Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi Covid-19 telah melanda dunia dari awal 2020, Indonesia tidak terkecuali, pandemi ini berdampak pada aspek sosial, budaya dan ekonomi, unruk itu pemerintah Indonesia, sebagai salah satu cara menanggulangi dampak pandemic Covid-19, melalui Kementerian Keuangan, memberikan Insentif Pajak kepada para pelaku usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19, PT ABC merupakan salah satu dari banyak perusahaan yang terkena dampak nya dan berhak untuk memanfaatkan insentif pajak tersebut, namun proses pemanfaatan ini memerlukan pemahaman atas peraturan yang berlaku, agar terhindar dari risiko perpajakan karena proses pemanfaatan yang tidak benar. Untuk itu diperlukan manajemen perpajakan perusahaan yang baik guna memaksimalkan pemanfaatan insentif pajak Covid-19 Metode penulisan skripsi ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan cara pengumpulan bukti melalui wawancara, dokumentasi dan studi literatur, lalu dilakukan evaluasi atas manajemen pajak PT.ABC dalam memanfaatkan insentif pajak Covid-19 berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan, metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait manajemen pajak atas penggunaan insentif pajak selama pandemi Covid-19 oleh PT. ABC, Hasil dari skripsi ini yaitu rekomendasi kepada PT.ABC mengenai divisi perpajakannya, yakni perbaikan struktur organisasi, infrastruktur pekerjaan perpajakan, dan kualitas staf perpajakan untuk proses pengerjaan kewajiban perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

---

The Covid-19 pandemic has hit the world from early 2020, Indonesia is no exception, this pandemic has an impact on social, cultural and economic aspects, for that the Indonesian government, as a way to overcome the impact of the Covid-19 pandemic, through the Ministry of Finance, provides Tax Incentives for companies affected by the Covid-19 pandemic, PT ABC is one of the many affected companies and has the right to utilize these tax incentives, but the process requires an understanding of regulations, in order to avoid tax risks due to incorrect utilization process. For this reason, good corporate tax management is needed to maximize the use of Covid-19 tax incentives This thesis writing method is qualitative descriptive, by collecting evidence through interviews, documentation and literature studies, then evaluating PT.ABC's tax management in utilizing Covid-19 tax incentives based on specified criteria, this method is expected to provide an overview regarding PT.ABC’s tax management on using tax incentives during the Covid-19 pandemic. The result of this thesis is a recommendation to PT.ABC regarding its tax division, namely improving the organizational structure, tax related infrastructure, and the quality of tax staff for a more effective and efficient tax obligation management."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan insentif pajak terkait pandemi Covid-19 dan mengetahui implikasi penggunaan insentif pajak oleh PT X. Manajemen pajak dan insentif pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23, 44, 86, dan 110 Tahun 2020 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Wabah Virus Corona, yang memuat Insentif pajak Impor Pasal 22 dan Angsuran Pasal 25 menjadi acuan penelitian ini. PT X merupakan salah satu perusahaan yang terdampak pandemi Covid dan memanfaatkan insentif pajak terkait pandemi Covid-19. PT X menggunakan insentif impor pasal 22 dan potongan angsuran pasal 25. PT X berhasil memanfaatkan insentif pajak lewat manajemen pajak dengan baik. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara diketahui bahwa PT X telah melakukan penghematan pajak sebesar Rp14.184.782.000 dengan memanfaatkan insentif pembebasan PPh pasal 22 impor dan Rp35.808.759.711 dari insentif pengurangan angsuran pasal 25. Total persentase penghematan dari pemanfaatan kedua insentif tersebut adalah 14,7% dari beban pajak penghasilan PT X. Penghematan pajak tersebut tampak dari menurunnya restitusi pajak hingga 1,4 milyar dari 17,6 milyar pada tahun sebelumnya. Hal ini berdampak dalam membantu menjaga kas perusahaan ketika kinerja perusahaan sedang menurun di awal pandemi.

---

This study aims to evaluate the use of tax incentives related to the Covid-19 pandemic and find out the implications of using tax incentives by PT X. Tax management and tax incentives in the Regulation of Minister of Finance (RMF) Numbers 23, 44, 86, and 110 of 2020 about Tax Incentives for Taxpayers Affected by the Corona Virus Outbreak, which contains Article 22 Import Tax Incentives and Article 25 Installments, are the reference for this research. PT X is one of the companies affected by the Covid pandemic and is taking advantage of tax incentives related to the Covid-19 pandemic. PT X uses article 22 import incentives and instalment cuts of article 25. PT X has taken advantage of tax incentives through good tax management. Based on observations, documentation and interviews, it is known that PT X has made tax savings of Rp14,184,782,000 by taking advantage of incentives for exemption from PPh article 22 on imports and Rp35,808,759,711 from incentives for reducing instalments in article 25. The total savings from using these two incentives are 14.7% of PT X's income tax burden. This tax savings can be seen in the decrease in restitution taxes up to 1.4 billion from 17.6 billion in the previous year. Tax saving has an impact in helping to maintain the company's cash when the company's performance is declining at the beginning of the pandemic."

"Penelitian ini membahas kebijakan insentif Pajak Penghasilan pada penanaman modal di industri pengolahan kelapa sawit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pemberian fasilitas pajak tersebut dalam rangka peningkatan investasi demi mendorong hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit. Adanya berbagai hambatan mulai dari pertimbangan bisnis, faktor pajak dan non-pajak lainnya menyebabkan fasilitas Pajak Penghasilan tidak diminati investor untuk beberapa sektor pengolahan kelapa sawit. Peneliti memberikan rekomendasi agar fasilitas Pajak Penghasilan lebih efektif dan aplikatif, yaitu: penurunan threshold nilai investasi, mempertahankan tarif bea keluar CPO, perbaikan infrastruktur dan kemudahan pembebasan lahan dan perizinan.

---

This research discusses the income tax incentives to investments in palm oil processing industry. This study is a qualitative research. The research concludes that the background providing incentives tax in order to encourage increased investment for the downsteram of palm oil processing industry. A number of obstacles ranging from business considerations and factors tax or other causes of non-tax Income Tax facilities are not attractive to investors. Researchers gave recommendations that facility income tax is more effective and applicable, such as decrease the threshold value of investment, retaining the CPO export tax rate, improvement infrastructure, and ease of land acquisition and licensing."

"Realisasi insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan jasa sewa toko kepada pedagan eceran yang diberikan pemerintah tidak mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, masa pemberian insentif yang terbilang singkat, yaitu hanya untuk 3 bulan masa sewa mulai dari bulan Agustus – Oktober 2021 serta waktu pemberian insentif yang kurang tepat membuat insentif tidak banyak dimanfaatkan oleh pedagang eceran. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas pemberlakuan kebijakan insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan jasa sewa toko kepada pedagang eceran, menggunakan empat kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist karena membutuhkan Operasionalisasi Konsep untuk menurunkan indikator-indikator teori yang digunakan dalam analisis. Penelitian ini menyimpulkan empat hasil. Pertama, dari kriteria efektivitas, insentif ini tidak efektif yang disebabkan karena sasaran/target dan tujuan kebijakan insentif tidak tercapai. Kedua, dari kriteria kecukupan, insentif ini tidak cukup karena hanya menjadi salah satu indikator dalam mendorong pertumbuhan perdagangan eceran, serta tidak cukup dari segi jangka waktu pemberian insentif yang hanya 3 bulan. Ketiga, dari kriteria responsivitas, insentif ini kurang responsif karena tidak mengakomodir keseluruhan pedagang eceran untuk dapat memanfaatkan insentif tersebut. Keempat, dari kriteria ketepatan, insentif ini tidak secara keseluruhan memenuhi kriteria ketepatan yang disebabkan karena dampak dan manfaat insentif yang tidak dirasakan secara signifikan oleh sasaran pemberian insentif, yaitu pedagang eceran atau ritel.

---

Realization of the Value Added Tax Borne by Government incentives on transfer of store rent service to the retail sector did not reach the target. Furthermore, the period of the incentives implementation is relatively short, which is only for 3 months of rental period starting from August – October 2021 and the timing of incentive is not appropriate, because the incentives are not widely used by the retail sector. This study aims to evaluate the implementation of the Value Added Tax Borne by Government incentives on transfer of store rent service to the retail sector using four William N. Dunn’s policy evaluation, there are effectiveness, adequacy, responsiveness, and appropriateness. This study uses a post-positivist approach and uses the Concept Operations to derive theoretical indicators used in analysis. This study concludes four results. First, from the effectiveness criteria, this incentive is not effective because the targets and purposes of the incentives are not achieved. Second, from the adequacy criteria, this incentive is not sufficient because it does not include all indicators to encourage retail growth, and the incentive period is only 3 months. Third, from the responsiveness criteria, this incentive is less responsive because it does not accommodate all retail sectors to take advantage of the incentive. Fourth, from the appropriateness criteria, the incentive does not entirely meet the criteria due to the impact and benefits of incentives that do not affect the retail sector significantly."

"Penelitian ini mendeskripsikan penelitian tentang evaluasi implementasi insentif pajak di masa pandemi Covid-19. Tujuannya untuk mengevaluasi dan mengetahui pengaruh insentif pajak berdasarkan PMK No. 44/PMK.03/2020 sampai dengan PMK No. 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019. Menggunakan kriteria evaluasi kebijakan efektivitas untuk mengevaluasi hasil pencapaian, efisiensi untuk usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, kecukupan untuk sejauh mana pencapaian hasil memecahkan masalah, pemerataan untuk insentif pajak diberikan kepada semua kelompok yang berbeda, responsivitas untuk kebijakan insentif pajak sesuai dengan kebutuhan dan ketepatan mengevaluasi manfaat pencapaian kebijakan serta kepatuhan wajib pajak untuk mengevaluasi apakah adanya insentif pajak dapat mendorong pelaku usaha UMKM untuk melapor pajak. Evaluasi insentif pajak ini ditujukan kepada pelaku usaha atau orang yang bertanggung jawab atas pajak UMKM di Bekasi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui pertanyaan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal selaku pembuat kebijakan dan 5 UMKM di Bekasi Selatan. Pemerintah sudah memberikan kemudahan prosedur pemanfaatan dan telah meningkatkan pelayanan. Namun manfaat insentif pajak masih belum tercapai, walaupun kebijakan ini diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam hal penyebaran informasi perpajakan dan memberikan edukasi kepada wajib pajak terkait perpajakan.

---

This study describes research evaluating the implementation of tax incentives during the Covid-19 pandemic. The aim is to examine and determine the effect of tax incentives based on PMK No. 44/PMK.03/2020 up to PMK No. 3/PMK.03/2022 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the 2019 CoronaVirus Disease Pandemic. Using the evaluation criteria of effective policies to evaluate the achievement results, efficient efforts made to achieve the desired results, adequate results to solve problems, equity for tax incentives given to all different groups, responsiveness to tax incentive policies according to needs and accuracy in evaluating the benefits of achieving policies and taxpayer compliance to evaluate whether the existence of tax incentives can encourage MSME business actors to report taxes. The evaluation of this tax incentive is aimed at business actors or people responsible for MSME taxes in South Bekasi. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through questions to the Directorate General of Taxes and the Fiscal Policy Agency as policymakers and 5 MSMEs in South Bekasi. The Government has provided ease of use procedures and has improved services. However, the policy given to individual and corporate taxpayers failed to achieve the benefits of tax incentives. So, it is necessary to make improvements in disseminating tax information and providing education to taxpayers related to taxation. "

"Setelah berbagai insentif pajak Covid-19 (Covid) digelontorkan oleh pemerintah, sudah saatnya dilakukan pengujian efektivitas kebijakan agar dapat mengurangi defisit anggaran negara. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) merupakan salah satu kebijakan insentif pajak Covid yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat berstatus pegawai. Namun, adanya ketimpangan yang secara relatif signifikan antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran (tax expenditure) atas insentif PPh 21 DTP, menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh 21 DTP masih sepi peminat. Tujun penelitian ini adalah untuk terukurnya efektivitas kebijakan insentif PPh 21 DTP dalam meningkatkan daya beli Wajib Pajak berstatus pegawai dan teridentifikasinya kendala yang dihadapi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dalam memanfaatkan insentif PPh 21 DTP di Kecamatan Bekasi Barat. Pengukuran terhadap konsep efektivitas kebijakan diimplementasikan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Knoepfel. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data survey terhadap sejumlah pegawai yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP dan perusahaaan-perusahaan yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP di Kecamatan Bekasi Barat. Survey dilakukan secara daring dan luring, dengan menggunakan teknik self-administered questioner maupun face-to-face interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh 21 DTP dalam meningkatkan daya beli Wajib Pajak berstatus pegawai masih “Kurang Efektif”. Secara lebih spesifik, pengukuran dalam dimensi impact mencatat perolehan angka dalam kategori “Cukup Berdampak”, sedangkan dalam dimensi outcome mencatat perolehan angka dalam kategori “Kurang Memberi Manfaat”. Pemberi kerja diketahui menghadapi kendala-kendala dalam memanfaatkan insentif, yaitu adanya kewajiban administratif yang sepenuhnya dibebankan terhadap pemberi kerja, kewajiban tambahan untuk melaksanakan pendataan terhadap pegawai-pegawai nya, dan adanya potensi pengenaan sanksi administrasi secara tidak langsung atas kealpaan maupun kelalaian dalam melaksanakan pelaporan realisasi insentif.

---

After various Covid-19 (Covid) tax incentives have been disbursed by the government, it is time to test policies in order to reduce the state budget deficit. The Employment Income Tax Incentive Borne by the Government is one of the Covid tax policies used to increase the purchasing power of society with employee status. However, the relatively significant gap between the budget allocation and the budget realization for Employment Income Tax Incentive Policy Borne by the Government, shows that the Employment Income Tax Incentive Policy Borne by the Government is still lacking in interest. The purpose of this study is to measure the policy effectiveness of the Employment Income Tax Incentive Borne by the Government in increasing the purchasing power of the taxpayer with employee status and to identify the obstacles faced by the withholding agent of Employment Income Tax in utilizing the incentives of the Employment Income Tax Borne by the Government in the West Bekasi District. The measurement of the policy effectiveness concept that is implemented is based on the theory proposed by Knoepfel. The research was conducted using a quantitative approach with survey data collection techniques on the number of employees who utilize Employment Income Tax Borne by the Government and companies that utilize the Employment Income Tax Borne by the Government in the West Bekasi District. The survey was conducted online and offline based on a self-administered questionnaire and face-to-face interview techniques. The results of the study indicate that the policy effectiveness of the Employment Income Tax Incentive Borne by the Government is still "Less Effective”. More specifically, the measurement in the impact dimension recorded a score in the "Quite Impactful" category, while in the outcome dimension it recorded a score in the "Less Useful" category. Employers are known to face obstacles in utilizing incentives, namely administrative obligations wholly passed on to the employer, the additional obligation to collect data from employees, and the possibility of imposing indirect administrative sanctions for negligence or omission in the implementation of the incentive realization reporting."

"Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan insentif pajak di Ibu Kota Nusantara melalui Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2023 yang bertujuan untuk menarik investasi. Namun, komitmen Indonesia terhadap pilar dua OECD Global Minimum Tax (GMT) menimbulkan tantangan terhadap efektivitas insentif ini, terutama insentif pajak penghasilan, di bawah skema tarif pajak minimum global 15%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, tantangan, dan keberlanjutan kebijakan insentif pajak penghasilan di Ibu Kota Nusantara dalam perspektif pilar dua OECD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak di Ibu Kota Nusantara penting diterapkan untuk memberikan kepastian hukum kepada calon investor di tengah isu politik Indonesia 2024. Selain itu, terdapat tantangan dalam penerapan insentif pajak ini, terutama terkait kompleksitas kebijakan dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Kebijakan insentif pajak juga tetap akan diterapkan sambil menunggu perkembangan dan peraturan resmi terkait GMT di Indonesia. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mendesain ulang insentif pajak setelah penerapan resmi GMT dengan bentuk seperti Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) dan Marketable Transferable Tax Credit (MTTC).

---

The Indonesian government has introduced tax incentives in the Capital City of Nusantara through Government Regulation No. 12 of 2023 aimed at attracting investment. However, Indonesia's commitment to OECD Pillar Two Global Minimum Tax (GMT) poses challenges to the effectiveness of these incentives, especially income tax incentives, under the global minimum tax rate scheme of 15%. This study aims to analyze the urgency, challenges, and 2 sustainability of income tax incentive policies in the Capital City of Nusantara following Indonesia's commitment to OECD Pillar Two. This research employs a qualitative descriptive method with data collection techniques from literature studies and field research through indepth interviews with relevant parties. The results of the study indicate that tax incentives in the Capital City of Nusantara are crucially applied to provide legal certainty to potential investors amidst the political issues in Indonesia in 2024. Additionally, there are challenges in implementing these tax incentives, particularly concerning policy complexity and stakeholder involvement. Tax incentive policies will continue to be implemented while awaiting developments and official regulations related to GMT in Indonesia. The government also considers redesigning tax incentives after the official implementation of GMT, with the possibility of introducing forms such as Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) and Marketable Transferable Tax Credit (MTTC)."

"Inovasi bertujuan menciptakan gagasan baru yang diimplementasikan dan menjadi alasan utama peradaban modern. Proses inovasi melibatkan prinsip-prinsip kunci yang salah satunya merupakan penelitian dan pengembangan. Dukungan pemerintah dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dapat berupa pemberian fasilitas insentif pajak yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan dengan membandingkan beberapa negara yaitu Indonesia, Turki, dan Portugal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya Wajib Pajak yang memiliki minat dalam memanfaatkan kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan. Faktor utama dari rendahnya minat Wajib Pajak dalam memanfaatkan insentif pajak ini adalah karena tingginya peluang Wajib Pajak untuk dilakukan pemeriksaan setelah memanfaatkan kebijakan ini. Walaupun, Wajib Pajak tidak memiliki minat untuk menerapkan kebijakan ini, dampak atas beberapa faktor seperti tingkat aktivitas penelitian dan pengembangan, daya saing global, dan beberapa hal yang terdampak lainnya tidak mengalami penurunan dan cenderung positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia tidak memberikan dampak terhadap aktivitas penelitian dan pengembangan.

---

Innovation aims to create new ideas that are implemented and become the main reason for modern civilization. The innovation process involves key principles, one of which is research and development. Government support in research and development activities can be in the form of providing tax incentive facilities that can be utilized in carrying out research and development activities. The purpose of this study is to analyze tax incentive policies on research and development activities by comparing several countries, namely Indonesia, Turkey, and Portugal. This research uses descriptive qualitative method with data collection through literature study and field study. The results showed that there are still low taxpayers who have an interest in utilizing tax incentive policies for research and development activities. The main factor of the low interest of taxpayers in utilizing this tax incentive is due to the high chance of taxpayers to be audited after utilizing this policy. Although, taxpayers do not have an interest in applying this policy, the impact on several factors such as the level of research and development activities, global competitiveness, and several other affected things has not decreased and tends to be positive. This shows that the tax incentive policy on research and development activities in Indonesia has no impact on research and development activities."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan insentif pajak UMKM pada masa pandemi berdasarkan persepsi Wajib Pajak berdasarkan The Four Maxims dan implementasi kebijakan insentif pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Metode dalam penelitian ini adalah mixed method research, yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner untuk mengukur persepsi UMKM terhadap kebijakan insentif pajak UMKM dan wawancara kepada petugas fiskus dan UMKM. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxim tetapi tingkat pemanfaatan insentif UMKM rendah, pada tahun 2020 hanya 43% dan tahun 2021 hanya 15%. Hal tersebut disebabkan laporan realisasi insentif pajak yang sulit dan tidak ada target yang diberikan kepada kantor pajak untuk mendorong pemanfaatan insentif pajak UMKM secara maksimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi meningkat. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi praktis meskipun kebijakan insentif pajak UMKM telah memenuhi seluruh aspek pemungutan pajak The Four Maxims, tetapi desain insentif pajak perlu dilakukan penyesuaian terhadap karakteristik UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi dan internet. Dengan desain insentif pajak yang memberikan kemudahan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan insentif pajak UMKM sehingga pemulihan usaha UMKM pada masa pandemi dapat terwujud.

---

This research aims to evaluate the MSME tax incentive policy during the pandemic based The Four Maxims and the implementation of the MSME tax incentive policy at Gambir Dua Tax Office. This research is mixed methods research, which combines quantitative and qualitative approaches simultaneously. The data in this study were obtained from a questionnaire to measure the perception of MSMEs on MSME tax incentive policies and interviews with tax officers and MSMEs. This research shows that taxpayers' perception of tax policies has fulfilled the Four Maxims tax collection but the utilization level of MSME tax incentives is low, in 2020 it is 43%, while in 2021 it is only 15%. This is due to the difficulty in conducting tax realization reports and no targets given to the tax office to encourage the maximum utilization of MSME tax incentives. This study also found that the level of non-compliance taxpayers during the pandemic increased. The results of this study show that even though the MSME tax policy has been met to the Four Maxims tax collection criteria, the tax incentives design needs to be more simplifier following the characteristic of MSMEs who are still not familiar with technology and the internet. The user friendlier MSME tax incentives design, the more MSME tax incentives utilization which then can increase to realize the recovery of MSME businesses during the pandemic."

"Dengan perkembangan dan potensi usaha sosial, pemerintah Indonesia belum menggunakan kebijakan insentif pajak sebagai upaya mendukung usaha sosial. Penelitian ini menganalisis kebijakan insentif pajak yang ada bagi usaha sosial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan (mixed method), dimana data kuantitatif dikumpulkan dari kuesioner serta data kualitatif didapatkan dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dari data kualitatif yang dikumpulkan, ditemukan bahwa Inggris dan Malaysia mengarahkan kebijakan insentif pajak untuk memperkuat aspek pendanaan bagi usaha sosial. Penerapan insentif pajak di kedua negara tersebut, melalui berbagai proses pengembangan dari sisi ekosistem usaha sosial dan juga ekosistem pendanaan sosial. Jika melihat konteks Indonesia, insentif pajak yang ada masih mendikotomikan antara nirlaba dan profit, sehingga jika diterapkan untuk usaha sosial yang bersifat campuran, masih memiliki beberapa keterbatasan dan tidak dapat mencakup semua tipe usaha sosial yang ada. Berdasarkan pengukuran data kuantitatif, ditemukan bahwa responden memiliki persepsi positif atas kewajiban perpajakan dan insentif pajak yang ada saat ini. Meskipun begitu, terdapat kesenjangan antara persepsi atas manfaat yang diharapkan dengan manfaat yang nyata diterima usaha sosial saat ini. Dari segi informasi, usaha sosial yang terjaring merasa belum cukup mengetahui dan memahami pilihan insentif yang ada saat ini.

---

With the development and potential of social enterprises, the Indonesian government has not used tax incentive policies as an effort to encourage the development of social enterprises. This study analyzes existing tax incentive policies for social enterprises in Indonesia. The research method used is a mixed method, where quantitative data are collected from questionnaires and qualitative data is obtained from in-depth interviews and literature studies. From qualitative data collected, it was found that the UK and Malaysia direct their tax incentive policies to strengthen aspects of funding for social enterprises. The implementation of tax incentives in both countries, through various development processes from the supply and demand side of the social enterprise ecosystem and also the ecosystem of social funding. At the Indonesian context, the existing tax incentives are still dichotomous between non-profit and profit, so that if applied to a hybrid enterprise like social enterprise, it still has some limitations and cannot cover all types of existing social enterprises.Based on the research that has been done, it was found that respondents has a positive perception of current tax obligations and tax incentives. Even so, there is a gap between the perception of expected benefits and the actual benefits received by social enterprises. In terms of information, social enterprises feel that they do not really know and understand the current incentive choices."