Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak kejahatan yang banyak terjadi di Indonesia. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat setiap tahun memperlihatkan seolah tindak kejahatan ini telah menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan sudut pandang konsep Crime as Culture Culture as Crime, kekerasan seksual yang marak terjadi kepada anak di Indonesia dilihat sebagai tindak kejahatan yang direkonstruksi dan didekonstruksi oleh kelompok kolektif menjadi sebuah budaya. Sebagai produk budaya populer, film dapat menjadi media yang mendekonstruksikan fenomena dan budaya di mayarakat. Budaya kekerasan seksual di Indonesia didekonstruksikan melalui film Ratu Ilmu Hitam 2019. Film ini menggambarkan budaya kekerasan seksual pada anak yang dapat dikategorikan sebagai Rape Revenge Film, sebuah pembalasan dendam terhadap pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini didukung oleh data dari penelitian terdahulu mengenai kekerasan seksual pada anak yang digambarkan melalui film serta menggunakan film Ratu Ilmu Hitam 2019, sebagai bentuk penggambaran budaya kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Hasil dari kajian ini memperlihatkan dekonstruksi budaya kekerasan seksual di Indonesia dalam film Ratu Ilmu Hitam 2019 dan menunjukan bahwa sebagai penikmat produk budaya populer kita harus bijak karena film ini menunjukan kejahatan yang dibalas juga dengan kejahatan.

---

Sexual violence against children is a crime that occurs in Indonesia. The number of cases of sexual violence against children continues to increase every year, sexual violence against children has become a culture in Indonesian society. By using perspective of crime as culture culture as crime concept, sexual violence against children in Indonesia is seen as a crime that is reconstructed and deconstructed by collective groups into a culture. As a product of popular culture, film can be a medium that deconstructs phenomena and culture in society. Sexual violence against children culture in Indonesia is deconstructed through the Ratu Ilmu Hitam 2019. This film depicts a culture of sexual violence against children which can be categorized as Rape Revenge Film, a revenge against perpetrators of sexual violence. This research is supported by data from previous research on sexual violence against children depicted through films and using the Ratu Ilmu Hitam 2019 film, as a form of cultural depiction of violence against children in Indonesia. The results of this study, deconstruct the culture of violence in Indonesia in the Ratu Ilmu Hitam 2019 film, show that as connoisseurs of popular culture products we must be wise because this film shows that crime is also repaid with crime."

"Tesis ini membahas tentang representasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam film Korea Selatan berjudul Hope, dan berfokus pada dampak dari kekerasan seksual, proses pemulihan korban, dan proses pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis teks semiotika. Penelitian ini menjadi relevan dalam menggali apakah film ini benar-benar menciptakan naratif alternatif yang memperkuat pengalaman perempuan atau hanya mengikuti pola konvensional yang masih terikat oleh male gaze. Selain itu, melihat upaya sinema dalam mengatasi dan merombak norma-norma dominan, penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap peran film dalam mengubah perspektif dan memperjuangkan representasi yang lebih inklusif dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi dampak dari terjadinya kekerasan seksual dalam film Hope meliputi cedera fisik, trauma psikologis dan hilangnya rasa percaya diri. Representasidampak pada orang tua korban yaitu menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa anak mereka, dan perasaan sedih yang mendalam. Pada proses pemulihan, representasi yang ditampilkan adalah korban mendapatkan bantuan dari seorang psikolog anak, dan penggunaan tokoh kartun favorit korban sebagai sumber kekuatan dan kenyamanan bagi korban. Representasi proses pemidanaan pelaku yang ditunjukkan meliputi proses identifikasi pelaku, persidangan, dan hasil putusan hukum.

---

This thesis discusses the representation of sexual violence against girls in a South Korean film titled Hope, and focuses on the impact of sexual violence, the victim's recovery process, and the criminalization process of sexual violence perpetrators. This research is a qualitative study with a semiotic text analysis method. This research becomes relevant in exploring whether this film really creates an alternative narrative that strengthens women's experiences or only follows conventional patterns that are still bound by the male gaze. In addition, seeing cinema's efforts to overcome and overhaul dominant norms, this research can provide new insights into the role of film in changing perspectives and fighting for more inclusive and just representations. The results show that the representation of the impact of sexual violence in Hope includes physical injury, psychological trauma and loss of self-confidence. The representation of the impact on the victim's parents is self-blame for what happened to their child, and feelings of deep sadness. In the recovery process, the representation shown is the victim getting help from a child psychologist, and the use of the victim's favorite cartoon character as a source of strength and comfort for the victim. The representation of the criminalization process of the perpetrator shown includes the process of identifying the perpetrator, the trial, and the results of the legal decision."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengungkapan kasus kekerasan seksual melalui Twitter sebagai bentuk resistensi penyintas kekerasan seksual di Indonesia. Studi-studi terdahulu mengenai pengungkapan kasus kekerasan seksual membahas dua jenis pengungkapan, yaitu secara langsung dan secara daring melalui perantara media sosial. Akan tetapi, belum banyak studi yang melihat fenomena ini sebagai bentuk resistensi penyintas, khususnya melalui pewacanaan diskursus tandingan dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Penelitian ini berargumen bahwa pengungkapan kasus kekerasan seksual di Twitter merupakan bentuk resistensi penyintas dan terwujud melalui diskursus tandingan yang memicu dialog publik mengenai kekerasan seksual. Diskursus tandingan penyintas beroperasi dalam online counterpublics, yaitu arena diskursif berbasis teknologi internet di mana kelompok marjinal mampu mengontestasikan eksklusi mereka dari ruang publik. Temuan penelitian menunjukkan diskursus tandingan penyintas terlihat dalam teks yang merebut kembali narasi kekerasan seksual dari perspektif penyintas, menggambarkan bentuk kekerasan yang beragam, serta memberikan sanksi sosial kepada pelaku. Proses produksi teks utas juga merepresentasikan resistensi penyintas sebagai aktor yang aktif dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun begitu, terdapat kontestasi antara diskursus tandingan penyintas dengan diskursus dominan yang mereproduksi nilai-nilai rape culture di arena diskursif yang sama. Resistensi penyintas juga diinterpretasi secara berbeda-beda oleh publik sehingga arena diskursif yang ada tidak menjadi ruang aman bagi penyintas untuk bersuara. Oleh karena itu, pengungkapan kasus kekerasan seksual melalui Twitter tidak menjadi jalur alternatif yang ideal bagi penyintas untuk mendapatkan keadilan di tengah konteks sosiokultural Indonesia yang masih melanggengkan kekerasan seksual.

---

This study aims to explain how sexual assault disclosure on Twitter is a form of sexual violence survivors’ resistance in Indonesia. Previous studies on sexual assault disclosure mainly discussed two kinds of disclosure, which are direct or offline disclosure and disclosure through social media or online disclosure. However, there is little to no studies which analyzed the phenomenon as sexual violence survivors’ resistance through the construction of counter discourse, specifically using critical discourse analysis (CDA). This study argues that sexual assault disclosure on Twitter is a form survivors’ resistance which further manifested through counter discourse that encourages public discussion on sexual violence. Survivors’ counter discourse operates through online counterpublics, which is a discursive arena facilitated by the internet in which marginalized group contested their exclusion from the public sphere. The findings of this study show that survivors’ counter discourse can be seen through texts which reclaim sexual assault narrative, depict various sexual violence forms, and give social punishment to the perpetrators. The text production process also represents survivors’ resistance as an active actor in the decision-making process. However, there is a contestation between survivors’ counter discourse and the dominant discourse which reproduces rape culture values in the same discursive arena. Survivors’ resistance is also interpreted in different ways by the public, emphasizing how the discursive arena is not a safe space for survivors to speak up. Therefore, the sexual assault disclosure through Twitter is not an ideal alternative route for survivors to seek justice in the midst of Indonesia's sociocultural context which still perpetuates sexual violence"

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya angka kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Batam. Upaya lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual adalah dengan menyediakan layanan rehabilitasi sosial. Rumah Faye salah satu lembaga independen di Indonesia berfokus isu perlindungan anak menyelenggarakan rehabilitasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Rumah Faye mendirikan Rumah Aman (Shelter) dijadikan sebagai rumah perlindungan dan tempat tinggal sementara bagi anak korban kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan rehabilitasi sosial pada anak penyintas kekerasan seksual di Rumah Faye serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan rehabilitasi sosial di Rumah Faye. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Desember 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Terdapat 6 informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari 1 Manajer Program Pusat, 1 General Supervisor, 2 staf pendamping, dan 2 penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial di Rumah Faye dimulai dari penerimaan pengaduan, identifikasi awal, rencana intervensi dan pelaksanaan intervensi yang berlangsung di Rumah Aman (Shelter). Adapun pada tahap reintegrasi sosial terdiri dari reunifikasi/pemulangan, monitoring dan terminasi. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan terdiri dari (1) hambatan internal: kondisi penerima manfaat, anggaran lembaga, sarana dan fasilitas lembaga; (2) hambatan eksternal: keluarga, aparat hukum, stakeholder dan jaringan.

---

This research was motivated by the high number of cases of sexual violence against children in Batam City. The efforts of government and non-government institutions to protect child victims of sexual violence are by providing social rehabilitation services. Rumah Faye, one of the independent institutions in Indonesia, focuses on child protection issues and organizes social rehabilitation as an effort to fulfill the rights of children who are victims of sexual violence. Rumah Faye established a safe house or shelter to serve as a safe house and temporary residence for child victims of sexual violence. The aim of this research is to describe the implementation of social rehabilitation for child survivors of sexual violence at Rumah Faye and the obstacles faced during the implementation of social rehabilitation at Rumah Faye. The research was conducted from March to December 2023. This research used a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. There were 6 informants involved in this research consisting of 1 Central Program Manager, 1 General Supervisor, 2 accompanying staff, and 2 beneficiaries. The research results show that the implementation of social rehabilitation at Rumah Faye starts from receiving complaints, initial identification, intervention planning and implementation of interventions that take place in the Safe House (Shelter). The social reintegration stage consists of reunification/repatriation, monitoring and termination. Obstacles faced in implementation consist of (1) internal obstacles: condition of beneficiaries, institutional budget, institutional facilities and equipment; (2) external barriers: family, legal apparatus, stakeholders and networks."

"Studi ini berangkat dari maraknya kasus kekerasan seksual khususnya yang menimpa anak-anak (kekerasan seksual anak) terjadi di Indonesia. Meluasnya Pornografi disebut-sebut banyak pihak sebagai penyebab fenomena ini terjadi. Menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni kualitatif sebagai pendekatan utama dan kuantitatif sebagai pendukung, penelitian ini berusaha menelusuri pola penggunaan media pornografi pada pelaku kekerasan seksual anak dan bagaimana media pornografi berhubungan dengan perilaku seksual mereka tersebut. Berdasarkan analisis statistik deskriptif data kuantitatif yang diperoleh dengan metode survey pada 30 orang responden diduga bahwa penggunaan media pornografi pada pelaku kekerasan seksual anak penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak banyak berbeda dengan orang biasa pada umumnya. Berdasarkan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara diketahui bahwa bagaimana penggunaan media pornografi memengaruhi perilaku seksual pelaku kekerasan seksual anak merupakan hasil dari mekanisme pemutarbalikan persepsi, proses belajar sosial, efek desensitisasi, serta adanya keterbangkitan seksual (sexual aurosal) para pelaku kekerasan seksual anak tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara penggunaan media pornografi dan kekerasan seksual tidak bersifat langsung. Konsumsi pornografi mendorong terbentuknya skema tertentu tentang perempuan dan kondisi tersebut yang mendorong terjadinya kekerasan seksual.

---

This study departs from the rampant cases of sexual violence, especially affecting children (child sexual abuse) occurred in Indonesia. Widespread pornography is touted by many as the cause of this phenomenon occurs. Using two approaches at once, qualitative as a main and quantitative as a supporter, this study tried to discover patterns of media use of pornography on the perpetrators of child sexual abuse and how the media of pornography relates to their sexual behavior. Based on the descriptive statistical analysis of quantitative data obtained by the the method of the survey on 30 respondents alleged that the use of media pornography on the perpetrators of child sexual abuse is not much different from people in general.

Based on case studies with data collection through interviews showed that how the use of media pornography affects sexual behavior of perpetrators of child sexual abuse is the result of a twisting mechanism of perception, social learning processes the effects of desensitization, and the presence of sexual arousal perpetrators of sexual abuse of the child. The study concluded that the relationship between media use pornography and sexual violence is not straightforward and not directly. Consumption of pornography encourages the formation of certain schemes on women on perpetrators and the conditions that perpetuate sexual violence."

"Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kekerasan seksual anak sebagai sebuah bentuk kekerasan dapat menjadi langgeng oleh negara. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi dan analisis framing bersumberkan data dari berita portal berita daring seputar kasus kekerasan seksual anak. Temuan data dan analisis penelitian menunjukkan bahwa hubungan konsep kekuasaan dalam hal ini kekuasaan negara dengan konsep kekerasan adalah hubungan yang dapat dieksplorasi gejala keterkaitannya. Negara dengan kekuasaannya justru dapat melanggengkan kasus kekerasan seksual anak dan dapat diperiksa ke dalam bentuk kekerasan-kekerasan tidak langsung. Padahal negara sudah dilengkapi dengan seperangkat instrumen hukum dan mekanisme prosedural penanganan kasus kekerasan seksual anak yang ditujukan sebagai bentuk penanganan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak mulai dari UUD 1945 hingga banyak pasal perlindungan anak lainnnya. Isu hambatan yang ada pada penanganan kasus kekerasan seksual anak itu sendiri seperti pembiaran kasus, intervensi, viktimisasi sekunder, victim blaming, hingga birokrasi serta administrasi menjadi bentuk kekerasan secara tidak langsung dan kultural yang berkontribusi dalam melanggengkan kasus kekerasan seksual anak sehingga bertumbuhnya gagasan negara melakukan ‘kekerasan dua kali’ kepada korban kekerasan seksual anak. Juga kenyataan data di lapangan menunjukkan negara tidak mengambil perannya sendiri berkontribusi melakukan kekerasan terhadap korban kekerasan seksual anak, melainkan nilai sosio kultural hingga patriarki ikut mendukung melegitimasikan kekerasan yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual anak

---

This study examines how child sexual violence as a form of violence can be perpetuated by the state. This qualitative research uses the method of documentation and framing analysis based on data from online portal news about cases of child sexual violence. Data findings and research analysis show that the relationship between the concept of power, in this case state power and the concept of violence, is a relationship that can be explored for related symptoms. The state with its power can actually perpetuate cases of child sexual violence and can be examined as the form of indirect violence. While the state is equipped with a set of legal instruments and procedural mechanisms for handling cases of child sexual violence which are intended as a form of handling criminal acts of sexual crimes against children starting from the The 1945 State Constitution of The Republic of Indonesia many other child protection articles. Issues of obstacles that exist in handling cases of child sexual violence itself such as omission Cases of intervention, secondary victimization, victim blaming, to bureaucracy and administration have been into forms of indirect and cultural violence that contribute to perpetuating cases of child sexual violence so that the idea of ​​the state to commit violence grows. double violence against victims of child sexual abuse. Also the reality of data on the ground shows that the state does not take its own role in contributing to violence against victims of child sexual violence, but socio-cultural values ​​so that patriarchy supports legitimizing the violence faced by victims of child sexual violence."

"Meskipun pelaku kekerasan seksual di kampus kini ditindak semakin tegas, masih terdapat sejumlah isu yang memerlukan tinjauan mendalam, salah satunya terkait keputusan organisasi mahasiswa untuk memublikasikan putusan bersalah pelaku di media sosial. Penelitian ilmiah yang menyatakan manfaat dari publikasi semacam ini, baik kepada korban/penyintas, pelaku, maupun publik secara umum masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari publikasi putusan bersalah pelaku terhadap dua perempuan korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta dianalisis dengan pendekatan naratif feminis dan perspektif feminis posmodern. Analisis mengungkap bahwa dampak publikasi bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Temuan keseluruhan menunjukkan bahwa publikasi tidak secara signifikan membantu proses pemulihan. Meskipun publikasi dapat membawa validasi, dukungan, dan emosi positif bagi korban/penyintas, manfaat tersebut hanya bersifat sesaat. Di sisi lain, publikasi justru membawa berbagai risiko reviktimisasi, seperti penyebaran identitas, intimidasi, hingga ancaman. Temuan ini menegaskan pentingnya pertimbangan matang atas seluruh risiko sebelum memutuskan publikasi. Hal ini dibutuhkan guna memastikan implementasi prinsip-prinsip penanganan kekerasan seksual yang ideal.

---

Even though perpetrators of sexual violence on campus are now dealt with more firmly, there are still several issues that require in-depth review, one of which is related to the student organization's decision to publish the perpetrator's guilty verdict on social media. Scientific research stating the benefits of this kind of publication, both for victims/survivors, perpetrators, and the general public is still minimal. This research aims to explore the impact of the publication of the perpetrator's guilty verdict on two female victims/survivors of sexual violence within the Universitas Indonesia. Data were generated from in-depth interviews and analyzed using a feminist narrative approach and a postmodern feminist perspective. Analysis reveals that the impact of publications varies across individuals and is influenced by various factors. Overall findings suggest that publication does not significantly aid the recovery process. Although publications can bring validation, support, and positive emotions to victims/survivors, these benefits are only felt momentarily. On the other hand, publication carries various risks of revictimization, such as spreading identity, intimidation, and threats. These findings emphasize the importance of careful consideration of all risks before deciding on publication. This is needed to ensure the implementation of the principles of ideal handling of sexual violence."

"Meskipun telah ada undang-undang yang menjamin kelangsungan hidup warga negara, sebagaimana tercantum dalam UU no. 8 tahun 2016, ancaman kekerasan seksual terhadap individu dengan disabilitas masih terus terjadi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kepastian perlindungan terhadap kelompok penyandang disabilitas dapat tercapai. Dalam konteks ini, tantangan utama melibatkan ketidakmampuan anak-anak dengan disabilitas dalam melindungi diri serta menjunjung hak-hak mereka. Ketidaksetaraan yang terjadi dapat mengakibatkan diskriminasi ganda terhadap anak-anak disabilitas, di mana hak-hak mereka terkait tubuh, pikiran, suara, pendidikan, dan lainnya diabaikan. Ketidaksetaraan ini menggambarkan bahwa anak-anak dengan disabilitas tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengakui martabat mereka sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, kasus ini menyoroti perlunya anak-anak dengan disabilitas mendapatkan peluang yang setara dalam hal hak-hak dan keadilan di bawah perlindungan negara. Dalam kajian ini, pendekatan teori keadilan John Rawls serta capabilities approach dari Martha Nussbaum dan Amartya Sen digunakan bersama dengan metode analisis konseptual dan refleksi kritis. Tujuan utamanya adalah merumuskan langkah-langkah preventif bagi negara Indonesia, sebagai suatu perspektif baru dalam memahami pengaruh fundamental kuasa negara sebagai landasan sentral untuk mencapai hak-hak dan keadilan yang merata dan bebas, terutama bagi individu dengan disabilitas.

---

Even though there are laws that guarantee the survival of citizens, as stated in Law no. 8 of 2016, the threat of sexual violence against individuals with disabilities still continues to occur. This phenomenon raises questions about the extent to which guaranteed protection for groups of people with disabilities can be achieved. In this context, the main challenge involves the inability of children with disabilities to protect themselves and uphold their rights. The inequality that occurs can result in double discrimination against children with disabilities, where their rights regarding body, mind, voice, education, and others are ignored. This inequality illustrates that children with disabilities do not have adequate space to recognize their dignity as fellow human beings. Therefore, this case highlights the need for children with disabilities to have equal opportunities in terms of rights and justice under state protection. In this study, John Rawls' justice theory approach and the capabilities approach of Martha Nussbaum and Amartya Sen are used together with conceptual analysis and critical reflection methods. The main objective is to formulate preventive measures for the Indonesian state, as a new perspective in understanding the fundamental influence of state power as a central foundation for achieving equal and free rights and justice, especially for individuals with disabilities."

"Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yaitu Proses Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS- AMPK) yang difokuskan terhadap anak korban kekerasan seksual di LPA DKI Jakarta, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Informan penelitian terdiri dari Sakti Peksos, Ketua LPA, Penerima Manfaat beserta orang tuanya dan Subdit AMPK sebagai pelaksana program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pemberian bantuan sosial anak, sebagian besar diperuntukkan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yaitu perlengkapan sekolah. Dan keseluruhan proses tersebut telah sesuai dengan Pedoman Operasional PKS- AMPK.

---

This study is an evaluation that Social Welfare Programme Implementation Process Children Who Need Special Protection, which focused on child victims of sexual violence in LPA Jakarta, as well as factors supporting and inhibiting its implementation. Way informants consisted of Social Workers, Chairman of LPA, Beneficiaries and their parents and Subdit AMPK as a program manager. The results of this study indicate that the provision of social services children, mostly devoted to the fulfillment of basic needs ie school supplies. And the whole process is in accordance with the Operational Guidelines PKS-AMPK"

"Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dilaksanakan dengan merujuk kepada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus bebas dari kekerasan seksual agar hak-hak sivitas akademika dapat terpenuhi dan proses pendidikan dapat berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1984). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan merujuk kepada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah terlaksana dengan cukup baik karena memenuhi dimensi organisasi yang terdiri dari sub dimensi sumber daya manusia, pembagian wewenang, dan fasilitas. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut juga telah cukup memenuhi dimensi interpretasi yang terdiri dari sub dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi terakhir yang terpenuhi dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi Universitas Indonesia, yaitu dimensi aplikasi yang terdiri dari sub dimensi pedoman dan pembuatan strategi.

---

The implementation of the policy on preventing sexual violence at University of Indonesia is carried out by referring to Permendikbudristek 30 of 2021. The implementation of this policy was carried out because of concerns about cases of sexual violence that occurred in universities. In this case, universities must be free from sexual violence so the rights of the academic community can be fulfilled and the educational process can run optimally. This study aims to analyze the implementation of sexual violence prevention policies at University of Indonesia by using the theory of public policy implementation model proposed by Charles O. Jones (1984). The research approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the policy of preventing sexual violence at University of Indonesia by referring to Permendikbudristek No. 30 of 2021 has been carried out quite well because it fulfills the organizational dimensions which consist of the sub-dimensions of human resources, division of authority, and facilities. In addition, the implementation of the policy has also fulfilled enough the interpretation dimension, which consists of the sub-dimensions of transmission, clarity, and consistency. The last dimension that is fulfilled in the implementation of the policy on preventing sexual violence at universities at the University of Indonesia, namely the application dimension consists of the sub-dimension of guidelines and strategy making."