hubungan signifikansi positif antara partisipasi forward dengan TPAK perempuan. Di sisi lain, variabel tingkat pendidikan dan tingkat fertilitas juga menunjukkan signifikansinya di keseluruhan sektor maupun sektor spesifik, padat modal dan padat karya. Selain itu, penelitian ini menemukan tingkat pendidikan yang semakin tinggi pada para pekerja perempuan di sektor manufaktur akan menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerjanya.

---

The role of GVCs is essential for a country whose goals are to promote inclusive development, increase employment, and add value to its domestic industry through global economic integration. To encourage inclusive growth, women's empowerment needs to be maximized. Indonesia has experienced a population growth of women over 15 years, TPT, which tends to stagnate for the last seven years, and female participation which tends to grow. This study examines the effect of global value chain participation, namely backward and forward participation, on the level of female labor force participation in the manufacturing sector. The analysis was carried out by utilizing the Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), and Trade in Value Added data from the OECD; by combining the ISIC rev.4 classification with the KBLI from 2000-2018, there were 8 sector groups, namely 3 labor-intensive manufacturing sector groups and 5 sector groups. Capital intensive manufacturing. Fixed-effect and random-effect regression results were used to find the effect between GVCs and female LFPR in the model; there was no significant relationship in the labor-intensive manufacturing sector. Meanwhile, in the capital-intensive manufacturing sector and the overall manufacturing sector, a significant positive relationship was found between forwarding participation and female LFPR. On the other hand, the variables of education level and fertility level also show their significance in all sectors as well as specific sectors, capital intensive and labor intensive. In addition, this study found that the higher the education level of female workers in the manufacturing sector, the lower the labor force participation rate.

"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana peran peringkat ESG dari sebuah saham dapat mengontrol pengaruh motif investor— rasional dan tidak rasional—terhadap ekspektasi kinerja dan tingkat risiko perusahaan di masa depan. Penelitian ini menyajikan secara terstruktur metode eksperimen secara daring dalam mengukur efek interaksi antara motif investor dan peringkat ESG, dan efek utama antara masing-masing variabel bebas tersebut terhadap ekspektasi kinerja dan tingkat risiko dari emiten. 3 x 2 between-subject dilakukan untuk menganalisa efek utama, efek interaksi, dan juga untuk menguji hipotesis penelitian. Penelitian ini berhasil memanipulasi peringkat ESG. Selanjutnya, peringkat ESG ditemukan menyebabkan peningkatan pada ekspektasi kinerja dan mengurangi ekspektasi pada tingkat risiko. Kami meminimalisasi dampak batasan pengambilan data secara daring. Penelitian ini mengisolasi pengukuran dari interaksi motif investor terhadap pengaruhnya pada ekspektasi kinerja dan tingkat risiko saham dimasa depan, dan sejauh mana hubungan tersebut bergantung pada peringkat ESG.

---

The purpose of this study is to identify how the role of the ESG rating of a stock can control the influence of investor motives—rational and irrational—on performance expectations and the company's risk level in the future. This study presents a structured online experimental method in measuring the interaction effect between investor motives and ESG ratings, and the main effect of each of these independent variables on stock’s performance expectations and risk levels. 3x2 between-subjects were conducted to analyze the main effect, interaction effect, and also to test the research hypothesis. This research succeeded in manipulating ESG ratings. Furthermore, ESG ratings were found to lead to increased performance expectations and reduced expectations of risk levels. We minimize the impact of limitations on online data collection. This research isolates the measurement of the interaction of investor motives with its effect on future stock performance expectations and risk levels, and the extent to which these relationships depend on ESG ratings."

"Perkebunan kelapa sawit menjadi komuditas utama pertanian di Indonesia selama tiga dekade terakhir. Indonesia sebagai negara yang berada di garis katulistiwa dengan 147 juta hektar area hutan mempunyai potensi besar dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagai senjata dalam meningkatkan pendapatan per kapita terutama di daerah pedesaan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa perkebunan kelapa sawit memberi dampak negatif, terutama terhadap isu lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati. Studi ini dilakukan dalam rangka untuk memahami pengaruh dari perkebunan kelapa sawit dan produktivitasnya terhadap pendapatan perkapita di tingkat daerah dan tingkat nasional di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel pada tingkat propinsi yang terdiri dari 23 propinsi di Indonesia menggunakan data tahunan dalam rentang waktu 9 tahun dari tahun 2003 sampai dengan 2011. Tingkat wilayah dibagi menjadi 5 berdasar atas kesamaan lokasi propinsi-propinsi pada pulau yang sama di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak secara nyata mempengaruhi pendapatan perkapita di Indonesia. Di tingkat wilayah, perkebunan kelapa sawit memberi pengaruh yang nyata terhadap pendapatan perkapita dengan hubungan yang bertolak belakang dan pengaruh ini terlihat di semua wilayah. Produktivitas kelapa sawit memberi pengaruh yang nyata terhadap pendapatan per kapita di tingkat nasional dengan hubungan yang positif. Namun demikian, produktivitas kelapa sawit tidak menunjukkan memberi pengaruh yang nyata di masing-masing wilayah di Indonesia. Berdasar pada hasil tersebut, studi ini menyimpulkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit tidak memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Peningkatan produktivitas kelapa sawit menjadi cara yang lebih memungkinkan dalam meningkatkan pendapatan per kapita di Indonesia.

---

Oil palm plantation was becoming the mainstay of agricultural commodities in Indonesia since last three decades. Indonesia as an equatorial country with 147 million hectares of forest area has a great potential in the development of oil palm plantations as a weapon in increasing per capita income especially in rural areas. However, it cannot be denied that expansions of oil palm plantations bring negative effects, especially in relation with environmental issues and conservation of biodiversity.

This study conducted in order to understand the effects of oil palm plantation and oil palm productivity on per capita income in the region and national level in Indonesia. This study uses panel data at provincial level which consists of 23 provinces in Indonesia in the vulnerable period of 9 years from 2003 to 2011 in annually data. The region level is divided in 5 based on the similarity of provincial location in same island in Indonesia.

The results showed that oil palm plantation did not significant in effect the per capita income in Indonesia. In region level, oil palm plantations gave significant effect on per capita income in the opposite relationship and this effect was represented by all across regions. Oil palm productivity is significant in effected on per capita income at national level with positive relationship. However, oil palm productivity did not give significant effect in representation across regions in Indonesia. According to these results, this study concludes that expansion of oil palm plantations do not significant in increasing per capita income. Increasing of oil palm productivity becomes more reasonable way in increasing per capita income in Indonesia."

"Hubungan tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak mudah diidentifikasikan. Beragam kesimpulan diperoleh oleh peneliti-peneliti mengenai hubungan kausalitasnya.Tesis ini mencoba menerangkan pengaruh tingkat tabungan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kurun waktu 1976-1996. Kebijakan sektor keuangan tahun 1980-an dan 1990-an dengan kerangka liberalisasi keuangan McKinnon (1973) untuk menghilangkan Financial repression yang terjadi sebelum tahun 1983, ternyata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sampai tahun 1996.Menurut paradigma tersebut, liberalisasi sektor finansial akan menjadikan tingkat suku bunga riil positip, yang selanjutnya akan terjadi financial deepening dan peningka tan rasio investasi terhadap GDP, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Kesimpulan dari tesis ini adalah tingkat tabungan domestik bruto mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tidak berlaku sebaliknya. Kendati tabungan bukan pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi, besar yang cukup dari tabungan penting, terutama dalam membuat kebijakan agar saving-investment gap tidak mengkuatirkan ditinjau dari indikator defisit transaksi berjalan."

"

Dalam ilmu ekonomi pembangunan, infrastruktur fisik dan sosial telah dikenal dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan walaupun hasilnya berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur fisik dan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menyusun indeks infrastruktur dan mengestimasi dampak infrastruktur menggunakan panel data dari 34 provinsi di Indonesia pada periode 2009-2017. Penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur fisik cenderung berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan, walaupun tidak robust secara signifikansi. Pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia juga cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan meskipun hasilnya juga tidak robust secara signifikansi.

---

In the economic development field, physical and social infrastructures have been argued to affect income inequality despite the mixed results. This study examines the impact of physical and social infrastructure on income inequality in Indonesia. This study constructs infrastructure summary indices and estimates the impacts of infrastructure using 34 provincial unbalanced panel data during 2009-2017 in Indonesia. The main finding of this study is that physical infrastructure tends to increase income inequality in Indonesia, although it is not robustly significant. Similarly, social infrastructure is also positively associated with income inequality increases in Indonesia though not robustly significant.

"

"Perkembangan perekonomian di indonesia menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, seperti antara wilayah KBI dengan KTI maupun di dalam wilayah KTI sendiri. Peranan investasi pada pertumbuhan ekonomi sangat besar. Investasi (akumulasi modal) sering kali terkonsentrasi pada daerah yang lebih maju, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendasari keputusan pemilik modal. Penelitian ini bertujuan melihat ketimpangan pendapatan di wilayah KTI dan pengaruh investasi dan faktor-faktor lainnya terhadap ketimpangan antar daerah di wilayah KTI selama periode tahun 2005-2012. Penelitian ini menggunakan analisis indeks entropi theil untuk melihat ketimpangan di wilayah KTI dan analisis regresi data panel terhadap 12 provinsi di KTI untuk melihat pengaruh dari investasi dan faktor-faktor lainnya terhadap ketimpangan di wilayah KTI. Hasil temuan dari penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan di wilayah KTI selama periode tahun 2005-2012 lebih besar diakibatkan oleh ketimpangan di dalam provinsi yaitu 48,43% dibandingkan ketimpangan antara provinsi sebesar 24,31%. Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif, sedangkan ekspor, tenaga kerja terdidik dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap disparitas di wilayah KTI.

---

Economic developments in Indonesia indicates an imbalance of economic development between regions, such as between a western region and an eastern region, and also within an eastern region. Investment have a significant impact on economic growth. Investments (capital accumulation) are often concentrated in developed regions, because it is influenced by several factors that underlie decisions of Investors.

This study has examined an income inequality in an Eastern Indonesia and an impcat of investment and other factors to inequality between region in Eastern Indonesia during the period 2005-2012. This study has used a Theil entropy index to evaluate inequality in Eastern Indonesia and panel data regression analysis of a 12 provinces in Eastern Indonesia in order to find impact of investments and other factors on a regional inequality in Eastern Indonesia.

The findings of this study indicates that an inequality in Eastern Indonesia during the period 2005-2012 that an inequality within provinces is about 48.43% and is larger than an inequality between provinces that is about 36.51 %. An regression analysis indicates that a local goverment income and a special allocation fund have a significant negative effect, while exports, educated workforces and a number of population have a significant positive effect on an inequality in Eastern Indonesia."

"Using data from the Indonesia Family Life Survey IFLS and World Values Survey WVS, this study analyzes the factors that influence indicators of charitable behaviour in Indonesia, differentiating between monetary contributions and time contributions. We find an unexpectedly strong negative relationship between income and charitability, suggesting that those who have the least are those who give the most. We also find evidence of a positive relationship between education and charitability. Finally, we report an inconclusive relationship between religiosity and charitability, challenging the popularly accepted notion of the altruistic and benevolent nature of religious individuals. This study is the first nationwide study of its kind in Indonesia and provides valuable insights into not only the variables that affect charitable behaviour, but also the mechanisms through which these variables are effectual.

---

Studi ini menggunakaan data dari Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia SAKERTI serta World Values Survey WVS untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi indikator perilaku beramal charitable behaviour di Indonesia, dengan membedakan antara kontribusi uang dan kontribusi waktu. Penelitian ini menemukan hubungan negatif antara pendapatan dan perilaku beramal, yang menandakan bahwa orang yang memiliki harta paling sedikit justru merupakan yang memberi paling banyak. Penelitian ini juga menemukan hubungan positif antara tingkat pendidikan beramal. Terakhir, tidak ditemukan hubungan signifikan antara religiusitas dengan perilaku beramal; hal ini menentang asumsi yang diterima secara umum bahwa orang beragama pasti berperilaku secara altruis. Penelitian ini adalah studi nasional pertama yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruh perilaku beramal, dan juga menjelaskan mekanisme-mekanisme yang menggerakan faktor-faktor tersebut."

"Pertanian memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia sebagai salah satu sektor penyumbang PDB dan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Namun kontribusi yang besar dari sisi makro juga tidak memberikan kontribusi yang besar dari sisi mikro. Banyak keluarga petani masih bergantung pada sektor non pertanian untuk memenuhi kebutuhannya. Sangat sedikit penelitian tentang dampak pendapatan non-pertanian terhadap kegiatan pertanian, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan non pertanian terhadap produktivitas dan pembelian input pertanian. Dengan menggunakan metode two-stage least square (2SLS), dimana akses air leding dan kepemilikan kendaraan bermotor dimasukkan sebagai variabel instrumen, penelitian ini menemukan bahwa pendapatan dan partisipasi di sektor non pertanian mampu meningkatkan produktivitas dan pembelian kendaraan bermotor. input pertanian pada keluarga petani padi sawah. di Indonesia. Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan sektor non pertanian bagi petani, selain sebagai sumber pendapatan, juga mampu mendukung sektor pertanian.

---

Agriculture provides an important contribution to the Indonesian economy as one of the sectors contributing to GDP and the largest employment in Indonesia. However, the big contribution from the macro side also did not make a big contribution from the micro side. Many farming families still depend on the non-agricultural sector to meet their needs. There has been very little research on the impact of non-agricultural incomes on agricultural activities, particularly in Indonesia. Therefore, this study aims to determine how non-agricultural income affects productivity and agricultural input purchases. By using the two-stage least square (2SLS) method, where access to piped water and ownership of motorized vehicles were included as instrument variables, this study found that income and participation in the non-agricultural sector were able to increase productivity and purchase of motorized vehicles. agricultural input in lowland rice farmer families. in Indonesia. This emphasizes the importance of developing the non-agricultural sector for farmers, apart from being a source of income, also being able to support the agricultural sector."