Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan manajemen risiko perusahaan atau disebut ERM [Enterprise Risk Management) dan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, volatilitas harga saham, dan kebijakan deviden. Penelitian ini menggunakan regresi berganda sebagai alat analisis. Objek penelitian ialah perusahaan sektor konstruksi dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama ERM dan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, volatilitas harga saham, dan kebijakan deviden berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, namun secara parsial ERM tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan leverage dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil lain yang ditemukan adalah ukuran perusahaan, leverage dan kebijakan dividen memiliki korelasi signifikan dengan ERM."

"Tesis ini membahas pengaruh penerapan Basel dan Good Corporate Governance terhadap Manajemen Risiko pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan melakukan survei menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi dari responden. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Basel dan Good Corporate Governance mempengaruhi Manajemen Risiko dan memiliki hubungan yang positif secara simultan.

---

The focus of this study is Basel and Good Corporate Governance, and how they affect Risk Management in PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. This is an analytical descriptive research, by survey method using questionnaires to collect prime data and information from respondents. The result of hypothesis test shows that Basel and Good Corporate Governance positively and significantly related to implementation of Risk Management."

"Pertumbuhan kredit antara 1990-1997 mencapai lebih dari 130 persen. Sesungguhnya pertumbuhan kredit ini tidak menimbulkan masaiah jika dalam proses pemberiannya sudah dilakukan dengan memperhitungkan risiko yang terkandung. Untuk itu sate titik kritis yang hares dibenahi dalam perbankan di Indonesia adalah dimasukannya perhitungan risiko secara formal ke dalam proses pemutusan kredit. ldealnya akan terdapat suatu standar yang dapat dipakai untuk mengukur risiko. Di lain pihak, dengan adanya standar pengukuran dan manajemen risiko yang bake maka bank akan dituntut untuk meningkatkan profesionalisme.Penerapan manajemen risiko menjanjikan beberapa kegunaan yang diantaranya bersifat strategis bagi kelangsungan bisnis suatu bank. Sesungguhnya penerapan manajemen risiko perbankan yang sistematis dan terintegrasi sudah mcrupakan keharusan bagi manajemen bank. Namun, manajemen bank tetap memiliki kebebasan untuk menetapkan cakupan dan skala penerapan manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank.Bulan Mei lalu Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 5/8/PB112003 tentang "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum'' yang akan berlaku mulai I Januari 2004. Tujuan dikeluarkannya pcraturan ini adalah agar Bank umum di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) atau yang dikenal dengan kesepakatan Basel II. Apa itu Basel lI? Basel II adalah peraturan standar perbankan internasional yang disepakati di Basel, Swiss dibawah naungan BIS. Basel II yang saat ini dijadikan acuan adalah yang dikeluarkan pada bulan november 2005 sebagai ,hasil dari pembahasan akhii- dari Komite Basel dengan beberapa bank central dunia.Dengan melihat kondisi penerapan manajemen risiko pada Bank "X" saat ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Bank "X" slap mengikuti kerangka kcrja yang ditetapkan Bank Indonesia untuk mengarah kepada Basel 11 compliance? Hai ini tidak lah rnudah mengingat manajemen risiko dapat dikatakan sebagai hat baru bagi perbankan Indonesia karena baru saja diluncurkan awal tahun 2003 melalui penetapan Peraturan Bank Indonesia No. 5181PBI12003, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum. Untuk dapat benar-benar menerapkan manajemen risiko seutuhnya, bank hares lebih dahulu merasakan manfaat-manfaat yang dapat diraih dengan diterapkannya manajemen risiko yang sesuai dengan Basel II. Sedangkan unsur siap atau tidak nya suatu bank dinilai dari beberapa aspek, antara lain: komitmen dari tim manajemen, sumber daya yang kompeten, dukungan tehnologi inf'ormasi, struktur organisasi yang mendukung, keberadaan data historis yang memungkinkan bank untuk dapat menghitung komponen-komponen risiko.Dengan melihat kepada aktifitas yang dilakukan Bank "X" terkait dengan persiapan penerapan manajemen risiko yang mengacu kepada Basel II, dapat dikatakan bahwa Bank "X" telah memiliki persiapan yang baik. Bank Indonesia menargetkan untuk mulai menerapkan Standardized Approach pada tahun 2008, sedangkan Bank "X" menyatakan siap untuk menerapkan Standardized Approach mulai quarter ketiga tahun 2007. Bahkan saat ini persiapan untuk menerapkan Internal Risk Based Approach telah mulai dilakukan oleh Bank "X", yaitu dengan mulai melakukan perhitungan atas komponen-komponen risiko untuk tiap asstt class-nya. Diharapkan perhitungan komponen-komponen risiko tersebut akan dapat diselesaikan di awal tahun 2008. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank "X" adalah bank BUMN yang terdepan dalam kesiapan pencrapan manajemen risiko yang mengacu kcpada Basel 11. Tanpa komitmcn yang tinggi dari tim manajemen dalam hal penyediaan sumber daya yang kompcten dan prasarana pendukung, maka mustahil hal tersebut dapat terwujud.

---

In 1990 to 1997 the credit has grown significantly by 130%. This growth should not be a problem if the approval process has taken into account all risk factors. One critical issue needs to be improved in Indonesia banking environment is to formally take into account the risk factors in credit approval process. Ideally there should be a standard to measure the risks. On the other side, with the implementation of standard measurement and risk management, bank is required to increase its professionalism in banking practices.Risk management implementation assures several strategic benefits to the business continuity of the banks. Systematic and integrated implementation of risk management is required to the bank management, But, the bank management still has flexibility in determining their risk management implementation scope that fits with their business size/complexity.On May 2003, Bank Indonesia issued regulation no 5181PB112003 regarding "Implementation of risk management for banks". This regulation was effective on January 1st, 2004. The objective of this regulation is to require banks to implement risk management based on guidelines issued by Bank for International Settlement (BIS) or Basel Committee. What is Basel II? Basel 11 is international banking standard regulation agreed in Basel, Switzerland. Basel 11 that is currently used is issued in November 2005 as the result of final discussion of Basel Committee with several central banks.If we observe current risk management implementation in Bank "X", the question raised is whether or not Bank "X" is ready in applying the framework set up by Bank Indonesia to be complied with Basel II? This is not an easy task as risk management is considered new subject in Indonesia banking environment, Risk management was just being introduced early 2003 by the issuance of Bank Indonesia Regulation No. 5181PB1/2003 regarding risk management implementation in banks. To ensure risk management implementation is Basel ll compliance, banks should really understand the benefit that could be obtained by fully implementing risk management Base! Il compliance. As for the readiness of' implementation, the following factors should be reviewed: management team commitment, human resources competency, IT infrastructure, supportive organization structure, and the availability of historical data to calculate the risk components.Post of reviewing the activities done by Bank "X" in doing the preparation of implementing risk management Basel 11 compliance, we can conclude that Bank "X" has good preparation. Bank Indonesia has announced that the implementation of Standardized Approach will be in 2008, Meanwhile, Bank "X" has stated that they are ready to implement Standardized Approach by the third quarter of 2007. Even the preparation in implementing Internal Risk Based Approach has been started by doing the calculation of risk components for each of the asset classes. Bank "X" targeted to finish those calculations by early 2008. Hence, we can conclude that Bank "X" is the only BMMN bank that leads in the readiness of implementation of risk management Basel II compliance. Without the commitment from management team in providing competent resources and supporting infrastructure, there is no way to achieve the objective."

"PT. ABC merupakan perusahaan investasi yang bertempat di Jakarta. Saat ini proses kegiatan manajemen risiko masih belum memadai sehingga memberikan dampak yang kurang optimal dalam meminimalisasi risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan manajemen risiko pada kegiatan PT. ABC dengan harapan hasil dari evaluasi penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan kualitas proses manajemen risiko. Penelitian dilakukan dengan melakukan penilaian tingkat kematangan manajemen risiko, evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko, dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko.

---

PT. ABC is an investment company located in Jakarta. Currently, the process of risk management activities is still inadequate so that it gives a lesser optimal impact in minimizing the risks faced by the company. The purpose of this study is to evaluate the implementation of risk management of PT. ABC activity in the hope that the results of the evaluation of the risk management implementation can improve the quality of the risk management process. The study was conducted by assessing the level of risk management maturity, evaluating risk management policies, and evaluating the implementation of risk management."

"Penelitian ini berfokus pada konteks pada PT XYZ, yang telah merencanakan untuk mengadopsi ISO 31000 sebagai dasar kerangka kerja manajemen risiko mereka. Namun, perusahaan belum menerapkan manajemen risiko secara optimal untuk menghadapi risiko yang dimiliki hingga saat penelitian ini ditulis. Sehingga, perusahaan menghadapi tantangan dari perubahan lingkungan bisnis yang terus berkembang, menciptakan potensi risiko yang berubah cepat dan dapat menghambat efektivitas kebijakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan dalam mengisi celah pembahasan terkait penerapan manajemen risiko pada industri jasa layanan streaming video. Strategi penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan single unit of analysis yaitu PT XYZ. Instrumen penelitian dalam proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dibantu dengan daftar periksa (checklist). Hasil analisis menunjukkan adanya risiko bisnis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Perusahaan perlu mengambil tindakan mitigasi yang sesuai untuk mengatasi risiko-risiko ini. Pentingnya persiapan pelaporan risiko yang akurat dan tepat waktu ditekankan, serta perlunya penilaian risiko yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi risiko-risiko baru. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya perusahaan meningkatkan kesiapan dalam pelaporan risiko, termasuk sistem informasi dan teknologi yang mendukungnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang cara-cara untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul.

---

This research focuses on the context of PT XYZ, which has planned to adopt ISO 31000 as the basis of their risk management framework. However, companies have not implemented optimal risk management to deal with the risks they have until the time this research was written. Thus, companies face challenges from changes in the business environment that continue to develop, creating potential risks that change rapidly and can hamper the effectiveness of policies. This research is intended to contribute to filling the discussion gap regarding the implementation of risk management in the video streaming service industry. The research strategy used is a case study with a qualitative approach and a single unit of analysis, namely PT XYZ. The research instrument in the data collection process was carried out through semi-structured interviews assisted by a checklist. The analysis results show that there are business risks, financial risks, operational risks, legal risks and reputation risks. Companies need to take appropriate mitigation measures to address these risks. The importance of preparing accurate and timely risk reporting is emphasized, as well as the need for ongoing risk assessment to identify new risks. This research also shows the need for companies to increase readiness in risk reporting, including the information systems and technology that support it. Thus, this research provides insight into ways to mitigate risks that may arise."

"Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus penerapan manajemen risiko di salah satu lingkungan instansi Pemerintah. Manajemen risiko merupakan salah satu unsur penilaian dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk melihat kualitas instansi pemerintah dalam mengelola risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Direktorat Jenderal PQR berdasarkan Pedoman Menteri. Pedoman Menteri disusun dan ditetapkan sebagai dasar acuan pelaksanaan manajemen risiko sehingga menghasilkan manajemen risiko yang berkualitas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan manajemen risiko Direktorat Jenderal PQR belum sepenuhnya mengikuti kaidah yang diatur dalam Pedoman Menteri. Masih terdapat beberapa aspek dalam Pedoman yang belum diikuti oleh Direktorat Jenderal PQR. Meskipun dalam proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat PQR telah mengintegrasikan manajemen risiko sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembuatan keputusan, namun penerapan manajemen risiko masih bersifat formalitas. Manajemen risiko masih dianggap hanya sebagai kewajiban menjalankan sistem pengendalian internal, bukan sebagai bagian budaya yang harus ditumbuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harian. Seluruh tahapan pelaksanaan manajemen risiko di Direktorat Jenderal PQR tercantum dalam Formulir Risiko yang terdiri atas Formulir 1 Penetapan Konteks Manajemen Risiko, Formulir 2 Profil dan Peta Risiko, Formulir 3 Penanganan Risiko, dan Formulir 5 Pemantauan Tahunan. Laporan manajemen risiko hanya dilakukan untuk laporan tahunan. Tidak ditemukan adanya laporan manajemen risiko triwulanan meskipun pemantauan risiko telah dilakukan secara triwulan.

---

This research is a case study on the implementation of risk management in one of Government Institution. Risk management is one of the assessment elements in the Government Internal Control System (SPIP) to observe the quality of government institutions in managing risks. The purpose of this research is to evaluate the implementation of risk management in the Directorate General PQR based on Ministerial Guidelines. The Ministerial guidelines are prepared and established as a basis reference for the implementation of risk management in order to produce quality risk management. The results of the research show that in implementing risk management the Directorate General PQR has not fully followed the rules set out in the Ministerial Guidelines. There are still several aspects of the Guidelines that have not been followed by the Directorate General PQR. Even though the business processes carried out by the Directorate General PQR has integrated risk management from planning, implementation to decision making, the implementation of risk management is still considered as formality. Risk management is still considered only as an obligation to run an internal control system, not as part of the culture that must be fostered in the implementation of daily activities. All stages of risk management implementation at the Directorate General of PQR are listed in the Risk Form which consists of Form 1 Determining the Risk Management Context, Form 2 Risk Profile and Risk Map, Form 3 Risk Mitigation, and Form 5 Annual Monitoring. Risk management reports are only carried out for annual reports. No quarterly risk management reports were found even though risk monitoring had been carried out on a quarterly basis."