Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 103366 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andri Setyawan
"Universitas Indonesia merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) yang dapat mengelola asetnya secara mandiri. Dalam menjalankan proses bisnisnya, Universitas Indonesia menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI). Pengelolaan SI/TI pada Universitas Indonesia saat ini belum menjangkau implementasi manajemen risiko yang sesuai dengan tata kelola TI Universitas Indonesia. Hasil identifikasi akar masalah ditemukan akar permasalahan tidak adanya rencana pemulihan SI/TI jika terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Indonesia perlu memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) yang dapat menjadi panduan dalam implementasi manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kombinasi antara metode studi kasus dan penelitian tindakan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pimpinan Universitas Indonesia, studi literatur, dokumentasi, dan observasi proses bisnis, aset SI/TI dan pusat data. Dokumen DRP dirancang berdasarkan NIST SP 800-34 Rev.1. Tahapan penelitian ini dimulai dengan analisis proses bisnis, identifikasi aset SI/TI, pembuatan kebijakan rencana pemulihan bencana SI/TI, analisis dampak bisnis, analisis kontrol pencegahan pada pusat data berdasarakan ANSI/TIA 942-A, dan merancang dokumen DRP. Rancangan dokumen DRP divalidasi oleh pimpinan DSTI. Hasl dari penelitian ini adalah rancangan Dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan Universitas Indonesia.

Universitas Indonesia is a Legal Entity State University (PTN BH) that can manage its assets independently. In carrying out its business processes, the University of Indonesia uses an information system managed by the Directorate of Information Systems and Technology (DSTI). The management of IS/IT at the Universitas Indonesia has not yet reached the implementation of risk management in accordance with the Universitas Indonesia IT governance. The results of the identification of the root problems found the root of the problem is the absence of a IS/IT recovery plan if a disaster occurs. In this regard, the University of Indonesia needs to have a Disaster Recovery Plan (DRP) that can be a guide in the implementation of risk management. This study uses qualitative methods, a combination of case study methods and action research. Data collection was carried out by interviews with the management of the Universitas Indonesia, literature study, documentation, and observation of business processes, IS/IT assets and data center. The DRP document was designed based on NIST SP 800-34 Rev.1. The stages of this research began with an analysis of business processes, identification of IS/IT assets, policy making of an IS/IT disaster recovery plan, business impact analysis, prevention control analysis on data center based on ANSI / TIA 942-A, and designing DRP documents. The DRP document design was validated by the management of the DSTI. The result of this research is the DRP document draft that suit the needs of the Universitas Indonesia."
Lengkap +
Jakarta: Fakultas Ilmu Kompter Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Kurniawan
"Perusahaan Husky Energy Indonesia merupakan perusahaan asing yang berasal dari Kanada yang memiliki kegiatatan usaha di sektor industri minyak dan gas di Indonesia. Di dalam mendukung kegiatan operasional usahanya, Husky Enegy Indonesia menggunakan teknologi informasi yang memiliki fungsi yang berbeda untuk masing-masing unit bisnis perusahaan. Dengan tingkat ketergantungan yang tinggi dari bisnis unit terhadap sistem teknologi informasi maka diperlukan suatu fasilitas pendukung terhadap sistem informasi yang dimiliki perusahaan agar ketersediaan sistem informasi dapat dijaga pada masa darurat atau bencana.
Disaster Recovery Center (DRC) merupakan salah satu solusi untuk menjaga ketersediaan sistem teknologi informasi perusahaan bagi keberlangsungan bisnis di dalam menghadapi situasi darurat atau bencana. Diperlukan metode perancangan sistem DRC yang tepat agar fasilitas DRC yang dibangun sesuai dengan kebutuhan bisnis atas teknologi sistem informasi pada masa darurat dan bencana.
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen rancangan DRC bagi Husky Energy Indonesia dengan menggunakan metodologi yang mengacu kepada standar ISO 31010, 27005, 27031 dan 22301. Framework ini memiliki informasi mengeanai tahapan-tahapan dalam merancang fasilitas DRC yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Di dalam dokumen perancangan DRC ini dilakukan penilaian dampak suatu resiko terhadap fungsi dari bisnis unit. Selain itu dilakukan juga pengukuran tingkat kritikal dari fungsi dari sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah usulan rancangan fasilitas DRC sebagai masukan bagi Husky Energy Indonesia.

Husky Energy Indonesia is a foreign company headquartered in Canada that operates in the Indonesian oil and gas industry. Husky Energy Indonesia supports its business operations using information technology that performs unique functions for each of the company's business units. With the business unit's high reliance on information technology systems, it is necessary to have a supporting facility for the company's information systems to ensure their availability during an emergency or disaster.
A Disaster Recovery Center (DRC) is one method of ensuring the availability of a company's information technology systems in the event of an emergency or disaster. A suitable DRC system design methodology is required to ensure that the DRC facilities constructed meet business requirements for information system technology during emergencies and disasters.
The purpose of this study is to compile a DRC design document for Husky Energy Indonesia based on the ISO 31010, 27005, 27031, and 22301 standards. This framework contains information about the stages involved in designing a DRC facility that is customized to the needs of the business.
This DRC design document includes an assessment of the impact of a risk on the business unit's function. Additionally, the critical level of function of the company's information system is measured. The research's conclusion is a proposed DRC facility design for Husky Energy Indonesia.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Anang
"Human Resource Information System (HRIS), sebagai salah satu sistem informasi vital di Universitas Indonesia, diharapkan dapat memberikan dukungan dalam percepatan pencapaian tujuan strategis Universitas Indonesia sebagai universitas sehat berbasis Good University Governance (GUG) melalui percepatan penyediaan informasi yang relevan, tepat waktu, dan berkualitas. Saat ini, HRIS mengelola layanan esensial di bidang sumber daya manusia, seperti pengelolaan gaji pegawai, pajak, kehadiran hingga pengelolaan karir pegawai berbasis teknologi informasi. Namun, pengelolaan HRIS masih belum sesuai dengan standar keamanan informasi, terlihat dari beberapa insiden dan penanganan insiden tersebut masih bersifat accidental. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan desain manajemen risiko keamanan informasi HRIS. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif dimana kegiatan koleksi data melalui wawancara, observasi, dan analisis data sekunder. ISO/IEC27005:2018 digunakan sebagai penilaian menggunakan keamanan informasi dan penanganan risiko SNI ISO/IEC 27001:2013. Penelitian ini menghasilkan 49 risiko tersebut, yaitu 16 risiko tinggi, 23 risiko sedang, tujuh risiko rendah, dan tiga risiko sangat rendah. Luaran penelitian berupa rancangan manajemen risiko keamanan informasi HRIS dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penerapan manajemen risiko keamanan informasi di Universitas Indonesia

Human Resource Information System (HRIS), as one of the vital information systems at Universitas Indonesia, is expected to provide support in accelerating the achievement of Universitas Indonesia's strategic goals as a healthy university based on Good University Governance (GUG) through accelerating the provision of relevant, timely, and quality information. HRIS manages essential services in human resources, such as management of employee salaries, taxes, and information technology-based employee career management. However, the management of HRIS is still not in compliance with information security standards, as can be seen from several incidents and the management of these incidents, which are still accidental. The purpose of this study was to obtain a design for HRIS information security risk management. The research was conducted through qualitative methods, while data collection was carried out by interviews, observations, and secondary data analysis. ISO/IEC27005:2018 is used as an assessment using information security and risk handling SNI ISO/IEC 27001:2013. This study resulted in 49 of these risks, namely 16 high risks, 23 moderate risks, seven low risks, and three very low risks. The results of this study are the design of HRIS information security risk management with the hope that it can be used as reference material in the application of information security risk management at Universitas Indonesia
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ronny Ansis
"Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai salah satu instansi pemerintah berbentuk badan layanan umum memiliki tugas pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Tugas tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan proses-proses bisnis terkait pengelolaan pulau Batam, dengan dukungan sistem informasi dan teknologi informasi. Adanya kebutuhan dukungan SI/TI, ketersediaan dan integritas sistem informasi menjadi salah satu target kinerja unit TI pada BP Batam. Bencana atau gangguan pada SI/TI dapat menurunkan tingkat ketersediaan sistem informasi yang secara tidak langsung dapat mengganggu kelancaran proses bisnis, sehingga dibutuhkan suatu rencana keberlangsungan dan pemulihan sistem yang sesuai dengan kondisi BP Batam. Pada penelitian ini dilakukan perancangan Information Technology Disaster Recovery Planning (IT DRP) dengan menggunakan standar pedoman NIST SP 800-34 Rev.1. Langkah pada tahapan penelitian terdiri dari pembutan kebijakan, analisis dampak bisnis, identifikasi kontrol pencegahan, dan pembuatan strategi kontingensi. Kondisi organisasi juga menjadi pertimbangan perancangan IT DRP. Hasil rancangan IT DRP diharapkan dapat membantu pemulihan SI/TI secara efisien dan efektif dalam mendukung proses bisnis BP Batam ketika terjadi bencana atau gangguan, serta dapat meningkatkan tingkat ketersediaan sistem informasi BP Batam.

Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam) as one of the government agencies in the form of a public service has the task of managing the free trade area and the free port of Batam. The task is realized in the form of implementing business processes related to the management of the island of Batam, with the support of information systems and technology. The need for IS / IT support, availability and integrity of information systems is one of the performance targets of the IT unit at BP Batam. Disasters or disruptions to IS / IT can reduce the level of availability of information systems that can indirectly disrupt the business processes, so that a system of sustainability and system recovery is needed in accordance with the conditions of BP Batam. In this study a design of Information Technology Disaster Recovery Planning (IT DRP) was carried out using NIST SP 800-34 Rev.1 guideline standard. The steps in the research phase consist of policy making, business impact analysis, identification of preventive controls, and making contingency strategies. The condition of the organization is also a consideration of the design of IT DRP. The results of the IT DRP design are expected to help recovey IS / IT efficiently dan effectively in supporting BP Batam's business processes in the event of a disaster or disruption, and can increase the level of availability of BP Batam's information system."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Angga Krisosa
"PT PELNI Persero sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak di jasa transportasi laut dituntut untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan laporan pekerjaan Divisi Teknologi Informasi tahun 2016 diketahui bahwa realisasi KPI durasi gangguan infrastruktur TI sebesar 292 jam, melebihi target maksimum yang disepakati yaitu, 43 jam/tahun.
Dari hasil analisis, diketahui bahwa salah satu penyebab permasalahannya adalah tidak adanya disaster recovery plan DRP . Penelitian ini merancang DRP yang sesuai untuk PT PELNI Persero . Perancangan DRP menggunakan tahapan-tahapan yang ada pada panduan NIST SP 800-34 Rev.1 yaitu, penyusunan kebijakan, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan, dan menyusun strategi kontigensi. Selain itu, analisis konsolidasi dan optimasi sumber daya server dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sumber daya setiap aset/layanan TI.
Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif terhadap hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara serta kuesioner terhadap nara sumber unit kerja terkait. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi RTO, RPO, dan tingkat dampak yang dijadikan urutan prioritas pemulihan aset/layanan TI.
Berdasarkan ketiga hal tersebut, ada dua strategi lokasi pemulihan alternatif yang berhasil diidentifikasi yaitu, 9 aset/layanan TI dengan fully mirrored site dan 13 aset/layanan TI dengan hot site, sedangkan strategi backup untuk semua aset/layanan TI adalah replikasi mesin virtual aplikasi jika ada perubahan dan replikasi database secara realtime.
Hasil penelitian ini adalah dokumen DRP yang disesuaikan dengan kondisi internal dan proses-proses bisnis yang ada di PT PELNI Persero dan diharapkan dapat menjadi acuan organisasi dalam pengembangan disaster recovery center DRC .

PT PELNI Persero as a state owned enterprise which has business in sea transportation services are required to improve the corporate operational performance by utilizing information technology. Based on the annual report of Information Technology Division in 2016, it is known that the realization of one of their key performance indicators, that is the duration of IT infrastructure interruption, has a value 292 hours exceeds the agreed maximum target value, that is 43 hours year.
From the result of anaysis, it is known that one of the causes is the absence of disaster recovery plan DRP . This research designs the appropriate DRP for PT PELNI Persero . This research is an action research conducted with qualitative methodology. The design of DRP uses the steps in the NIST SP 800 34 Rev.1 guidelines, policy formulation, business impact analysis, identifying prevention controls, and developing contingency strategies. In addition, a consolidated analysis and optimization of server resources is performed to determine the resource requirements of each IT assets services.
This study uses a qualitative approach with interpretive paradigm to find and understand the meaning of the results of data collection conducted through literature studies, document studies, field observations, and interviews and questionnaires to persons which are the users of IT assets services. This study has identified the RTO, RPO, and impact level as the priority sequence of IT assets services recovery.
Based on these three points, there are two alternative recovery location strategies, those are fully mirrored site for 9 assets IT services and hot site for 13 IT asset services, while backup strategy for all IT assets services is the replication of application virtual machine if there are changes and the realtime replication of database virtual machine.
The result of this study is DRP document that is fit to the internal conditions and business processes that exist in PT PELNI Persero and it is expected to be an organizational reference in the development of a disaster recovery center DRC.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Nani Nuraini
"Kementerian Agama telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan dikembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Education Management Information System (EMIS), portal Kementerian Agama dan Sistem Pengadaaan Barang/Jasa secara Elektronik (SPSE). Dengan penggunaan sistem informasi yang semakin meningkat maka perlu adanya jaminan kelangsungan bisnis dari data center Kementerian Agama, namun sampai saat ini Kementerian Agama belum memiliki perencanaan khusus terkait kontingensi data center.
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Pinmas) merupakan unit pengelola TIK di Kementerian Agama. Pinmas menyusun rencana strategis (Renstra) TIK 2015-2019, salah satunya memuat tentang penyusunan dokumen disaster recovery plan (DRP). DRP disusun untuk meminimalkan dampak risiko yang terjadi dan menjamin availabilitas kelangsungan bisnis organisasi apabila terjadi gangguan atau bencana.
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen disaster recovery plan untuk Kementerian Agama dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada NIST SP 800-34 Rev.1 dan NIST SP 800-30 Rev.1. Framework ini memiliki langkahlangkah yang harus dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan disaster recovery plan yang sesuai dengan kondisi organisasi.
Dalam dokumen disaster recovery plan ini dilakukan penilaian terhadap terjadinya risiko untuk mengetahui tingkat dampak risiko. Selain itu, dalam dokumen ini juga dilakukan analisis dampak bisnis untuk mengetahui tingkat kritis sistem informasi yang dimiliki organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen disaster recovery plan sebagai masukan untuk Kementerian Agama.

Ministry of Religious Affairs has been utilizing information and communication technology (ICT) as a means to provide services to the public, has developed Integrated and Computerized Hajj Information System (SISKOHAT), Education Management of Information System (EMIS), the portal of the Ministry of Religion and Electronic Procurement of Goods/Services System (SPSE). Furthermore, the utilization of information systems has increased the need for business continuity assurance of the data center of the Ministry of Religious Affairs, but to date they do not have specific plans related to contingency data center.
Information and Public Relations Center (Pinmas) is a management unit of ICT in the Ministry of Religion. Pinmas develop a strategic plan ICT 2015 to 2019, one of which includes the preparation of a document on disaster recovery plan (DRP). DRP is structured to minimize the impact of the risk occurring and ensure the availability of organization's business continuity in case of disruption or disaster.
The aim of this study is to develop a disaster recovery plan document to the Ministry of Religion by using a methodology which refers to the NIST SP 800-34 and NIST SP 800-30 Rev.1 Rev.1. This framework has the steps that must be undertaken as a reference in the preparation of a disaster recovery plan in accordance with the conditions of the organization.
In a disaster recovery plan document was conducted on the occurrence of a risk assessment to determine the level of risk impact. In addition, this document also conducted a business impact analysis to determine the level of critical information systems of the organization. The result of this research is proposed documents disaster recovery plan as input for Ministry of Religious Affairs.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Puja Putri Abdullah
"Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Sebagai salah satu instansi pemerintah, BKN harus mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Pada dokumen LAKIP Deputi Sistem Informasi Kepegawaian 2021, target indeks SPBE yang ditetapkan sebesar 3,2. Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE BKN tahun 2021, indeks SPBE yang diperoleh hanya sebesar 2,92. Tidak tercapainya indeks SPBE BKN sesuai target berdampak pada hasil capaian kinerja Deputi Sistem Informasi Kepegawaian khususnya dan nilai indeks reformasi birokrasi BKN umumnya. Hasil identifikasi akar masalah ditemukan bahwa BKN belum memiliki dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) yang dapat menjadi salah satu solusi belum adanya pedoman formal dalam manajemen risiko. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merancang DRP sesuai kebutuhan BKN menggunakan pedoman dari NIST SP 800-34 Rev.1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari metode observasi, wawancara, dan FGD. Kemudian data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan literatur. Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dengan perancangan kebijakan kontingensi, identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, penilaian risiko, analisis dampak bisnis, identifikasi kontrol preventif, dan penyusunan strategi kontingensi TI. Hasil penelitian ini berupa rancangan dokumen DRP sesuai kebutuhan Kedeputian SINKA BKN yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemangku kepentingan.

National Civil Service Agency (BKN) is a non-ministerial government agency that is given the authority to provide guidance and conduct national ASN management. As one of the government agencies, BKN must implement the mandate of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE). In the LAKIP document, Deputy for Personnel Information Systems 2021, the SPBE index target is set at 3.2. However, based on the 2021 BKN SPBE Evaluation Results Report, the SPBE index obtained was only 2.92. The SPBE index that did not reach the target had an impact on the performance results of the Deputy for Personnel Information Systems in particular and the index value of BKN's bureaucratic reform in general. The results of the identification of the root of the problem found that BKN did not have Disaster Plan (DRP) yet which could be one solution to the absence of formal guidelines in risk management. This study aims to design a DRP as needed using the NIST SP 800-34 Rev.1 framework. This study will use a qualitative method with primary data obtained from the methods of observation, interviews, and FGD. Then secondary data was obtained from the study of documents and literature. The stages of the research carried out began with the design of contingency policies, identification of business processes and IS/IT assets, risk assessment, business impact analysis, identification of preventive controls, and create IT contingency strategies. The results of this study are in the form of draft DRP documents according to the needs of the Deputy SINKA BKN which have previously been verified and validated by stakeholders."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Biyan Ilham Akbar
"Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memiliki tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pada dokumen perjanjian kinerja PPIKSN BATAN tahun 2019, harapan nilai ketersediaan pada server BATAN 98%, namun pada September 2019 nilai ketersediaan server BATAN adalah 84.88%. Ketersediaan server yang rendah mengakibatkan downtime server BATAN semakin tinggi, sehingga seluruh proses bisnis BATAN terganggu. Dampak yang terjadi karena proses bisnis utama BATAN terganggu adalah BATAN mengalami kerugian yang besar diantaranya adalah dari sisi finansial dan pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, BATAN belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini bertujuan untuk merancang DRP pada pusat data BATAN dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev. 1. Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara terhadap para narasumber unit kerja terkait. Tahapan perancangan DRP adalah identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, risk assessment aset SI/TI, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan pada pusat data, dan menyusun strategi kontingensi BATAN. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen rancangan DRP pada studi kasus BATAN dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan disaster recovery center. Dokumen rancangan DRP divalidasi oleh Pejabat Pranata Komputer Madya di BATAN. Dokumen DRP ini meliputi informasi pendukung; tahap aktivasi dan notifikasi; tahap pemulihan; tahap rekonstitusi; dan lampiran.

The National Nuclear Energy Agency (BATAN) has government duties in research, development and utilization of nuclear science and technology. In the PPIKSN BATAN performance agreement document in 2019, the expected availability value on the BATAN server is 98%, but in September 2019, the BATAN server availability value is 84.88%. Low server availability results in higher BATAN server downtime so that all BATAN business processes are disrupted. The impact that occurred because BATAN's main business processes were disrupted was that BATAN experienced significant losses, including in terms of finance and service. In this regard, BATAN does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This research aims to design BATAN DRP in the data center by using the methodology of NIST SP 800-34 Rev. 1. This research is action research, using a qualitative approach with an interpretive paradigm. Data was collected through literature studies, document studies, field observations, and interviews with relevant work unit resource persons. The stages of the DRP design are identification of IS/IT business processes and assets, risk assessment of IS/IT assets, business impact analysis, identification of preventive controls in the data center, and formulating a BATAN contingency strategy. This research is a draft of the DRP draft document in the BATAN case study and is expected to be a guide in the development of a disaster recovery center. The BATAN Intermediate Computer Institution Officer validates the DRP draft document. This DRP document includes supporting information; activation and notification stages; recovery stage; reconstitution stage; and attachments."
Lengkap +
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Puguh Arry Wibowo
"Pembangunan transportasi selama ini telah mampu menghubungkan wilayah Indonesia dalam satu untaian jaringan dan menjadikan perhubungan sebagai urat nadi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi kepada masyarakat, Kementerian Perhubungan (Kemhub) telah melakukan upaya penyampaian informasi secara elektronik, baik informasi tentang transportasi maupun masalah anggaran yang ada di Kemhub. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan ke depan serta berbagai gangguan lainnya seperti bencana alam yang menimpa sebagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang membawa dampak berupa rusaknya sebagian infrastruktur transportasi, sementara transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air.
Melihat besarnya potensi bencana yang terjadi di Indonesia maka perlu dibangun BCP/DRP khususnya bagi instansi pemerintahan, penulis menggunakan penelitian ini untuk membuat sebuah model DRP yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan menggunakan kerangka kerja NIST 800-34 dimana terdapat proses Business Impact Analysis (BIA) dan Strategi Recovery yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan pada saat terjadi bencana.

Development of transport had been able to connect parts of Indonesia in one thread and make communications networks as the lifeblood of a community, state and nation. To improve service and transparency to the public, the Ministry of Transport (Ministry of Transportation) has made efforts to deliver information electronically, either information about transportation and budget issues in the Ministry of Transportation. However, in addition to the success that has been achieved, there are still many challenges for future development as well as a variety of other disorders such as natural disasters that hit some parts of the unitary Republic of Indonesia which affected the form of the destruction of most of the transport infrastructure, while transport continues to be required to perform the function of supporting and drivers of transportation services to all corners of the country.
Given the scale of the potential disaster that occurred in Indonesia, it is necessary to build BCP / DRP, especially for government agencies, the authors used this research to create a DRP models to suit the needs of government agencies in this case the Ministry of Transportation to use the framework of the NIST 800-34 where there is a process Business Impact Analysis (BIA), and recovery strategies that can be used to overcome disruption in the event of a disaster.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2013
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Nerifa Gusmawati
"Pada rencana strategis Diskominfo Kepri tahun 2016-2021, harapan nilai e-government Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah bernilai baik, namun hasil penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada April 2018 menunjukkan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemprov Kepri bernilai kurang. Kriteria evaluasi pada dimensi infrastruktur PeGI adalah standar pusat data dan Disaster Recovery. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019, Diskominfo Kepri harus memiliki dan mengoperasikan prosedur dan sarana untuk mengamankan sistem elektronik, serta menyediakan sistem keamanan. Sistem pengamanan mencakup prosedur dan sistem untuk mencegah dan penanggulangan terhadap ancaman serta serangan yang menimbulkan gangguan atau bencana bagi keberlangsungan sistem informasi/aplikasi. Prosedur juga harus memiliki penilaian risiko dan strategi kontingensi untuk mengatasi ancaman, gangguan atau bencana terhadap sistem informasi/aplikasi. Diskominfo Kepri belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan kombinasi penelitian studi kasus dan penelitian tindakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pengelola pusat data, pejabat dan administrator sistem informasi/aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku pengguna layanan pusat data, observasi pusat data Provinsi Kepri, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan Diskominfo Kepri

In the 2016-2021 Diskominfo Kepri strategic plan, the expectation of the Riau Islands Provincial Government
e-government value is good, but the results of the e-Government Indonesia Rating Assessment (PeGI) on April 2018 indicate the use of ICTs in the Riau Islands Provincial Governments value is not good enough. The PeGI infrastructure dimension evaluation criteria are Data Center Standards and Disaster Recovery. Based on the Republic of Indonesia Government Regulation Number 71 of 2019, Diskominfo Kepri must have and operate procedures and facilities to secure electronic systems, as well as provide security systems. Security systems include procedures and systems to prevent and countermeasures against threats and attacks that cause disruption or disaster for the sustainability of the information system/application. The procedure should have a risk assessment and contingency strategy to address threats, disruptions or disaster against the information/application system. Diskominfo Kepri does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This study uses qualitative methods, and a combination of case study research and action research. Data collection is conducted through interviews to data center managers, officials and Information System/Application administrators of the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Riau Islands Provincial Government as users of data center services, observations of Kepri Province data center, literature, and documentation. The result of the research is the DRP document draft that suits the needs of the Diskominfo Kepri"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>