Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aspek geografi dan demografi Indonesia dapat menjadi sebab keterbatasan jangkauan dan kemampuan pemerintah pusat menangani dan mengatasi permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat. Negara dengan wilayah yang luas, ribuan pulau, dan beragam etnis membawa konsekuensi pelayanan publik menjadi sangat kompleks, hal tersebut menjadi sebab pemerintah menghadapi rumitnya hambatan fisik geografi Indonesia termasuk memenuhi variasi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah adalah sistem pemerintahan terdepan dalam merespon aspirasi masyarakat di daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat merespon tuntutan pelayanan publik yang efektif dan efesien, merespon secara cepat berbagai persoalan administrasi pemerintahan, termasuk penanganan pandemi Covid-19. Kajian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah dengan mengimplementasikan otonomi daerah melalui desentralisasi kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan instrument pemerintah terdekat dengan rakyat sebagai obyek pelayanan publik. Metode bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan gatra geografi dan demografi. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa implementasi otonomi daerah dalam penanganan Covid-19 belum optimal karena pemerintah daerah belum diberdayakan secara maksimal, pemerintah daerah “diposisikan” menunggu kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di daerah sehingga dapat disimpulkan publik di bidang kesehatan terkait penanganan pandemi Covid-19 senantiasa lambat dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah."

"Sampai saat ini, jumlah kasus baru positif Covid-19 terus bertambah dan belum dapat dipastikan akhir dari kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia. Tingginya jumlah kasus baru Covid-19 merupakan cerminan penularan masih terjadi di masyarakat dan belum maksimalnya masyarakat melaksanakan imbauan protokol kesehatan. Namun di sisi lain, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pelonggaran PSBB. Memasuki era tatanan new normal perlu ada perubahan perilaku dalam penerapan protokol kesehatan karena dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Tulisan ini membahas kondisi penerapan protokol kesehatan di masyarakat dan mencermati tantangan serta peluang yang dapat dilakukan dalam mengubah perilaku masyarakat agar dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19. Pelanggaran dan rendahnya penerapan protokol kesehatanserta ketidakpuasan masyarakat sebagai tantangan sekaligus pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Perubahan perilaku melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui kegiatan Desa/Kelurahan/Kampung Tangguh Bencana Covid-19 merupakan kunci dalam pendisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Tingkat keberhasilan sangat dipengaruhi oleh komitmendan kerja sama semua sektor serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah."

"Kebijakan komunikasi risiko yang tertuang dalam Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan menjadi topik yang perlu diperhatikan sebab Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam dan sedang mengalami bencana non-alam yaitu Pandemi COVID-19. Ada perbedaan komunikasi risiko pada penanganan COVID-19 di daerah rawan bencana. Hal ini di sebabkan ada dua ancaman sekaligus di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan komunikasi risiko dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di daerah rawan bencana. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan kualitaif. Desain penelitian adalah Cross Sectional dengan jumlah sampel 451 responden di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode pengumpulan data yang kedua dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke 4 informan yang berasal dari BPBD Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, karena p sebesar 0,002 (p value < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, namun perlu adanya pertimbangan perubahan dalam isi Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan dan memperhatikan ketersediaan anggaran khususnya anggaran program bencana alam.

---

The risk communication policy contained in the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management is a topic that needs attention because Indonesia is a country that often experiences natural disasters and is currently experiencing non-natural disasters, namely the COVID-19 pandemic. There are differences in risk communication in handling COVID-19 in disaster-prone areas. This is because there are two threats at once in the region. This study aims to analyze the implementation of risk communication policies in handling and controlling COVID-19 in disaster-prone areas. This research is in the form of quantitative and qualitative research. The research design is cross-sectional with a sample of 451 respondents in the Pandeglang Regency area and uses a random sampling technique. Methods of collecting data with a questionnaire. The second method of data collection is utilizing in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with 4 informants from the Regional BPBD of Pandeglang Regency and the Regional Health Office of Pandeglang Regency. The statistical analysis results show a significant relationship between the level of public knowledge about COVID-19 and community preparedness in dealing with natural disasters because the p is 0.002 (p-value <0.05). The study results show success in implementing the policy. However, it is necessary to consider changes in the contents of the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management and pay attention to the availability of budgets, especially the budget for natural disaster programs."

"Otonomi Daerah sejak Tahun 200 l diterapkan, dengan perubahan paradigma Pembangunan yang ditujukan kepada penguatan sumber daya Iokal, demokratisasi dan kemandirian masyarakat Kebijakan ini temyata menimbulkan berbagai permasalahan diseputar penerapannya. Salah satu permasalahan tersebut adalah mengenai Tarik Menarik Kewenangan Di Bidang Perizinan antara Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.Tulisan ini merupakan analisa sederhana dari basil penehtian mengenat permsalahan tersebut dengan mengidentifikasi wujud, penyebab dan beberapa implikasi tarik menarik kewenangan tersebut dan pemecahan pennasalahan tersebut melalul rekomendasi. Dengan menggunakan metode kua1itatif deskriptif.Tulisan ini mencoba menggambarkan secara singkat dari hasil temuan penelitian antata lain mengenai wujudnya ada1ah Tumpang tindih kewenangan, keridakjelasan kewenangan dan adanya campur tangan Pemerintah Propinsi kepada urusan rumah tangga Kabupaten. Adapun Penyebab dari permasalahan ini antara lain, beragamnya pemahaman desentrahsasi pada semua tingkat Pemerintah, tidak adanya kesesuaian antara regulasi otonomi daerah dan teknis serta tidak adanya konsitiasi kelernbagaan daerah mengenai kewenangan tersebut.Berdasarkan kondisi empirik: yang terjadi di lapangan friksi mengenai pengaturan kewenangan itu juga dipicu dari kepentingan masing masing itu tentu saja dari keinginan baik (good will) kedua pihak yang bertikai dan di mediasi oleh pemerintah pusat.Bagian akhir tesis menyampaikan pula anallsa sederhana mengenai Good Forestry Governance yang dapat bersinergi dengan Otonomi daerah itu sendiri. Merupakan sumbang pemikiran bagi daerah terhadap berbagai konflik kepentingan yang terjadi sepanjang penerapan otonomi daerah."

"Since independence day, our founding fathers had made awere to realize the purpose of NKRI establishment. Indonesia that has a wide territory needs to conduct through decentralization strategy. Decentralization policy has caused autonomous (province and district/city) that carry out local autonomy in border and principle of NKRI . To realize the purpose of local autonomy conducted by autonomous local government (province, district/city) that are conditionally in diversity involving autonomous regions that have lands and lands and islands characteristic. In case of realizing special local autonomy in islands region needs a price public strategy policy and appropriate to the region itself as it is presented in this article."

"ABSTRAKPerlu disadari bahwa pembangunan nasional, termasuk sektor energi dan sumber daya mineral, merupakan proses tanpa henti (never-ending process) yang perlu dijaga kesinambungan dan arahnya menuju sasaran utama, yaitu mendukung dan berkontribusi demi terwujudnya Tujuan Nasional (masyarakat adil, makmur dan sejahtera) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pendekatan Lima Pilar Program Pembangunan tsb masih sahih (valid) dan retevan dalam pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Dalam Program Kerja pemerintah dalam 100 Hari Pertama dibagi atas 3 (tiga) subsektor utama, yaitu migas, ketenagalistrikan, dan mineral. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasan kepada program mineral yang didalamnya termasuk pertambangan umum. Kaitannya Usaha pemerintah di dalam meningkatnya investasi di bidang pertambangan umum seperti Batubara merupakan upaya strategis didalam pembangunan ekonomi diantaranya dengan merencanakan kembali pelaksanaan investasi di subsektor mineral yang melibatkan 13 (tigabelas) perusahaan pertambangan bahan mineral di 9 provinsi. Beberapa program lainnya yang mempunyai kaitannya dengan Otonomi Daerah adalah pemerintah berupaya menyelesaikan pembangunan 9 (sembilan) pabrik briket batubara yang berlokasi di Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Setatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya diversifikasi energi dalam mengantisipasi penghapusan subsidi harga BBM dan kelangkaan BBM untuk menggerakan pembangkit tenaga tistrik. Kebijakan diatas tidak terlepas dari UU Otonomi Daerah yang menginginkan adanya peningkatan PAD Daerah yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja langsung sekitar 32 ribu orang sehingga pada gilirannya akan dapat mensejahterakan masyarakat daerah itu sendiri. Untuk merealisasikan pembangunan ekonomi tersebut pemerintah perlu merencanakan roadmap Pertambangan Umum kepada pemerintah daerah, sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap pemahaman UU Otonomi Daerah yang berkaitan dengan rencana pemerintah pusat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasat 33 ayat (2) dan (3) bahwa sumber daya (kekayaan) alam dalam hal ini pertambangan umum dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan pemanfaatan sumber daya mineral sebetumnya tebih berorientasi pada kekuasaan Negara sehingga menciptakan kebijakan yang sentralistis dan monopolistis. Sejak era reformasi dan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengelola secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan somber daya nasional yang berkeadiian. Di samping itu penyeLenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. "

"Since the enactment of law No. 22/1999 which is revised by law No. 32/2004 on Regional Government, regional government feels happy and contented because already got the transference of authority from central government to regulates and manages government tasks in an Unitary State System, and also because the decentralization is a fundamental base of regional autonomy implementation. That law orders that the obligatory tasks for the provinces and district/Cities are what indicated by article 13 and verse (1) letters b and j. and article 14 verse (1) letters b and j which are planning , use and controlling of Space Lay Out and Environment. Although it has been called as obligatory task, in fact that , practically, is violated, because, those government tasks are not fully transferred yet. It means that, it has to get license from central government. In order to make law enforcement, that situation causes difficulties for the realization of social since of justice. Actually, in this case, central government only conducts supervision, facilitation and controlling according to the spirit of regional autonomy in Unitary State system implementation Certainly, province and district/city have to obey limitation by law that has been made. Law No. 32/2009 on Protection and management of Environment, chapter I, General Stipulation article 1 no. 1 regulates as following: Environment is a totality of space with all things , energy condition, and creatures, including mankind and its behavior which influence the nature itself and furthermore it is spelled out , more in detail , at Law No. 26/2007 on Space Lay Out, Chapter I General stipulation article, No. 1 as following : Space is a container which embraces land sea and air space including space under the soil as a totality of territory, place of mankind and other creature live, make activity and maintain the perpetuity of their life."

"Pandemi COVID-19 di Indonesia mendorong pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sebagai bagian dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Satgas tersebut dapat menerbitkan kebijakan terkait penanganan pandemi, tetapi masih ada unsur pemerintahan yang tidak patuh. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kewenangan Satgas Penanganan COVID-19 serta bagaimana akibat hukum apabila pemerintah daerah tidak menaati kebijakan yang diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19, dalam hal ini Penulis mengambil salah satu kebijakan yakni peniadaan mudik di tahun 2021. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan terkait percepatan penanganan COVID-19 yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah terkait, akademisi, pelaku usaha, serta pihak lain yang dipandang perlu, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 Perpres 82/2020 serta Pasal 14 Keputusan Ketua KPCPEN 1/2020. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Satgas Penanganan COVID-19 tercantum pada Pasal 12 Perpres 82/2020, yakni memberikan pertimbangan, rekomendasi, serta arahan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Adapun keputusan yang dibentuk Satgas Penanganan COVID-19 tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat mengikat elemen pemerintahan. Maka dari itu, kementerian hadir untuk menindaklanjuti kebijakan Satgas tersebut dengan peraturan menterinya sehingga dapat mengikat secara hukum, termasuk pemerintah daerah. Sanksi yang dapat dikenakan jika tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut adalah pemberhentian bagi kepala daerah dan/atau wakilnya, serta pembatalan peraturan tingkat daerah yang bertentangan, sebagaimana tercantum pada Pasal 78 dan Pasal 251 UU 23/2014.

---

COVID-19 pandemic in Indonesia prompted the government to form COVID-19 Task Force as part of the COVID-19 Handling Committee and National Economic Recovery (KPCPEN). The Task Force can issue policies related to handling the pandemic, but there are still governmental elements that doesn’t have to comply. Therefore, this study aims to discuss how the authority of the Task Force for Handling COVID 19 is and how their policy applies, in this case the author takes example which is prohibition of going home in 2021. The methodology used is normative juridical with qualitative data. The result of this study indicates that COVID-19 Task Force has authority to make decisions regarding acceleration of handling COVID-19 that binds relevant ministries/agencies, local governments, academics, and other necessary parties, as stated in Article 10 Presidential Regulation 82/2020 and Article 14 of KPCPEN Chairperson Decree 1/2020. Other authority is to provide considerations, recommendations, and directions to governors and regents/mayors to form a COVID-19 Task Force as listed in Article 12 of Presidential Regulation 82/2020. Unfortunately, the decisions made by COVID- 19 Task Force isn’t considered in the hierarchy of laws so it cannot bind government elements. Therefore, the ministry is present to follow up the Task Force's policies with ministerial regulations so it can be legally binding, including to bind local governments. Sanctions that could be imposed if they don’t comply with the said ministerial regulations are dismissal of regional head, also the cancellation of conflicting regional level regulations, as stated in Article 78 and 251 Law 23/2014."