Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 221813 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Angga Septian Prayoga
Analisis hubungan aktivitas berkelanjutan dan kinerja keuangan dengan moderasi dewan pengawas syariah (Studi lintas negara pada bank syariah di Asia) = An analysis of the relationship between sustainable activities and financial performance by sharia supervisory board's moderation (Cross-country study on islamic banking in Asia).
"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan aktivitas berkelanjutan terhadap kinerja keuangan dengan moderasi Dewan Pengawas Syariah pada bank Islam di Asia. Aktivitas berkelanjutan diukur berdasarkan Global Reporting Initiative yang telah disesuaikan dengan konsep maqasid syariah terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, kinerja keuangan bank syariah diukur pada periode saat ini dan periode masa mendatang, sedangkan Dewan Pengawas Syariah diukur berdasarkan keragaman karakteristik yang terdiri dari jumlah, reputasi, pengalaman, latar belakang, dan tingkat pendidikan. Sampel pada penelitian adalah 58 bank Islam yang terdapat di wilayah Asia untuk tahun pengamatan 2015 hingga 2018. Hasil regresi menunjukkan bahwa aktivitas berkelanjutan memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan bank syariah pada periode saat ini maupun periode masa mendatang, namun Dewan Pengawas Syariah tidak dapat memperkuat hubungan positif aktivitas berkelanjutan terhadap kinerja keuangan baik pada periode saat ini, maupun periode masa mendatang. Temuan ini membuktikan bahwa shareholder lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada bank syariah yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi.
This study aims to empirically examine the relationship between sustainable activities and financial performance by sharia supervisory board’s moderation in Islamic banks in Asia. Sustainable activities are measured based on Global Reporting Initiative which have been adjusted to the concept of maqasid sharia consisting of economic, environmental, and social aspects, the financial performance of Islamic banks is measured in the current and future periods, while the sharia supervisory board is measured based on the diversity of characteristics consisting of the board size, reputation, experience, background, and level of education. This study used 58 Islamic banks in Asia from 2015 - 2018. Regression results showed that sustainable activities have a positive relationship on the financial performance of Islamic banks in the current and future periods, but sharia supervisory board can not strengthen the relationship between sustainable activities and financial performance, both in the current and the future periods. These findings prove that shareholders are more interested in investing at Islamic banks that have high social and environmental responsibility."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Geraldo Putra Ananda Prasa
Analysis on the roles and legal responsibility of the Sharia Supervisory Board (DPS) in ensuring bank compliance with Sharia principles = Analisis peran dan tanggung jawab hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip Syariah
"Untuk memastikan kepatuhan syariah di Bank Syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah dengan demikian memastikan bahwa mekanisme lembaga keuangan syariah, yang dalam konteks ini adalah bank syariah, diawasi dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Skripsi ini terutama akan membahas implementasi Peran dan Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Kepatuhan Bank Terhadap Prinsip Syariah, dengan studi kasus PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk sebagai Bank Umum Syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam organ organisasi bank untuk mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari dalam rangka prinsip syariah. Perumusan Masalahdalam tesis ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab hukum DPS dan bagaimana DPS dapat memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penulis meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder, yaitu dokumen perpustakaan yang didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam Organ Bank Syariah memang penting dan diperlukan dalam memastikan kepatuhan syariah agar tidak terjadi praktik-praktik yang melanggar ketentuan syariah. Dalam arti memastikan bahwa penerapan konsep dan kontrak di bank telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Skripsi ini menyarankan kepada Dewan Pengawas Syariah agar diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di di luar negeri untuk memperluas wawasan pengalaman dan ilmu. Agar bimbingannya efektif, anggota DPS harus dididik untuk menghadiri konferensi; ini akan memperluas cakrawala pengetahuan mereka tidak hanya tentang fiqh tetapi juga hukum positif dan praktik keuangan Indonesia. Selanjutnya Bagi bank syariah yang telah melakukan merger, dimungkinkan dibentuk anak perusahaan untuk menjamin seluruh pekerja dapat beroperasi dengan seefisien dan seefektif mungkin.
To ensure sharia compliance in Sharia Banks, a Sharia Supervisory Board (DPS) was established. The Sharia Supervisory Board thus ensures that the mechanisms of Islamic financial institutions, which in this context are the sharia banks, are properly supervised in accordance with the sharia principles. This thesis will mainly discuss the implementation of the Roles and Legal Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Ensuring Bank Compliance with Sharia Principles, with a case study of PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk as a Sharia Commercial Bank which has a Sharia Supervisory Board in the bank's organizational organs to oversee the daily operations of the bank in the context of sharia principles. The research questions in this thesis are how are the roles and legal responsibilities of the Sharia Supervisory Board and how can the sharia supervisory board ensure bank compliance with sharia principles. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on the applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The type of data used in this thesis is secondary data, namely library documents supported by data obtained through interviews with relevant resource persons. The result of this research is that it can be seen that the presence of the Sharia Supervisory Board in the Organ of the Sharia Banks is indeed important and necessary in ensuring sharia compliance in order to avoid practices that violate sharia regulations. In the sense of ensuring that the implementation of concepts and contracts in the The bank complies with all applicable requirements. This thesis suggests that People on the Sharia Supervisory Board should be given the opportunity to attend training overseas or abroad to broaden their knowledge and experience perspectives. In order for his guidance to be effective, DPS members must be educated in order to attend conferences; this would widen their knowledge horizons not only of fiqh but also of Indonesian positive law and financial practice. Furthermore For sharia banks that have merged, it is advisable that subsidiary companies be formed to guarantee that all workers are able to operate in the most efficient and effective manner possible."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Indon
Pengawasan Kepatuhan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah = "Sharia Compliance Monitoring by The Sharia Supervisory Board in Islamic Bank"
"Kepatuhan syariah bagi bank syariah mutlak diperlukan sebagai bentuk jaminan bahwa setiap bank syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Posisi DPS dalam struktur Bank Syariah adalah termasuk dalam kelompok Pihak Terafiliasi yaitu dimasukkan dalam kategori unsur pihak yang memberikan jasa pada bank bersama dengan pihak pemberi jasa lain seperti akuntan publik, penilai, maupun konsultan hukum. DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Laporan hasil pengawasan DPS mengikat secara hukum bagi bank syariah. Oleh karena itu bila ada temuan pelanggaran syariah maka Direksi dan Komisaris dari bank syariah harus menindak lanjuti hasil temuan tersebut. Bila Direksi dan komisaris tidak menindak lanjuti hasil temuan DPS, maka DPS dapat melaporkan ke lembaga terkait agar bank syariah itu dijatuhi sanksi.
Shariah compliance for Islamic banks is absolutely necessary as a form of guarantee that any Islamic bank managing public funds and run a business activity does not conflict with Islamic principles. DPS is responsible for ensuring all products and procedures of Islamic banks in accordance with Islamic principles. DPS position in the structure of Bank Syariah is included in a group of affiliated parties are included in the category of the elements that provide services to the bank along with the other service providers such as public accountants, appraisers, as well as legal consultant. DPS activities in monitoring sharia compliance are done monitoring the process of new product development bank and to supervise the activities of the bank. DPS monitoring report is legally binding for Islamic banks. Therefore, if there are findings of violations of sharia, the Board of Directors and Commissioners of Islamic banks should follow up these findings. When the Board of Directors and the commissioner did not follow up that, the DPS may report the Bank to the relevant institutions for punishment."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Imam Arifiadi Ramadhan
Analisis tugas dan tanggung jawab hukum dewan pengawas syariah pada PT. Bank BNI Syariah = Analysis on duties and legal responsibilities of sharia supervisory board in PT. Bank BNI Syariah
"ABSTRAK
Dalam industri perbankan syariah, kepatuhan pada prinsip syariah adalah kunci
dalam memastikan integritas dan kredibilitas dari sebuah bank syariah. Langkah
untuk menjaga institusi perbankan syariah melakukan kegiatannya sesuai dengan
ajaran islam, hanya dapat dilakukan jika adanya organ pengawas yang legal di
dalam institusi tersebut. Maka menjadi penting untuk institusi tersebut untuk
membentuk sebuah Dewan Pengawas Syariah.Permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai Dewan Pengawas
Syariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah dan bagaimanakah pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab hukum Dewan Pengawas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah. Penelitian
dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif
terhadap data sekunder dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
pengaturan kriteria, jumlah, masa jabatan, mekanisme pengangkatan, tugas dan
tanggung jawab, rapat serta aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah lebih
lengkap dan baik setelah berlakunya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008.
Penelitian ini juga menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada PT. Bank
BNI Syariah sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang ada dan bahwa Dewan Pengawas Syariah mempunyai tanggung jawab
hukum yang melekat yang dapat diancam dengan sanksi administratif dan sanksi
pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang
perbankan syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
ABSTRACT
In Islamic banking industry, sharia compliance is central in assuring the integrity
and credibility of an islamic bank. The safeguard to make Islamic financial
institutions perform their dealings according to the Islamic laws comes when there
is a legitimate control body in the institution. Hence, it is vital for such institutions
to form a sharia supervisory board. The problem of this research are how is the
regulation regarding Sharia Supervisory Board before and after the
implementation of Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 regarding Islamic
Banking, and how are the implementation of duties and legal responsibilities of
Sharia Supervisory Board in PT. Bank BNI Syariah. This research is done by
qualitative method with used normative-juridical toward secondary data and
interviews. The analysis shows that criteria, quantity, length of service,
appointment mechanism, duties and legal responsibilities, meeting, and
transparancy aspect of Sharia Supervisory Board are much better and complete
after the implementation of Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 regarding
Islamic Banking. This research also shows that Sharia Supervisory Board in PT.
Bank BNI Syariah already performed its duties in compliance with existing
regulation and that Sharia Supervisory Board have legal responsibilities that can
be threatened with administrative and criminal punishment in accordance with
Undang-undang nomor 21 tahun 2008 regarding Islamic Banking and Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS regarding Implementation of Good
Corporate Governance for Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.;"
2016
S64561
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farah Nida Khansa
Hubungan Kinerja Bank Syariah dan Islamic Social Responsibility: Studi di Indonesia dan Malaysia = "The Association Between Islamic Bank Perfomance and Islamic Social Responsibility: Study in Indonesia and Malaysia"
"Penelitian ini menguji hubungan kinerja bank syariah yang diukur dengan menggunakan kinerja keuangan Islam dan tingkat pengungkapan ISR. Adapun kinerja keuangan Islam yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Islamicity perfomance index. Tingkat pengungkapan ISR diukur berdasarkan AAOIFI GS 1 dan GS 7 yang terdiri dari 75 komponen pengungkapan dengan sampel 90 laporan tahunan bank syariah dari Indonesia dan Malaysia periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan analisis regresi. Hasil konten analisis menunjukkan bank syariah Indonesia memiliki rata-rata total pengungkapan unggul sebesar 54% dibandingkan dengan bank syariah negara Malaysia sebesar 47%. Hasil uji regresi membuktikan hubungan positif antara profit sharing financing ratio dan zakat perfomance ratio dan tingkat pengungkapan ISR. Sedangkan hubungan antara equitable distribution ratio dan director employee welfare ratio dan tingkat pengungkapan ISR tidak terbukti.
This study examines the association between the performance of Islamic banks as measured by using Islamic financial performance and the level of ISR disclosure. The Islamic financial performance used in this study is measured using the Islamicity performance index. The level of ISR disclosure is measured based on AAOIFI GS 1 and GS 7 which consists of 75 disclosure components with a sample of 90 annual reports of Islamic banks from Indonesia and Malaysia for the 2014-2018 period. This study uses regression analysis. The results of the content analysis show that Indonesian Islamic banks have an average total superior disclosure of 54% compared to Malaysian state Islamic banks of 47%. The regression test results prove a positive association between the profit sharing financing ratio and the zakat performance ratio and the level of ISR disclosure. Meanwhile, the association between the equitable distribution ratio and director employee welfare ratio and the level of ISR disclosure was not proven.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nabella Amadea Pramesti
Konsep Sinergi pada Bank Umum dan Bank Syariah pada Satu Kepemilikan untuk Perkembangan Bank Syariah = The Synergy Concept between Commercial Banks and Sharia Banks under One Ownerships for The Development Of Sharia Banking
"

Sebagai salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan dengan nomor regulasi  28/POJK.03/2019 mengenai Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Pengaturan tersebut mengatur bahwa terhadap bank Umum dan Bank Umum Syariah yang memiliki satu kepemilikan dapat dilakukan sinergi satu sama lain. POJK ini juga mengatur bahwa implementasi terhadap konsep Sinergi ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Selanjutnya, berhubungan dengan rencana merger bank Syariah milik Badan Usaha Milik Negara, skripsi ini akan menjelaskan dan menganalisis mengenai regulasi dalam Peraturan OJK 28/POJK.03/2019 dan membandingkannya dengan rencana merger Badan Usaha Milik Negara Syariah untuk perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan memberikan tinjauan yuridis tentang implementasi POJK No. 28 tahun 2019, yang mensinergikan karya bank konvensional dan bank syariah untuk pengembangan bank syariah di Indonesia. Penerbitan POJK 28/2019 juga memiliki dampak positif yang disambut baik oleh industri perbankan Syariah. Dalam pandangan penulis, bahwa keberadaan POJK 28/2019 dan rencana merger bank Syariah milik BUMN sebenarnya tidak saling bertentangan, melainkan kebijakan yang saling mendukung. POJK 28/2019 sangat penting dan diperlukan untuk mengembangkan industri perbankan Syariah secara keseluruhan, sementara secara bersamaan pemerintah harus terus mempersiapkan rencana merger bank syariah milik BUMN dan merealisasikannya sesegera mungkin.

As one of the government's efforts to improve the development of Islamic Banking in Indonesia, the Financial Services Authority issued a regulation with regulation number 28/POJK.03/2019 concerning Banking Synergy in One Ownership for the Development of Islamic Banking. The regulation stipulates that synergy with one another can be done with commercial banks and Sharia Commercial Banks. The POJK also stipulates that the implementation of the Synergy concept can only be done after obtaining approval from the OJK. Furthermore, related to the planned merger of Sharia banks owned by State-Owned Enterprises, this thesis will explain and analyze the  OJK Regulation 28/POJK.03/2019 and compare with the planned merger of Business Entities State Owned Sharia for the development of Islamic Banking in Indonesia This research uses the normative research method, which means that the legal research is conducted by examining or reviewing library materials or secondary data.  This research provides a juridical review on the implementation of POJK No. 28 of 2019, which synergize the works of conventional banks and sharia banks for the development of sharia banks in Indonesia. The issuance of POJK 28/2019 also had a positive impact which was welcomed by the Sharia banking industry. In the author’s view, that the existence of POJK 28/2019 and the merger plan of SOE-owned Sharia banks are actually not in conflict with each other, instead they are policies that support each other. The POJK 28/2019 is crucial and needed to develop the Sharia banking industry as a whole, while simultaneously the government must continue to prepare the SOE-owned Sharia bank merger plan and realize it as soon as possible.

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gery Fathurrachman
Analisis hak kewajiban hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan bersama syariah ditinjau dari hukum perbankan syariah studi kasus itfc dengan bank danamon syariah = Analysis of legal rights and responsibilities of the parties in joint sharia financing agreement as reviewed from islamic banking law case study itfc with bank danamon syariah
"Pada tahun 2015, Bank Danamon melalui unit usaha syariahnya, Danamon Syariah, menandatangani perjanjian pembiayaan bersama syariah di Indonesia dengan International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), institusi keuangan yang merupakan anggota Islamic Development Bank (IDB) Group. Tujuan dari perjanjian ini adalah mendorong dan mempercepat pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia.
Skripsi ini membahas dan menganalisis Hak & Tanggung Jawab Hukum dari Bank Danamon Syariah dan ITFC selaku Para Pembiaya dalam Pembiayaan Bersama syariah serta kewajiban Shahibul Maal kepada nasabah dalam pembiayaan bersama syariah antara Bank Danamon Syariah dan ITFC dengan menggunakan Akad Mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bank Danamon Syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) bertindak pula sebagai agen fasilitas yang juga bertindak sebagai pengelola dana. Walaupun Bank Danamon Syariah memiliki status yang sama dengan ITFC sebagai shahibul maal akan tetapi Bank Danamon Syariah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari ITFC.
By 2015, Bank Danamon through sharia business unit, Danamon Syariah, signed a co-financing agreement sharia in Indonesia with the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), a financial institution that is a member of the Islamic Development Bank (IDB) Group. The purpose of this agreement is to encourage and accelerate the growth of Islamic finance in Indonesia.
This thesis discusses and analyzes the Legal Rights & Responsibilities of Bank Danamon Syariah and ITFC as the funders in the Joint Sharia Financing and the legal obligations of Shahibul Maal to the Customer under the Joint Sharia Financing Agreement between Bank Danamaon Syariah and ITFC. This research is a normative juridical using secondary data.
These results indicate that Bank Danamon Syariah as the owner of the funds (shahibul maal) also acting as the facility agent that also acts as a fund manager. Although Bank Danamon Syariah has the same status with ITFC as the shahibul maal, Bank Danamon Syariah has more obligations than the ITFC."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S60612
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Titi Saraswati
Penilaian shadow banking syariah di Indonesia regulasi produk kinerja sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat = Assessment on sharia shadow banking in Indonesia regulation product performance human capital and people s understanding
"Ketatnya peraturan dan persyaratan yang berlaku pada perbankan membuat masyarakat golongan ekonomi lemah sulit memiliki akses ke perbankan sehingga muncul lembaga keuangan nonbank yang berfungsi seperti bank, dengan persyaratan yang lebih mudah dan tidak terikat pada peraturan perbankan, yaitu shadow banking. Namun kurangnya peraturan bagi shadow banking menyebabkan pertumbuhan lembaga ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan efek buruk pada perekonomian apabila terjadi masalah. Hal ini berlaku juga pada shadow banking di keuangan syariah. Tumbuhnya lembaga keuangan syariah nonbank seperti pegadaian syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, walau belum sebanyak konvensional, memerlukan adanya dukungan berupa regulasi dan supervisi. Tesis ini bermaksud untuk mengamati perkembangan shadow banking syariah di Indonesia, mengetahui persepsi pelaku terhadap prospek perkembangannya, mengetahui masalah yang ada di shadow banking syariah di Indonesia, serta merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk mengatasinya. Hasil survei menunjukkan perkembangan shadow banking syariah di Indonesia belum menunjukkan tren peningkatan yang pesat dan belum mampu meningkatkan pangsa pasar industri jasa keuangan syariah, yang hingga kini belum mencapai 5%. Kurangnya regulasi yang mendukung dan memfasilitasi perkembangan shadow banking syariah dibandingkan dengan konvensional menjadi salah satu kendala selain kurangnya inovasi produk syariah, kurangnya sumber daya manusia yang memahami syariah, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, persepsi pelaku terhadap prospek perkembangan shadow banking syariah menunjukkan hasil yang cukup optimis. Indeks yang dicapai sebesar 83,89 menunjukkan tingkat optimisme pelaku untuk tumbuh dan berkembang bersama perbankan syariah meningkatkan penetrasi pasar industri jasa keuangan syariah secara nasional. Untuk mendukung pertumbuhan shadow banking syariah, diharapkan adanya regulasi yang bersifat memudahkan dan memfasilitasi, bukan malah memberatkan atau menyulitkan pelaku industri shadow banking syariah. Koordinasi dan sinergi dari para stakeholder juga diharapkan mampu meningkatkan penetrasi pasar shadow banking syariah.
The tight regulations and requirements in the banking sector make it difficult for low income people to have an access to financial institutions. The condition raise the growth of nonbank financial institutions having similar function with the bank, especially with easier regulations and requirements, called shadow banking. Nonetheless, there are only few regulations maintaining the growth of shadow banking to anticipate risks in order to stabilize the economic situation. The shadow banking is also applicable in islamic finance industry. The growth of sharia shadow banking institution, for example sharia pawn, sharia pension fund and sharia financing, require supportive regulations and supervisions, although the growth is less than the conventional shadow banking. The purpose of the thesis is to assess the sharia shadow banking in Indonesia, particularly it assess its regulation, product innovation, performance, human capital, and people's understanding. The survey shows that the growth of sharia shadow banking in Indonesia does not significantly affect the sharia market share, which currently less than 5%. It is related to the limitation of the regulations, product innovations, human capitals and people's understanding of sharia system. Nevertheless, the 83,89 perception index shows that people in the industry is fairly optimistic that, with support of the stakeholders, the sharia market share will immediately increase. Such support can be shown by developing and implementing regulations that facilitate the industry and coordinating institutions."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suhaimi Rousanal Fikri
Pengaruh kinerja Bank Umum Syariah berdasarkan Index Maqashid Syariah terhadap Return On Asset (ROA) = The Effect of Islamic Commercial Bank performance based on the Maqashid Sharia Index on Return On Assets (ROA)
"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kinerja Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Index Maqashid Syariah (IMS) terhadap Return On Asset (ROA). Objek entitas yang diteliti adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang listed di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berdasarkan purposive sampling sebanyak terdaftar 9 (sembilan) BUS. Selama ini pengukuran kinerja bank lebih didasarkan pada rasio keuangan dan sejenisnya, sedangkan untuk bank syariah seharusnya dapat lebih dieksplorasi dengan pendekatan nilai-nilai konsep islam yang salah satunya dengan index maqashid syariah. Dan penelitian ini hendak melihat pengaruh diantara kedua variabel tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data time series sekunder. Metode perhitungan IMS menggunakan Simple Additive Weighting (SAW) dengan nilai index untuk melihat kinerja berdasarkan prinsip maqashid Syariah, sedangkan nilai ROA diperoleh berdasarkan rumus umum yang telah ada. Alat analisis yang digunakan berupa korelasi dan regresi linier sederhana untuk melihat pengaruh antar variabel dimaksud dengan alat bantu perangkat lunak Statistical Package for Social Sciences. Hasil penelitian membuktikan bahwa Index Maqashid Syariah (IMS) mempunyai hubungan yang rendah dengan Return On Asset (ROA) yang dilihat dari angka koefisien korelasi sebesar -0,250. Dan juga IMS tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA berdasarkan model regresi linier sederhana Y = 0,032 – 0,169X serta nilai dari R Square sebesar 6,2%.
The objective of this study is to see the effect of the performance of Islamic Commercial Banks (BUS) based on the Maqashid Sharia Index (IMS) to Return On Asset (ROA). The object of the study is a Sharia Commercial Bank (BUS) registered with the Financial Services Authority (OJK) and based on purposive sampling as many as 9 (nine) BUS are registered. So far, the measurement of bank performance is based more on financial ratios and the like, while for Islamic banks it should be more explored with an approach to the values of the Islamic concept, one of which is the Islamic maqashid index. And this research wants to see the effect between these two variables. The research method used is descriptive quantitative using secondary time series data. The IMS calculation method uses Simple Additive Weighting (SAW) with an index value to see the performance based on the maqashid Sharia principle, while the ROA value is obtained based on the existing general formula. The analytical tool used in the form of correlation and simple linear regression to see the effect between variables is the Statistical Package for Social Sciences software tool. The results of the study prove that the Maqashid Sharia Index (IMS) has a low relationship with Return On Assets (ROA) as seen from the correlation coefficient of -0,250. And also IMS has no significant effect on ROA based on a simple linear regression model Y = 0,032 – 0,169X and the value of R Square is 6.2%."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prameswari Jovita Astuti Putri
Analisis Pengaruh Diversifikasi Pendapatan serta Peran Krisis Kesehatan terhadap Kinerja dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Kawasan Middle East and North Africa (MENA) dan Southeast Asia (SEA) pada Periode 2013-2021 = The Effect of Income Diversification and Moderating Role of Health Crisis on the Performance and Financing Risk of Islamic Banks in the Middle East and North Africa (MENA) and Southeast Asia (SEA) Region for the Period 2013-2021
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja dan risiko pembiayaan bank syariah di Kawasan Middle East and North Africa (MENA) dan Southeast Asia (SEA), serta peran Pandemi Covid-19 sebagai variabel moderasi pengaruh diversifikasi terhadap kinerja dan pembiayaan bank syariah. Sampel penelitian terdiri dari 72 bank syariah yang beroperasi secara penuh di 14 negara di Kawasan MENA dan SEA dari 2012 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif diversifikasi pendapatan terhadap kinerja bank syariah. Selanjutnya, ditemukan pengaruh negatif diversifikasi pendapatan terhadap risiko pembiayaan bank syariah. Lebih lanjut, ditemukan bahwa terdapat efek moderasi krisis kesehatan dalam memperlemah pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja dan risiko pembiayaan bank syariah.
This study aims to analyse the influence of income diversification on the Sharia banks’ performance and financing risk in the Middle East and North Africa (MENA) and Southeast Asia (SEA), as well as the moderating role of health crisis. The study uses 72 Islamic banks in the Middle East and North Africa (MENA) and Southeast Asia (SEA) Region during 2013 – 2021. The study found a positive effect of income diversification on Islamic banks’ performance. Additionally, income diversification negatively affects the financing risk. Moreover, using the health crisis as the moderating variable has proven that it weakens the initial findings of the impact of income diversification on the Sharia banks’ performance and the financing risk"
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>