Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sepakbola. Pemberian dana dari pemerintah kepada PSSI telah melahirkan suatu hubungan keuangan yang membawa implikasi terhadap kedudukan PSSI terhadap keterbukaan informasi publik, yaitu masuknya PSSI dalam kriteria dan karakteristik suatu badan publik nonpemerintah. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam terkait pemberian dana APBN dari pemerintah kepada PSSI serta analisis tentang implikasi yang ditimbulkan dari pemberian dana tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian dana APBN kepada PSSI menjadikan PSSI sebagai organisasi nonpemerintah, terdapat limitasi mengenai informasi yang wajib disediakan oleh suatu organisasi nonpemerintah berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebatas pada pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan organisasi nonpemerintah sebagai suatu organisasi yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Perlu dilakukan revisi terkait perumusan definisi badan publik yang memasukkan organisasi nonpemerintah ke dalam lingkup badan publik dengan memberikan penjelasan mendetail dan terperinci terkait kriteria yang digunakan dalam pendefinisian organisasi nonpemerintah tersebut, contohnya kriteria sumber pendaan. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, sepatutnya ditentukan kriteria baku dari masing-masing sumber pendanaan, misalnya jumlah atau besaran dana, prosedur pemberian dana, dan sebagainya.

---

As the National Football Federation, PSSI has the responsibility to manage all the football activities in Indonesia. However, practically the government still has a role in football management. One of the government’s participation in football is through the allocation of funds from the state budget given to PSSI in order to develop and to improve football activities. Funding transfer from the government to PSSI has made a financial relationship that gave an impact for PSSI in the realm of freedom of information, which means PSSI has fulfilled the criteria and characteristics of a non-governmental public body. By doing the normative juridical methods with descriptive analysis type, this study provides an in-depth description related to the fund transfer from state budget to PSSI then gave an analysis about the implication of this funds relating to the freedom of information that must be carried out by PSSI. As a result, this research shows that although the funding transfer from the state budget to PSSI makes PSSI as a non-governmental organization that is obligated to provide the public information, there are limitations regarding the information that must be provided by non-governmental organization under the Freedom of Information Act, which is limited to the management of funds that provided by the government. This restriction is intended to guarantee the position of a non-governmental organization as the subject of private law. It is necessary to revise the definition of public body that include non-governmental organizations by providing a detail explanation regarding to the criteria in defining these non-governmental organizations, for instance funding source criteria. The standard criteria for each funding source is needed, such as the amount of funds, the procedure for providing funds, and etcetera. With these such of criteria, there will be no misinterpretation to defining a public body, especially for non-governmental organizations."

"Penelian ini membahas mengenai analisis desain kebijakan Dana Kelurahan di tahun 2019. Dana Kelurahan merupakan salah satu bentuk transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan sebagai ground theory dalam penelitian ini adalah teori Policy Design oleh Birkland (2011) yang membagi menjadi lima elemen desain kebijakan. Hasil dari penelitian ini menujukkan desain kebijakan Dana Kelurahan Tahun 2019 tidak tepat. Hal ini terlihat dari tiga elemen diantaranya dapat dikatakan tidak sesuai dengan desain kebijakan Dana Kelurahan tahun 2019 mengingat sebagai sebuah alokasi transfer baru, kebijakan Dana Kelurahan tidak memiliki nomenklatur tersendiri sehingga menggunakan skema DAU Tambahan. Penggunaan nomenklatur tersebut dinilai tidak sesuai dengan karakteristik Dana Kelurahan yang bersifat khusus dan tidak memiliki formulasi perhitungan yang jelas.

---

This study discusses the analysis of the design of the Urban Village Funds policy in 2019. Urban Village Funds is a form of transfer of funds from the Central Government to the Regional Government to support the infrastructure development and the empowerment of the Urban Village community. The research method used in this study is through a post-positivist approach to the type of descriptive research and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The theory used as a ground theory in this research is the Policy Design theory by Birkland (2011) which divides into five elements of policy design. The results of this study show that the design of the Urban Village Funds policy is inappropriate. This can be seen from the three elements, one of which can be said to be incompatible with the design of the Urban Village Funds policy. As a new transfer allocation, the Urban Village Funds policy does not have its nomenclature, so it uses the Additional DAU scheme. The use of the nomenclature is judged to be incompatible with the specific characteristics of the Urban Village Funds policy and does not have a clear calculation formulation."

"Tesis ini menjelaskan implementasi Permendes PDTT nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa terkait stunting di Desa Tompe Kabupaten Donggala tahun 2019 secara evaluasi formatif dan sumatif. Penelitian non-eksperimental metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan cross sectional. Hasil penelitian menujukkan Implementasi PermendesPDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa terkait stunting dalam hal input, proses, dan outputnya belum efektif dan efisien. Intervensi stunting yang dilakukan juga sesuai pedoman serta masih banyak terdapat hambatan. Oleh karena itu, harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen dan lapisan masyarakat desa serta perlunya sosialisasi terhadap peraturan tentang dana desa dan pedoman stunting.

---

This thesis explains the implementation of ministrial regulation No.16/PermendesPDTT/2018 concerning the priority of using village funds related to stunting in Tompe Village, Donggala District in 2019 through formative and summative evaluation. This non-experimental research is a qualitative method with a cross-sectional and case study approach. The results of this study showed that the implementation of ministrial regulation No.16/PermendesPDTT/ 2018 concerning the priority of using village funds related to stunting in terms of inputs, processes and, outputs are not yet effective and efficient. Stunting interventions are also carried out according to the guidelines and there are still many obstacles. Therefore, it must involve the active participation of all components and levels of village society as well as the need to socialize the regulations on village funds and stunting guidelines."

"Reksa dana syariah muncul di Indonesia pada tahun 1997 dan menjadi instrumen investasi favorit bagi investor. Reksa dana syariah memiliki pertumbuhan yang cepat dalam TNA sebesar 285,40% dari 2013 hingga 2018 yang lebih unggul dari reksa dana konvensional dengan pertumbuhan hanya 157,17% di dalam periode yang sama. Reksa dana syariah juga berkembang pesat di negara dengan mayoritas penduduk Muslim serta negara yang memiliki sistem keuangan syariah yang maju, bahkan mampu mengungguli kinerja dari reksa dana konvensional dan benchmark. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, reksa dana syariah tidak memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan reksa dana konvensional di pasar Indonesia. Penelitian ini juga membahas terkait asosiasi antara fund-flow dengan kinerja untuk reksa dana kovensional dan syariah berjenis saham dan campuran. Penelitian membuktikan bahwa di pasar Indonesia, fund-flow dan kinerja berhubungan negatif dan convex positif.

---

Islamic mutual funds emerge in Indonesia since 1997 and become a favourite investment instruments for investors. Islamic mutual funds have a rapid growth in TNA of 285.40% from 2013 to 2018 which is superior to conventional mutual funds with growth of only 157.17% in the same period. Islamic mutual funds are also growing rapidly in countries with Muslim populations and countries that have advanced Islamic financial systems, also able to outperform conventional mutual funds and its benchmarks. Despite the majority of populations are Muslims, Islamic mutual funds do not have a better performance than conventional mutual funds in Indonesian market. This study also discusses the associations between the fund-flow and the performance of conventional and Islamic stocks and mixed funds. Evidence suggests that in the Indonesian market, the fund-flow and performance are negative and convex positive."

"Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sepakbola. Pemberian dana dari pemerintah kepada PSSI telah melahirkan suatu hubungan keuangan yang membawa implikasi terhadap kedudukan PSSI terhadap keterbukaan informasi publik, yaitu masuknya PSSI dalam kriteria dan karakteristik suatu badan publik nonpemerintah. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam terkait pemberian dana APBN dari pemerintah kepada PSSI serta analisis tentang implikasi yang ditimbulkan dari pemberian dana tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian dana APBN kepada PSSI menjadikan PSSI sebagai organisasi nonpemerintah, terdapat limitasi mengenai informasi yang wajib disediakan oleh suatu organisasi nonpemerintah berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebatas pada pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan organisasi nonpemerintah sebagai suatu organisasi yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Perlu dilakukan revisi terkait perumusan definisi badan publik yang memasukkan organisasi nonpemerintah ke dalam lingkup badan publik dengan memberikan penjelasan mendetail dan terperinci terkait kriteria yang digunakan dalam pendefinisian organisasi nonpemerintah tersebut, contohnya kriteria sumber pendaan. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, sepatutnya ditentukan kriteria baku dari masing-masing sumber pendanaan, misalnya jumlah atau besaran dana, prosedur pemberian dana, dan sebagainya."

"Bank Islam di Indonesia sebagai suatu sistem perbankan alternatif bagi masyarakat, dalam melaksanakan operasinya termasuk dalam sistem akuntansinya harus selalu berpegang pada ketentuan syariah Islam selain pada aturan perbankan yang ada. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip syariah tersebut diterapkan dalam akuntansi perbankan Islam dalam hal pengakuan pendapatan dan beban bagi hasil dan bagaimana pengaruh metode pengakuan pendapatan dan beban tersebut terhadap laporan keuangan bank Islam. Penelitian secara literatur dilakukan dengan membaca berbagai tulisan yang telah ada mengenai bank Islam dan penelitian lapangan dengan melihat penerapannya pada bank Islam. Bank Islam mengakui pendapatannya bila pendapatan tersebut telah diterima secara kas, sedangkan untuk beban, bank Islam mengakui pada saat terjadinya. Pemilihan metode pengakuan pendapatan basis kas ini didasarkan pada prinsip syariah yang tidak memperkenankan menentukan diawal suatu kemungkinan yang belum pasti. Suatu kemungkinan yang belum pasti dalam hal ini tentunya adalah pendapatan yang masih harus diterima bank atas pembiayaan yang diberikannya. Pengaruh metode pengakuan pendapatan yang basis kas terhadap laporan keuangan bank Islam adalah kemungkinan terjadinya fluktuasi dalam pendapatannya, karena mungkin saja pada suatu periode pendapatan bank Islam tinggi sementara pada periode yang lain pendapatan tersebut rendah yang disebabkan karena adanya tagihan yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar sehingga tidak dapat diakui sebagai pendapatan periode tersebut. Akibatnya adalah bagi hasil yang diterima nasabah bank Islam juga berfluktuasi, tinggi pada suatu waktu dan rendah pada waktu yang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa bagi hasil yang diberikan bank Islam sangat tergantung pada pendapatan yang diperolehnya. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa dalam mengakui pendapatannya bank Islam menggunakan metode basis kas sementara beban diakui pada saat terjadinya. Dengan menggunakan metode pengakuan beban yang basis akrual masalah fluktuasi pendapatan yang dapat terjadi pada metode pengakuan pendapatan dengan basis kas dapat ditekan sementara nilai informasi dari laporan keuangan bank Islam dapat dipertahankan. Dalam laporan keuangannya bank Islam harus mengungkapkan secara jelas metode pengakuan pendapatan yang digunakannya, agar laporan tersebut dapat lebih informatif."

"Penelitian ini untuk bertujuan menganalisis kualitas informasi laporan keuangan Bendahara Umum Negara periode 2012-2014 dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dengan teknik studi literatur, dokumentasi, wawancara, dan konfirmasi. Penilaian kualitas informasi dengan scoring melalui operasionalisasi karakteristik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi laporan keuangan berada pada level basic-moderate, yang artinyakualitas informasi laporan keuangan belum memadai dalam proses pengambilan keputusan. Kualitas informasi laporan keuangan dapat ditingkatkan antara lain melalui penerapan standar akuntansi berbasis akrual, implementasi SPAN, penerapan manajemen risiko melalui SPIP, penetapan peraturan mengenai pedoman pelaporan keuangan, dan komitmen pimpinan organisasi.

---

This study is aimed to analyze information quality of State General Treasurer financial statements for 2012-2014 period and factors that influence it.This research is a qualitative case study method with study literature, documentation, interviews, and confirmation technique. Information quality assessment by scoring through operationalization of qualitative characteristics. The result showed that information quality is on basic-moderate level, which means that information quality of financial statements isn't adequate in decision making process. The information quality of financial statements needs to be improved through implementation of accrual-based accounting standards, implementation of SPAN, risk management practices through SPIP, formulation of financial reporting guidelines, and leadership commitment of the organization."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mengukuran kesuksesan atau efektivitas Integrasi Sistem Pelaporan Akuntansi yang bernama Aplikasi SPAN Konsolidasian dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Kriteria kesuksesan penerapan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kesuksesan sistem informasi Delone dan McLean (1992, 2003). Sistem dikatakan sukses atau efektif apabila kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan dalam Aplikasi SPAN Konsoidasian membuat pengguna merasa puas dan manfaat penerapan sistem dirasakan oleh pengguna sistem. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif yang bersifat kualitatif dimana sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner kepada 4 pengguna Aplikasi SPAN Konsolidasian dan satu orang tim pengembang Aplikasi SPAN Konsolidasian.  Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, maka ditarik kesimpulan bahwa penerapan Aplikasi SPAN Konsolidasian sudah memuaskan pengguna sistem dan memberikan manfaat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

---

ABSTRACTThis study aims to measure the success or effectiveness of  the Integrated Accounting Reporting System called Aplikasi SPAN Konsolidasian in preparation of Central Government Financial Report (LKPP). The criteria used in this study is Delone and McLean Information Systems success model (1992,2003). The system is said to be successful or effective if information quality, system quality, and service quality of Aplikasi SPAN Konsolidasian creates user statisfaction and net benefit from the implementing of the system.  This study uses a descriptive analysis methodology that is qualitative in which the data sources are obtained from interviews and questionnaires to four Aplikasi SPAN Konsolidasian users and a member of IT developer. Based on the results of qualitative data analysis, it was concluded that Aplikasi SPAN Konsolidasian creates user statisfaction and benecifial in preparation of Central Government Financial Report (LKPP)."

"Penelitian ini membahas tentang perbuatan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh para Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera pada laporan keuangan tahun buku 2018. Melalui permasalahan tersebut penulis mengkaji pertanggungjawaban dalam Kasus Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan tersebut melalui Putusan yang dianalisis selanjutnya menghubungkannya dengan keharusan diterapkannya prinsip keterbukaan sebagai landasan penting Laporan Keuangan bagi Perusahaan yang bergerak di Pasar Modal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kajian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang telah diuraikan dari Pasal 93 jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa telah seharusnya diputus dengan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsider. Selanjutnya diketahui bahwa Penerapan Prinsip keterbukaan atau transparansi dalam Melakukan Pelaporan Keuangan yang diterapkan di pasar modal merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat, Dari sisi yuridis, Pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPM serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran ketentuan mengenai keterbukaan ini menjadikan pemegang saham atau investor terlindungi secara hukum dari praktik-praktik manipulasi laporan keuangan dalam perusahaan publik.

---

This study discusses the act of manipulating financial statements carried out by the Directors of PT Tiga Pilar Sejahtera in the financial statements for the 2018 period year. Through these problems the author examines the accountability in the Case of Manipulation of the Company's Financial Statements through the Decision which is analyzed hereinafter connecting it with the necessity to apply the principle of transparency as a basis important Financial Statements for Companies engaged in the Capital Market based on Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets. This study uses a normative approach to the type of normative juridical research. The data studied consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that with the fulfillment of all the elements described in Article 93 in conjunction with Article 104 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Indonesia Criminal Code (KUHP), the defendants should have been sentenced by being legally and convincingly proven to have committed an act crime as charged in the first alternative indictment is more subsidiary. Furthermore, it is known that the application of the principle of openness or transparency in conducting financial reporting applied in the capital market is a form of protection for the public. From a juridical perspective, the imposition of sanctions contained in the UUPM and law enforcement for any violation of the provisions regarding this disclosure principle make shareholders or investors protected legally from the practices of manipulation of financial statements in public companies."

"Penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan sukarela dan kepemilikan blockholder terhadap asimetri informasi dan kesingkronan harga saham pada perusahaan non keuangan. Sampel yang digunakan adalah 107 perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan sukarela perusahaan publik di Indonesia sebesar 16.37%. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya pengungkapan sukarela di Indonesia.Penelitian ini membuktikan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi dan berpengaruh positif terhadap kesingkronan harga saham. Sedangkan kepemilikan blockholder tidak memiliki pengaruh terhadap asimetri informasi maupun kesinkronan harga saham.

---

This study aims to analyze the effect of voluntary disclosure and blockholder ownership on the information asymmetry and stock price synchronicity. The samples consist of 107 non financial companies listed on the IDX 2010.This research shows that average score of voluntary disclosure is 16.37%.

This result indicates that the level of voluntary disclosure in Indonesia is low. Empirical test in this research shows that voluntary disclosure negatively influence information asymmetry and positively influence stock price synchronicity. While the blockholder ownership do not give influence on information asymmetry and stock price synchronicity."