Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas retorika politik terkait keimigrasian dan keberadaan imigran yang dinyatakan oleh kandidat presiden Prancis pada pemilihan umum presiden Prancis 2017. Isu imigrasi adalah salah satu aspek terpenting dalam kebijakan domestik dan luar negeri Prancis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan penerimaan imigran dari para kandidat presiden Prancis 2017, serta dampaknya kepada publik Prancis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga model dimensi dari Norman Fairclough, yaitu dimensi mikrostruktural, mesostruktural, dan makrostruktural. Data yang digunakan berasal dari surat kabar, media daring, buku, dan artikel jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retorika politik oleh kandidat presiden pada kampanye pemilihan umum presiden Prancis 2017 membentuk identitas dan penerimaan imigran tersendiri dalam pandangan publik Prancis. Lima kandidat presiden Prancis menyajikan retorika terkait keimigrasian dan keberadaan imigran dengan pembingkaian yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi partai yang dianut. Namun, retorika yang disajikan oleh kandidat presiden Macron dari En Marche! lebih dapat diterima oleh masyarakat Prancis daripada para kandidat presiden lainnya.

---

This article discusses the political rhetoric regarding immigration and the presence of immigrants declared by the French presidential candidates in the 2017 French presidential election. The issue of immigration is one of the most important aspects of French domestic and foreign policy. The purpose of this study is to determine the perceptions and acceptance of immigrants from the 2017 French presidential candidates, and their impact on the French public. The theory used in this research is Norman Fairclough's three-dimensional model, namely the microstructural, mesostructural, and macrostructural dimensions. The data taken is the first source in the form of newspapers, online media, books and journal articles. The results of this study indicate that the political rhetoric by presidential candidates in the 2017 French presidential election campaign forms its own identity and acceptance of immigrants in the French public view. Five French presidential candidates presented rhetoric related to immigration and the existence of immigrants with different framing according to the party ideology they adhere to. However, the rhetoric presented by presidential candidate Macron is more acceptable to French society than other presidential candidates."

"Pemilihan umum presiden 2017 merupakan sebuah peristiwa yang penting dalam sejarah Prancis dengan kemenangan Presiden termuda, yaitu Emmanuel Macron. Artikel ini membahas mengenai pidato Emmanuel Macron yang berhasil meyakinkan rakyat Prancis memilihnya sebagai Presiden 2017. Data dianalisis dengan cara membedah struktur kalimat, dan prinsip retorika dalam pidato kampanye Macron di Paris pada tanggal 24 April 2017. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara struktur kalimat yang dan prinsip retorika yang digunakan oleh Macron dalam pidato pemilihannya sebagai Presiden 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif oleh Creswell (2013) dengan studi kepustakaan. Teori Le Querler (1994) digunakan untuk membedah struktur sintaksis dan teori retorika oleh Fromilhague (2010) untuk membedah diksi dalam setiap kalimat pidato. Dari 50 data ditemukan bahwa kalimat dominan pada pidato Emmanuel Macron adalah les phrases complexes diantara nya 20 La Phrase Complexes subordonnée, 10 La Phrase complexe juxtaposée, 14 La Phrase composée coordonée dan 6 Les phrases simple. Adapun kalimat dominan yaitu Les phrases complexes subordonné untuk memberikan perluasan melalui informasi yang disampaikan. Fungsi kalimat sintaksis juga berpengaruh dalam penggunaan prinsip retorika untuk memberikan penjelasan lebih mendetail di dalam setiap kalimatnya.

---

The 2017 presidential election was a landmark event in French history with the victory of the youngest President, Emmanuel Macron. This article discusses Emmanuel Macron's speech that successfully convinced the French people to elect him as President in 2017. The data is analyzed by dissecting the sentence structure, and rhetorical principles in Macron's campaign speech in Paris on April 24, 2017. This research aims to show the relationship between the sentence structure and rhetorical principles used by Macron in his election speech as President in 2017. This research uses the qualitative method by Creswell (3013) with a literature study. Le Querler's theory (1994) was used to dissect the syntactic structure and Fromilhague's theory of rhetoric (2010) to dissect the diction in each sentence of the speech. From 50 data, it is found that the dominant sentences in Emmanuel Macron's speeches are les phrases complexes, including 20 les phrases complexes subordonnée, 10 les phrases complexe juxtaposée, 14 les phrases composée coordonée and 6 les phrases simple. The dominant sentence is Les phrases complexes subordonné to provide expansion through the information conveyed. The syntactic sentence function also influences the use of rhetorical principles to provide a more detailed explanation in each sentence."

"Tesis ini akan memfokuskan pada implikasi kebijakan suaka atau keimigrasian Perdana Menteri John Howard dan Tony Abbott yang berasal dari Partai Liberal di Australia terhadap Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk memahami variabel dominan yang mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan suaka atau keimigrasian di Australia, kecenderungan umum perilaku politik keimigrasian di negeri kangguru tersebut, dan implikasinya terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia dalam kurun waktu pemerintahan kedua Perdana Menteri diatas melalui beberapa kasus politik, yaitu Tampa (2001), Papua (2006), dan Operasi Kedaulatan Perbatasan (2013-sekarang). Berbicara masalah politik keimigrasian di Australia, terdapat beberapa variabel terkait masalah tersebut. Bob Birrell (2001), salah satu pakar terkemuka mengenai masalah politik keimigrasian di Australia mengatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu masalah kepentingan, masalah hak-hak migran dan masalah kekuasaan negara. Ketiganya merupakan variabel dominan yang dapat digunakan untuk memahami politik keimigrasian diAustralia. Isu keimigrasian di Australia sangat rentan terhadap masalah politisasi, khususnya kepentingan politik domestik di negara tersebut. Politik internasional merupakan kelanjutan dari politik domestik. Politik domestik menjadi latar belakang kebijakan luar negeri suatu negara. Salah satu aspek politik domestik yang sering terkait dengan kasus internasional adalah dinamika berupa pertarungan atau konflik politik. Penanganan kasus Tampa dan Papua oleh John Howard, maupun kasus kebijakan Operasi Kedaulatan Perbatasannya Tony Abbott adalah contoh konkrit hasil dinamika politik domestik Australia tersebut. Politik keimigrasian di Australia adalah kombinasi antara kepentingan politik domestik serta kepentingan Internasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian atau Migration Act 1958 dengan beberapa amandemen parsialnya. Selain itu, momentum pemilihan umum kiranya dapat menjadi faktor determinan dalam melihat konsistensi kepemimpinan liberal Howard atau Abbott dalam menerapkan kebijakan keimigrasian atau suaka melalui referensi beberapa kasus diatas, serta implikasinya terhadap Indonesia. Australia cenderung melihat lingkungan sekitarnya dengan mata orang asing, merasa superioritas dan melihat negara-tetangga di kawasannya dengan ketakutan dan kecurigaan. Sebaliknya negara-negara sekitarnya memandang Australia bertindak seperti kekuatan kolonial. Peningkatan hubungan baik dengan Indonesia sangat diperlukan karena pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan meskipun dalam kondisi konflik.

---

This thesis will focus on the policy implications of asylum or immigration Prime Minister John Howard and Tony Abbott from the Liberal Party in Australia against Indonesia. This research aims to understand the dominant variables that affect the process of formulation and implementation of asylum or immigration policies in Australia, general trend of political behavior immigration in the kangaroo country, and the implications for bilateral relations with the Indonesian government within both the Prime Minister on through several political cases, the Tampa (2001), Papua (2006), Operation Sovereignty and Border (2013-present). Talking about immigration politics in Australia, there are several variables related to the problem. Bob Birrell (2001), one of the leading experts on the issue of immigration politics in Australia said that there are at least three (3) main elements that must be considered, that is a matter of interest, issues of migrant rights and issues of state power. All three are the dominant variables that can be used to understand the politics of immigration in Australia's immigration Australia. The issues highly vulnerable to politicization, particularly domestic political interests in the country. International politics is a continuation of domestic politics. Domestic politics into the background of a country's foreign policy. One aspect that is often related to domestic politics with international cases is the dynamic form of battle or political conflict. Handling cases of Tampa and Papua by John Howard, as well as the case of Operation Sovereignty borders policy Tony Abbott is a concrete example of the results of the Australian domestic political dynamics. Immigration politics in Australia is a combination of domestic political interests and international interests outlined in the legislation on immigration or the Migration Act 1958 with some amendments partial. In addition, the momentum seems to be a general election determinant factor in seeing consistency Howard or Abbott's liberal leadership in implementing immigration or asylum policy by reference some cases above, and the implications for Indonesia. Australia tend to look at the surrounding environment with the eyes of strangers, feeling of superiority and see neighboring countries in the region with fear and suspicion. Instead surrounding states saw Australia acting like a colonial power. Improved relations with Indonesia are very necessary because basically every country need each other even in conditions of conflict."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis politik pendanaan kampanye pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dengan fokus pada dua hal: (1) penerimaan sumbangan dana kampanye dari penyumbang kalangan oligark kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo - Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019, dan (2) pembayaran kembali pascapilpres kepada penyumbang. Pola pendanaan kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang berpengaruh terhadap perubahan sifat struktur politik oligarkis sebagai hasil Pilpres 2019 dianalisis menggunakan teori Oligarki dari Jeffrey A. Winters, didukung konsep pembiayaan kampanye dari USAID. Temuan studi ini menunjukkan politik pendanaan kampanye Joko Widodo - Ma’ruf Amin yang melibatkan para penyumbang besar dari kalangan oligark memengaruhi perubahan sifat struktur politik oligarkis pemerintahan hasil pilpres, yaitu dari yang sebelumnya ‘terpecah’ menjadi ‘kolektif’, dan perubahan dari yang sebelumnya bersaing ‘liar’ antaroligark menjadi ‘jinak’ bekerjasama dalam pemerintahan pasca-Pilpres 2019.

---

This study aims to analyze the politics of campaign funding in The 2019 Presidential Election with a focus on two things: (1) receipt of campaign fund donations from oligarchic donors to the presidential and vice presidential candidates Joko Widodo - Ma'ruf Amin as the winner of The 2019 Presidential Election, and (2) post-presidential repayments to donors. The campaign funding patterns for Joko Widodo-Ma'ruf Amin which affected the change in the nature of the oligarchic political structure as a result of The 2019 Presidential Election were analyzed using the Oligarchy theory of Jeffrey A. Winters, supported by the concept of campaign finance from USAID. The findings of this study show that the politics of campaign funding for Joko Widodo - Ma'ruf Amin, which involved big donors from the oligarchs, influenced the change in the nature of the oligarchic political structure of the government resulting from the presidential election, from previously being 'split' to 'collective', and changes from previously competing 'wild' between oligarks becomes 'tame' to cooperate in the post-2019 Presidential Election government."

"ABSTRAKDalam Penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah persoalan pelaporan dan pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden?; 2) Bagaimanakah penataan sistem pelaporan dan pengawasan dana kampanye yang ideal untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas? Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia sudah bersifat mandiri, namun desain pelaporan dan pengawasan dana kampanye memiliki banyak kelemahan. Sehingga penelitian ini menemukan 6 (enam) kelemahan dalam sistem pelaporan dan pengawasan dana kampanye dalam pemilu presiden di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan berbagai celah kelemahan dalam aturan yang menciptakan kesempatan untuk melakukan manipulasi pencatatan dan penggunaan dana kampanye penting untuk diperbaiki agar tidak menjadi permasalahan laten dalam setiap pemilu. Diharapkan dengan perubahan tersebut akan turut meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia menjadi pemilu yang semakin berintegritas.

---

ABSTRACTIn this research, there are two problems, namely: 1) What are the problems of reporting and monitoring campaign funds in the Presidential Election? 2) How to organize an ideal system of reporting and monitoring campaign finance to achieve integrity election?. This research uses normative legal research. It concludes that the Electoral Management Bodies in Indonesia are independent, but the reporting and monitoring design of campaign funds have many weaknesses. This research found 6 (six) weaknesses in the reporting and monitoring system of campaign funds in the presidential election in Indonesia. This research recommends various legal loopholes which creates an opportunity to manipulate the use of campaign funds is important to be amended. These changes are expected to improve the quality of democracy in Indonesia into elections with greater integrity."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh DPD PK Sejahtera Jakarta Timur yang berhasil memperoleh suara terbanyak di daerah Jakarta Timur. Penelitian ini menarik diteliti sebab partai ini memiliki perbedaan dengan partai lain. Bila sebagian besar partai-partai lain menjual tokoh terkenal tingkat nasional untuk menarik dukungan masyarakat, maka PK Sejahtera lebih menjual program-program partai dan isu-isu populis. DPD PK Sejahtera Jakarta Timur menggunakan komunikasi politik untuk memperkenalkan PK Sejahtera kemasyarakat luas. Sehingga masyarakat mau memilih PK Sejahtera.Dari latar belakang tersebut di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah,pertama, bagaimana proses komunikasi politik yang digunakan oleh PK Sejahtera. Kedua,bagaimana pesan-pesan yang disampaikan dalam kampanye. Ketiga, bagaimana saluran dan media komunikasi yang digunakan dalam kampanye. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan beberapa konsep dan teori, seperti konsep partai politik, teori komunikasi dari berbagai ilmuan, konsep teknik keberhasilan kampanye, dan sosialisasi politik. Penulis berusaha melihat implikasi teori tersebut pada komunikasi politik.Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis mengunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam terhadap informan-informan kunci sebanyak 10 orang dan data-data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang digunakan oleh DPD PK Sejahtera Jakarta Timur pada kampanye Pemilu 2004 adalah komunikasi massa, komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi. Proses komunikasi dilakukan oleh komunikator politik terdiri dari, caleg, elit., aktivis partai, dan tokoh masyarakat. Pesan yang disampaikan pada kampanye Pemilu 2004 oleh DPD PK Sejahtera Jakarta Timur adalah bersih dan lebih peduli. Saluran komunikasi menggtmakan saluran vertikal kebawah, vertikal keatas, horisontal, dan informal. Komunikasi interpersonal dan pawai dijalanan menjadi cara yang efektif untuk mempengaruhi calon pemilih.lmplikasi teoritik dari penelitian ini bahwa teori Komunikasi yang dikemukan oleh Dan Nimmo tentang komunikator berlaku dalam penelitian, dimana komunikator PK Sejahtera efektif dalam kampanye karena memiliki status, kredibilitas, daya tarik yang baik. Sedangkan teori yang dikemukakan Wilburm Scram mengenai Pesan berlaku juga dalam penelitian ini, bahwa pesan yang baik adalah pesan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

The background of this research is the success of DPD of Prosperous Justice Party (PKS) in East Jakarta in gaining first position in the district. It is interesting because the party has significant differences with other parties. If the other parties sell out their national charismatic leader to attract voters, PKS tends to vend programmes and populist issues. DPD of PKS East Jakarta uses political communication to introduce the party to the public so that people want to vote the party.

From that background, the research questions proposed here are first, how is the process of political communication of the party; second, how do the message communicate in the campaign; and third, what are the media used to communicate in the campaign. To answer those questions, researcher uses several concepts and theories such as political party, theory of communication, concept of successful campaign technique, and political socialization. Researcher tries to examine theoretical implication on political communication.

To answer those questions, qualitative method is applied and in-depth interview is used to get primary data. Interview was done with 10 key informants and supported by secondary data.

The result of the research shows that communication used by the party is mass communication, inter-personal communication, and communication of Organization. Communication process id held by political communicator such as legislative member candidates, elites ofthe party, activists of the party, and public figure. Message given in the campaign is that the party is clean and responsive. Channel of communication is vertical, up and down, horizontal and informal. Interpersonal communication and carnival on street are effective campaign to influence potential voters.

Theoretical implication of the research is that theory of communication initiated by Dan Nimmo on communicator is relevant. The party is communicators are very effective because they have status, credibility, and attractive. Meanwhile, theory on message initiated by Wilbum Scram is also relevant in the research that good message is a message which is suitable with the need of the people."

" Abstrak Sebagai manusia, kita semua setuju bahwa hampir semua masyarakat luas adalah pengguna media sosial, pekembangan teknologi seolah memaksa kita untuk terus memakai social media dalam kehidupan sehari-hari, dan seolah didorong untuk mengikuti perkembangan-perkembanganya, sebagai makhluk sosial kita di haruskan beradaptasi terhadap situasi seperti ini. Karya ilmiah ini menjelaskan tentang fenomena kampanye sosial yang telah merubah cara pandang dan cara berfikir sebuah masyarakat. Karya ilmiah ini akan fokus pada dua contoh kampanye sosial atau tantangan yang viral, yang dapat menyampaikan pesan mereka, dan seberapa efektifkah kampaye tersebut dapat mambuat kesadaran dalam masyarakat. Dua kampanye tersebut adalah Movember Challenge yang pertama kali dilakukan pada tahun 2004 dan ALS Ice Bucket Challenge yang menjadi tren pada periode Juli hingga Agustus tahun 2014. Tujuan dari Karya ilmiah ini adlah untuk mengukur seberapa besar pengaruh kampanye-kampanye tersebut terhadap gerakan yang sebenarnya menjadi fokus utama. Sebagai hasil, dapat di simpulkan bahwa kampanye sosial media dapat menjadi alat yang baik untuk membuat gerakan yang besar yang dapat membawa perubahan baik untuk seluruh masyarakat. Konsistensi dan kegigihan adalah faktor utama untuk membuat gerakan sosial ini bertahan. Sosial media pun mempunyai peran penting di dalam sebuah kampanye sosial, adapun faktor seperti interaksi langsung yang juga dapat menciptakan sebuah ruang untuk ber-interaksi, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi pada kampanye ini dengan melakukan challenge yang dapat mendukung perubahan di masyarakat

---

Abstract As a human being we all agree that almost everyone are social media users, and the development of technology pushes us to live and breathe social media. It also pushed people to follow this development, and as a social being we must adapt with this situation. This paper explains the phenomena of social campaign that has became the game changer in shaping society rsquo s point of view and way of thinking. This paper will focus on two viral campaigns that could deliver their messages, and how effective it is in order to raise the awareness of the cause itself. Those campaigns are the Movember Challenge that was held on 2004 and ALS Ice Bucket Challenge that went viral on social media during July and August 2014. The aim of this paper is to measure how big is the influence of the campaign towards it is proposed movement. As a result, it can be drawn that social media campaign can be a good tools to create a massive movement that leads to a greater good. Consistency and presistance are the key, to keep the movement alive. Essentially, social media has an important role behind the massive success of the social campaign, and factors like a real interaction also creating a new space for the society to participate in the movement by doing some challenge that will support the society."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah faktor lain di luar elektabilitas Jean-Marie Le Pen, yaitu sistem parrainagedanfenomena abstain, turut berpengaruh terhadap keberhasilan Le Pen dalam putaran pertama Pemilihan Presiden Prancis 2002. Pada masa Republik Kelima, President de la Republiqueatau presiden Prancis dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden. Pemilihan presiden di Prancis dilaksanakan berdasarkan konstitusi Prancis pasal 3, pasal 6, pasal 7, dan loi organique 6 Novembre 1962. Prosedur utama dalam proses pencalonan presiden adalah pengumpulan parrainageatau dukunganyang berjumlah 500 parrainages. Pemilihan Presiden Prancis 2002 ditandai dengan banyaknya jumlah calon presiden, yaitu 16 calon, dan tingginya jumlah suara abstain pada putaran pertama. Le Pen,seorang politikus Prancis yang berasal dari partai ekstrem kanan Front National,dikenal dengan kebijakannya yang bersifat antiimigran. Le Pen telah mencalonkan diri sebanyak lima kali dalampemilihan presiden, yaitu pada 1974, 1988, 1995, 2002, dan 2007. Pada Pemilihan Presiden 2002, Le Pen berhasil maju ke putaran kedua meskipun kebijakannya dikenal kontroversial. Untuk melihat apakah sistem parrainagedan fenomena abstain berpengaruh pada keberhasilan LePen, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori ilmu politik. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sistem parrainagedan kurangnya partisipasi politik warga Prancis, meskipun secara tidak langsung, merupakan faktor pendukung keberhasilan Le Pen dalam putaran pertama Pemilihan Presiden Prancis 2002."