Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan nilai ekspor Indonesia. Namun UMKM sulit mengembangkan usahanya karena terbentur memperoleh pembiayaan dari pihak eksternal khususnya bank. Perbankan enggan melakukan pembiayaan karena karakteristik UMKM yang belum mampu memenuhi persyaratan dari bank dalam hal penyediaan jaminan. Oleh sebab itu, Pemerintah mengambil langkah mengambil kebijakan untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan sejak November 2007. Penelitian ini disusun untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan kredit UMKM.dengan menggunakan sampel KUR periode triwulan 3 tahun 2009 sampai dengan triwulan 4 tahun 2014. Variabel dalam penelitian ini yang diduga mempengaruhi penawaran kredit UMKM baik secara parsial maupun simultan yaitu suku bunga rata-rata kredit (RATE), dana pihak ketiga (DPK), non performing loan (NPL) dan bank size (SIZE). Sedangkan variabel yang diduga mempengaruhi permintaan kredit UMKM yaitu RATE dan pertumbuhan UMKM. Penelitian ini menggunakan model two stage least square (2SLS) karena kesamaan variabel dependen pada model penawaran dan permintaan kredit yaitu outstanding KUR.

---

Small & Medium Enterprise (SME) sector played a pivotal role of poverty annihilation, workfield supply, and supporting Indonesia’s export balance. On the other hand, SMEs are having difficulty of getting external financing, especially from banks. Bank’s financing reluctance arise from SMEs insufficient characteristics of providing adequate collaterals. Therefore , the Government took steps and policies to encourage banks to extend credit to the SME sector. One of them through the People's Business Credit ( KUR ) launched since November 2007. This research was to identify the factors that affect the supply and demand of SME financing using KUR sample period Q3 2009 to Q4 2014. The variables in this study are expected to affect deals SME loans either partially or simultaneously ie interest rates average loans ( RATE ) , third-party funds ( DPK ) , non-performing loan ( NPL ) and the bank size ( SIZE ) . While the variables suspected to affect demand for SME loans is RATE and growth of SMEs. This study uses a model of two stage least square ( 2SLS ) because of similarities in the dependent variable in the model of supply and demand of credit are outstanding KUR ."

"Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak Perum Jamkrindo dan Bank Niaga untuk mendapatkan data primer yang digunakan untuk mendukung data sekunder. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamrindo, padahal KPRI-Gotong Royong telah menjaminkan piutangnya secara fidusia kepada Bank Niaga. Selanjutnya, akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet KPRI-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo. Persoalan lainnya adalah apakah perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasakan kurang memadai dengan terdapatnya kelemahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia. Pertimbangan hukum lainnya adalah dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdata. Mengacu pada hal di atas, dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong telah memenuhi persyaratan teknis perkreditan sehingga memperoleh kredit yang bersangkutan. Sementara itu, Bank Niaga pun merasa aman atas kredit yang disalurkannya kepada KPRI-Gotong Royong karena telah mendapatkan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo. Dengan adanya penjaminan kredit, ketika terjadi kredit macet, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita kepada Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan hak-hak Bank Niaga atas KPRI-Gotong Royong. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa keunggulan, kelemahan dan perbedaan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah membantu UMKMK dalam mengakses kredit perbankan dengan memanfaatkan penjaminan kredit.

---

This law research is using normative juridical as a type of law research which produces prescriptive studied. The methods using in this research is statute approach, conceptual approach, and analytical approach. In data collecting technique, the researcher is using secondary data which is obtained by library research toward primary law material s, secondary law materials, and tertiary law materials. In addition, to support the secondary materials, researcher is using primary materials which is obtained from the interview with Perum Jamkrindo party and Niaga Bank. Furthermore, the data are analyzed in a qualitative manner. The problem in this research is the law consideration why it’s required a guarantee through Perum Jamkrindo whereas KPRI-Gotong Royong has guarantied its account receivable under fiducia to Bank Niaga. The second problem is what legal cause that will arise on the credit settlement between KPRI-Gotong Royong and Niaga Bank with the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The other problem is what the contrast, advantages and disadvantages between credit guarantee and credit insurance. As the result of this research it can be concluded that credit guarantee through Perum Jamkrindo is needed because of the account receivable guarantee which is only under fiducia is insufficient refer to the execution weakness that is stated in Akta Jaminan Fidusia. The other law consideration is based on the releasing of Perum Jamkrindo’s privilege as stated in Article 1831 and 1832 Code Civil. According to those above, with the credit guarantee from Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong has obtained all technical loan requirements and lead to a result that it can have the loan mentioned. Meanwhile, Niaga Bank has the security over the loan which it is provided to KPRI-Gotong Royong as the result of the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The credit guarantee offer a 75% payable over the claim of the detriment that suffered by Niaga Bank as the party who receives the guarantee. Over the claim payment, guarantor receives the subrogation right which equal with the claim payment. According to that, the guarantor replaces the right of Niaga Bank and the party who receives the guarantee over KPRI-Gotong Royong. So there are some contrast, advantages, disadvantages between the credit guarantee and credit insurance. Based on those above, the purpose of this research is helping UMKMK gain the banking loan which is using credit guarantee."

"Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian sebuah negara, khususnya negara berkembang. Namun, salah satu hambatan bagi UMKM sendiri adalah masalah pada pembiayaan pada sektor UMKM. Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia 2015 tentang Penyaluran Kredit UMKM yang menyatakan bahwa di tahun 2018 setiap bank umum harus menyalurkan proporsi kredit UMKM sebesar 20% dari total seluruh kredit. Ternyata, angka NPL dan DPK mempengaruhi penyaluran kredit UMKM. Model regresi data panel digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Proyeksi penyaluran kredit UMKM di tahun 2018 adalah kelompok Bank Asing dan Bank Campuran masih sangat jauh dari target yang telah ditentukan.

---

Micro, Small, Medium Enterprise (MSME) is one of the most important sector in economy of a country, especially for developing countries. But one of the biggest obstacle to reach that is about financing for MSMEs. Bank Indonesia itself has already launched the regulation called Peraturan Bank Indonesia (PBI) 2015. It is about the target that all of commercial bank must obey the rule that they have to allocate 20% of the total credit for MSMEs loan. The results are Non Performing Loan (NPL) and Dana Pihak Ketiga (DPK) affect the credit supply for MSMEs. Panel regression model is used to answer this question. Moreover, the projection shows that Foreign Bank and Joint-Venture Bank has still so many to go to reach the target."

"In July 2013, Indonesia implemented the presumptive tax regime on micro, small and medium enterprises (MSMEs) by assigning Government Regulation No.46/2013. This regulation simplified the tax administration and provides tax cuts to MSMEs to help them grow and encourage voluntary tax compliance, which eventually will increase their contribution to state revenue. This thesis provides an analysis of the implementation of this new tax regime by comparing related literature on practices of this tax regime in many countries with the recent conditions in Indonesia after this regulation was applied. It seems that the new tax regime encourages voluntary tax compliance and stimulates the contribution of MSMEs to state revenue. However, some challenges, such as different definitions, lack of tax knowledge, impartiality to business losses, and the indication of tax avoidance must be overcome by the government by improving policies that favor MSMEs.

---

Sejak bulan Juli 2013, Indonesia menerapkan sistem pajak presumsi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No.46/2013. Ketentuan ini menyederhanakan administrasi pajak dan memberikan pemotongan pajak kepada UMKM untuk membantu mereka tumbuh dan mendorong kepatuhan pajak sukarela, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Tesis ini memberikan analisis implementasi sistem pajak baru ini dengan membandingkan literatur terkait praktik-praktik rezim pajak ini di banyak negara dengan kondisi terkini di Indonesia setelah peraturan ini diterapkan. Secara umum, rezim pajak yang baru berhasil mendorong kepatuhan pajak sukarela dan merangsang kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara. Namun, beberapa tantangan, seperti definisi yang berbeda, kurangnya pengetahuan perpajakan ketidakberpihakan terhadap kerugian bisnis, dan indikasi penghindaran pajak, harus diatasi oleh pemerintah dengan merumuskan kebijakan yang dapat mendukung UMKM."

"Penelitian ini menguji tingkat kesadaran UMKM terhadap perpajakannya yang diukur melalui 3 hal. Pertama dilihat dari karakteristik seperti pendidikan terakhir, lama usaha, ukuran usaha, kepemilikan NPWP badan, serta Informasi dan sosialisasi dari responden itu sendiri terhadap pengetahuan dan pemahaman akan pajaknya. Kedua apakah pengetahuan dan pemahaman para UMKM nantinya akan mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak. Ketiga rencana pemerintah akan mengenakan pajak pada UKM dalam rangka memperluas potensial wajib pajak. Oleh karena itu pemerintah telah membuat draf Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk UKM agar dapat menjaring wajib pajak lebih banyak lagi. Data Penelitian ini di dapat dari 75 responden yang tersebar di Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan dan pemahaman para UMKM masih tergolong minim. Karakteristik yang mempunyai hubungan positif signifikan ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP badan dan lamanya usaha berdiri. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Tidak banyak UMKM yang mengetahui adanya draf PP tersebut. UMKM mendukung rencana pengenaan tarif pajak 3% jika pengenaannya di lakukan secara adil.

---

This study examined the level of awareness of SMEs on its taxation which is measured by three factors. First, the characteristics such as education, age of business, business size, ownership of entity tax ID, and information and dissemination of the respondent itself against the knowledge and understanding of the tax. Second, the taxation knowledge and understanding of the SMEs will affect compliance to pay taxes. Third, the government's plan to impose a tax on the potential of SMEs in order to expand the tax payer. Therefore, the government has made a draft Government Regulation (PP) for SMEs in order to attract more taxpayers. The research data obtained from 75 respondents spread in Indonesia.

The results of this study indicates that knowledge and understanding of the SMEs is still relatively low. The characteristics that have positive and significant relationship are the ownership tax ID and the lenght of the business. The better tax knowledge and understanding, the better the tax compliance. Many SMEs do not know the existence of the draft regulation. SMEs support the imposition of 3% tentative tax rate if the imposition is done fairly."

"Penelitian ini menganalisa dampak kompetisi industri perbankan terhadap penyaluran kredit dan suku bunga kredit usaha UMKM di tiap provinsi Indonesia periode tahun 2013 sampai dengan 2018. Banyak studi empiris yang menyatakan bahwa tingkat kompetisi berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Penelitian ini menggunakan dua ukuran kompetisi yaitu concentration ratio dan Herfindahl-Hirschman Index, namun hasil dari kedua ukuran tersebut berbeda terhadap penyaluran kredit UMKM. Adapun, kompetisi industri perbankan tidak berpengaruh terhadap suku bunga kredit UMKM. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang mempertimbangkan contestability dalam industri perbankan sebagai ukuran kompetisi dan adanya rigiditas perubahan suku bunga kredit dalam pasar yang berkonsentrasi tinggi.

---

This paper address the affect of banking industry competition on credit distribution and interest rates for micro, small and medium enterprises (MSME) in Indonesia during the period of 2013 until 2018. Many studies has proven that competition in bank level affect the credit distribution. This study uses two competition measures namely concentration ratio and the Herfindahl-Hirschman Index, but the results of the two measures differ from the distribution of MSME loans. Meanwhile, the banking industry competition has no effect on MSME credit interest rates. This supports previous research that considers contestability in the banking industry as a measure of competition and the rigidity of changes in lending rates in highly concentrated markets."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetisi terhadap kredit UMKM. Menggunakan data dari bank yang beroperasional di Indonesia pada tahun 2009 hingga 2016, penelitian ini melakukan regresi data panel. Persaingan memiliki efek yang tidak signifikan pada kredit UMKM, sementara faktor-faktor spesifik bank seperti ROE dan LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kredit UMKM. NPL kredit UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi kredit UMKM. Indeks lerner dengan peraturan memiliki efek positif yang signifikan terhadap persentase pinjaman UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, bank lebih cepat bereaksi terhadap peraturan daripada kondisi industri dalam hal pinjaman UMKM kepada perusahaan besar ketika pertumbuhan ekonomi meningkat.

---

This study aims to analyze the effect of the competition on MSME credit. Using data from Indonesia banks in 2009 until 2016, this research performed panel data regression. Competition has an insignificant effect on MSME credit, while bank-specific factors such as the ROE and LDR have a significant effect on the level of MSME Credit. The NPL of MSME Credit plays a significant role in reducing MSME credit. Lerner index with regulation has significant positive effects on the percentage of MSME loans. This result indicates that, in general, banks are faster reacting to regulations than industry conditions in terms of MSME lending to big firms when the economic growth is increasing."

"Salah satu penyumbang pencemaran lingkungan di negara berkembang adalah usaha mikro kecil dan menengah yang disebabkan oleh proses rantai pasok yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini membahas mengenai praktik green supply chain management (GSCM) terhadap kinerja lingkungan dan biaya operasional pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) industri makanan dan minuman di Indonesia. Terutama untuk meneliti dengan adanya ecocentricity dan traceability rantai pasok yang memoderasi antara praktik GSCM dengan kinerja lingkungan dan biaya operasional. Metode judgement sampling digunakan dalam penelitian ini dan terdapat 93 responden yang berkontribusi. Kuesioner penelitian disebarkan secara daring dan data dianalisis dengan menggunakan pemodelan Partial Least Square-Structured Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik green supply chain management memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja lingkungan maupun biaya operasional UMKM industri makanan dan minuman di Indonesia. Ecocentricity rantai pasok memoderasi dalam hubungan praktik GSCM dengan kinerja lingkungan maupun biaya operasional. Namun, traceability rantai pasok tidak memoderasi dalam hubungan praktik GSCM dengan kinerja lingkungan maupun biaya operasional.

---

One of the contributors to environmental pollution in developing countries is micro, small, and medium enterprises caused by supply chain processes that are not environmentally friendly. This study discusses green supply chain management (GSCM) practices on environmental performance and operational costs in micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia's food and beverage industry. Especially to examine the existence of supply chain ecocentricity and traceability that moderates GSCM practices with environmental performance and operational costs. The judgment sampling method was used in this study, and 93 respondents contributed. Research questionnaires were distributed online, and data were analyzed using Partial Least Square-Structured Equation Modeling (PLS-SEM). The results of this study indicate that green supply chain management practices have a significant relationship to environmental performance and operational costs of MSMEs in the food and beverage industry in Indonesia. Supply chain ecocentricity moderates the relationship between GSCM practices, environmental performance, and operating costs. However, supply chain traceability does not moderate the relationship between GSCM practices, environmental performance, and operational costs."

"ABSTRAKKoperasi Trashion Indonesia adalah UKM yang berlokasi di jakarta selatan yang bergerak di bidang daur ulang sampah khususnya sampah plastik rumah tangga. Sampah didaur ulang dan diproduksi menjadi barang-barang fashion yang dapat digunakan sehari-hari seperti tas, payung, dan lain sebagainya. Segmen pasar yang dilayani oleh Trashion sebagian besar adalah orang asing yang berada di Jakarta. Target pasar ini cukup sulit dijangkau karena pemasaran yang dilakukan oleh trashion hanya dengan melalui bazaar yang tidak setiap hari diadakan. Pada UKM ini juga tidak dilakukan pembuatan laporan keuangan sehingga keadaan finansial sulit dianalisis. Pada Tesis ini, akan dibahas strategi pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan bisnis Trashion. Strategi pemasaran yang dianjurkan adalah dengan membuat website resmi, penerapan search engine optimization (SEO), dan menggunakan media sosial untuk menjangkau target pasar dan sebagai sarana promosi dan edukasi pasar. Perbaikan lain yang dilaksanakan adalah pembuatan laporan keuangan dan pembukuan menggunakan perangkat lunak akuntansi. Secara keseluruhan, Proses penerapan perbaikan penggunaan website, SEO, dan media sosial telah mencapai 70% dari total proses perbaikan sedangkan penggunaan perangkat lunak akuntansi telah mencapai 37,5% dari total proses perbaikan.

---

ABSTRACT

Koperasi Trashion Indonesia is a small business located at South Jakarta which core business is recycling household plastic waste. This SME recycled household trash into daily fashion product such as handbags, umbrellas, etc. Trashion?s Target segment are mostly foreigners who currently in Jakarta. Trashion have difficulties in reaching the segment because trashion only sell their product in event such as bazaar which is not occurred everyday. This SME also do not have financial report so it is difficult to analyze their financial performance. This paper will discuss strategies to use information technology to develop Trashion?s business. The proposed strategy are creating an official website, implementing Search Engine Optimization (SEO), and using social media as a mean of promotion and market education. Other improvements that will be applied are to create a financial report and transaction recording using accounting software. Overall progress of utilization of website, SEO, and Social media has reach 70% while utilization of accounting software overall progress is 37.5%"

"Bank X telah meluncurkan produk digital yaitu Produk Digital Y berfokus pada penyediaan pinjaman multiguna kepada debitur, khususnya UMKM. Namun demikian, pelaksanaan produk digital ini dapat menimbulkan risiko keamanan, risiko operasional, dan lainnya bagi Bank dan debiturnya. Pokok permasalahan adalah 1) apa saja peraturan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemberian kredit melalui layanan perbankan digital oleh bank umum kepada UMKM di Indonesia? dan 2) bagaimana kesesuian pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM di Bank X melalui Produk Digital Y dengan peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan adalah 1) pengaturan mengenai pemberian kredit melalui layanan perbankan digital untuk UMKM setara dengan pengaturan tentang pemberian kredit secara konvensional sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan PBI No. 14/22/PBI/2012 sebagaimana diubah dengan PBI No. 17/12/PBI/2015 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kewajiban pemberian pinjaman produktif kepada UMKM, program APU-PPT, manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, implementasi layanan perbankan digital, dan lain sebagainya; 2) Bank X telah menerapkan kewajiban penyediaan kredit dan manajemen risiko dalam penilaian kredit yang menyeluruh terhadap debitur UMKM berdasarkan teknologi informasi yang disampaikan oleh calon debitur. Rekomendasi penulis adalah agar Bank X menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada Digital Product Y dan agar OJK mengeluarkan pedoman mengenai pemberian kredit tanpa anggunan melalui layanan perbankan digital.

---

Bank X has enforced digital product namely Digital Product Y that focuses on providing multipurpose loans to debtors, specifically MSMEs. Nevertheless, the operation of this digital product may give rise to security risks, operational risk and others to the Bank and its debtors. Research questions are 1) what are the applicable laws and regulations in regard to credit provision to MSMEs through digital banking services by commercial banks in Indonesia? and 2) how is the compatibility in the implementation of credit provision to MSMEs in Bank X through Digital Product Y with banking laws and regulations in Indonesia? Form of research is juridical-normative and analytical descriptive research typology. The conclusions are 1) the regulation on credit provision through digital banking service to MSMEs is equivalent to the regulation on credit provision in conventional way as governed in Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 and PBI No. 14/22/PBI/2012 as amended by PBI No. 17/12/PBI/2015 by implementing prudential principle, obligation of extending productive loans to MSMEs, APU-PPT programs, risk management in the use of information technology, digital banking service, and others; 2) Bank X has implemented obligation of credit provision and risk management in extensive credit assessment of MSME debtors based on information technology that submitted by debtors. Author’s recommendations are for Bank X to implement use of digital signature upon Digital Product Y and for OJK to banking policy in on provision of unsecured loan through digital banking service."