Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan kawasan khusus di Indonesia, terutama pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pemerintah menetapkan Kepala Daerah sebagai Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam. Penetapan ini dimaksudkan agar dualisme kewenangan pemerintahan di Kota Batam dapat teratasi. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui tentang legalitas penetapan kepada daerah sebagai Ex-Officio dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemerintahan dari segi good corporate governance dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

---

The management of special areas in Indonesia, especially in the Free Trade Zone and Free Port, can be managed by the Central Government and Regional Governments. In implementing the Free Trade Zone and Free Port, the government appointed the Head of the Ex-Officio Region as the Head of the Free Trade and Free Port area in Batam City. This stipulation is intended so that the dualism of governmental authority in Batam City can be resolved. This study tries to find out about the legality of designating a region as an Ex-Officio and its influence on the implementation of government in terms of good corporate governance and good governance."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Batam dengan segala kelebihan yang dimilikinya membawa keuntungan yang sangat besar bagi wilayah tersebut, terutama dalam hal perdagangan.Dalam hal ini perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan yang bertaraf internasional, dimana terjadi kegiatan ekspor dan impor. Letak Pulau Batam yang strategis, dekat dengan Singapura, memiliki daya tarik terhadap investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Batam yang selama ini telah mengalami banyak perubahan status, kini telah memiliki kepastian hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun masih saja terbentur dengan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari pemerintah itu sendiri, maupun dari masyarakat yang berkedudukan sebagai investor di wilayah Batam.

---

ABSTRACTThe focus of this study is Batam, with the generous strength it has, has been offering many advantages to its own land, particularly, in the trade session. Not only local trade, but also international. Evidently, Batam has been exporting and importing many products to many countries in the different continent in the world. Its strategic location, which is very near to Singapore, making Batam has its own unique factor. Many investors from all over the globe have admitted that Batam’s strategic location – that is in the heart of Asia’s business district – is one of the reason that stimulate their believe to build a business there. Although it is popular in investors’ fears that Batam is very usual to change its own law status, but now, it is surely and officially got its own law. But, without any doubt, the law is still got some hindrances. It has been said that the hindrances are coming from the Indonesian government – whom Batam is being ruled by –and are also coming from the investors."

"Industri galangan kapal memainkan peranan penting dalam strategi transformasi perekonomian nasional melalui penguatan bidang maritim di kawasan strategis, seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Untuk mendorong pertumbuhan industri di kawasan tersebut, sejumlah insentif telah ditawarkan oleh pemerintah, termasuk insentif bea masuk untuk mendukung kebutuhan industri galangan kapal dalam mengimpor komponen bahan baku pembuatan kapal. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk tambahan yang di dalamnya mencakup bea masuk anti-dumping. Namun pemberian insentif tersebut tidak berjalan beriringan dengan pertumbuhan yang cenderung stagnan pada sektor manufaktur dan kinerja logistik yang di dalamnya mencakup industri galangan kapal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemberian kebijakan insentif bea masuk pada KPBPB Batam yang difokuskan pada dampaknya terhadap industri galangan kapal yang berkembang di sana. Pendekatan penelitian adalah post-positivist dengan mengacu pada kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan dalam evaluasi kebijakan menurut William Dunn. Hasil penelitian ini menunjukkan belum efektifnya pemberian insentif pajak bagi galangan kapal terhadap pencapaian tujuan dari KPBPB, termasuk meningkatkan ekosistem investasi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Meskipun telah menunjukkan efisiensi, responsivitas, dan ketepatan pemberian insentif bagi industri galangan kapal di Batam, tetapi insentif ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan dari industri dalam negeri lainnya yang berkaitan dengan industri galangan kapal. Dalam praktiknya, insentif pembebasan BMAD justru melemahkan produktivitas industri baja dan daya saing industri galangan kapal dalam negeri.

---

The shipyard industry plays an important role in the national economic transformation strategy by strengthening the maritime sector in strategic areas, such as the Batam Free Trade Zone (FTZ). To encourage industrial growth in the area, a number of incentives have been offered by the government, including import duty incentives to support the needs of the shipyard industry in importing components of raw materials for shipyard. Through Government Regulation (PP) Number 41 of 2021, the government provides additional import duty exemptions which include anti-dumping duties (BMAD). However, the provision of these incentives does not go hand in hand with the growth that tends to stagnate in the manufacturing sector and logistics performance which includes the shipyard industry. Therefore, this study aims to evaluate the provision of import duty incentive policies at the Batam FTZ which focuses on its impact on the shipyard industry that is developing there. The research approach is post-positivist with reference to the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, and accuracy in policy evaluation according to William Dunn. The results of this study indicate that the provision of tax incentives for shipyards has not been effective in achieving the objectives of the FTZ, including improving the investment ecosystem, expanding employment opportunities, and increasing competitiveness. Although it has shown efficiency, responsiveness, and accuracy in providing incentives for the shipyard industry in Batam, this incentive has not been able to accommodate the needs of other domestic industries related to the shipyard industry. In practice, the BMAD exemption incentive actually weakens the productivity of the steel industry and the competitiveness of the domestic shipyard industry. "

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pengetahuan yang terbangun secara historis yang mempengaruhi pelembagaan aturan safeguard dalam rezim perdagangan internasional. Aturan safeguard bertentangan dengan konsep perdagangan bebas, namun aturan ini telah ada pada awal pembentukan rezim perdagangan bebas (GATT). Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah kognitivis lemah yang menjelaskan bahwa pengetahuan yang terbentuk dalam pelembagaan safeguard dalam rezim perdagangan internasional bukan merupakan sesuatu yang given. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data diskursus historis, hal ini  mempertimbangkan bahwa fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap momentum yang secara historis membentuk realitas dan kesadaran akan pentingnya perdagangan bebas dan pengecualian di dalamnya. Data dan dokumen dalam penelitian ini berupa pidato, laporan, peristiwa-peristiwa sejarah, ide-ide, organisasi serta lembaga teks atau tulisan yang mengkaji hal serupa. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa momentum kejatuhan ekonomi pada era great depression berperan besar dalam proses pembentukan pengetahuan terhadap pentingnya perdagangan bebas dengan adanya escape clause di dalamnya. Selain itu fleksibiltas dalam safeguardmembuat aturan ini tetap ada dalam tubuh WTO.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the knowledge that was built historically which influenced the institutionalization of safeguard rules in the international trade regime. Technically, safeguard rules contradict the concept of free trade, but these rules existed at the beginning of the establishment of a free trade regime (GATT). The theory used in this thesis is weak cognitivist that explain that the knowledge of importance of safeguard in the international trade regime is not something given. This research is a qualitative study with historical discourse data analysis techniques, considering that the focus of this research is to uncover the momentum that has historically shaped reality and awareness of the importance of free trade and exceptions in it. Data and documents in this study are in the form of speeches, reports, historical events, ideas, organizations and institutions of texts or writings that examine similar matters. The results of this study shows that the momentum of economic fallout in the Great Depression era played a major role in the process of forming knowledge of the importance of free trade with the escape clause in it. In addition, the flexibility in safeguards makes this rule remain exist in the WTO regime.

"

"Sejak ditetapkan sebagai sebagai bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai bagian dari kebijakan pengembangan kawasan industri, Kawasan Industri Lobam mengalami penurunan jumlah perusahaan yang beroperasi. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan industri di era Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Lobam mengalami berbagai permasalahan berupa keterbatasan berbagai sumber daya, kurangnya komunikasi antar organisasi pelaksana, selain itu kondisi ekonomi yang belum mendukung, keterbatasan berbagai sarana dan prasarana serta biaya operasional di Kawasan Industri Lobam yang tinggi. Penulis menyarankan agar BP Kawasan Bintan memiliki sumber pendapatan yang mandiri. Kementerian perindustrian juga harus segera menetapkan batas atas harga jual dan sewa lahan kawasan Industri.

---

Since Lobam Industrial Park became a part of Free Trade Zone Bintan in order to develop this Industrial park but the number of tenants that operate in Lobam Industrial Park decreasing. Focus of this research is the implementation of industrial park development in FTZ era. This is a qualitatif research.

This research conclude that there are some problems in implementing the industrial park develompent policy in FTZ era, such as lack of financial and human resources, bad communications among implementing agencies, economic situations not supportive, lack of infrastructure, also high operationl cost in Lobam Industrial Park. Writer suggests that BP Kawasan Bintan must have sustainble financial resources. Ministry of Industry has to set up ceiling-price of industrial land selling and leasing."

"Badan peradilan pajak di Indonesia dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi) sehingga sengketa pajak yang serupa berpotensi untuk disidangkan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Pajak dan menjelaskan kekeliruan pendapat Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan Kedudukan Kantor Cabang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU PPN adalah tempat kegiatan usaha yang harus memenuhi kewajiban PPN berdiri sendiri terpisah dari Kantor Pusatnya, termasuk kewajiban menerbitkan faktur pajak. Adapun penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivism dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu Putusan Pengadilan Pajak dan terdapat Dissenting Opinion Majelis. Hasil penelitian menunjukkan ada 2 (dua) hal yang mendasar mengapa terjadinya perbedaan hasil putusan pengadilan pajak. Pertama dilihat dari perspektif teori place of supply dan kedua dilihat dari kedudukan kantor cabang. Ditinjau dari teori place of supply, tempat penyerahan Casing dan Tubing High Grade (BKP) telah terjadi saat penyerahan di Batam yang dilakukan oleh Kantor Cabang Batam kepada PT Pertamina EP di Batam sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya dalam Perjanjian. Perjanjian berisi antara lain Penyerahan BKP akan dilakukan di Batam dengan Pengantaran BKP di lokasi project PT Pertamina EP (dalam daerah pabean). Penyerahan BKP di Batam mengakibatkan berpindahnya penguasaan fisik atas BKP dari Kantor Cabang Batam sebagai pihak yang menyerahkan kepada PT Pertamina EP sebagai pihak yang menerima Penyerahan. Penyerahan BKP di Batam dibuktikan dengan Dokumen Pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) di Batam.

---

The Indonesian Tax Court in examining and deciding tax disputes is not bounded by the previous judicial decisions, so that the similar tax dispute cases are potentially recourted. This research aims to analyze Tax Court Decision is not in accordance with evidences and provisions of tax law and regulation. This research aims also explains standing of Branch Offices and Head Office. In legal provisions, Branch Office is part of Head Office. For simplicity of administration, Head Office and Branch Office are separate entities in fulfilling Tax Obligations referred to Article 12 paragraph (1) of VAT Law. This research uses Qualitative Research Methods by focusing data on phenomena Tax Court Decision and there is exist Dissenting Opinion. The results of this research show that there are 2 (two) fundamental reasons stating the results differences from the tax court verdict. The first reason can be seen from the perspective of the place of supply theory and the second reason is related to the position of the branch office itself. In terms of place of supply theory, the delivery site of Casing and Tubing High Grade (BKP) had occurred when the handover in Batam was carried out by the Batam Branch Office to PT Pertamina EP in Batam which was previously agreed in the Agreement. The Agreement states that the delivery of BKP will be carried out in Batam and delivery services of BKP at the PT Pertamina EP project site (in the customs area). The BKP Submission in Batam Branch Office resulted in the transfer of physical control over the BKP from Batam Branch Office to PT Pertamina EP. Submission of BKP in Batam is evidenced by Customs Documents consisting of notification of imported goods (PIB) and Minutes of Handover of Goods (BASTB) in Batam."

"Letak kawasan Sabang yang unik, dan kedudukannya yang tepat pada jalur kapal laut internasional, menyebabkan Kawasan Sabang dan gugusan pulau-pulau disekitarnya dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional, serta dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang dan jasa dari Iuar negeri.Melihat posisinya yang strategis itu, Pemerintah Indonesia melihat bahwa Kawasan Sabang dapat difungsikan sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari/dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain; untuk pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan, yang selanjutnya akan mendorong dan meningkatkan daya tarik serta memberikan kepastian hukum bagi penanam modal asing dan dalam negeri.Untuk itu, Pemerintah Indonesia teiah mengeluarkan Undang¬undang No. 36 tahun 2000 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi undang-undang jo. Undang-undang No. 37 tahun 2000 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang.Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Kawasan Sabang merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan tapi dalam prakteknya masih belum dikembangkan secara optimal dimana fasilitas-fasilitas yang diberikan sebenarnya banyak menguntungkan perusahaan, antara lain fasilitas pembebasan bea masuk, pajak dalam rangka impor.Masalah pokok yang dibahas pada tesis ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan belum berkembang kawasan Sabang dan bagaimana implementasi kawasan Sabang terhadap perkembangan investasi, impor dan ekspor di Sabang. Sasaran yang diukur adalah pelaksanaan penetapan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pada tahun 1970 - 1985 dan tahun 2000-sekarang, kinerja badan pengusahaan kawasan Sabang, Investasi, Infrastruktur, penyelesaian barang impor dan ekspor di kawasan Sabang.Berdasarkan analisis kondisi kawasan Sabang pada tahun 1970 -1985 dan tahun 2000 - sekarang terdapat beberapa faktor kegiatan investasi, impor dan ekspor belum berkembang yaitu barang yang didatangkan sebagian besar adalah barang konsumsi, sedangkan barang modal dan bahan baku untuk produksi sangat sedikit, selanjutnya fungsi kawasan Sabang belum sepenuhnya dijalankan terutama fungsi untuk pengolahan, pengepakan, penyortiran barang di Kawasan Sabang dan infrastruktur yang ada belum optimal ditingkatkan.Berdasarkan basil kuesioner yang dibagikan kepada para pengusaha di Kawasan Sabang diketahui 54% responden menyatakan realitas Penetapan Sabang sebagai Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Sabang) belum secara optimal menunjukkan adanya kemajuan pembangunan dan perekonomian Kota Sabang, 56 % responden menyatakan Organisasi BPKS sudah berjalan dengan baik, 56% responden menyatakan perusahaan sudah mendapatkan suasana yang nyaman, dan mengingat peraturan pelaksana Undang-undang No. 37 tahun 2000 belum ada, maka 77% responden mengharapkan BPKS diberikan kewenangan yang jelas dengan diterbitkan Peraturan Pelaksana Undang-undang tersebut serta 67 % responden mengharapkan adanya peningkatan (perombakan) dalam organisasi BPKS supaya dapat berjalan dengan lebih baik lagi, 100 % responden mengharapkan diadakan pelayanan satu atap (one roof service).Responden juga memberikan persepsi mendukung yaitu 69 % sudah mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi di Kawasan Sabang dan 75 % sudah mendapatkan jaminan keamanan dalam berinvestasi.Selain itu, 60% responden mengharapkan adanya perbaikan infrastruktur penunjang investasi di Kawasan Sabang dan 63 % responden mengharapkan hambatan dalam penyelesaian barang impor dapat diselesaikan, sedangkan sebanyak 71 % responden menyatakan tidak terdapat kendala terhadap penyelesaian barang ekspor.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis merekomendasikan agar kebijakan penerapan kawasan Sabang dapat terns dilanjutkan dengan fungsi kawasan Sabang sebagai tempat pengolahan, pengepakan dan penyortiran dapat direalisasikan, melakukan berbagai perbaikan Infrastruktur penunjang investasi, perbaikan peiayanan birokrasi, peningkatan sarana interaksi usaha. Penulis juga merekomendasikan agar BPKS dan Pemerintah Kota serta instansi terkait lainnya perlu menetapkan pelayanan satu atap (one roof service) sehingga semakin mempermudah dalam melakukan usaha investasi di dalam Kawasan Sabang. Dan tidak kalah pentingnya adalah peraturan pelaksana UU No. 37 tahun 2000 perlu segera diterbitkan, serta dilakukan revitalisasi (perombakan) dengan menambah personit yang profesional di luar pegawai negeri sipil yang mempunyai visi dan misi enterpreneur."