Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Penggunaan teknologi dalam persidangan pidana tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Kendati demikian, persidangan pidana daring yang dilaksanakan melalui teleconference tidak diatur dalam KUHAP, namun telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang menentukan hukum acara pidana di luar KUHAP mengenai pemeriksaan saksi dalam persidangan pidana daring. Meskipun sebelum masa pandemi COVID-19 keabsahannya menjadi suatu perdebatan sengit, tetapi sejak adanya pandemi COVID-19 dikarenakan ruang gerak yang terbatas maka teknologi pun dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam persidangan pidana dan telah dibentuk regulasi pidana daring secara komperhensif. Kendati demikian, fair trial menjadi suatu perdebatan dikarenakan kekhawatiran timbulnya persidangan yang unfair dalam persidangan pidana daring. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data campuran yang diawali dengan analisis data kualitatif kemudian dilakukan uji validitas dengan data kuantitatif. Sehingga dalam penelitian ini digunakan pengumpulan data wawancara terhadap praktisi hukum, studi kepustakaan, serta melakukan survey dengan membagikan kuesioner melalui google form. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah persidangan pidana daring tetap mengakomodir fair trial dalam pelaksanaannya.

---

Technological advance is something that cannot be avoided. Techonology uses for criminal trial cannot be denied. However, online criminal trial through teleconference in Indonesia is not regulated on Code of Criminal Procedure Indonesia (KUHAP), but it has been regulated on other regulation that determine criminal procedure law for witnesses hearing. Even though before COVID-19 pandemic validity of online criminal trial was an matter of debate, but since COVID-19 pandemic makes people movement stricted, criminal trial use technology as much as possible and regulation of comprehensive online criminal trial has been established. However, fair trial on online criminal trial is a matter of debate even regulation of online criminal trial has been established due unfair trial concerns. This research was conducted with qualitative data analysis method in the beginning then tested the validity with quantitative data analysis so this research used data collection tools through interview with legal practitioner, study literature, and survey by distributing quisionnaires on google form. This research is a juridical-normative and juridical-empirical with comparative study research. The result of this research is that online criminal trial still accomadate fair trial"

"Increased travel costs, tighter budgets, and improved technology have made meeting online more practical than ever. This Infoline will show you how to design and facilitate a successful online meeting. You will learn how to assess the knowledge, skill, attitude, and technology requirements of attendees, create activities that promote a collaborative environment, and evaluate the results of your meeting."

"Sumber daya manusia (SDM) yang baik dalam suatu organisasi adalah mereka yang mampu bekerja profesional dan secara langsung menjadi aset perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi merupakan suatu keharusan di era kompetisi global saat ini sehingga mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam menghadapi berbagai kompetisi yang ada. Pembelajaran jarak jauh bisa menjadi solusi efektif untuk peningkatan kompetensi.Tesis ini akan membahas strategi implementasi teknologi VCIP untuk pembelajaran jarak jauh sebagai upaya menyiapkan SDM yang handal dalam mendukung suatu organisasi atau perusahaan dengan memanfaatkan teknologi videoconferencing yang berbasis Internet Protokol, dan merumuskan strategi yang diterapkan dengan menggunakan alat bantu analisis berupa faktor Internal Eksternal, Matrik SWOT, Matrik SPACE serta analisis terhadap kecenderungan teknologi, customer expectation, dan ketersediaan bandwidth.Strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan teknologi VCIP untuk pembelajaran jarak jauh adalah strategi S-O (Strenght Opportunities) atau strategi Agresif.

---

A good of human resource in an organization are they work professionally and directly become an asset of company or the organization. Therefore, the increased competency becomes a must in the global competition to anticipate the changes and give the value added for the organization. A Distance learning is effective solution to increased the competency.

This Thesis will discuss about 'Implementation Strategy of VCIP Technology for Distance Learning' as effort to prepare the trade on human resource to support the organization or company, and formulate strategy to be implemented with tools analysis are used Internal External factor, SWOT matrix, Space matrix, and the other analysis such as trend technology, customer expectation and availability of bandwidth.

Implementation strategy of VCIP technology for distance learning are used S-0 Strategy (strength opportunities) or Agresif Strategy."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai prosedur pembuatan akta otentik dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara telekonferensi danbagaimana legalitas risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)telekonferensi beserta tanda tangan elektronik di dalamnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Nomor 30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentangDokumen Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatanyuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.Tulisan ini bertujuan untuk memahami prosedur pembuatan akta otentik dalamRisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secaratelekonferensi serta bagaimana legalitas dan kekuatan pembuktian Risalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) telekonferensi beserta tandatanganelektroniknya di persidangan Pengadilan. Kesimpulan dari penelitian adalahmekanisme pembuatan akta otentik hasil RUPS telekonferensi meliputipembuatan akta, pembacaan isi akta secara telekonferensi, penandatanganan aktamelalui 1) digital signature, atau 2) tanda tangan konvensional, kemudiandinyatakan di hadapan Notaris dan data digital yang dihasilkan dari RUPStelekonferensi mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta RUPSkonvensional serta dapat menjadi alat bukti dalam proses persidangan dipengadilan. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dibuat ketentuan hukumyang mengatur secara rinci mengenai keabsahan hasil RUPS telekonferensi, sertaperlu adanya perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar memberikanpengertian yang lebih luas mengenai ”bertatap muka” dan ”dibacakan di hadapan”sehingga yang dimaksud dengan”bertatap muka” dan ”dibacakan di hadapan”dapat dilakukan secara telekonferensi agar tidak ada keraguan lagi mengenaiautentikasi suatu akta hasil RUPS telekonferensi.

---

ABSTRACTThe following thesis is examining procedure of making an autentic deed inGeneral Meeting of Shareholders of Limited Liability Company held inteleconference and the legality of the authentic act with elektronic signature inminutes of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company heldin teleconference in accordance with Laws of Limited company, Laws ofInformation and Electronic Transactions, Laws of Notary, and Laws of CorporateDocument. The thesis uses judicial norms approach os research implementationmethod and also assessment of several qualitative data. The following thesis aimsto understand the procedure of making an authentic deed in the Minutes of theGeneral Meeting of Shareholders of Limited Liability Company conductedteleconferences and understand how the legal and evidentiary strength of theminutes of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companyconducted a teleconference along with electronic signatures in the trial court. Theconclusion of this thesis is the mechanism of making authentic act of the GeneralMeeting of Shareholders of Limited Liability Company held in teleconferenceincludes making of the deed, reading the contents of the deed by teleconference,signing the deed by 1) digital signatures, or 2) conventional signature, and thendeclared the deed in presence the notary, the digital data from the GeneralMeeting of Shareholders of Limited Liability Company held in teleconferencehave the same legal force to the deed of General Meeting of Shareholders ofLimited Liability Company is done conventionally and can become evidence incourt proceedings. The results of this thesis suggest that legal provisions be madeclearly and really detailed about the validity of the General Meeting ofShareholders of Limited Liability Company held in teleconference, as well as theneed for a change in the Laws of Notary in order to give a broader sense of "faceto face" and "read in presence" that is a "face to face" and "read in presence" byteleconferencing so that there is no doubt about the authentication of a deed of theGeneral Meeting of Shareholders of Limited Liability Company held inteleconference."

"Kesalahan penulisan pada akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu kesalahan yang wajib dikoreksi oleh setiap notaris dalam rangka menjalankan jabatan notarisnya tersebut agar dapat tetap menjaga keautentisitasan akta tersebut. Namun, dalam praktek notaris di Indonesia, pembetulan kesalahan tulisan pada akta hanya bisa dilakukan secara langsung dihadapan penghadap, notaris dan saksi-saksi secara langsung. Berbeda dengan Estonia. Dimana Estonia pembetulan kesalahan tulisan pada akta dapat dilakukan secara daring sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Notarisasi Estonia. Begitu juga negara bagian Montana yang diatur dalam UU Notaris Montana. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah terkait pengaturan, teknis serta praktek pembetulan kesalahan tulisan pada akta secara daring di Indonesia, Estonia dan Montana serta bagaimana implikasi hukumnya dalam hal pembetulan tersebut dilakukan secara daring. Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini, metode penelitian yang digunakan ialah dilihat dari bentuk penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Selain itu, tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian terapan dan eksploratoris. Metode analisis data yang digunakan ialah metode analisis data kualitatif dengan pendekatan formulatif dan pendekatan aplikatif. Hasil dari analisa adalah di Indonesia sendiri pembetulan kesalahan tulisan pada akta secara daring melalui memang belum ada pengaturannya sama sekali, namun notaris di Indonesia menggunakan Pasal 16 Ayat (7) UUJN sebagai dasar hukum untuk melakukan pembetulan kesalahan tulisan pada kata secara daring. Sedangkan di Estonia, pembetulan kesalahan tulisan pada akta secara daring melalui media elektronik sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Notarisasi Estonia. Begitu juga di negara bagian Montana, sudah diatur di dalam UU Notaris Negara Bagian Montana. 

---

A writing error in the deed made by a notary is an error that must be corrected by every notary in carrying out his notary position in order to maintain the authenticity of the deed. However, in the practice of a notary in Indonesia, the correction of writing errors in the deed can only be done directly before the appearer, the notary and the witnesses directly. Unlike Estonia. In Estonia, correction of writing errors in deeds can be done online as provided for in the Estonian Notarization Act. Likewise, the state of Montana is regulated in the Montana Notary Act. Based on this, the problems discussed in the writing of this thesis are how to regulate, technical and practice the correction of writing errors in deeds online in Indonesia, Estonia and Montana and how the legal implications of this correction are carried out online. To answer the problems in this thesis, the research method used is seen from the form of research using normative legal research. In addition, the type of research used is applied and exploratory research. The data analysis method used is a qualitative data analysis method with a formulative approach and an applicative approach. The result of the analysis is that in Indonesia, there is no regulation on writing errors in deeds online at all, but notaries in Indonesia use Article 16 Paragraph (7) of the UUJN as the legal basis for correcting written errors in words online. Meanwhile, in Estonia, online deed correction of writing errors through electronic media is fully regulated in the Estonian Notarization Law. Likewise in the state of Montana, it is regulated in the Montana State Notary Act."

"Dalam menghadapi Pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan relaksasi kemudahan bagi para pelaku usaha agar perekonomian dapat berjalan dan mencegah krisis sistem keuangan. Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di bidang Pasar Modal merupakan salah satu relaksasi yang diatur dalam POJK No.37/POJK.04/2020, untuk memperbolehkan Emiten atau Perusahaan Publik Tertentu untuk tidak melakukan keterbukaan informasi. Namun, kebijakan ini dianggap menyalahkan prinsip keterbukaan informasi yang selama ini dikenal di bidang Pasar Modal dan melahirkan permasalahan hukum yaitu sensitivitas informasi dan perlindungan investor. Kebijakan ini juga dikenal di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dinilai lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi yang diatur di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Australia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di Indonesia belum melindungi pemegang saham dan memberikan kepastian hukum bagi Emiten. Selain itu, POJK No.37/POJK.04/2020 juga bertentangan dengan UU Pasar Modal yang merupakan peraturan inti pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan perubahan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi pasar modal di Indonesia yang lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh.

---

The government provides relaxation policies for businesses to prevent financial system crises due to the Pandemic. The exclusion of the information disclosure principle in the capital market is one of the relaxations regulated in POJK No.37/POJK.04/2020, to allow Listed Companies not to disclose all the information about the company. However, the policy is considered to blame the information disclosure principle that has been known in the Capital Markets. The policy also gives legal problems, such as information sensitivity and investor protection. This policy is also known in the United States of America and Australia, which provides more legal protection to investors. Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparison of regulations convened by the United States and Australia, which can provide Indonesia's regulatory improvement. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive research typology supported by library study materials and interviews as a tool for collecting data. This research found that based on comparisons with the United States and Australia, it concludes that the exception of the information disclosure principle in Indonesia has not protected shareholders and provides legal certainty for issuers. In addition, POJK No.37/POJK.04/2020 is also contrary to the Indonesia Capital Market Law, the core regulation of Indonesia's capital market. Therefore, it is recommended that improvements and changes in the arrangement of exclusion arrangements for the information disclosure principle of capital market in Indonesia."