Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbatasan negara juga merupakan boundary dan frontier, yang memiliki nilaistrategis bagi kedaulatan negara. Pengelolaan perbatasan negara harus didukungoleh ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi ancaman, tantangan,hambatan dan gangguan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Salah satu bentukdukungan nyata berupa patroli pengamanan perbatasan negara secara intensif. Olehkarena itu, dibutuhkan perencanaan yang efektif dalam meminimalisir hambatandan gangguan di lapangan. Sistem Informasi Geografis memberikan solusi fungsianalisis medan secara otomatis. Analisis medan mampu menilai tingkat risikopatroli pengamanan berdasarkan kriteria geografi militer (ancaman musuh, cuacaekstrem, medan terjal, lost sinyal komunikasi, akses jalan yang sulit, vegetasi yangrapat, sungai yang dalam) Penelitian ini menggunakan model Applied Researchyang bersifat kualitatif dan kuantitatif (mixed method). Penilaian awal terhadapperbandingan 3 pendekatan intelijen (GeoInt, Humint, dan Osint) bersifat kualitatifdengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pengumpulan data melaluikuesioner terhadap 33 prajurit TNI AD dengan kriteria tertentu. Adapun,implementasi Geospatial Intelligence untuk memperkirakan rute patroli bersifatkualitatif dengan metode Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE). Sumber databerasal dari geodatabase milik BIG (Demnas, Data vektor sungai), DITTOPAD(Peta Topografi 1:50.000), Kementan (Data vektor jenis tanah) dan ESA (CitraSatelit Sentinel-2A). Hasil penelitian menunjukkan tingkat risiko tertinggimerupakan ancaman musuh dengan persentase 44,1 % dan terendah karena adanyahambatan vegetasi yang rapat dengan persentase 7,2 %. Penelitian ini jugamenghasilkan Peta Rekomendasi Rute Patroli yang memiliki tingkat risiko yangrendah berdasarkan klasifikasi standar NATO (Go, Slow Go, dan No Go).Penelitian ini memberikan kontribusi nyata untuk mendukung Ketahanan Nasionalyang tangguh, terutama dalam hal perencanaan patroli pengamanan perbatasannegara Republik Indonesia-Malaysia.

---

National borders are also boundaries and frontiers, which have strategic value for

the country's sovereignty. A robust national resilience must support national

borders' management to face threats, challenges, obstacles, and disturbances to

achieve national goals. One form of tangible support is in the form of intensive

patrols to secure state borders. Therefore, effective planning is needed to minimize

obstacles and disturbances in the field. Geographical Information System provides

solutions for automatic terrain analysis functions. Field analysis can assess the

level of risk of security patrols based on military geographic criteria (enemy

threats, extreme weather, steep terrain, lost communication signals, difficult road

access, dense vegetation, deep rivers). This study uses an Applied Research model

that is qualitative and quantitative (mixed method). The initial assessment of the

comparison of 3 intelligence approaches (GeoInt, Humint, and Osint) is qualitative

with the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Data collection through

questionnaires to 33 TNI AD soldiers with specific criteria. Meanwhile, Geospatial

Intelligence's implementation to estimate patrol routes is qualitative using the

Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) method. Sources of data come from the

geodatabase belonging to BIG (Demnas, River vector data), DITTOPAD

(Topographic Map 1: 50,000), Ministry of Agriculture (Land type vector data), and

ESA (Sentinel-2A Satellite Imagery). The results showed that the highest level of

risk was an enemy threat with a percentage of 44.1%, and the lowest was due to

dense vegetation barriers with a percentage of 7.2%. This research also produced

a Patrol Route Recommendation Map, which has a low-risk level based on the

standard NATO classification (Go, Slow Go, and No Go). This research makes a

real contribution to support a formidable National Resilience, especially in

planning the Republic of Indonesia-Malaysia's border patrols"

"Fokus penelitian ini adalah konstruksi nasionalisme masyarakat perbatasan dalam konteks komunikasi sosial. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir interaksionime simbolik yang dikembangkan oleh Mead 1967 mengenai konsep diri dan konstruksi realitas sosial dari Berger-Luckmann 1966 . Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivis dan merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap masyarakat perbatasan yang tinggal di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Penelitian ini menghasilkan identifikasi konsep diri terkait nasionalisme masyarakat perbatasan dalam proses konstruksi nasionalisme pada konteks komunikasi sosial berupa kompromi. Konsep diri kompromi ini terbagi dalam dua 2 kategori yaitu kompromi pada hal-hal tertentu limited compromise dan kompromi pada semua hal unlimited compromise . Konsep diri tersebut cenderung ditunjukkan dalam pengambilan peran sebagai seorang bangsa Indonesia. Konsep diri tersebut juga menuntun mereka dalam berkomunikasi dan mewariskan realitas subjektifnya kepada lingkungannya.

---

The focus of this research is the construction of nationalism of border community in the context of social communication. This research using symbolic interactionism theoretical framework developed by Mead 1967 regarding self concept and construction of social reality by Berger Luckmann 1966 . The paradigm of this research is constructivist and it is qualitative research. The data were collected by conducting in depth interviews with border community in Aji Kuning Village, Sebatik Tengah District, Nunukan Regency, North Kalimantan. This research yielded identification of self concept in relation to the nationalism of border community in the process of nationalism construction in the context of social communication in the forms of compromise. This self concept in the forms of compromise is devided into two 2 categories, namely compromise in certain things or limited compromise and compromise in all things or unlimited compromise. The concept of self tends to show up in the assumption of a role as a member of Indonesian nation. This self concept also leads them in communicating and passing down the subjective reality to their environment."

"ABSTRAKDisertasi ini dilatarbelakangi dengan seringnya terjadi pemasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia yang sangat menganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. Ketertinggalan pembangunan perbatasan Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Perpres No. 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), negara mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengusulkan pembangunan jalan, dermaga, listrik, sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya sesuai RPJMD tahun 2012-2016 kepada Pemerintah Pusat untuk membuka keterisolasian dan ketertinggalan pembangunan pada 12 wilayah kecamatan perbatasan.Pertanyaan penelitian ini bagaimana peran BNPP dan power interplay antar lembaga, mengapa terjadi perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mengapa anggaran minim dan bagaimana respon dan nasionalisme masyarakat perbatasan?Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teori Miliband tentang negara memiliki otoritas sebagai teori utama. Teori Distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah oleh B.C.Smith, Rondinelli dan Cheema serta teori nasionalisme sebagai teori pendukung dalam kajian ini.Temuan penelitian menunjukkan peran BNPP sebagai lembaga koordinasi. Keanggotaan BNPP di dominasi oleh kementerian dan lembaga negara sehingga terjadi ego sektoral dan power interplay antar lembaga dan pemerintah daerah mengakibatkan BNPP tidak efektif. Perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan program pembangunan infrasruktur perbatasan terjadi, karena kepentingan nasional Pemerintah meliputi aspek politik, keamanan dan strategis geografi. Kepentingan Daerah meliputi membuka isolasi wilayah, pelayanan masyarakat, membangun kawasan ekonomi dan nasionalisme. Anggaran perbatasan minim, dan masyarakat mengalami pergeseran orientasi nasionalisme.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa hubungan (distribusi) kekuasaan dan kewenangan Pemerintah Pusat pada Daerah dalam pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Nunukan masih dominasi Pusat. Sesuai dengan teori negara oleh Miliband dan Skocpol, dan Smith tentang distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah, sehingga belum memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Perlu penguatan regulasi dan institusi BNPP serta keberpihakan pemerintah pusat (negara) pada percepatan pembangunan perbatasan

---

ABSTRACTThe background of this study is often happen problems in Indonesian-Malaysian borders which very threatened security and sovereignty of NKRI. Underdevelopment in Indonesian border were one of cause Indonesian border problems in Nunukan Regency of North Borneo Province. According State Territorial Policy Number 43, year of 2008 and Presiden Policy Number 12 year of 2010 about National State Institution of Border Management (BNPP), state have outhority in border developments for society prosperity and security. Nunukan Local Goverment had to proposed road developments, port, electric construction, education and health facilities according RPJMD 2012-2016 policy for central Government to opens territorial isolation and underdevelopment in 12 border districs.This research questios, how was the rule of BNPP and power interplay with other institutions, why happen differences of policy priority and Central-Local Goverment intersts. Why were budgets and nationalism border society.This research used kualitatif methods and the case study, data collecting by library studi and interview. State theory by Miliband as main theory, Central-Local Governments Relations by B.C.Smith, Rondinelli and Cheema and nationalism were supports theories in this research.The result of reserch showed that BNPP rule as coordinatif institution, members of BNPP dominant by departements and state institutions so that ego sectoral happen and power interplays with anathor institutions and local government so that BNPP was not efectif. Policy priority defferences and national interests of Central Goverment consists politic aspec, security and strategic geografic. Local Government including to opens isolation territorial, public service, economics development territorial and nationalism.Theoritical implications showed that outhority distributions relations Central Government for Local Government in border infrastructur developments in Nunukan Regency of North Borneo Provinci dominated by Central Government. So that relevants by State theory about authority of Miliband and Skocpol and Central-Local Government distribution theory by Smith. Thus border infrastructur developments by Central Government were not give impacts for society prosperity and local development of Nunukan Regency of North Borneo Provinci. So that must to sthreengtness for regulations and institution of BNPP and aligmants Central Government (state) for border developments accelerations."

"Tujuan penelitian ini mengetahui dan menjelaskan kondisi community crime prevention di Nunukan dan Sebatik yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan partisipasi masyarakat dan instansi terkait dengan aparat penegak hukum melalui kemitraan (partnership) dalam upaya pencegahan kejahatan (crime prevention) di wilayah perbatasan (border area). Kondisi wilayah perbatasan yang membedakan dengan wilayah lainnya di suatu negara maka hal ini berpengaruh terhadap aspek kehidupan sosial masyarakatnya termasuk aspek pencegahan kejahatan (crime prevention). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan persepsi tentang kejahatan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum yang mengacu pada aturan formal normatif sehingga pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (community crime prevention) bisa diselenggarakan apabila kejahatan yang ada menjadi masalah bagi masyarakat tersebut. Kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan yang merupakan aktifitas rutin masyarakat adalah pelintas batas ilegal (illegal border crossers/illegal migrant), penyelundupan barang kebutuhan/konsumsi masyarakat (smuggling) dan menjual hasil bumi ke negara tetangga (illegal trading). Kemapuan kolektif yang dimiliki masyarakat untuk pencegahan kejahatan tidak spontan muncul tetapi harus dipicu (trigger) oleh pihak aparat penegak hukum yakni polisi melalui strategi dan program yang dimiliki yaitu pemolisian masyarakat (community policing). Percepatan pengembangan dan pembangunan wilayah perbatasan harus diprioritaskan agar permasalahan serta kesenjangan yang terjadi dapat dikurangi sehingga terciptanya kamtibmas dan demi menjaga keutuhan negara dari ancaman disintegrasi.

---

The purpose of this study identify and explain the conditions of community crime prevention in Nunukan and Sebatik which is the Indonesia-Malaysia border. In addition, this study also describes the participation of the community and relevant agencies with law enforcement agencies in partnership in the prevention of crime in border areas. Conditions that distinguish the border region with other regions in a country then it is impacting on the social aspects of community life, including aspects of crime prevention. This study used a qualitative approach, as for the type of research used is descriptive. The results showed differences between public perceptions of crime by law enforcement officials refer to the formal rules of normative community crime prevention that can be held where the crime that is a problem for society. Crimes that occurred in the border region which is the routine activities of the community is an illegal border crossers, smuggling of goods or consumption and sell the produce to neighboring countries (illegal trade). Traffic collective society for the prevention of crime have not arise spontaneously but must be triggered by the law enforcement officers and the police through a strategic program that is owned by community policing. Acceleration of development and the development of border regions should be prioritized so that the problems and gaps can be reduced so that the creation of public order and safety and for the sake of preserving the integrity of the country from the threat of disintegration."

"ABSTRAKMaraknya kasus terorisme dan radikalisme yang terjadi adalah fenomena baru yangdilakukan oleh para PMI di negara penempatan baik terlibat langsung maupun hanya sebagai simpatisan. Faktor letak yang strategis yang berbatasan dengan Malaysia dan Filipina Selatanadalah faktor eksternal dan perlu untuk diperhitungkan dengan berbagai historis yang melatarbelakanginya. Namun tidak kalah penting juga adalah faktor internal dikala keamanan dan kesejahteraan adalah satu paket yang tak terpisahkan sebagai indikator ketahanan nasional. Jika salah satunya saja lemah maka daya tangkalnya akan lemah dan mudah rapuh.Sebagai Provinsi yang baru berumur 7 (tujuh) tahun, Pemerintah perlu banyak mengejar kertertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Uttara. Banyaknya PMI di Malaysia yang diberangkatkan melalui Kabupaten Nunukan dan tingginya ketergantungan masyarakat di wilayah perbatasan juga mewarnai potensi ancaman tergerusnya nasionalisme bangsa yang berdampak negatif dan menjadi faktor pendorong kaum radikal untuk mengambil alih dan tempat di hati mereka. Maka dengan segera harus dilakukan deteksi diniancaman radikalisme di kalangan PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan untuk mengurangi dampak dari radikalisme terhadap kaum rentan tersebut dan memberikanantisipasi berkembangannya narasi terorime di kalangan PMI sehingga stigma negatif tentang Indonesia terkait teroris lambat laun terbantahkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih narasumber yang terlibat langsung dalam prosespenempatan PMI, observasi langsung di Penampungan sementara PMI sebelum diberangkatkan. Penelitian ini bertujuan Menganalisis potensi ancaman radikalisme dan upaya menetralisasi pola pikir PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan agar tidak terpapar radikalisme .Penelitian ini mempergunakan Teori Keamanan, Teori Radikalisme,Teori Ancaman sebagai tools analisis dalam penelitiannya. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran perlunya deteksi dini potensi ancaman radikalisme dan upaya menaturalisasi pola pikir PMI yang terpapar paham radikalisme.

---

ABSTRACTThe rise of terrorism and radicalism cases that occur is a new phenomenon carried out by PMIs in placement countries both directly involved and only as sympathizers. The strategic location that borders Malaysia and the Southern Philippines is an external factor and needs to be calculated with a variety of historical backgrounds. But also important is the internal factor when security and welfare are an integral package as an indicator of national security. If one of them is weak, the strength will be weak and easily fragile. As a province that is only 7 (seven) years old, the Government needs to pursue a lot of development in the border region of North Kalimantan. The large number of PMIs in Malaysia dispatched through Nunukan Regency and the high dependence of people in the border region also colored the potential threat of eroding nationalism that had a negative impact and became a motivating factor for radicals to take over and place in their hearts. Then immediately an early detection of the threat of radicalism must be carried out by PMI in the border area of Nunukan Regency to reduce the impact of radicalism on these vulnerable people and to anticipate the development of narrative terrorism among PMIs so that the negative stigma about Indonesia in relation to terrorists is gradually denied. This study uses qualitative research methods that are descriptive analysis. The technique of collecting data through in-depth interviews by selecting speakers who are directly involved in the placement process of PMI, observing directly in the PMI Temporary Shelter before departing. This study aims to analyze the potential threat of radicalism and efforts to neutralize the PMI mindset in the border area of Nunukan Regency so that it is not exposed to radicalism. This study uses Security Theory, Radicalism Theory, Threat Theory as analysis tools in its research. From this research, we will get a picture of the need for early detection of potential threats of radicalism and efforts to naturalize the mindset of PMI who are exposed to radicalism."

"Kondisi kawasan perbatasan Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, dan keberadaan dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan Identitas baik etnis maupun agama, menjadi tantangan dalam keberlangsungan kehidupan sosial di wilayah perbatasan. Dari aspek Kajian Pertahanan, dinamika tersebut dapat menjadi sasaran potensial terjadinya Perangproxy (Proxy War) melalui Kawasan Perbatasan. Sehingga diperlukan adanya penguatan implementasi nilai-nilai Bela negara dalam menghadapinya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi nilai-nilai bela negara di perbatasan Desa Sungai Limau dalam menghadapi berbagai tantangan berupa ancaman perang proxy yang rentan terjadi dewasa kini, dengan menggunakan pisau analisis konsepsi Bela Negara dan Perang proxy serta Konsepsi Masyarakat perbatasan. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai bela negara masyarakat perbatasan Desa Sungai Limau yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kekuatan yaitu adanya sikap dan praktik kesadaran berbangsa dan bernegara dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus alat pemersatu yang dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mampu menjadi modal dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman proxy war di daerah perbatasan."

"Posisi kawasan perbatasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia mengharuskan kawasan ini melakukan hubungan lintas batas Negara. Dalam konteks globalisasi, hubungan sosial antara dua negara atau lebih, baik secara ekonomi maupun politik menjadi sebuah kebutuhan Namun di sisi lain, globalisasi yang tidak tersaring akan menjadi ancaman secara transnasional bagi sebuah negara, khususnya di kawasan perbatasan negara. Pembentukan kader bela Negara yang telah dilaksanakan oleh kementerian pertahanan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di kawasan perbatasan perlu dinantikan perannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Forum Bela Negara Sebatik di kawasan perbatasan dalam menghadapi dinamika lintas batas Negara dengan menggunakan analisis utama konsepsi Bela Negara yang dikaitkan dengan dinamika lintas batas kawasan perbatasan. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan peran forum bela negara sebatik dilihat dari berbagai aspek yakni organisasi, perencanaan program, pelaksanaan dan hasil, semangat dan pengerahan SDM dan mitra dengan unsur lain."

"Tugas Karya Akhir ini menganalisis kerjasama Indonesia dan Malaysia yaitu, Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) sebagai sebuah kebijakan kriminal dan kemitraan berbentuk multi-agensi untuk menanggulangi penyelundupan di Selat Malaka yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.  Penulisan ini bertujuan untuk menilai implementasi kemitraan Patkor Kastima melalui data sharing and problem solving focus, communication and collocation, structure, experience, dan leadership sebagai faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi suatu kemitraan. Tulisan ini menemukan bahwa faktor-faktor tersebut mendorong keberhasilan kemitraan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan di Selat Malaka.

---

This thesis analyses the cooperation between Indonesia and Malaysia, namely Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) as a criminal policy and multi-agency partnership to counter smuggling in the Malacca Strait involving Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.  The purpose of this thesis to assess the implementation of Patkor Kastima  through data sharing and problem solving focus, communication and collocation, structure, experience, and leadership as factors that drive the successful implementation of a partnership. This thesis found that these factors led to the successful partnership of the Direktorat Jenderal Bea dan Cukai and Jabatan Kastam Diraja Malaysia  in dealing with smuggling crimes in the Malacca Strait.

 

"

"Sebagai “teras depan” suatu negara, wilayah perbatasan Indonesia khususnya di pulau Kalimantan menyimpan beberapa masalah kompleks baik dari aspek keamanan maupun aspek sosio-ekonomi, yang dapat mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman di wilayah perbatasan khususnya di wilayah kalimantan, pemerintah sudah membuat kebijakan pengamanan perbatasan yang dilaksanakan oleh TNI yang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan pengamanan perbatasan tersebut dapat dilaksanakan secara efisien jika didukung akses langsung menuju perbatasan. Untuk membantu akses tersebut, Kemhan merencanakan pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) yang direncanakan menyusuri pilar perbatasan baik di wilayah perbatasan Kalimantan Barat maupun Kalimantan Utara. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin menganalisis sejauh mana proses implementasi kebijakan Permenhan Nomor 7 tahun 2018 di lingkungan Kementerian Pertahanan RI selaku pembuat kebijakan dan TNI/Kementerian terkait selaku pelaksana kebijakan ini. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah melalui pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mendalami implementasi kebijakan Permenhan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) di wilayah perbatasan darat RI-Malaysia. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan observasi, sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan adanya berbagai faktor hambatan dalam proses implementasi permenhan di lingkungan pelaksana kebijakan, salah satunya yaitu belum mendapatkan sosialisasi secara langsung berupa penjelasan mengenai pokok-pokok kebijakan Permenhan Nomor 7 tahun 2018. Bentuk koordinasi antara Kemhan RI, TNI, dengan kementerian atau lembaga lain dalam pengelolaan JIPP belum ditetapkan dalam suatu Struktur yang jelas, karena masih ada hambatan dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektor. Dan diperlukan evaluasi terkait pemeliharaan pada pengelolaan JIPP yang tertuang dalam kebijakan ini, karena JIPP merupakan fasilitas yang membutuhkan pemeliharaan secara intensif untuk dapat digunakan secara berkelanjutan.

---

As a "front porch" of a country, the Indonesian border region, especially on the island of Borneo, holds several complex problems both from the aspect of security and socio- economic aspects, which can threaten the sovereignty of the State of Indonesia. To overcome the threat in the border region, especially in the Kalimantan region, the government has made border security policies carried out by the TNI in coordination with relevant ministries and agencies. The border security activities can be carried out efficiently if supported by direct access to the border. To assist with this access, the Ministry of Defense plans to develop a Border Inspection and Border Patrol Line (JIPP) which is planned to follow the border pillars both in the border areas of West Kalimantan and North Kalimantan.

Based on the description, the researcher wants to analyze the extent to which the implementation process of Permenhan Number 7 of 2018 in the Indonesian Ministry of Defense as a policy initiator and the TNI / Ministry is related as the pelaksana of this policy. This observation is done by looking at the factors that influence the implementation process, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure, and social, economic, and political environment.

The method used in this study is through a qualitative-descriptive approach to explore the implementation of the Regulation of Minister of Defense No. 7 of 2018 concerning the Management of Inspection and Border Patrol Line (JIPP) in the RI-Malaysia land border region. Primary data is obtained through in-depth interview and observation techniques, while to obtain secondary data a review of documents related to the object of research is conducted.

Based on the results of the study, it was found that there were various obstacles in the implementation process of policy implementers, one of which was not getting direct socialization in the form of an explanation of the policies of Permenhan Number 7 of 2018. Form of coordination between the Indonesian Ministry of Defense, the TNI and the ministry or Other institutions in the management of JIPP have not yet been defined in a clear structure, because there are still obstacles in terms of communication, coordination and cross-sector synchronization. And an evaluation related to maintenance is needed in the management of JIPP as stated in this policy, because JIPP is a facility that requires intensive maintenance to be used sustainably."