Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya akhir ini membahas tentang bentuk pelanggaran terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan pesisir buruh. Karya akhir ini ditulis menggunakan analisis interseksional dalam perspektif feminisme radikal dengan metode pengumpulan data sekunder. Analisis dalam karya akhir ini menggambarkan bahwa eksploitasi serta pelanggaran terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan merupakan hasil dari opresi patriarki dan kapitalisme yang merupakan wujud dari crimes of repression itu sendiri. Setiap bentuk eksploitasi maupun pelanggaran hak kesehatan seksual dan reproduksi terhadap perempuan pesisir buruh dapat digolongkan ke dalam crimes of repression karena bersifat mengancam dan mengeksklusi perempuan pesisir buruh dari haknya.

---

This final assignment discusses form of violations of sexual and reproductive health rights of women in coastal labor. This final assignment is written using intersectional analysis within a radical feminism framework with secondary data collection methods. The analysis this final assignment has illustrates that the exploitation and violations of women's sexual and reproductive health rights as the result of oppression caused by patriarchy and capitalism towards women, which is a form of crimes of repression itself. Every form of exploitation or violation of sexual and reproductive health rights against coastal women workers can be classified into crimes of repression because it threatens and excludes women from their rights"

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal-pasal terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Rangkaian regulasi tersebut secara tekstual mengalienasi hak-hak perempuan lajang atas pemenuhan HKSR mereka, karena hanya perempuan menikah saja yang berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosio-legal, dengan menganalisis implikasi dari pasak-pasal dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Rangkaian regulasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berlaku berpotensi menjadi justifikasi untuk menolak perempuan lajang yang ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi; 2. Rangkaian regulasi yang ada berperan dalam penegakan stigma negatif yang menyelubungi pemenuhan HKSR bagi perempuan lajang; dan 3. Perlunya rangkaian regulasi yang sensitif dengan isu gender dan harusz inklusif bagi semua perempuan dan tidak hanya merujuk kepada pengalaman perempuan berstatus menikah.

 

---

This research aims to analyze the laws around Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Law on Health (Law No. 36/2009), Government Regulation on Reproductive Health (Government Regulation No. 61/2014) and Minister of Health Regulation on Health Services during Pre-Pregnancy, Pregnancy, Childbirth and Post-Childbirth, Contraceptive Services and Sexual Health Services (Minister of Health Regulation No. 97/2014). These laws and regulations textually alienate unmarried women and their sexual and reproductive health rights since the laws only recognizes sexual and reproductive health rights for married women. The method used to conduct this research is socio-legal method, which analyzes the implication that comes from the aforementioned laws and regulations through qualitative approach. This research finds: 1. The laws and regulations on sexual and reproductive health has the potential to justify any medical facility to reject unmarried women that wanted to access sexual and reproductive healthcare; 2. The existing set of law and regulations has a role in upholding the negative stigma surrounding SRHR for unmarried women; and 3. There is a need for a set of laws and regulations that are sensitive to gender issues and that it should be inclusive to all women and not only centered around the experience of married women.

 

"

"ABSTRAKKaum muda di Indonesia masih tereksklusi dari pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi HKSR . PKBI memfasilitasi gerakan kaum muda untuk pemenuhan HKSR dengan memobilisasi sumberdaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mememahami bagaimana PKBI memobilisasi gerakan kaum muda untuk pemenuhan HKSR. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif. Untuk memahami Peran PKBI dalam memobilisasi gerakan kaum muda, penelitian ini menggunakan teori tipologi organisasi masyarakat sipil, teori tipologi LSM serta teori mobilisasi sumber daya. Penelitian ini menunjukkan bahwa PKBI memfasilitasi gerakan kaum muda dengan memobilisasi sumberdaya internal dan eksternal. Hasil penelitian ini memperlihatkan tipologi PKBI sebagai LSM cenderung mengalami perubahan pada setiap era. Penelitian ini juga menemukan isu kunci yang memperlemah gerakan kaum muda yaitu kapital sosial antar aktor internal dan eksternal serta belum optimalnya penguatan agency aktor gerakan.

---

ABSTRACTYoung people in Indonesia are still excluded from the fulfillment of sexual and reproductive health and rights SRHR . PKBI facilitates the youth movement for the fulfillment of SRHR by mobilizing resources. The purpose of this study is to understand how PKBI mobilizes the youth movement for the fulfillment of HKSR. This study uses a qualitative methodology. To understand the role of PKBI in mobilizing the youth movement, this research uses theory of civil society organization typology, theory of NGO typology and theory of resource mobilization. This research shows that PKBI facilitates the youth movement by mobilizing internal and external resources. The results of this study show the typology of PKBI as an NGO tended to change in each era. The study also found key issues that weaken youth movement, there is social capital between internal and external actors and agency of movement actor."

"ABSTRAKPenelitian ini menemukan adanya kejahatan yang dilakukan oleh negara, terhadap anak dari perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap S, M dan A. Ke tiga subjek adalah anak yang lahir dari perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual. Peneliti menggunakan teori feminis sosialis oleh Rosermarie Putnam Tong, dalam menjelaskan permasalahan perempuan pekerja migran terkait kapitalisme dan patriarki. Kemudian teori ekologi milik Bronfenbrenner, dalam menjelaskan lapisan-lapisan terjadinya kekerasan pada anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak dari perempuan pekerja migran, tidak dapat terpisahkan dari permasalahan yang terjadi pada ibu mereka. Sedangkan negara tidak hanya abai terhadap permasalahan kekerasan yang terjadi pada anak. Tetapi juga melakukan diskriminasi terhadap pencatatan administrasi negara dalam bentuk akta kelahiran, melihat latarbelakang anak yang dilahirkan tidak dalam status pernikahan.

---

ABSTRACTIt was found that there are cases of crime committed by state towards children of women migrant workers who had occurred sexual violence. This study uses qualitative method and in-depth interview technique on S, M, and A. Each subject is children who are born from women migrant workers who had occurred sexual violence. We use socialist feminist theory by Rosemarie Putnam Tong to explain the female migrant workers? issues on capitalism and patriarchy and ecological theory by Bronfenbrenner to explain some levels of violence against children. The results show that the children?s issue cannot be separated from their mother?. Meanwhile, state is not only neglects them, but also discriminates them. Especially in way of birth certificate making. State tends to problematize them, related to their ?status? as children who were not born under the marriage status."

"Tesis berjudul “Perspektif Feminist Legal Theory terhadap Kebijakan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Jepang” ini meneliti bagaimana kebijakan mengenai HKSR Jepang, yaitu Maternal Health Act ( 母 体 保 護 法 ;Botai Hogohou) membatasi pemenuhan HKSR secara tidak adil gender dan bagaimana pembatasan tersebut mempengaruhi realita kehidupan perempuan Jepang. Penelitian ini menemukan bahwa Maternal Health Act membatasi pemenuhan HKSR perempuan Jepang melalui third party consent sebagai salah satu syarat prosedur aborsi yang menyebabkan perempuan Jepang dapat terjebak di situasi di mana ia harus mengandung dan melahirkan anak dari hubungan maupun pernikahan yang beracun dan abusif. Maternal Health Act juga tidak menjamin subsidi asuransi kesehatan nasional untuk birth control, yang mana menciptakan jurang antara mereka yang mampu secara finansial untuk mengakses birth control dan mereka yang tidak.

---

This thesis, titled “Legal Feminist Theory’s Perspective on Sexual and Reproductive Health and Rights Policies in Japan” discusses how Japan’s policies on Sexual and Reproductive Health and Rights, Maternal Health Act (母体保護 法;Botai Hogohou), limits the fulfillment of the rights in gender discriminatory manner and how those limitations affect the reality of women in Japan. This research found that Maternal Health Act limits SRHR of women in Japan through third party consent as one of the conditions for abortion procedure, which makes Japanese women end up in situations where they have to bear and give birth to babies born from toxic and abusive relationships or marriages. This law also fails to guarantee subsidized birth control on national level, which creates financial gap between women who can afford birth control and those who cannot."

"Pengalaman kekerasan terhadap perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas belum banyak didokumentasikan dalam penelitian sosial. Alih-alih mendapatkan dukungan karena sudah mendampingi korban/penyintas kekerasan seksual, para perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual ini justru mengalami kekerasan, yang salah satunya dilakukan oleh institusi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor, pengalaman, dan dampak dari kekerasan yang dialami perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas dengan menggunakan teori feminis radikal. Penelitian ini merupakan penelitian feminis naratif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap enam perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai patriarki dan neoliberal di universitas menciptakan kondisi yang menindas perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual. Ancaman, intimidasi, rumor, hingga kekerasan fisik yang dialami oleh partisipan penelitian ini merupakan upaya kontrol yang dilakukan oleh laki-laki yang merasa terancam oleh perlawanan perempuan pendamping. Selain itu, universitas yang memprioritaskan reputasi demi keuntungan finansial juga melakukan kekerasan sebagai upaya kontrol untuk menghindari risiko publikasi negatif yang akan memengaruhi keuntungan finansial. Penelitian ini melihat bahwa pada dasarnya kekerasan yang dialami oleh perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh laki-laki, baik secara individu maupun secara institusi. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan yang dialami perempuan pendamping perempuan korban/penyintas kekerasan seksual menimbulkan dampak berupa perlukaan, seperti rasa takut, khawatir, dan ingin menyerah. Meski begitu, kekerasan yang mereka alami juga menumbuhkan amarah dan resistensi yang semakin menguatkan perlawanan mereka.

---

The experiences of violence faced by women supporting victims/survivors of sexual violence in university settings have not been extensively documented in social research. Rather than receiving support for advocating victims/survivors, these women often become targets of violence themselves, some of which is perpetrated by the institution itself. This study examines the factors, experiences, and impacts of violence encountered by women advocates for sexual violence victims/survivors in universities, using radical feminist theory as its framework. The research adopts a feminist narrative approach, conducting in-depth interviews with six women advocating victims/survivors of sexual violence at Universitas Indonesia. The findings reveal that patriarchal and neoliberal values within universities create oppressive conditions for these women. Threats, intimidation, rumors, and even physical violence experienced by participants are strategies of control employed by men who feel threatened by the resistance of these women. Furthermore, universities, driven by a desire to protect their reputation for financial gain, also engage in violence as a form of control to avoid the risk of negative publicity that could affect their profitability. The study highlights that the violence experienced by women advocates of victims/survivors of sexual violence is fundamentally a form of control exercised by men, both individually and institutionally. This violence results in harm, including feelings of fear, anxiety, and the desire to give up. However, it also fuels anger and resistance, ultimately strengthening their determination to continue their fight against injustice."

"Penelitian ini membahas tentang Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada berita kekerasan seksual terhadap perempuan di ‘Lampu Hijau’ selama bulan November 2012 – April 2013. Konsep yang digunakan adalah media massa, kode etik jurnalistik, pemberitaan kekerasan seksual. Pendekatan penelitian ini yaitu kuantitatif dengan metode analisis isi. Namun, sebagai penunjang data digunakan juga wawancara dengan pihak – pihak terkait. Koran Lampu Hijau terkenal dengan pemberitaan kejahatan terutama kejahatan seksual. Dalam menayangkan berita semacam ini, diperlukan etika, sebuah pedoman moral bagi jurnalis dalam kegiatan produksi berita. Penelitian ini menggunakan indikator berita berimbang dan tidak menghakimi, isi pemberitaan, identitas korban kekerasan seksual, hak melindungi narasumber dan berita tidak prasangka dan diskriminasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa berita kekerasan seksual terhadap perempuan di “Lampu Hijau’ masih terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

---

This study discusses the Violation of Journalistic Ethics on news of sexual violence against women in the “Lampu Hijau” during November 2012-April 2013. The concept used is the mass media, journalistic ethics, news of sexual violence. This research uses quantitative approach with a content analysis method. However, supporting interviews of related stakeholders are used to support the analysis. “Lampu Hijau” is a newspaper known for its crime reports, especially sex crimes. Ethics are required in presenting this kind of news since a moral guideline for journalists in news production. The indicators of this study are balanced and non-judgmental news, news content, identity of victims of sexual violence, the right to protect resources and the non-prejudice and discrimination news. The results showed that the news of sexual violence against women in "Lampu Hijau" is still violating the Journalistic Ethics."

"Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di Kota Bekasi yang masih miskin, sementara itu masyarakat Kota Bekasi yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Bekasi sebagian besar beragama Islam namun belum memahami mengenai pengelolaan zakat serta kewajiban mereka untuk menunaikannya. Pada hakekatnya, Perda Pengelolaan Zakat ini merupakan cara untuk menjembatani antara kewajiban umat islam di Kota Bekasi untuk menunaikan zakat, dengan kondisi masyarakat Kota Bekasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan adanya Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program psikoedukasi kesehatan reproduksi efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perlindungan diri dari kekerasan seksual pada anak usia 5-6 tahun. Tiga belas anak berpartisipasi dalam psikoedukasi kesehatan reproduksi yang diberikan dengan menggunakan pendekatan observational learning. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan perlindungan diri yang diukur adalah pengetahuan pencegahan kekerasan seksual, sentuhan pantas dan tidak pantas, serta kemampuan merespon secara verbal dan non verbal. Penelitian ini menggunakan before and after design. Hasil uji statistik dengan menggunakan the Wilcoxon sign ranks menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada tiga aitem pengetahuan dan kemampuan perlindungan diri yang diukur sesudah intervensi. Artinya program psikoedukasi kesehatan reproduksi efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual, kemampuan mengenali sentuhan yang tidak pantas; dan kemampuan perlindungan diri dalam merespon secara vebal dan non-verbal.

---

The aim of this study is to know the effectiveness of reproductive health psyhoeducation program to enhance knowledge and ability of self protection from sexual abuse for children aged 5 6 years old. Thirteen children participated in reproductive health psychoeducation which given by using observational learning approach. Knowledge and protection capabilities increased by measured of sexual violence prevention knowledge, appropriate and inappropriate touches, and the ability to respond verbally and non verbal. Research was conducted using before and after design.

Statistical test using the Wilcoxon sign ranks shows there are significant difference in three item being measured after intervention. It means that reproductive health psyhoeducation program efective to enhance sexual violence prevention knowledge, the ability to recognize inappropriate touches, and the ability to respond verbally and non verbal."

"ABSTRAKResiko seksual merupakan masalah yang kurang disadari oleh para remaja. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksualitas terhadap tingkat kesadaran remaja dalam menghindari resiko seksual. Penelitian ini menggunakan metode survei di dua sekolah, yakni penerima program PKRS (SMK WANUS, 46 siswa) dan dibandingkan dengan bukan penerima program (SMK YPR, 59 siswa). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksualitas terhadap tingkat kesadaran remaja dalam menghindari resiko seksual meskipun hubungannya lemah. Menariknya hal ini berlaku di dua sekolah, baik penerima program maupun bukan penerima. Artinya, keberadaan program PKRS tidak berpengaruh secara positif.

---

ABSTRACT

Sexual risk is neglected topic yet very crusial to teenagers. This study observe the effect of reproductive health and sexuality knowledge to level of teenagers consciousness in sexual risk prevention. By using quantitative survey, this study compare two school theay are SMK WANUS (46 students) as receiver of reproductive health and sexuality education programme and SMK YPR (59 students) as non-receiver of the programme mention above. This study show the linked connection between level of reproductive health and sexuality knowledge to level of teenagers cousciousness in sexual risk prevention both in receiver and non-receiver programme. Therefore, this sexual education programme has no positive effect."