Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis malaise tahun 1929 mengakibatkan lima pabrik gula di Banyumas bangkrut pada tahun 1933. Salah satunya adalah Pabrik Gula Kalibagor yang merupakan pabrik terbesar dan tertua di Banyumas. Pada penelitian ini dibahas dampak yang dirasakan pabrik gula Kalibagor saat krisis malaise dan bagaimana pabrik gula ini dapat bangkit kembali tahun 1938. Sumber primer yang digunakan adalah arsip Suikerregeling 1936, harian Belanda dan Hindia-Belanda seperti De Telegraaf, De Locomotief, De Algemeen Handelsblad pada periode 1900-1938. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), analisis sumber (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi). Hasilnya ditemukan bahwa Pabrik Gula Kalibagor mengalami jatuh bangun selama krisis malaise tahun 1933-1938. Pabrik Gula Kalibagor harus berhenti berproduksi pada tahun 1933 karena krisis malaise dan bencana kekeringan. Keuntungan pabrik yang terus menurun akibat musim kemarau menyebabkan produksi gula menjadi rendah ditambah dengan adanya krisis malaise sehingga pabrik gula Kalibagor mengalami kerugian yang besar. Perekonomian Banyumas semakin memburuk dan untuk mengembalikan perekonomian Banyumas maka Bupati Banyumas mengupayakan untuk dibukanya kembali Pabrik Gula Kalibagor. Pada tahun 1936, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan membangkitkan kembali salah satu pabrik gula di Banyumas, yaitu Pabrik Gula Kalibagor. Pabrik Gula Kalibagor beroperasi lagi pada tahun 1938 yang membuat perekonomian di Banyumas kembali membaik.

---

Crisis malaise in 1929 has caused five sugar factories in Banyumas going bankrupt in 1933. One of them was the Kalibagor Sugar Factory, which was the largest and oldest factory in Banyumas. This research discusses the impact of crisis malaise to Kalibagor sugar factory and how this sugar factory could revive in 1938. The primary sources used the Suikerregeling 1936 dutch archives, daily of De Telegraaf, De Locomotief, De Algemeen Handelsblad in the period 1930-1938. This research method uses historical methods consisting of source collection (heuristics), source criticism (verification), source analysis (interpretation), and history writing (historiography). The result is, Kalibagor Sugar Factory experienced ups and downs during the malaise crisis of 1933-1938. Kalibagor Sugar Factory had to stop production in 1933 due to malaise crisis and dryness weather. The factory's profits continued to decline due to bad weather which caused low sugar production coupled with the malaise crisis so that the Kalibagor sugar factory suffered huge losses. Banyumas economy was getting worse and to restore Banyumas economy, then the Banyumas Regent was making efforts to reopen the Kalibagor Sugar Factory. In 1936 the Dutch East Indies government issued a policy of reviving one of the sugar factories in Banyumas, namely the Kalibagor Sugar Factory. So that the Kalibagor Sugar Factory could operate again in 1938. That way, the economy in Banyumas was getting better again."

"ABSTRAKKajian arkeologi industri memberikan pemahaman dan gambaran akan kehidupan sosial masyarakat industri masa lalu. Objek kajian arkeologi industri berupa artefak, struktur, atau bangunan bekas kegiatan industri. Pada masa kolonial, banyak industri didirikan di Indonesia, dan salah satunya adalah industri gula. Industri gula yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pabrik Gula Kalibagor di Banyumas, Jawa Tengah. Penelitian ini membahas tentang tata ruang emplasemen pabrik yang berkaitan dengan aktivitas produksi dan kehidupan sosial yang ada dalam lingkungan industri Pabrik Gula Kalibagor pada masa lalu. Semua itu dapat diketahui dari pola keletakkan bangunan-bangunan dalam emplasemen pabrik.

---

ABSTRACTIndustrial archaeology review provides an understanding and the description about the social life of the past industrial society. The object of the study of industrial archaeology is in the form of artifacts, structures, or former buildings of the industrial activity. During the colonial period, many industries were established in Indonesia, and one of which was a sugar industry. The sugar industry that becomes the object of this research is the Kalibagor sugar factory at Banyumas, Central Java. This study discusses the factory spatial emplacement which is related to the production and social life activity that is presented in the industrial environment at Kalibagor sugar factory in the past. All can be known by the layout pattern of the buildings in factories emplacement."

"Lansia merupakan saiah satu kelompok rawan dipandang dari segi kesehatan. Perubahanperubahan fisik dan psikologis akibat proses menua membutuhkan proses adaptasi. Ketidakmampuan lansia beradaptasi terhadap perubahan ini dan ketidak adekuatan dukungan keluarga dapat menimbulkan gangguan psikososial yaitu kehilangan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menguji hubungan antara dukungan keluarga dengan respons kehilangan pada lansia di desa Pekaja, Kalibagor Kabupaten Banyumas lama Tengah. Penelitian ini menggunakan disain diskriptif korelasional dengan pendekatan cross sectional. Total sampel 150 lansia, dengan kriteria inklusinya adalah lansia yang berusia 60 tahun ke atas. sehat, tinggal bersama keluarga, bersedia menjadi responden, dan bertempai tinggal di desa Pekaja, Kalibagor. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data sebelumnya dilakukan uji instrumen dengan metode pearson product moment (r > 0,361) dart tingkat reliabilitas serta validitasnya ditetapkan dengan melihat nilai alpha chronbach, untuk kuesioner B (r = 0,9593) dan kuesioner C (r = 0,9121). Hubungan antara dukungan keluarga dengan respons kehilangan pada lansia digunakan uji Kai kuadrat. Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa tingkat kejadiin lansia yang mengalami respons kehilangan adaptif sebanyak 80 orang (53,3%), sedangkan lansia yang mengalami respons kehilangan maladaptif sebanyak 70 responden (46,7%). Dari tujuh jenis dukungan keluarga yang terbukti secara bermakna mempengaruhi tingkat respons kehilangan pada lansia adalah dukungan keluarga melalui interaksi sosial (p=0,009), dukungan keluarga dalam upaya penyediaan transportasi (p = 0,019), dukungan keluarga dalam menyiapkan makanan (p = 0,017) dan dukungan keluarga melalui finansial (p = 0,04). Sedangkan dukungan keluarga yang paling dominan berpengaruh terhadap respons kehilangan lansia berdasarkan hasiI uji analisis Regresi logistik ganda adalah dukungan keluarga melalui interaksi sosial. Dan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lansia membutuhkan dukungan keluarga khususnya interaksi sosial guna menghadapi perubahan sebagai akibat proes menua. Hasil studi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap lansia melalui pemberdayaan keluarga dalam memberikan dukungan yang lebih efektif.

---

The older people are one of healthy susceptible group. The adaptation process needs to prevent physical and psychological changing that effect of aging process. Lack of ability the older people to adapt and inadequacy the family support make psychosocial problems, such as loss. This study was descriptive core/ational with cross-sectional design that aim to examine the relationship between family support and the older people loss responses at Pekaja village Kalibagor, Banyumas Distric, Central of Java. The population were 150 older people whose equal and more than 60 years old and lived at Pekaja village, Kalibagor. The total sampling was used with inclusion criteria lived with their family, healthy and ready to be respondent. The instruments were tested for validity and reliability, the result r>0,361 with chronbach alpha, for quetlonnair B (r = 0,9593 ) and quelionnire C (r = 0,9121 ). To examine the relationship between family support and the older people loss responses Chi-square was used. The result of this study showed that the older people with adaptive responses were 80 peoples (53,3%), more than the older people with mal-adaptive responses 70 06,7%). There were the significant relationship between the family support and loss response of the older people.Tthere were also significantly correlated between interaction social support (p = 0,009), transportation aids support (p = 0, 019), financial support (p = 0,04) and family support for preparing of some food (p = 0,017). The family support dominant relationship with loss response were the interaction social support. The family support for the older people to aging process, is needed, especially interaction social family support. Finally, this study can used to improve the older people services through family empowerment to give support more effectively."

"Industri perkebunan adalah sektor industri yang sangat menguntungkan selama masa Hindia Belanda. Di tahun 1830, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem tanam paksa, yang mana penduduk lokal diwajibkan untuk menanam tanaman yang telah ditentukan oleh pemerintah, salah satunya adalah tebu. Sejak saat itu gula tebu menjadi komoditas penting di Hindia Belanda. Di tahun 1870, Pemerintah menetapkan undang- undang Agraria yang dapat memberikan peluang kepada pihak swasta untuk berbisnis di Hindia Belanda. Setelah ditetapkan, banyak pabrik gula dibuka di Jawa, dan produksi gula meningkat pesat. Di Tahun 1920-1930an industri gula di Jawa mencapai masa emasnya, dengan 179 pabrik gula yang tersebar dan jumlah produksi hampir 3 juta ton pada tahun 1931. Jumlah ini menjadikan Hindia Belanda sebagai produsen gule terbesar kedua di Dunia di bawah Kuba. Dewasa ini, tidak banyak lagi pabrik gula peninggalan Hindia Belanda yang tersisa. Banyak pabrik gula yang sudah tidak melakukan produksi, ditinggalkan, atau telah beralih fungsi. Dari sedikit pabrik gula yang tersisa, terdapat satu pabrik gula yang masih beroperasi hingga sekarang. Pabrik gula itu adalah Pabrik Gula Mojo di Sragen, Jawa Tengah. Di Pabrik Gula Mojo masih terdapat banyak bangunan dan peninggalan arkeologi industri yang dapat diamati, diantaranya adalah bangunan pabrik, gudang, jalur lori, dan rumah karyawan. Penelitian ini mencoba untuk merekonstruksi proses perjalanan komoditas gula selama masa kolonial, termasuk penanaman, proses manufaktur, dan distribusi. Rekonstruksi pada penelitian ini menggunakan pendekatan life history model. Perjalanan gula akan di klasifikasi berdasarkan prosesnya, yaitu persiapan penanaman, masa tanam, masa panen, manufaktur, dan distribusi.

---

The plantation industry was a profitable sector during the colonial era. In 1830 Dutch East Indies government applied the Cultivation System which forced local people to plant some plantation that has been set by the government, one of them was sugar cane. Since that time sugar had become an important commodity in Dutch East Indies. In 1870, the Dutch East Indies government passed agrarian regulations that open opportunities for those who want to develop a plantation in the Dutch East Indies. Many sugar factory opened in Java, and sugar production increased rapidly. In the 1920-1930s sugar industry reached its golden ages, with 179 sugar factories established in Java. In 1931, the amount of sugar production in the Netherlands reached almost 3 million tons which made the Dutch East Indies a second-largest sugar producer in the world at that time. However, in the present, there are not many sugar factories that still operate. Many sugar factories have been abandoned and lost. One of the factories that are still operating is Mojo Sugar Factory in Sragen, Central Java. Mojo Sugar Factory still uses a lot of heritage buildings, including the factory, warehouse, rails, and employee houses. This research aims to reconstruct the journey of sugar commodity during the colonial period, including planting, fabrication, and distribution. The reconstruction in this research uses a life history model. The journey of sugar will be classified by the processes, such as planting preparation, planting period, harvest, fabrication, and distribution."

"Penunjukan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) ialah untuk melayani pembuatan akta tanah di daerah yang belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemberian tugas dan kewenangan camat sebagai PPATS bersifat sementara karena secara ex officio, seorang camat merupakan kepala dari suatu kecamatan. Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, muncul kekaburan norma atas kedudukan camat sebagai PPATS dalam pembuatan akta autentik di bidang pertanahan. Dalam kenyataannya masih banyak PPATS dilantik meskipun di wilayah kerjanya sudah ada cukup PPAT. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah a quo yang menjelaskan tentang pengangkatan camat sebagai PPATS oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian untuk tesis ini adalah mengenai pengaturan peran PPATS menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan tanggung jawab camat sebagai PPATS terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian doktrinal ini dilakukan melalui studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Di samping itu dilakukan pula wawancara sebagai data primer untuk mendukung data sekunder yang didapat dari studi dokumen. Dari hasil analisis, dapat dinyatakan bahwa pengaturan tentang peran PPATS dalam hukum di Indonesia, memunculkan ketidakpastian hukum karena ada pertentangan antara pasal a quo dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah yang sama, di mana pasal tersebut menjelaskan tentang larangan suatu profesi yang diemban oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk PPAT, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa camat (yang dalam hal ini tentunya merupakan seorang PNS) diangkat sebagai PPATS. Adapun tanggung jawab PPATS terhadap akta yang dibuatnya adalah sama seperti tanggung jawab PPAT, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah a quo.

---

The appointment of the subdistrict head as the Temporary Land Deed Making Officer (PPATS) is to serve the making of land deeds in areas where there are not enough Land Deed Making Officer (PPAT). The assignment and authority of sub-district heads as PPATS are temporary because ex officio, a sub-district head is the head of a sub-district. After the enactment of Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulations for the Position of Officials for Making Land Deeds, a blurring of norms emerged regarding the position of sub-district head as PPATS in making authentic deeds in the land sector. In reality, there are still many PPATS appointed even though there are already enough PPATs in their working areas. This of course contradicts the provisions of Article 5 paragraph (3) of the a quo Government Regulation which explains the appointment of sub-district heads as PPATS by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency in making deed in areas where there are not enough PPATs. Therefore the problem raised in the research for this thesis is regarding the regulation of the role of the PPATS according to Indonesian law and the responsibility of the sub-district head as a PPATS for the deed he made. This doctrinal research was carried out through document studies to collect secondary data in the form of legal materials relevant to the research problem. In addition, interviews were also conducted as primary data to support secondary data obtained from document studies. From the results of the analysis, it can be stated that the regulation regarding the role of PPATS in Indonesian law raises legal uncertainty because it is contrary to the provisions of Article 7 paragraph (2) of the same Government Regulation, in which the article explains the prohibition of a profession carried out by a Civil Servant. (PNS) including PPAT. The responsibilities of the PPATS for the deed he made are the same as the responsibilities of the PPAT as stipulated in Article 12 of the a quo Government Regulation."

"Penelitian ini mengkaji dinamika sosial dan ekonomi di Pabrik Gula Kalibagor, Banyumas, dengan menerapkan perspektif arkeologi industri dan teori Marxisme. Mulai diterapkannya sistem tanam paksa oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1836 telah mengubah struktur ekonomi dan sosial di Jawa, khususnya dengan pendirian pabrik gula yang berbasis pada eksploitasi tenaga kerja lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana infrastruktur industri tebu dan pabrik gula berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional sekaligus menciptakan ketimpangan sosial antara kaum borjuis Eropa dan kaum proletar lokal. Melalui analisis artefak, dokumentasi historis, dan sisa-sisa material industri, penelitian ini menyelidiki bagaimana relasi antara majikan dan buruh di pabrik mencerminkan kondisi sosial yang lebih luas dan bagaimana prasarana produksi gula serta dokumentasi terkait pekerja mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial masa itu. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan baru mengenai sejarah industri gula di Banyumas tetapi juga menyoroti pentingnya teknologi dan produksi material sebagai pendorong perubahan sosial dalam masyarakat.

---

This study examines the social and economic dynamics at the Kalibagor Sugar Factory in Banyumas by applying industrial archaeology perspectives and Marxist theory. The implementation of the forced cultivation system by the Dutch East Indies Government in 1836 significantly altered the economic and social structure in Java, particularly through the establishment of sugar factories based on the exploitation of local labor. This research aims to uncover how the infrastructure of the sugarcane industry and sugar factories contributed to regional economic growth while also creating social disparities between the European bourgeois and the local proletarians. Through the analysis of artifacts, historical documentation, and remnants of industrial materials, this study investigates how the relationship between employers and workers at the factory reflects broader social conditions and how the infrastructure of sugar production and related worker documentation reflect the economic and social dynamics of the time. The results of this research are expected to not only provide new insights into the history of the sugar industry in Banyumas but also highlight the importance of technology and material production as drivers of social change in society."

"ABSTRAKPada tahun 1957 Pabrik Gula Gondang Winangoen menjadi milik Pemerintah RI, dan pengawasannya diserahkan kepada Pusat Perkebunan Negara PPN Baru unit Semarang, dan nama Pabrik Gula PG. ini berganti nama menjadi PG. Gondang Baru. Buruh berperan sebagai motor penggerak nasionalisasi pada PG. Gondang Gondang Baru sepanjang tahun 1958-an. Sesuai PP No. 164/1964 tanggal 1 Juli tahun 1964, PG. Gondang Baru beralih di bawah naungan PPN Jawa Tengah V Surakarta. Selanjutnya PPN dibubarkan berdasarkan PP No.14/1968, dan diganti Perusahaan Negara Perkebunan PNP XVI yang berkedudukan di Solo. Perkembangan selanjutnya tahun 1969 terjadi perubahan dari PNP XVI yang menyebabkan perusahaan ini kemudian masuk menjadi PT. Pabrik Gula Gondang Baru.Skripsi ini bertujuan untuk menunjukkan pergerakan industri gula pada masa pemerintahan Republik Indonesia, dari tahun 1957 sampai 1969, khususnya yang terjadi pada pabrik gula ini. Metode penelitian yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Data tambahan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan PG. Gondang Baru.

---

ABSTRACTIn 1957 the Gondang Winangoen Sugar Factory belonged to the Government of Indonesia, and its supervision was handed over to the New Plantation Enterprise of the State Pusat Perkebunan Negara PPN Baru unit of Semarang. The name Gondang Winangoen Sugar Factory was changed to Gondang Baru Sugar Factory. The Labourers had a role as a driving force of nationalization at the Gondang Baru Sugar Factory during the 1958 rsquo s. According to Government Regulation No. 164 1964 July 1 1964, PG. Gondang Baru was registered and placed under the auspices of the PPN V Surakarta, Central Java. Subsequently the PPN was dissolvedbased on Government Regulation No.14 1968 and in the end of 1968 replaced to State Plantation Company Perusahaan Negara Perkebunan PNP XVI based in Solo. In this case PG. Gondang Baru was included under the auspices of PNP XVI.In 1969 PNP XVI underwent changes and was then registered as PT. Gondang Baru Sugar Factory. This thesis aims to show the movement of the sugar industry during the Republic of Indonesia, from 1957 to 1969, especially what happened to this sugar factory. The research methods used in this paper are historical method that is heuristics, critics, interpreting and historiography. Additional data was obtained through interviews with informants who are able to relate the history of Gondang Baru Sugar Factory. "

"Skripsi ini membahas tentang Pabrik Gula Pangka pada abad ke-19. Berdasarkan pola tata letak bangunan dalam emplasemen pabrik maka dilakukan rekonstruksi sistem produksi gula di Pabrik Gula Pangka pada abad tersebut. Pola tata letak bangunan di atas memperlihatkan sistem pembagian kerja yang terjadi di dalam pabrik. Hal tersebut memiliki keterkaitan pula dengan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk dari adanya pembagian kerja.

---

The focus of this thesis is about Pangka Sugar Factory on 19th Century. Based on the structures disposition pattern at Pangka emplacement then it was a reconstruction of sugar production system in sugar factory on that century. That disposition pattern showed the working distribution system in the factory. It also has relation with social clusters that caused by working distribution system."

"Kabupaten Banyumas memiliki berbagai potensi wisata mulai dari wisata alam, wisata budaya maupun wisata sejarah, dimana arah pengembangannya difokuskan pada Kawasan Wisata Baturaden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tahap perkembangan yang telah dicapai tiap objek wisata di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan melalui observasi lapang dan wawancara mendalam yang dilanjutkan dengan pengelompokkan tahap perkembangan objek wisata menurut teori Butler kemudian dilakukan analisis keruangan dengan metode komparatif berdasarkan jenis dan lokasi objek wisata. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa tahap perkembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Banyumas paling rendah berada di tahap kedua, dimana tahap perkembangan objek wisata alam lebih tinggi dibandingkan dengan tahap perkembangan objek wisata sejarah dan budaya. Objek – objek wisata yang lokasinya mengelompok di Kawasan Wisata Baturaden cenderung lebih tinggi tahap perkembangannya dibandingkan dengan objek wisata yang lokasinya soliter.

---

Banyumas has many potential tourist attractions ranging from natural, cultural and historical tourist attractions, where the direction of its development is focused on the Baturaden Area Tourism. This study aims to determine the extent to which stage of development has been achieved every attractions in Banyumas. The research was conducted through field observation and indepth interviews, followed by developmental stage grouping attractions by Butler's theory of spatial analysis is then performed by the comparative method based on the type and location of the attraction. From the analysis showed that stage of development of existing attractions in Banyumas lowest was in the second stage, which stage of development of natural tourist attraction is higher than the stage of development of historical and cultural attractions. A tourist objects located in the Area Tourism clumped especially Baturaden tend to be higher stage of development compared with the attraction of its location solitary."