Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Tangerang Selatan disertai denganproduksi bahan makanan yang naik turun menyebabkan ketahanan pangan diTangerang Selatan menjadi kekhawatiran pemangku kepentingan khususnyapemerintah. Pemerintah kemudian menjalankan program Kawasan Rumah PanganLestari untuk meningkatkan Ketahanan Pangan di daerah tersebut. Tujuanpenelitian yang dilakukan di KRPL Al Munawaroh, KWT Karya Ibu dan LSMKebun Kumara adalah menganalisis Program Kawasan Rumah Pangan Lestari(KRPL), menganalisis Efektifitas Program KRPL melalui Tingkat KerawananPangan Dengan AKG, membandingkan Tingkat Kerwanan Pangan Dengan AKG,menganalisis Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Peluang KetahananPangan Rumah Tangga dan merumuskan Rumusan Strategi Ketahanan PanganRumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dankuantitatif. Untuk penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus yaitudengan melakukan wawancara kepada semua Kepala Rumah Tangga danobservasi terhadap seluruh kegiatan program KRPL di tiga tempat penilitian.Sedangkan untuk penelitian kuantitatif menggunakan metode deskriptif dan surveidimana metode ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada semuaKepala Rumah Tangga yang berada di wilayah penelitian. Data yang ada dianalisadengan Penghitungan Kerawanan Pangan Rumah Tangga Berdasarkan AKG dananalisis regresi ordinal serta analisis SWOT untuk menganalisis StrategiKetahanan Pangan di Wilayah Kota Tangerang selatan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa program KRPL yang dijalankan di wilayah penelitian cukupefektif dan berhasil serta Tingkat Kerawanan Pangannya berstatus Tahan Pangan.Faktor-faktor yang mempengaruhi peluang ketahanan pangan adalah tingkatPendidikan dan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga. Strategi ketahanan panganyang ditetapkan berdasarkan SWOT adalah peningkatan kapasitas produksipangan, optimalisasi pemanfaatan lahan yang ada, peningkatan intensitaskoordinasi dengan pihak terkait, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yangada. Keputusan pemerintah mengimplementasikan program KRPL pada tahun2018 dianggap dapat mengatasi masalah ketahanan pangan di wilayah penelitianmengingat wilayah tersebut mempunyai tingkat partisipasi masyarakat yang aktifdan pemberdayaannya yang tinggi

---

The high population growth rate in South Tanggerang accompanied by the

fluctuating production of foodstuffs has made food security in South Tanggerang

a concern for stakeholders, especially the government. The government then runs

the Sustainable Food House Area program to improve Food Security in the area.

The purpose of research conducted at KRPL Al Munawaroh, KWT Karya Ibu and

LSM Kebun Kumara was to analyze the Sustainable Food House Area Program

(KRPL), analyze the effectiveness of the KRPL Program through the Food

Insecurity Level with the AKG, compare the Food Inability Level with the RDA,

analyze what factors Only Affects Opportunities for Household Food Security and

formulates Strategy Formulation of Household Food Security. This type of

research is qualitative and quantitative research. For qualitative research using the

case study method, namely by conducting interviews to all household heads and

observing all KRPL program activities in three research locations. Meanwhile,

quantitative research uses descriptive and survey methods where this method is

carried out by distributing questionnaires to all household heads in the research

area. Existing data were analyzed by calculating household food insecurity based

on the RDA and ordinal regression analysis and SWOT analysis to analyze the

Food Security Strategy in South Tangerang City. The results showed that the

KRPL program which was implemented in the study area was quite effective and

successful and the Food Insecurity Level was Food Resistant. The factors that

influence the opportunities for food security are the level of education and

occupation of the head of the household. The food security strategy set based on

SWOT is to increase food production capacity, optimize the use of existing land,

increase the intensity of coordination with related parties, and evaluate existing

performance. The government's decision to implement the KRPL program in 2018

is considered to be able to overcome the problem of food security in the research

area considering that the region has a high level of active community participation

and empowerment."

"Tesis ini membahas mengenai upaya diversifikasi pangan Kota Tangerang Selatan dalam menunjang ketahanan pangan. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pemerintah Kota Tangerang selatan melakukan upaya diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan; 2) Bagaimana masyarakat Kota Tangerang Selatan menanggapi diversifikasi pangan yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menunjang ketahanan pangan. Tujan dari penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan; 2) mengetahui dan menganalisis tanggapan dari masyarakat Kota Tangerang Selatan terkait diversifikasi pangan. Melalui penelitian ini diketahui bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki beragam pangan lokal yang berpotensi untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun dalam pemanfaatannya masih belum dilakukan secara optimal.

---

The focus of this thesis is about food diversification of South Tangerang City in supporting food security. The points of this research are: 1) How food diversification efforts undertaken by the government of South Tangerang City in supporting food security; 2) What is the response of community related to food diversification in supporting food security. The purposes of the research due to the points in above are: 1) to describe and analyze the effort of South Tangerang City related to food diversification in supporting food security; 2) to find out and analyze the community responses related to food diversification in supporting food security. Through this research we know that The City of South Tangerang has a variety of local food that potential to improved food security, but its utilization is still not optimal."

"ABSTRAKDalam hegemoni globalisasi dan tantangan dalam membangun kota, gagasan smart citymenjadi imperatif kebijakan saat ini. Kota Tangerang Selatan yang terpilih sebagai salah satudari 25 daerah peserta program smart city oleh pemerintah pusat di 2017 lalu menjadikannyamomentum untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis TIK guna memberikanpelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, semrawutnya pengendalian urbansprawl, disintegrasi sarana/prasarana kota, inefektifias pemerintahan, persampahan, banjir,dan kemacetan ialah masalah-masalah yang berpotensi menghambat tujuan tersebut. Tesisini menganalisis implementasi strategi dan pola keterlibatan stakeholder pada program smartcity di Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 teori utama sebagai pisau analisis penelitian yakniteori strategi pembangunan smart city (Chourabi et. al., 2012) dan teori pola keterlibatanstakeholder dalam program smart city (Niaros, 2016). Tesis ini menggunakan paradigma postpositivism dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaimplementasi strategi pada program smart city belum begitu baik. Hal tersebut karena masihterdapat beberapa kekurangan seperti: belum adanya kajian kebutuhan dan potensi daerah,ketiadaan dokumen masterplan dan blueprint smart city, kurangnya kuantitas dan kualitasSDM di bidang IT, diskontinyu kegiatan pelatihan, minimnya inovasi yang dimuat di aplikasiplay store dan app store, terbatasnya jumlah Area Traffic Control Systems (ATCS), belumadanya teknologi command center berbasis IoT, ketiadaan produk hukum yang menyangkutsmart city, inefektifitas tata kelola kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik,kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat, instabilitas ekonomi, rendahnya penyerapananggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, dan rendahnya kualitas lingkunganhidup. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa pola keterlibatan stakeholder dalamprogram smart city cenderung bersifat corporate smart city. Rekomendasi penelitian dalamimplementasi strategi pada program smart city meliputi: harus dilakukannya kajiankebutuhan dan potensi daerah, segera dibuatkannya dokumen masterplan dan blueprintsmart city, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT, kontinuitas kegiatanpelatihan, perbanyak inovasi kedalam aplikasi play store dan app store, penambahan ATCS,pengadopsian command center berbasis IoT, menyediakan produk hukum smart city,peningkatan kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik, peningkatanpemberdayaan masyarakat dan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitaslingkungan hidup. Sedangkan dalam posisinya yang cenderung corporated smart city,rekomendasinya antara lain: mendelegitimasi besarnya peran korporasi, assessment yanglebih profesional dan transparan kepada pihak swasta yang terlibat, dan mengurangiketergantungan penyediaan teknologi terhadap pihak swasta.

---

ABSTRACTIn the hegemony of globalization and the challenges of building cities, the idea of smart cityhas become a policy imperative recently. South Tangerang City, which chosen as one of thesmart city program participant from 25 regions by the central government in 2017, made it amomentum to increasing performance of ICT-based government in order to provide betterservices to their citizen. However, the chaotic control of urban sprawl, disintegration of urbanfacilities/infrastructure, ineffectiveness of government, trash, floods, and congestion are theproblems that potentially obstructing these aim. This thesis analyzes the implementation ofstrategy and the pattern of stakeholder involvement in smart city program in South TangerangCity. There are 2 main theories as a knife of research analysis. First, theory of smart citydevelopment strategy (Chourabi et. Al., 2012). Second, theory of stakeholder involvementpatterns in smart city program (Niaros, 2016). This thesis using post positivism paradigmwith descriptive research methods. The research shows that implementation of strategy insmart city programs is not too good. This is because there are still some shortcomings suchas: there is no studies of city need and city potency, nothingness smart city masterplan andblueprint documents, lack of quantity and quality of human resources in the IT field,discontinuation of training activities, lack of innovation in play store and app storeapplications, limited quantity of Area Traffic Control Systems (ATCS), nothingness IoTbasedcommand center technology, nothingness of city law related smart city, ineffectivenessof collaborative governance, socialization and integration of public services, less optimalcommunity empowerment, economic instability, low absorption of infrastructuredevelopment and management budgets, and lack quality living environment. On the otherhand, this research also found that pattern of stakeholder involvement in smart city programstended to be corporate smart city. Research recommendations on the implementation ofstrategies in the smart city program include: the study of needs and potency of the city mustbe carried out, masterplan and blueprint documents of smart city should be madeimmediately, increasing the quantity and quality of human resource in the IT field, continuityof training activities, increasing quantity of innovation into the Play Store and App Storeapplications , adding of ATCS, adoption of IoT-based command center, providing smart citylaw products, increasing collaboration, socialization and integrating public services,increasing community and economic empowerment, improving infrastructure andenvironmental quality. Whereas, in its position that tends to be corporate smart city, researchrecommendations include: delegitimizing hegemony of the corporation, more professionaland transparent assessments to the corporation involved, and reducing the dependence onproviding technology to the private sector"

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan JAMKESDA setalah BPJS berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sistem sehingga bertujuan untuk mengertahui bagaimana input proses dan output program JAMKESDA pada era JKN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan program JAMKESDA sudah berjalan dengan baik. Kendala utama dalam program JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah terlambatnya klaim dari rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang signifikan pada program JAMKESDA di era JKN, hanya saja perlu penambahan kualitas dan kuantitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana, selain itu pelajaran yang dapat diambil ketika JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah perlunya kesiapan sistem, kebijakan pemerintah daerah serta puskesmas sebagai gate keeper.

---

The aim of this study is to know the implementation JAMKESDA after BPJS. This study is a qualitative research using a systems approach that aims to determine how the process input and output JAMKESDA program at JKN era. Based on this research, it is known that the implementation of the program has been running well JAMKESDA. The main obstacle in JAMKESDA program in South Tangerang City Health Department is delayed claims from hospitals that resulted in delays in reporting. Thus, there was no significant change in the program JAMKESDA in JKN era, only need the addition of the quality and quantity of personnel and improvement of facilities and infrastructure, in addition to the lessons that can be taken when JAMKESDA join BPJS is the need for system readiness, government policy and health centers as a gate keeper."

"Permasalahan Laut Cina Selatan merupakan permasalahan yang belum mencapai titik terang sampai dengan saat ini. Ketegangan kembali menguat setelah munculnya China Threat Teory serta gencarnya kebijakan Belt and Road Initiative oleh pemerintah China yang mencangkup Silk Road Economic dan Maritime Silk Road. Klaim Cina terhadap Kawasan Laut Cina Selatan dengan Nine Dash Line menimbulkan keresahan di negara kawasan ASEAN yang sebagian besar memiliki klaim yang tumpang tindih. Indonesia tidak termasuk sebagai negera penuntut dalam kasus sengketa di Laut Cina Selatan, namun demikian Indonesia turut terkena imbasnya dengan klaim perairan Natuna utara yang diakui Cina sebagai Traditional Fishing Ground. Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran tingkat ancaman Cina terhadap Indonesia dengna menggunakan metode penilaian ancaman Prunckun untuk menilai persepsi tingkat ancaman dari pihak Indonesia. Peneliti menggunakan metodekualitatif, dengan menganalisis hasil wawancara dengan narasumber secara mendalam tentang respon yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pergerakan yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus dengan mengkaji respon pemerintah khususnya dari dua sisi komponen strategis yakni aspek kekuatan bersenjata dan aspek ekonomi. Dari dua aspek tersebut dilakukan perbandingan respon untuk melihat konsistensi pemerintah dalam menghadapi ancaman Cina. Dalam penelitian ini didapat bahwa langkah pemerintah dari dua aspek tersebut menunjukkan tidak sejalan. Kemudian Peneliti menggunakan K3N sebagai alat untuk memberikan produk Intelijen sebagai bentuk fungsi intelijen yakni Warning, Forecasting dan Problem Solving.

---

The South China Sea problem is a problem that has not yet reached the bright spot until now. Tensions have strengthened again after the emergence of China Threat Theory and the incessant Belt and Road Initiative policy by the Chinese government which includes the Silk Road Economic and Maritime Silk Road. China's claim to the South China Sea Area with the Nine Dash Line has caused unrest in ASEAN countries, most of which have overlapping claims. Indonesia is not included as a claimant country in cases of disputes in the South China Sea, however, Indonesia is also affected by the claim that the North Natuna waters are recognized by China as the Traditional Fishing Ground. In this study, the measurement of China's threat level to Indonesia was carried out using the Prunckun threat assessment method to assess the perceived threat level from the Indonesian side. The researcher used a qualitative method, by analyzing the results of interviews with sources in depth about the response made by the Indonesian government to the movements carried out by China in the South China Sea. In this study, researchers focused on examining the government's response, especially from the two sides of the strategic component, namely the aspect of armed power and the economic aspect. From these two aspects, a response was compared to see the consistency of the government in facing the Chinese threat. In this study, it was found that the government's steps from these two aspects showed that they were not in line. Then the researcher used K3N as a tool to provide intelligence products as a form of intelligence function, namely Warning, Forecasting and Problem Solving.

"

"Indonesia mempunyai masalah lingkungan hidup yang besar dalam deforestasi. Setiap tahun tutupan hutan Indonesia berkurang dengan sangat luas, baik yang sengaja maupun tidak direncanakan oleh Pemerintah. Pada pandemi COVID-19, Pemerintah mengeluarkan Program Strategis Nasional yang dapat menciptakan deforestasi dengan nama Food Estate. Food Estate adalah program pertanian pangan skala luas yang dibingkai untuk tujuan ketahanan pangan. Program ini dibentuk sebagai respons peringatan Food and Agriculture Organization (FAO) yang mewaspadai kerentanan pangan dalam situasi pandemi. Permasalahannya, program pertanian pangan skala luas ini dapat dibangun di kawasan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja melandasi program ini dengan mekanisme Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif yang mengkaji Food Estate berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pangan dan kehutanan. Penelitian ini akan berfokus menganalisis Food Estate dengan menitikberatkan pada perlindungan kawasan hutan lindung dan ekosistem gambut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan hukum dalam peraturan yang melandasi program Food Estate. Program ini tidak sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor kehutanan. Program ini memiliki enam masalah hukum, yakni (1) tidak memiliki urgensi karena hanya membingkai masalah ketahanan pangan dengan sempit, (2) bertentangan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (3) tidak terbuka dan partisipatif karena menggunakan KLHS cepat, (4) mengalihfungsikan hutan lindung, (5) kontradiktif terhadap upaya perlindungan dan restorasi gambut dan (6) menyulitkan pertanggungjawaban hukum untuk memulihkan hutan. Penelitian ini menyarankan Pemerintah untuk mengevaluasi peraturan yang melandasi program Food Estate sehingga pertanian pangan tidak dilakukan dengan deforestasi dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk melindungi tutupan dan kualitas fungsi hutan

---

Indonesia has a major environmental problem with deforestation. Every year Indonesia's forest loss significantly both intentionally and unplanned by the Government. During the COVID-19 pandemic, the Government issued a National Strategic Program that can create deforestation named Food Estate. Food Estate is a large-scale agri-food program framed for food security goals. This program was formed in response to a warning from the Food and Agriculture Organization (FAO) which is aware of food vulnerability in a pandemic situation. The problem is that this large-scale food-agriculture program can be built in forest. Government Regulation Number 23 of 2021 and Minister of Environment and Forestry Regulation Number 7 of 2021 as implementing regulations for the Job Creation Law underlies this program with the Forest Area mechanism for Food Security. This research is legal research using a normative method that examines Food Estate based on food and forestry regulations. This research will focus on analyzing Food Estate with an emphasis on protecting protected forest areas and peat ecosystems. This research concludes that there are legal issues in the regulations that underlie the Food Estate program. This program is not in line with the protection and management of the environment in the forest sector. This program is problematic for six reasons, namely (1) it lacks of urgency because it frames the problem of food security narrowly, (2) it conflicts with the principles of environmental protection and management, (3) it is not transparent and participatory because it uses the “quick appraisal KLHS”, (4) converts protected forests, (5) contradicts efforts to protect and restore peat and (6) makes it difficult for legal accountability to restore forests. This research suggests the Government should evaluate regulations that support the Food Estate program so that food agriculture is not carried out by deforestation and follows the mandate of laws and regulations in the environmental sector to protect forest cover and quality function.

"

"Perubahan lingkungan yang cepat telah memaksa pemerintah daerah Pemda perkotaan mengembangkan strategi perencanaan kota yang efektif mewujudkan kenyamanan masyarakat. Tangerang Selatan Tangsel merupakan salah satu daerah yang berubah cepat, sehingga analisis perumusan strategi perencanaan kota layak huni livability di Tangsel sangat menarik. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses serta hasil perencanaan livability di Tangsel, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang mengkolaborasikan antara perencanaan livability dan kerangka manajemen strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemda Tangsel telah berinisiatif membangun livability, yang dibuktikan dengan munculnya konsep dan tujuan livability dalam pernyataan visi misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD . Namun, visi dan misi tersebut tidak dilanjutkan menjadi pernyataan tujuan, sasaran strategis dan program strategis yang efektif mendukung pernyataan visi misi. Keadaan ini terjadi karena perencana tidak mengikuti aturan dalam perumusan strategi, yaitu rumusan strategi yang saling terkait dan berkesinambungan, hasil rumusan strategi pada tahap sebelumnya tidak digunakan sebagai acuan untuk merumuskan strategi selanjutnya. Menggabungkan perencanaan livability dengan manajemen strategis seperti dalam penelitian ini merupakan metode untuk menghasilkan strategi perencanaan yang efektif, yang mendukung keberhasilan pencapaian konsep livability.

---

Rapid environmental change has forced urban local governments to develop appropriate and effective urban planning strategies so that people do not lose their comfort. South Tangerang city is one of the regions in Indonesia that change fast enough, so the analysis of Tangsel 39 s livability strategy formulation is interesting. This research aims to analyze the process and result of the livability planning in South Tangerang, use qualitative method with case study approach that collaborated between the livability planning and the strategic management framework. The analysis shows that South Tangerang Local Government has had initiative to build a livable city, as evidenced by the emergence of vision and mission of livable city in the development strategy planning. However, the vision and mission are not maintained in the statement of strategic goal, objectives and strategic programs. This situation occurs because the planners do not follow the rules of strategy formulation, which is inter related and continuous inter phase formulation, the result of previous stage formulation is not used as a reference to formulate the next strategy. Combining livability planning with strategic management in this research is a method to produce an effective planning strategy, which supports the successful achievement of the livable city concept."

"Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bertujuan menurunkan kerawanan pangan dengan mendorong kelompok masyarakat desa dan kelurahan menanam bahan pangan di halaman rumah masing-masing. Sejak tahun 2017 hingga 2021, jumlah KRPL terus mengalami peningkatan. Namun sejak tahun 2020 tingkat kerawanan pangan juga meningkat. Pada penelitian ini, diperhitungkan variasi jumlah KRPL yang ditumbuhkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 untuk mengestimasi peran KRPL terhadap kerawanan pangan. Penelitian ini menggunakan tekhnik analisis data panel dengan metode Fixed Effect dalam memperkirakan besaran dan signifikansi hubungan antara KRPL dengan kerawanan pangan. Hasil estimasi menunjukkan KRPL berperan signifikan terhadap penurunan tingkat kerawanan pangan setelah satu tahun, terutama di wilayah Jawa dan Bali. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah dalam intervensi kerawanan pangan, KRPL perlu dibarengi dengan kebijakan lain terutama program penanggulangan kemiskinan setidaknya untuk kabupaten/kota dengan kategori kerawanan pangan “tinggi” dan “sangat tinggi”.

---

The Government’s Home Garden Areas (KRPL) program aims to decrease food insecurity by encouraging rural and urban communities to grow their own food ingredients in their backyards. The number of KRPLs has steadily increased between 2017 and 2021. However, the level of food insecurity has risen since 2020. Variations in the number KRPLs grew from 2017 to 2021 were considered in this study to estimate the effect of KRPLs on food insecurity. The significance and magnitude of the relationship between KRPLs and food insecurity were estimated using this study's panel data analysis techniques with the Fixed Effect method. According to the estimation results, KRPLs significantly reduce food insecurity after one year, particularly in the Java and Bali regions. This study recommends that KRPL be accompanied by other policies, particularly poverty reduction programs in food insecurity interventions, at least in regencies/municipalities with "high" and "very high" food insecurity categories."

"Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yangberlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatanruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis ataukajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukanpengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kotaTangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitiandalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadapasas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan penelitian ini. Teori, asas dan konsep hukum tersebutdigunakan untuk menentukan bahwa lokasi Situ Kayu Antap merupakan sumber airpedalaman di wilayah kota Tangerang Selatan yang ditetapkan sebagai salah satuKawasan Strategis Nasional dan merupakan kawasan lindung yang harusdilestarikan keberadaannya demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penataanruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Situ Kayu Antap harusdiperhatikan agar mampu dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Adapunsalah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuanpenataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung situ sesuaiketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian penulis, PT.Hana Kreasi Persada yang saat ini memiliki Hak Guna Bangunan atas kawasan SituKayu Antap dapat dicabut hak atas tanahnya atas dasar kepentingan umum dandapat diberikan ganti rugi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan berdasarkanketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

---

Juridically, there is a legal problem in the Situ Kayu Antap, located in the South

Tangerang City, that has a mismatch within the use of its space. These kind of

mismatch has supported by the establishment of the land right without the result of

analysis or review of relevant physical and juridical data. So it is necessary to

controlling the use of the Situ Area in the South Tangerang City and to examining

its method by using the perspective of national land law. The type of the juridical

research method used by the author is normative legal research. This juridical

research uses the legal principle, legal theory, legal concept and statutory

regulations related to this research. These legal theories, principle and concept are

used to determine that the Situ Kayu Antap’s location is the one of water resources

in the interior of South Tangerang City which is designated as one of the National

Strategic Areas wherein its existence must be preserved for the people welfare.

Therefore, spatial planning and the control of spatial utilization of Situ Kayu Antap

must be enforced and considered so that it can be returned to its actual function and

its normal condition. The one of the ways to do such action is to implements the

spatial planning provisions and controls the utilization of Situ Area in accordance

with the applicable laws and regulations. Based on the author’s research, PT. Hana

Kreasi Persada that currently has a Building Rights Title over the Situ Kayu Antap

area, can have its land rights revoked by the government based on the public interest

and can be compensated by the South Tangerang City government if its meets the

requirements based on the applicable laws and regulations"

"Tesis ini membahas mengenai kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian. Perjanjian ini belum diatur didalam hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 perlu di amandemen karena sudah tidak mengakomodir kepentingan masyarakat; Perlunya dibuat sebuah Memory of Understanding (MoU) antara Pemerintah (diwakili oleh Kementrian Hukum dan HAM), Ikatan Notaris Indonesia, dan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana sementara, menunggu peraturan perundang-undangan dibuat; Perlu adanya kesepahaman di kalangan Notaris terkait dengan bentuk, jenis akta, moralitas dan etik bagi Notaris yang membuat kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian ini.

---

The focus of this study is mutual consent (agreement) pre divorce. This agreement hasn't been regulate by Indonesian matrimonial regulation. This research is explanatory prescriptive. The researcher suggest that Indonesian matrimonial regulation Number: 1 year 1974 need to be amendment because it can't accommodate the citizen stipulation; Memory of Understanding between The Government (represent by Ministry of Law and Human Rights), Indonesian Notary Organization, and The Supreme Court is needed as a transitory regulation; There is need to be an understanding in the Indonesian Notary Community regarding the outline, the type of the agreement, morality and ethical conduct of the notary that construct mutual consent (agreement) pre divorce."