Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja denganskema omnibus law salah satunya dilandasi oleh semangat untuk meningkatkanekosistem investasi di Indonesia. Pengundangan ini dilatarbelakangi oleh kondisipengaturan investasi saat ini yang tidak harmonis antar sektor dan wilayah. Pengaturaninvestasi asing seringkali tumpang tindih bahkan bertentangan satu dengan yanglainnya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: (1)Bagaimana pengaturan investasi asing di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?; dan (2) Bagaimana pengaturaninvestasi asing dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasebagai upaya meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia?. Adapun penelitian inibersifat yuridis normatif dengan mengkaji regulasi terkait dengan Investasi Asing. Padaakhirnya, telah diperoleh kesimpulan bahwa saat ini pengaturan Investasi Asing diIndonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimanabeberapa pasalnya telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.Beberapa perubahan krusial dalam UU Cipta Kerja sebagai upaya meningkatkan ikliminvestasi asing di Indonesia antara lain dilakukan dengan penyederhanaan perizinan danpersyaratan investasi, serta perubahan beberapa ketentuan pajak, tanah, imigrasi,ketenagakerjaan, perseroan terbatas, dan kawasan ekonomi khusus.

---

The promulgation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with theomnibus law scheme is aim to improve foreign direct investment ecosystem inIndonesia. This legislation is motivated by the current condition of foreign directinvestment regulation that are not harmonious between sectors and regions. foreigndirect investment regulation often overlap and even conflict with one another. Based onthis, there are two main problems, namely: (1) How was the foreign direct investmentregulations in Indonesia before the enactment of Law Number 11 of 2020 concerningJob Creation?; and (2) How are the foreign direct investment regulations in LawNumber 11 of 2020 concerning Job Creation as an effort to increase the flow of foreigncapital to Indonesia? This research is normative juridical by examining regulationsrelated to foreign direct investment. In the end, it has been concluded that currently theregulation of foreign direct investment in Indonesia is regulated in Law no 25 of 2007concerning Investment as several articles have been amended in Law no. 11 of 2020concerning Job Creation. Some of the crucial changes in the Job Creation Law as aneffort to improve the foreign investment climate in Indonesia include simplifyinglicensing and investment requirements, as well as amending several provisions on taxes,land, immigration, labor, limited liability companies, and special economic zones"

"Tesis ini mengkaji mengenai pemutusan hubungan kerja akibat penggabungan perusahaan asuransi jiwa PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUCK”). Tujuan dari penggabungan FWD Life dan FWD Insurance adalah untuk mematuhi ketentuan Kebijakan Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) berdasarkan Pasal 16 UU No. 40/2014 dan Pasal 28 POJK No. 67/2016. Penggabungan perusahaan FWD Life dan FWD Insurance memiliki akibat hukum kepada para pekerja dari kedua perusahaan yang salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja karena pekerja tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dengan FWD Insurance sebagai perusahaan hasil penggabungan yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja. Penggabungan perusahaan efektif terjadi setelah diundangkannya UUCK atau dikenal dengan Omnibus Law yang dimana undang-undang ini menimbulkan keresahan bagi para pekerja. Dengan latar tersebut, permasalahan yang diajukan mencakup dua hal, yaitu (1) Bagaimana penyelesaian pemutusan hubungan kerja terhadap penggabungan perusahaan asuransi jiwa setelah diundangkannya UUCK? (2) Bagaimana dampaknya terhadap hak-hak pekerja atas pemutusan hubungan pekerja pada penggabungan perusahaan FWD Life dan FWD Insurance setelah diundangkannya UUCK? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengidentifikasi penyelesaian pemutusan hubungan kerja terhadap penggabungan perusahaan asuransi jiwa setelah diundangkannya UUCK di Indonesia; (2) untuk merumuskan dampaknya terhadap hak- hak pekerja atas pemutusan hubungan pekerja pada penggabungan perusahaan FWD Life dan FWD Insurance setelah diundangkannya UUCK. Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis pendekatan Economic Analysis of Law dari Richard Posner (1986). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian kepustakaan—yang dilakukan dengan metode penelusuran kepustakaan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum diaturnya formula perhitungan pesangon bagi pemutusan hubungan kerja karena penggabungan perusahaan oleh UUCK mengakibatkan penyelesaian pemutusan hubungan kerja harus dilakukan dengan perundingan bipartite untuk menentukan dasar hukum dari pemutusan hubungan kerja tersebut. Keputusan FWD Life dan FWD Insurance untuk memberikan hak-hak pekerja setara dengan hak-hak pekerja dalam Pasal 163 ayat (1) UU Naker melalui kesepakatan dalam perundingan bipartit untuk mengikat para pihak yang membuatnya, adalah suatu keputusan yang efisien, memiliki nilai ekonomi dan dapat diterima oleh para pekerja FWD Life dan FWD Insurance.

---

This thesis examines the termination of employment due to the merger of two life insurance companies, PT FWD Life Indonesia ("FWD Life") and PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") after the enactment of Law Number 11 of 2020 regarding Omnibus Law ("UUCK"). The purpose of the merger of FWD Life and FWD Insurance is to comply with the provisions of the Single Presence Policy based on Article 16 of Law No. 40/2014 and Article 28 POJK No. 67/2016. The merger of FWD Life and FWD Insurance companies has legal consequences for the employees of two companies, one of which is termination of employment because employees are not willing to continue their employment with FWD Insurance as a merged company which results in termination of employment. The merger of companies was effective after the enactment of the UUCK or known as the Omnibus Law, which this law caused restlessness for employees. With this background, the problems raised cover two things, namely (1) How to resolve the termination of employment for the merger of life insurance companies after the enactment of the UUCK? (2) What is the impact on employees’ rights due to termination of employment because of merger of FWD Life and FWD Insurance after the enactment of UUCK? The objectives of this research are (1) to identify the settlement of employment termination for the merger of life insurance companies after the enactment of UUCK in Indonesia; (2) to formulate the impact on employees' rights due to termination of employment because of merger of FWD Life and FWD Insurance after the enactment of UUCK. This study uses a theoretical framework of Richard Posner's Economic Analysis of Law approach (1986). The method used is normative legal research and literature research — which is done by using the literature search method. Based on this research, it can be concluded that the formula for severance payment calculation for employment termination due to the merger of companies by UUCK should be settled by bipartite negotiation to determine the legal basis for the employment termination. FWD Life and FWD Insurance decision to pay employees rights equal to employees rights in Article 163 paragraph (1) of the Employment Law through mutual termination agreement in bipartite negotiations to bind the parties in the agreement, is an efficient decision, has economic value and acceptable by FWD Life and FWD Insurance employees."

"Skripsi ini membahas mengenai tujuan paten sebagai sarana alih teknologi sebagaimana hal tersebut termaktub dalam Pasal 7 The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement). Namun terdapat sebuah polemik dalam pengaturan paten di Indonesia mengenai ketentuan Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat pro dan kontra atas terbitnya pasal tersebut, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat 2 mengenai pelaksanaan kewajiban invensi berupa importasi dapat menghambat terciptanya alih teknologi bagi Indonesia namun disaat yang sama hal tersebut dapat memberikan kemudahan berusaha bagi pemegang paten. Oleh karenanya penulis melakukan penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif dan menghasilkan penelitian yang berbentuk komparatif deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 107 ayat 2 tidak maksimal dalam menjamin adanya kontribusi dalam peningkatan inovasi, transfer, dan diseminasi teknologi, belum mencerminkan keutungan bersama bagi pemegang paten dan pengguna pengetahuan teknologi serta cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan ketentuan tersebut telah mencerminkan keseimbangan dan kewajiban pemegang paten dalam rangka terhindarnya dari penyalahgunaan atas hak eksklusif yang berlebihan.

---

This thesis discusses the purpose of patents as a means of technology transfer as stated in Article 7 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement). However, there is a polemic in the regulation of patents in Indonesia regarding the provisions of Article 107 point 2 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. There are pros and cons to the issuance of this article, that based on Article 107 point 2 regarding the implementation of the obligation of an invention in the form of importation, it can hinder the creation of technology transfer for Indonesia, but at the same time it can provide business convenience for patent holders. Therefore, the authors conducted research conducted with normative juridical methods and produced research in the form of comparative descriptive analytical. The results of this study indicate that the provisions of Article 107 point 2 are not maximal in guaranteeing a contribution to increasing innovation, transfer and dissemination of technology, do not reflect mutual benefits for patent holders and users of technology knowledge and ways that are conducive to social and economic welfare, This reflects the balance and obligations of the patent holder in order to prevent excessive abuse of exclusive rights."

"Dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, hal yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai jangka waktu pengelolaan wilayah kerja yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama atau Production Sharing Contract (PSC). Pengaturan mengenai jangka waktu atas pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi, akan memberikan kepastian bagi pemerintah dan kontraktor. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM yang telah diubah beberapa kali untuk memenuhi perkembangan dan dinamika dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Namun, perubahan tersebut dianggap menimbulkan suatu permasalahan sehingga diajukan uji materiil ke Mahkamah Agung dikarenakan adanya perubahan pada Pasal 2 yang memberikan kesan adanya akses prioritas bagi kontraktor eksisting untuk melanjutkan pengelolaan wilayah kerja. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengatur mengenai pengelolaan wilayah kerja yang berdasarkan PSC, menyatakan bahwa nomenklatur izin minyak dan gas bumi adalah PSC. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis mengenai perbedaan mekanisme dalam pengelolaan wilayah kerja yang akan berakhir PSCnya berdasarkan perubahan pada Peraturan Menteri ESDM, dampak dari Putusan Mahkamah Agung No. 69P/HUM/2018, serta perubahan pada pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

In the upstream oil and gas business activities, the time period for the management of the work area as stipulated in the Production Sharing Contract (PSC) is an important matter. The regulation related to the time period for the management of oil and gas working areas will provide certainty for the government and the contractors, as has been stated in Law no. 22 of 2001 concerning Oil and Gas and Regulation of the MEMR which has been amended several times to comply with the developments and the dynamics of the changes in upstream oil and gas business activities in Indonesia. However, the change was deemed to have caused a problem so that a judicial review was submitted to the Supreme Court due to the amendment to Article 2 which gives the impression that there is a priority access for the existing contractor to continue the management of the oil and gas working area. In addition, the management of working areas based on PSC is regulated in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation which states that the nomenclature of oil and gas permits is PSC. This study will analyze the different mechanisms in the management of oil and gas working areas that the PSC will be terminated based on the MEMR regulation that has been changed several times, the impact of the Supreme Court Decision no. 69P/HUM/2018, as well as changes to the management of oil and gas working areas after the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. "

"Dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, hal yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai jangka waktu pengelolaan wilayah kerja yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama atau Production Sharing Contract (PSC). Pengaturan mengenai jangka waktu atas pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi, akan memberikan kepastian bagi pemerintah dan kontraktor. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM yang telah diubah beberapa kali untuk memenuhi perkembangan dan dinamika dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Namun, perubahan tersebut dianggap menimbulkan suatu permasalahan sehingga diajukan uji materiil ke Mahkamah Agung dikarenakan adanya perubahan pada Pasal 2 yang memberikan kesan adanya akses prioritas bagi kontraktor eksisting untuk melanjutkan pengelolaan wilayah kerja. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengatur mengenai pengelolaan wilayah kerja yang berdasarkan PSC, menyatakan bahwa nomenklatur izin minyak dan gas bumi adalah PSC. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis mengenai perbedaan mekanisme dalam pengelolaan wilayah kerja yang akan berakhir PSCnya berdasarkan perubahan pada Peraturan Menteri ESDM, dampak dari Putusan Mahkamah Agung No. 69P/HUM/2018, serta perubahan pada pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

In the upstream oil and gas business activities, the time period for the management of the work area as stipulated in the Production Sharing Contract (PSC) is an important matter. The regulation related to the time period for the management of oil and gas working areas will provide certainty for the government and the contractors, as has been stated in Law no. 22 of 2001 concerning Oil and Gas and Regulation of the MEMR which has been amended several times to comply with the developments and the dynamics of the changes in upstream oil and gas business activities in Indonesia. However, the change was deemed to have caused a problem so that a judicial review was submitted to the Supreme Court due to the amendment to Article 2 which gives the impression that there is a priority access for the existing contractor to continue the management of the oil and gas working area. In addition, the management of working areas based on PSC is regulated in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation which states that the nomenclature of oil and gas permits is PSC. This study will analyze the different mechanisms in the management of oil and gas working areas that the PSC will be terminated based on the MEMR regulation that has been changed several times, the impact of the Supreme Court Decision no. 69P/HUM/2018, as well as changes to the management of oil and gas working areas after the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. "

"Alih daya kerap menjadi permasalahan dalam ketenagakerjaan di Indonesia, beragam penolakan khususnya dari kaum pekerja kerap terjadi, namun praktek outsourcing tetap dilaksanakan karena merupakan sebuah solusi efisiensi dalam dunia usaha. Rumusan masalah pada thesis ini adalah 1. Bagaimanakah konsep serta pengaturan dan perlindungan alih daya dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia?; 2. Bagaimanakah pelaksanaan dan kendala terhadap perlindungan pekerjaalih daya pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?; dan 3. Bagaimanakah pengaturan alih daya yang berkeadilan serta memberikan perlindungan bagi pekerja alih daya? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan serta dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitian yakni: 1. Dalam alih daya, terdapat tiga pihak yang melakukan hubungan hukum yaitu perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pekerjaan dan pihak pekerja/buruh yang terikat dalam hubungan hukum melalui perjanjian penyerahan pekerjaan antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pekerjaan, serta yang kedua adalah perjanjian kerja antara perusahaan penerima pekerjaan dan pihak pekerja/buruh. Alih daya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Pelaksanaan alih daya diatur dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PP No. 35 Tahun 2021; 2. Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja harus dilakukan format ulang perjanjian kerja dan perjanjian alih daya dengan memperhatikan perkembangan terakhir bisnis alih daya paska berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021. Terdapat beberapa kendala dalam perlindungan hukum bagi pekerja alih daya pasca keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. 3. Skema co-employment dapat diadopsi dalam hukum Indonesia untuk menerapkan adanya hubungan antara perusahaan pemberi kerja dan pekerja. Perusahaan pemberi kerja dan perusahaan alih daya secara bersama-sama berperan sebagai pengusaha atau majikan terhadap pekerja. Selain itu perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam perlindungan hukum dan pengawasan bagi pekerja alih daya.

---

Outsourcing often becomes problem in employment in Indonesia, various rejections, especially from workers, often occur, however the practice of outsourcing is still carried on as it is an efficient solution in the business world. Formulations of problem in this thesis are 1. How is the concept, regulation, and protection of outsourcing under employment law in Indonesia?; 2. How is the implementation of outsourcing and obstacles on the legal protection of outsourced workers post the validity of Law No. 11 Year 2020 on Job Creation; and 3. How is the equitable arrangements and provide legal protection for outsourced workers? This research uses a descriptive juridical-normative approach. The type of data used is secondary data through tracing legal literature and literature and is complemented by interviews with informants. The results of the study are: 1. In outsourcing, there are three parties that carry out legal relations, which are the employer company, the job recipient company and the worker/labor who are bound by legal relationship through work outsourcing agreement between the employer company and the job recipient company, and the second is employment agreement between the job recipient company and the worker/labor. Outsourcing is regulated in the Employment Law, namely Law No. 13 of 2003 which was later amended by the Job Creation Law, and further regulated on PP No. 35 of 2021; 2. After the enactment of the Job Creation Law, a reformat of work agreements and outsourcing agreements must be carried out by taking into account the latest developments in the outsourcing business after the enactment of the Job Creation Law and PP No. 35 of 2021. There are several obstacles in legal protection for outsourced workers after the enactment of the Job Creation Law. 3. The co-employment scheme can be adopted in Indonesian law to implement the relationship between the employer and the worker. Employers and outsourcing companies jointly act as employers or employers towards workers. In addition, it is necessary to make some improvements in legal protection and supervision for outsourced workers."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan industri yang berkembang dengan sangat cepat dan besar di Indonesia. Industri UMKM menjadi salah satu pilar perekonomian yang menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan maupun dihindarkan dari kenyataan masyarakat bangsa saat ini. Fakta menunjukkan bahwa keberadaan UMKM sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Namun rendahnya inovasi, riset pasar, dan keterbatasan modal serta kendala layanan perizinan menjalankan usaha menjadi masalah klasik pertumbuhan sektor usaha UMKM di Indonesia. Pemberian izin usaha yang cepat, transparan, murah, dan pasti merupakan aspek kunci berikutnya yang harus ada dalam setiap pengembangan UMKM. Sebagai upaya membantu pengembangan UMKM, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law terkait ketentuan mengenai jumlah pemilik saham dalam pendirian Perseroan Terbatas untuk usaha mikro dan kecil. Pada Pasal 111 angka 1 Bagian Keempat mengenai Perseroan Terbatas dalam Undang- Undang Cipta Kerja, dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai ketentuan jumlah pemilik saham dalam mendirikan Perseroan usaha mikro dan kecil. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kewajiban Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dengan kata lain, kini Perseroan Terbatas untuk badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha mikro dan kecil telah dapat didirikan dengan 1 orang saja. Perubahan tersebut merupakan terobosan pemerintah melalui Undang- Undang Cipta kerja yang bertujuan untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia di dunia.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are industries that are growing very fast and large in Indonesia. The UMKM industry is one of the economic pillars that drives the economy in Indonesia. Therefore, the existence of UMKM cannot be eliminated or avoided from the reality of the nation's society today. The facts show that the existence of MSMEs is very beneficial in terms of distributing people's income. However, the low level of innovation, market research, limited capital and constraints on licensing services for running a business are classic growth problems for the MSME business sector in Indonesia. The issuance of a business license that is fast, transparent, cheap, and sure is the next key aspect that must be present in every MSME development. In an effort to assist the development of MSMEs, the government issued Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation or better known as the Omnibus Law regarding the provisions regarding the number of shareholders in the establishment of Limited Liability Companies for micro and small businesses. In Article 111 number 1 Part Four regarding Limited Liability Companies in the Job Creation Law, changes and / or additions to the provisions previously regulated in Article 7 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies regarding the number of shareholders in establishing a micro business and small. This provision states that the obligation of the Company to be established by 2 (two) or more persons does not apply to companies that meet the criteria for micro and small businesses. In other words, now a Limited Liability Company for business entities that meet the criteria for micro and small enterprises can be established with only 1 person. This change is a breakthrough by the government through the Job Creation Law which aims to facilitate the business climate in Indonesia and is expected to increase the ranking of Indonesia's ease of doing business in the world."

"Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan sebuah produk reformasi yang secara efektif berlaku pada tanggal 5 Maret 2000. Dengan lahirnya undang-undang ini, dibentuklah sebuah lembaga independen yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap hukum persaingan usaha. Jika terdapat pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha, maka KPPU akan melakukan penegakan melalui pelaksanaan hukum acara persaingan usaha. Kendati demikian, pelaksanaan hukum acara persaingan usaha tidak luput dari sejumlah kekurangan. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman serta kemajuan ekonomi, pemerintah melakukan perubahan serta penambahan sejumlah pasal yang sebelumnya tertuang pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah 20 tahun sejak pengesahannya, UU No. 5 Tahun 1999 mengalami perubahan dengan diberlakukannya UUCK. Pengaturan ini dapat dibandingkan dengan regulasi di negara Amerika Serikat selaku negara common law yang telah memiliki hukum persaingan usaha sejak tahun 1890 dan memiliki dua lembaga penegak hukum persaingan, yaitu Federal Trade Commission sebagai lembaga independen dalam penegakan Antitrust Laws dan Antitrust Division of Department of Justice. Dalam penelitian ini, metode yang dipilih adalah yuridis-normatif dan setelah dilakukan analisis perbandingan dengan lembaga Federal Trade Commission di Amerika Serikat, maka dapat ditemukan persamaan maupun perbedaan dalam pelaksanaan hukum acara persaingan usaha dan ketentuan penjatuhan sanksi denda yang kemudian akan menghasilkan saran untuk kemajuan pelaksanaan hukum acara persaingan usaha Indonesia.

---

Indonesian Competition Law, namely Law No. 5 of 1999 concerning Monopolistic Practice and Unfair Competition is a product of reformation which was effective on March 5, 2000. With the enactment of this regulation, an independent agency tasked to supervise and enforce the Competition Law was formed. The commission is later referred to as Komisi Pengawas Persaingan Usaha or in short, KPPU. However, the implementation of the competition law still had some shortcomings. Thus, in order to overcome existing problems while at the same time adapt to the needs of times and economic progress, the government made changes and added a few articles that was previously contained in Law No. 5 of 1999, in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. After 20 years since it’s ratification, Law no. 5 of 1999 finally underwent some changes with the enactment of Law No. 11 of 2020. This regulation can be compared with regulations in the United States as a common law country who has had competition law since 1890 and has two enforcement agencies, namely the Federal Trade Commission as an independent agency in the enforcement of Antitrust Laws and the Antitrust Division of Department of Justice.The method chosen is juridicial-normative and after a comparative analysis has been carried out with the Federal Trade Commission in United States, similarities and differences can be found in the implementation of the competition law and the provisions for imposing fines which will the produce suggestions for advancement of indonesian competition law procedures."

"Terdapat paradoks antara perlindungan lingkungan hidup dengan iuran produksi (royalti) batubara 0% (nol persen) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya aspek resiko kerusakan lingkungan yang harus diperhitungkan Negara pada kegiatan pertambangan batubara maka sebagian dari royalti seharusnya dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat termasuk salah satunya untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang terdampak kegiatan pertambangan batubara. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, royalti batubara bukan ditambah melainkan dikurangi, padahal ada biaya pemulihan lingkungan (public compensation) yang harus dipertimbangkan atas terganggunya aspek ekologi pada kegiatan pertambangan batubara, yaitu kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat aktivitas penambangan batubara. Seharusnya Negara dalam menentukan nilai royalti batubara mempertimbangkan aspek ekologi tersebut yang mana sebagian dari royalti tersebut dapat dipergunakan untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan pemulihan (restorasi) ekosistem termasuk rehabilitasi lingkungan yang terdampak.

---

There is a paradox between environmental protection with 0% (zero percent) coal production fee (royalty) in Law No.11 of 2020 regarding Job Creation. The risk existence of environmental damage that must be taken into account by the State in coal mining activities, then part of the royalties should be used as much as possible for the prosperity of the people, including to restore environmental functions affected by coal mining activities. In Law No.11 of 2020 regarding Job Creation, coal royalties are not increased but even reduced, even though there are environmental restoration costs (public compensation) that must be considered for effecting the ecological aspects of coal mining activities, namely environmental and ecosystem damage due to coal mining activities. The State should in determining the value of coal royalties consider the ecological aspects in which part of the royalties can be used to restore environmental functions and ecosystem restoration (restoration), including rehabilitation of the affected environment."

"Pemerintah desa memiliki peran yang sangat vital dalam proses pembangunan nasional karena dari lingkup desa pembangunan dapat dimulai. Untuk mendukung pembangunan desa, maka desa diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sebagai badan usaha dilingkungan desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) tidak menyebutkan secara tegas bentuk badan usaha dari BUMDes sehingga menimbulkan berbagai permasalahan mengenai bentuk badan usaha dan pendirian BUMDes di desa-desa tak terkecuali dialami oleh BUMDes Cipayung yang didirikan oleh Pemerintah Desa Cipayung. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merubah beberapa pasal dalam UU Desa diantaranya mengenai BUMDes. Dalam UU Cipta Kerja disebutkan secata tegas BUMDes sebagai badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status keuangan BUMDes berdasarkan hukum keuangan publik dan mengetahui status BUMDes Cipayung berdasarkan UU Desa serta implikasi atas berlakunya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan data yang di peroleh dan di analisa dapat disimpulkan status keuangan BUMDes termasuk ke dalam hukum keuangan publik yang terpisah dari keuangan pemerintah desa dan dengan berlakunya UU Cipta Kerja maka BUMDes sebagai badan hukum telah diakui secara resmi oleh peraturan perundang-undangan.

---

The village government has a very vital role in the national development process because, from the scope of the village, development can be started. To support village development, villages are given the authority to establish Village-Owned Enterprises (BUMDes). BUMDes as a business entity in the village environment is expected to improve the village economy and prosper the village community. Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law) that does not explicitly state the form of business entity from BUMDes causing various problems regarding the form of business entities and the establishment of BUMDes in villages, including the Cipayung BUMDes which was established by the Village Government of Cipayung. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law) changes several articles in the Village Law, including those regarding BUMDes. In the Job Creation Law, it is clearly stated that BUMDes is a legal entity. This study aims to determine the financial status of BUMDes based on public finance law and determine the status of Cipayung BUMDes based on the Village Law and the implications of the enactment of the Job Creation Law. The research method used is a normative juridical method using secondary data. Based on the data obtained and analyzed, it can be concluded that the financial status of BUMDes is included in public finances that is separate from village government finances, and with the enactment of the Job Creation Law, BUMDes as a legal entity has been officially recognized by rules of laws."