Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akreditasi institusi merupakan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31. Institusi penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi tetapi menyelenggarakan pelatihan kesehatan lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dengan institusi pelatihan yang sudah terakreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dalam upaya penjaminan mutu institusi pelatihan tahun 2020. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Sampel kuantitatif adalah institusi penyelenggara pelatihan kesehatan yang belum terakreditasi sebanyak 62 institusi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibuat menggunakan google form. Hasil menunjukkan bahwa institusi yang siap untuk diakreditasi sebanyak 34 institusi (54,8%). Unsur input yang berpengaruh terhadap kesiapan akreditasi institusi yaitu variabel SOP dan kebijakan. Pada unsur proses yang berpengaruh adalah variabel perencanaan serta pengorganisasian. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pengorganisasian berhubungan signifikan terhadap kesiapan institusi untuk diakreditasi setelah dikontrol oleh variabel anggaran, SOP dan kebijakan, fasilitas dan peralatan serta perencanaan. Dari hasil analisis kualitatif faktor pendorong institusi untuk diakreditasi diantaranya adalah legalitas sebagai penyelenggara pelatihan, peningkatan mutu, persaingan antar provider. Faktor penghambat akreditasi adalah masalah kekurangan SDM, anggaran dan tidak adanya dukungan pimpinan

---

Institutional accreditation is a mandate of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 concerning Health Workers Article 31. Institutions that provide training that have not been accredited but that provide health training are more numerous than those that have been accredited. This study aims to analyze the readiness of the accreditation of training institutions in the health sector in an effort to guarantee the quality of training institutions in 2020 by using quantitative and qualitative research methods (mixed method). The quantitative sample is 62 institutions that have not been accredited health training providers. Data collection using a questionnaire created using google form. There are 34 institutions that are ready to be accredited (54.8%). From the input elements that affect the readiness of institutional accreditation, namely the SOP and policy variables. In the process element that influences the planning and organizing variables. The results of further analysis show that organizing has a significant relationship with the readiness of an institution to be accredited after being controlled by budget variables, SOP and policies, facilities and equipment and planning. From the qualitative analysis, the driving factors for an institution to be accredited include legality as a training provider, quality improvement, and competition among providers. The inhibiting factors for accreditation are the problem of lack of human resources, budget and lack of leadership support."

"Pelatihan dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Pelatihan pada dasarnya merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karir. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan syarat pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi pemerintah pusat. Ketersediaan institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi pemerintah pusat di Indonesia masih terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang berhak memperoleh pelatihan berkualitas, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dengan mengamati faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi sebuah kebijakan antara lain faktor ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, lingkungan, disposisi pelaksana, serta kinerja kebijakan implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan telaah dokumen di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan institusi-institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pencapaian indikator yang menjadi target kinerja kebijakan akreditasi institusi telah tercapai walaupun belum terlihat pemerataannya di seluruh provinsi di Indonesia. Pada beberapa faktor, seperti kejelasan dan pola penyampaian informasi masih perlu dikembangkan upaya lainnya agar informasi dapat jelas dipahami semua pelaksana dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Kemudian pada faktor lingkungan, perlu upaya pendekatan dan koordinasi yang mendalam dan meluas agar kesempatan tenaga kesehatan mengikuti pelatihan terakreditasi yang diselenggarakan institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi semakin banyak.

---

Training is carried out in an effort to improve the quality of health workers. Training is basically a learning process that aims to improve performance, professionalism, and/or support career development. Training for health workers can be organized by government, regional department, or community with the condition that the training must be accredited and held by an accredited health training provider institution. The availability of institutions providing training in the health sector accredited by the central government in Indonesia is still limited when compared to the number of health workers who are entitled to receive quality training. Therefore this study was conducted to analyze the implementation of the accreditation policy for institutions providing training in the health sector by observing factors that contribute to the implementation of a policy include the size and objectives of the policy, communication, resources, characteristics of the implementing agency, environment, disposition of the implementer, as well as the performance of the implementation policy. This research is a qualitative research using two methods of data collection, in-depth interviews and document review at Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan and accredited training institutions in the health sector. The results of the study show that in general the achievement of the indicators that are the performance targets for institutional accreditation policies has been achieved, although the distribution has not yet been seen in all provinces in Indonesia. On several factors, such as clarity and patterns of information delivery, other efforts need to be developed so that information can be clearly understood by all implementers in an effective and efficient manner, especially for Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Then on environmental factors, an in-depth and widespread approach and coordination is needed so that there are more and more opportunities for health workers to take part in accredited training organized by accredited training institutions."

"Transformasi sistem kesehatan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan cara memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas obat-obatan, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, memperkuat koordinasi antara pelayanan kesehatan, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan kesehatan. Pilar penting dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia adalah transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan), yang bertujuan untuk menyediakan jumlah dan distribusi SDM kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.Untuk memastikan mutu pelatihan kesehatan dan mutu SDM kesehatan, institusi penyelenggara harus terakreditasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019. Akreditasi institusi saat ini masih dilakukan secara manual, termasuk pengusulan, penilaian, dan penilaian ulang dengan pengiriman dokumen melalui email. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu dilakukan transformasi digital dalam sistem informasi akreditasi institusi pelatihan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah rancangan sistem informasi akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan.Metode pengembangan menggunakan System Development Life Cyle (SDLC) dengan model prototipe sampai pada tahapan uji coba sistem. Desain sistem dilakukan dengan pembuatan diagram konteks, ERD, TRD, Data Dictionary, Flow Chart dan DFD, dan kemudian dilanjutkan pembuatan user interface.

---

by improving infrastructure, improving the quality of medicines, increasing the competence of health workers, strengthening coordination between health services, and involving community participation in decision-making related to health services. An important pillar in the transformation of the Indonesian health system is the transformation of Health Human Resources (HR Health), which aims to provide an even distribution of health human resources throughout Indonesia. To ensure the quality of health training and the quality of health human resources, implementing institutions must be accredited according to regulations. Government Number 67 of 2019. Institutional accreditation is currently still carried out manually, including proposals, assessments, and reassessments by sending documents via email. To increase its effectiveness, it is necessary to carry out digital transformation in the training institution accreditation information system. The purpose of this study was to create a design information system for training institution accreditation in the health sector. The development method used the System Development Life Cycle (SDLC) with a prototype model up to the system trial stage. System design is carried out by making context diagrams, ERD, TRD, Data Dictionary, Flow Chart and DFD, and then continuing with the creation of the user interface."

"Tesis ini membahas Implementasi Kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan diperlukan berbagai upaya melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu upaya yang ditempuh Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan pelatihan, serta kualitas tenaga kesehatan yang dihasilkannya adalah menerapkan standar dan melaksanakan akreditasi dan sertifikasi terhadap institusi pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.Implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan telah dilakukan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003, akan tetapi masih banyaknya pelatihan di bidang kesehatan yang tidak terakreditasi disebabkan karena berbagai hal. Desain penelitian ini adalah kualitatif eksplanatoris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan, antara lain: kurangnya kompetensi para pelaksana kebijakan dari unit penyelenggara pelatihan dan unit program dan lebih meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Disarankan kepada pihak yang berwenang untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan serta membuat usulan kepada pemerintah untuk meningkatkan kebijakan tingkat Keputusan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah.

---

This thesis discusses the implementation of Training Certification and Accreditation Policy in the Health Sector. In order to improve the quality, professionalism and competence of health personnel required numerous attempts through education and training. One of the efforts taken by the Ministry of Health in order to improve the quality of education and training institutions, and the resulting quality of health workers is to apply and implement the standards of accreditation and certification of education and training institutions in the health sector.

Implementation of policies of accreditation and certification training in the health sector have been carried out based on the Decree of the Minister of Health No. 725 of 2003, but still much training in the health field that is not accredited due to various things. The design of this study is qualitative explanatory.

The results showed that there are still weaknesses in the implementation of the Accreditation and Certification Training in the Field of Health, among others: competence of the executive policy of the unit operator and unit training programs are still lacking and further improve coordination between central and local governments. Advised to authorities to be improvements in policy implementation accreditation training and certification in health and make a proposal to the government to improve policy level ministerial decision shall become government regulation."

"Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya tingkat kepuasan pelanggan pelayananakreditasi dan sertifikasi pelatihan di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2017serta kendala dalam pelayanan akreditasi dan sertifikasi pelatihan sebagai upayaperbaikan mutu pelayanan akreditasi dan sertifikasi pelatihan. Penelitian inidilakukan dengan dua tahap yaitu kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitiankuantitatif menunjukan bahwa tingkat kepuasan pelanggan pelayanan akreditasi dansertifikasi pelatihan dengan cut off point 90 sebesar 50,6 sedangkan tingkatkesesuaian harapan dan kenyataan sebesar 85,37 , pelanggan yang berasal dariinstansi swasta lebih puas 65,7 dibandingkan dengan pelanggan yang berasal dariinstansi pemerintah 40,0 , tidak ada perbedaan antara kepuasan pelanggan denganlama waktu penilaian P value 0,231.Dari analisis multivariat didapatkan hasilbahwa variabel yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan adalah jenis kelamindengan P value 0,001 dan OR= 6,7 artinya pelanggan yang berjenis kelamin laki-laki7 kali lebih puas dibandingkan pelanggan yang berjenis kelamin perempuan setelahdikontrol oleh variabel jenis instansi dan pekerjaan. Analisis diagram kartesiusmenunjukan terdapat 9 masalah yang menjadi prioritas utama untuk dilakukanperbaikan Kuadran A.Dari tahap kualitatif didapatkan informasi bahwa kendalayang dihadapi oleh Pusat Pelatihan dalam pelayanan akreditasi dan sertifikasipelatihan adalah kurangnya SDM sebagai tim penilai akreditasi pelatihan, petugassekertariat/ administrasi dan petugas sertifikat pelatihan; kurangnya pemahamanpenyelenggara pelatihan dalam hal komponen kurikulum akreditasi pelatihan; sertakurang optimalnya jaringan internet sebagi pendukung pelaksanaan pelayananakreditasi pelatihan.Dari hasil penelitian disarankan agar Pusat Pelatihan SDMKesehatan dapat menambah tim penilai akreditasi pelatihan, membuat komiteakreditasi pelatihan, memperbaharui pedoman akreditasi, melakukan pembinaansecara berkala kepada tim penilai dan penyelenggara pelatihan, mengoptimalkanjaringan internet, serta membuat aplikasi pengajuan akreditasi berbasis online. Selainitu perlu dilakukan sosialisasi pedoman sertifikasi yang baru, melakukan uji cobaaplikasi penomoran sertifikat serta memberikan pelatihan kepada petugas sertifikattentang aplikasi pemberian nomor sertifikat.The purpose of this study is to know the level of customer satisfaction toaccreditation and certification service of training in Pusat Pelatihan SDM Kesehatanyear 2017 and its problem as an effort to improve the quality of accreditation andcertification services of training. This study consist of quantitative and qualitativestages. The result on quantitative stage shows that level of customer satisfaction toaccreditation and certification service of training with 90 cut off point is 50.6 while suitability of expectations agains reality is 85.37 , customers from privateinstitutions more satisfied 65,7 than those from government agencies 40,0 ,there was no difference between customer satisfaction and the duration of assessment P value 0.231.

Based on multivariate analysis, it is shows that variables related tocustomer satisfaction were gender with P value 0,001 and OR 6,7. It means thatmale customers are more satisfied 7 times than female customers after beingcontrolled by institution type variable and job variable. Cartesian diagram analysisshows that there are 9 issues that are classified as top priority for improvement Quadrant A.

The result on qualitative stage shows that the problems faced inaccreditation and certification service of training are lack of human resources ontraining accreditation assessment team, secretariat administrative officers and trainingcertificate officers lack of understanding from training providers in component oftraining accreditation curriculum also internet network is less than optimal as asupporting on implementation accreditation services of training.

From this study it issuggested to adding training assessment accreditation team, create trainingaccreditation committees, update accreditation guidelines, conduct regular coachingto assessment team and training providers, optimizing the internet network, and alsocreate application for online accreditation submission. It is also necessary to socializethe new certification guidelines, trial on certificate numbering application and providetraining to certificate officer about the certificate numbering application."

"Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Dari 38 puskesmas di Kabupaten Brebes baru 10 puskesmas yang terakreditasi. Dasar pengajuan roadmap akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes hanya berdasarkan penunjukkan langsung, tanpa mengukur kesiapan puskesmas baik dari segi kelengkapan dokumen, penilaian assessment, serta ketersediaan sumber daya meliputi SDM, dana dan fasilitas sarana prasarana sesuai standar instrumen akreditasi puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes ditinjau dari sisi input, proses dan output berdasarkan variabel sumber daya dan tahapan kesiapan prasurvei akreditasi. Penelitian kualitatif ini proses pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dana, sarana dan prasarana dinilai cukup siap untuk mendukung penilaian akreditasi puskesmas, namun hasil skoring assessment pada keterpemenuhan kompetensi SDM dan kelengkapan dokumen masih rendah. Rekomendasi yang diajukan adalah memenuhi syarat pengembangan kompetensi SDM, dan melengkapi dokumen serta melakukan self assessment secara rutin dan terjadwal.

---

Accreditation of public health centers is an effort and performance enhancement public health centers services as listed in the Permenkes 46/2015. From 38 public health centers in Brebes District, just 10 public health centers are accredited. The basis of the filing of a roadmap of accreditation of public health centers in Brebes District only upon appointment directly, without measuring the readiness of public health centers both in terms of completeness, valuation assessment documents, as well as the availability of resources includes human resources, funds and facilities infrastructure standard instrument of accreditation of public health centers.

The purpose of this research is to know accreditation readiness of public health centers in Brebes District reviewed the input, process and output based on variable phase and readiness resources preaccreditation survey. Qualitative research is the process of collecting data using in-depth interviews conducted with the review document.

The results showed that the availability of funds and infrastructure are rated quite ready to support, but the public health centers accreditation assessment skoring assessment results on the fulfillment of human resource competency and the completeness of the documents is still low. A proposed recommendation is a qualified human resource competencies, and complete paperwork and do a self assessment regularly and scheduled."

"Tesis ini melihat gambaran mengenai kesiapan implementasi kebijakan pelatihan bidang kesehatan dengan didasarkan pada UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31 untuk terselenggaranya pelatihan kesehatan yang bermutu, dengan mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan pelatihan bidang kesehatan, identifikasi faktor-faktor yang berperan, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam kesiapan implementasi kebijakan bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2017, berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pelatihan saat ini masih ada kendala dikarenakan penyiapan kebijakan turunan UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan masih dalam proses penyusunan, kendala lain terutama dalam hal SDM, kuantitas sosialisasi kebijakan terhadap pelaksana kebijakan, dan perlunya penyesuaian instrument/pedoman yang ada terhadap kebijakan yang berlaku saat ini.

---

This thesis conducted a review of UU 36 2014 about Health Workers Article 31 to perceive readiness of health training implementation for the implementation of quality health training, by identifying regulations related to health sector training, identification of contributing factors, and to know the obstacles and efforts made in the readiness of health policy implementation. This study is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in depth interviews and document tracking. The research was conducted in June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of the study concluded that the implementation of the current training policy is still a problem because the preparation of the operational policy of UU 36 2014 is still in the process of drafting, other obstacles in the matter of human resources, the quantity of policy socialization to the policy implementer, and the need for adjustment of the instrument guidelines against current policies."

"Sumber Daya Manusia SDM sangat berpengaruh dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Untuk itu sebuah negara harus mempersiapkan SDMnya terlebih dahulu. Salah satu hal yang dapat dilakukan negara dalam mempersiapkan SDMnya adalah dengan memberikan Pendidikan dan Pelatihan Diklat sesuai kebutuhan pegawainya. Untuk itu dibangunlah beberapa lembaga Diklat dalam setiap instansi kementrian/ LPNK, provinsi dan kabupaten/ kota. Dalam upaya menyamakan kualitas semua lembaga Diklat yang ada di seluruh Indonesia, maka setiap lembaga Diklat harus memiliki sertifikat akreditasi yang hanya dapat diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara LAN sebagai instansi pembina Diklat. Tanpa akreditasi, maka lembaga Diklat dilarang menyelenggarakan Diklat secara mandiri.Namun dalam melaksanakan tugasnya, LAN masih menghadapi beberapa kendala yang menghambat proses pelaksanaan akreditasi. Hingga tahun 2016, dari 697 Lembaga Diklat yang ada di Indonesia, baru sekitar 14 lembaga Diklat yang sudah terakreditasi. Untuk itu peneliti membahas bagaimana proses pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh LAN selama ini dan apa saja kendala yang dihadapi serta strategi yang diberikan oleh LAN dan lembaga Diklat untuk meningkatkan jumlah lembaga Diklat yang terakreditasi. Penelitian ini adalah penelitian kualiatif dengan desain deskriptif agar peneliti dapat terjun langsung kedalam proses akreditasi tanpa terbatasi oleh teori yang ada.Hasil penelitian membuktikan bahwa selama proses akreditasi, LAN telah menjalani tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Namun masih saja menemukan beberapa kendala baik secara internal dari LAN maupun eksternal dari lembaga Diklat. Kendala internal yang dihadapi LAN adalah adanya keterbatasan anggaran, SDM dan waktu. Sedangkan untuk kendala eksternal yang dihadapi lembaga Diklat adalah dengan adanya perubahan Peraturan Kepala LAN, banyaknya persyaratan akreditasi yang diberikan LAN, kurangnya sosialisasi oleh LAN serta masalah ketertiban administrasi lembaga Diklat. Kata kunci: Akreditasi, Pendidikan dan Pelatihan Diklat.

---

Human Resources are very influential in creating good governance. That rsquo s why a country should prepare its human resources first. One of the things that can be done by the state in preparing human resources is to provide Training and Education according to the needs of employees. Therefore there is a training institution in each of the ministries, non ministerial agencies, provincial and district city. In an effort to equalize the quality of all existing training institutions in Indonesia, any training institution must have a certificate of accreditation that can only be provided by the National Institute of Public Administration NIPA . Without accreditation, the training institutions are prohibited from conducting training and education independently.In carrying out their duties, NIPA still faces some obstacles that hinder the process of accreditation. Up to 2016, from 697 Training Institutions in Indonesia, only about 14 of training institutions that have been accredited. Therefore in this study, the researchers tried to discuss how the implementation of the accreditation process conducted by NIPA and what are the constraints faced and strategies provided by NIPA and training institutions to increase the number of accredited training institution. This research is qualitative descriptive in order to plunge directly into the accreditation process without limited by existing theories. The data were collected by means of deep interview.Research shows that during the accreditation process, NIPA has undergone duties in accordance with existing regulations. But still, finding some obstacles both internally on NIPA and external on training institutions. Internal constraints faced by NIPA are the lack of budget, human resources and time. As for the external constraints faced by training institution is with the changes regulation of NIPA, many accreditation requirements given by NIPA, lack of socialization by NIPA and order problems administrative of training institute. Key words Accreditation, Training and Education."

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksana quality control dalam pengendalian mutu pelatihan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto. Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat adanya penurunan kinerja pelaksana QC. QC melakukan pengujian atau verifikasi dan penilaian kesesuaian penyelenggaraan pelatihan dengan standar yang ditetapkan, atau kesesuaian penyelenggaraan dengan rencana yang telah dibuatnya. QC diilakukan mulai dari input, proses dan output. Teori yang digunakan untuk melihat kinerja pelaksana QC adalah teori Gibson (1987) yang terdiri dari tiga variabel yang mempengaruhi kinerja yaitu variabel individu, variabel psikologis, dan variabel organisasi.Penelitian ini merupakan studi cross sectional dengan desain mixed method (metode penelitian kombinasi) yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif. Penelitian ini menggunakan Sequential Explanatory Design dimana pengumpulan dan analisis data kuantitatif dilakukan pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap ke dua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama.Hasil dari penelitian ini adalah gambaran kinerja dari Pelaksana Quality Control Di BBPK Ciloto termasuk baik yaitu sebesar 70,19, faktor individu yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan, faktor psikologi yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi, tidak ada faktor organisasi yang mempengaruhi kinerja, tetapi mempengaruhi hubungan kemampuan dengan kinerja yaitu kepemimpinan dan desain pekerjaan, faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja pelaksana Quality Control adalah kemampuan.

---

Thesis discusses the factors that affect the performance of implementing quality control in quality control training at the Center for Health Training (BBPK) Ciloto. This research was conducted because researchers saw a decrease in the performance of executing QC. QC or verification testing and conformity assessment training organization with established standards, or implementation conformance with the plans that have been made. QC diilakukan start of input, process and output. Theory is used to see the performance of the implementing QC is the theory of Gibson (1987) which consists of three variables that affect the performance of the individual variables, psychological variables, and organizational variables.This study is a cross-sectional study with a mixed method design (a combination of research methods) is a research method that combines quantitative and qualitative methods to be used together in order to obtain more comprehensive data, valid, reliable, and objective. This study uses Sequential Explanatory Design where quantitative data collection and analysis conducted in the first phase, followed by the collection and analysis of qualitative data in the second stage, in order to strengthen the results of quantitative research conducted in the first phase.The results of this study is an overview of the performance of the Executive Quality Control In BBPK Ciloto included both in the amount of 70.19, the individual factors that affect the performance is the ability, psychological factors affecting performance is the motivation, there is no organizational factors that affect performance, but the ability to affect the relationship with the leadership and performance of the design work, the most dominant factor affecting the performance of the implementing Quality Control is the ability."

"Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primer yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan. Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkan di dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untuk melakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khusus adalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen, kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDM kesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan. Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan administrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatan serta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agar mendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan : Puskesmas yang diusulkan untuk penilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran : Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kaji banding ke puskesmas yng talah terkareditasi.

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide health services to communities and individuals. Strengthening primary health care becomes the main focus being developed in the world by the WHO, where developing countries are encouraged to implement reforms in order to strengthen primary health care. In accordance with Rule existing health centers to function more priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. In order to improve the quality of services, community health centers regularly accreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation is to improve performance in providing individual and community health services.

Objective: This study aimed determine the readiness of health centers for accreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmas terms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readiness in terms of availability of health human resources and health centers in terms of knowing the readiness of health financing.

Method: This study used a qualitative method with case study approach.

Results: The results showed that the administration's readiness management, availability of infrastructure and health human resources and finance are quite prepared to support the assessment of health centers in order to get accredited category.

Conclusion: The proposed health center for the accreditation assessment has been prepared for a survey conducted by a team survior.

Suggestion: Puskesmas must continue to maintain and enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitment and conduct a review of an appeal to the clinic accredited."