Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis efektifitas refocusing kegiatan dan efisiensi realokasi anggaran di Pemerintah Kota Depok dalam upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan amanat Instruksi Presiden 4/2020 dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri No. 119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan mengevaluasi dokumen anggaran beserta pelaksanaannya dan wawancara. Oleh karena itu, unit analisis dari penelitian ini yaitu mekanisme refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, APBD setelah refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, dan Kegiatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Depok sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Hal ini dilihat dari telah sesuainya mekanisme dan rasionalisasi anggaran yang dihasilkan Pemerintah Depok dengan Keputusan Bersama tersebut. Kemudian untuk kegiatan penanganan COVID-19 secara umum berhasil dilaksanakan dan memiliki penyerapan anggaran yang tinggi. Untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 di Kota Depok, disarankan agar Pemerintah Kota Depok memperkuat strategi yang ada dengan melibatkan berbagai pihak baik internal maupun eksternal.

---

This study analyzes the effectiveness of refocusing activities and the efficiency of budget reallocation in the Depok City Government is an effort to deal with COVID-19 in accordance with the mandate of Presidential Instruction 4/2020 and is further regulated in the Joint Decree of the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs No. 119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020. This research is a case study research by evaluating budget documents and their implementation and interviews. The unit of analysis for this research is the mechanism of activity refocusing and budget reallocation, APBD after activity refocusing and budget reallocation, and the Depok City Government COVID-19 handling activities. The results showed that the City Government of Depok was effective and efficient in the implementation of refocusing activities and budget reallocation. This can be seen from the suitability of the mechanism and budget rationalization produced by the Depok Government with the Joint Decree. Then for the handling of COVID-19 activities in general were successfully implemented and had high budget absorption. To reduce the growth rate of COVID-19 in Depok City, it is suggested that the Depok City Government strengthen its existing strategy by involving various parties, both internal and external."

"Bagi setiap organisasi yang sadar akan kelangsungan dan perkembangan usahanya, membuat strategi yang menjamin kestabilan usahanya merupakan keharusan. Berbagai macam strategi dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menunjang kelangsungan dan perkembangan usahanya. Namun, dalam kenyataannya tidak semua perusahaan dapat membuat kebijakan berdasarkan kondisi internal perusahaan dan faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan tersebut.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor dan penyebab dilaksanakannya proses spin off atas unit bisnis Maintenance Facility, serta untuk mengetahui hasil dari proses spin-off dan ukuran keberhasilan proses spin-off. Penelitian difokuskan pada kondisi perusahaan 5 (lima) tahun terakhir.Berdasarkan hasil spin-off yang telah dilakukan ternyata unit usaha hasil spin-off lebih terpacu terlihat dengan persentase pertumbuhan proporsi customer lain, lebih flexible dan memberikan kontribusi positif serta meningkatnya kinerja perusahaan induk dengan dilaksanakannya spin off. Terlihat adanya penurunan biaya maintenance dari tahun 2000 ke 2001 dan pasca spin off tahun 2002 yang cukup berarti. Sehingga mengurangi beban operasional perusahaan induk, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan perusahaan induk untuk memenuhi kewajiban terutama kepada kreditor yang telah memberikan kesempatan untuk restrukturisasi. Mengingat sebagian besar customer dari unit usaha hasil spin-off adalah pesaing-pesaing yang baru tumbuh, sehingga dapat memberikan peluang tambahan kepada unit usaha baru untuk mengembangkan usahanya.Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan di masa mendatang, agar lebih fokus kepada kompetensi utama perusahaan, serta segera melakukan proses spin-off unit bisnis pendukung lainnya seperti cargo, avialion training ataupun kesehatan. Manajemen perusahaan induk juga dapat memberikan target yang lebih ketat kepada unit usaha baru agar memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan induk agar daya saing perusahaan induk lebih besar, disamping juga harus tetap mendukung unit usaha baru dengan memberikan contra work dan contra benefit pada kerjasama dengan perusahaan lainnya. Dengan demikian diharapkan implementasi dari konsep organisasi avialion business model dapat tercapai.VI Bab + 101 halaman + 7 tabel + 7 Gambar + 8 lampiran + Daftar Pustaka 47 buku (1978- 2003) + Annual Report"

"Kerusakan lingkungan dan Pemanasan Global telah menjadi perhatian masyarakat Global termasuk Indonesia selama beberapa tahun kebelakang. Salah satu faktor yang menjadi penyebab Kerusakan lingkungan dan Pemanasan Global adalah semakin banyaknya jumlah bangunan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan sekitar. Konsep green building pada bangunan baru maupun bangunan yang sudah  ada diterapkan sebagai upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan. GBCI memiliki system rating yaitu greenship yang merupakan tolak ukur untuk bangunan hijau. Selain untuk mengurangi pemanasan global, dalam konsep green building juga diperlukan aplikasi nyata dari pihak yang bersangkutan melaksanakan upaya penerapan Green Building. Selain GBCI, regulasi dari pemerintah terkait penerapan Bangunan Hijau tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia no. 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau dan no. 21 Tahun 2021 tentang penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan Green Building pada Kantor MMP di Balikpapan, didapatkan kesimpulan bahwa Gedung Kantor belum dapat dikatakan sebagai bangunan hijau baik berdasarkan GBCI maupun Permen PU. Rekomendasi teknis yang dapat dilakukan untuk perbaikan antara lain: pembuatan taman resapan, pemasangan instalasi panel surya, pemasangan sistem pengolahan air limbah domestic, dan pembuatan SOP penerapan hemat energi.

---

Environmental damage and Global Warming have become the concern of the global community including Indonesia for the past few years. One of the factors that causes environmental damage and global warming is the increasing number of buildings without considering the sustainability of the surrounding environment. The concept of green building in new buildings and existing buildings is applied as an effort to reduce environmental damage. GBCI has a rating system, namely greenship which is a benchmark for green buildings. In addition to reducing global warming, the concept of green building also requires real application from the parties involved in carrying out efforts to implement Green Building. Apart from GBCI, government regulations regarding the implementation of Green Buildings are listed in the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia no. 02/PRT/M/2015 concerning Green Buildings and no. 21 of 2021 concerning the assessment of Green Building Performance. Based on the results of evaluating the implementation of Green Building at the MMP Office in Balikpapan, it was concluded that the Office Building cannot be said to be a green building either based on the GBCI or the PU Regulation. Technical recommendations that can be made for improvement include: creating an infiltration park, installing solar panels, installing a domestic wastewater treatment system, and making SOPs for energy-saving applications."

"Air merupakan elemen penting yang dibutuhkan oleh manusia. Penggunaan air bersih yang berlebihan menyebabkan jumlah air bersih semakin berkurang. Jumlah air bersih yang semakin berkurang memicu manusia untuk menjaga ketersediannya. Salah satu upaya ini dapat dilakukan pada bangunan yang merupakan tempat yang sering digunakan manusia untuk beraktivitas. Tujuan penulisan ini adalah untuk meninjau upaya penghematan air pada bangunan bersertifikasi hijau melalui penerapan teknologi yang dapat mengefisiensikan penggunaan air. Peninjauan ini dilakukan pada bangunan fasilitas pendidikan di Universitas Indonesia yakni Gedung baru PUSGIWA UI. Teknologi pengefisiensian air yang digunakan pada bangunan ini dinilai melalui perbandingan dengan standar Bangunan Gedung Hijau, Greenship, dan EDGE. Data diperoleh dari gambar as built drawing bangunan, wawancara, serta survei lapangan untuk menyesuaikan antara gambar dengan kondisi lapangan. Teknologi fitur air yang digunakan pada bangunan hampir seluruhnya sudah memenuhi kriteria bangunan hijau. Disamping itu air yang telah digunakan pada bangunan ini dialirkan menuju danau sehingga tidak ada air yang digunakan kembali.

---

Water is an element needed by humans. Excessive use of clean water causes the amount of clean water to decrease. The decreasing amount of clean water triggers people to maintain its availability. These efforts can be done in buildings which are places that used by humans for activities. The purpose of this paper is to review efforts to save water in green-certified buildings through the application of technology that can streamline water use. This review was carried out on the educational facility building at the Universitas Indonesia, namely gedung baru PUSGIWA UI. The water efficiency technology used in this building is assessed by doing comparison with Bangunan Gedung Hijau, Greenship, and EDGE standards. Data were obtained from as-built drawings of buildings, interviews, and field surveys to match the drawings and field conditions. The water feature technology used in buildings almost entirely meets the green building criteria. Besides that, the water that has been used in this building is channeled into the lake so that no water is reused."

"Pembangunan yang dilaksanakan selama ini, tidak terlepas dari peranan pemerintah yang sangat menonjol sebagai agen pembangunan dengan melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan operasional di berbagai bidang termasuk bidang pengairan. Seluruh pembiayaan pembangunan irigasi, baik pembiayaan investasi maupun pemeliharaan seluruhnya berasal dari Pernerintah khususnya pembangunan di bidang irigasi. Dengan perkataan lain Pemerintah memberikan subsidi yang besar terhadap pembangunan bidang irigasi.Namun kondisi itu tidak dapat dipertahankan terus menerus, karena pemerintah sejak tahun 1983 dihadapkan kepada kendala anggaran pendapatan (budget constraint). Untuk mengantisipasi kendala tersebut Pemerintah segera melakukan langkah-langkah penghematan. Partisipasi masyarakat terus digali dan dikernbangkan. Kebijaksanaan dalam rangka menggali sumber dana masyarakat tidaklah mudah. Para ahli telah mengemukakan beberapa pemikiran antara lain mengenai Water Pricing, Cost Recovery, Cost Sharing, Built Operate and Transfer, Incentif atau Disentif yang menyangkut jumlah dan kualitas air serta produk pelayanan lainnya yang berasal dari layanan sistem prasarana pengairan dan yang terpenting adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang selama ini bersumber dari APBN, Loan dan APBD. Untuk menjawab permasalahan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pemerintah dengan bantuan dana dari IBRD dan ADB pada tahun 1987 telah menetapkan serangkaian kebijaksanaan di bidang pembiayaan operasi dan pemeliharaan yaitu antara lain dengan memperkenalkan Iuran Pelayanan irigasi (IPAIR) atau Irrigation Service Fee (ISF) di beberapa Daerah Tingkat II antara lain Kabupaten Daerah Tingkat Il Subang.IPAIR di Subang telah dilaksanakan sejak tahun 1989. Secara institusi partisipasi masyarakat Petani Pemakai Air melalui P3A telah diatur melalui beberapa perangkat hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang luran Pelayanan Irigasi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Iuran Pelayanan Irigasi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan luran Pelayanan Irigasi.Untuk mengetahui keberhasilan IPAIR di Subang, perlu dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan IPAIR, hasil yang telah dicapai dan kontribusi IPAIR terhadap pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder."

"ABSTRAKIndonesia berkepentingan untuk mengelola dan menggunakan energi listrik seefektif dan seefisien mungkin. Dengan konsumsi listrik yang tumbuh demikian pesat dalam satu dekade terakhir dan diproyeksikan akan terus tumbuh dalam beberapa periode mendatang, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan energi listrik dari sisi permintaan untuk mengendalikan pertumbuhan permintaan listrik. Penelitian ini menggunakan data panel 31 provinsi di Indonesia pada periode tahun 2004-2013. Metode estimasi yang dipakai adalah Arellano-Bond GMM. Hasil estimasi menunjukkan bahwa efisiensi energi listrik di sektor industri dan komersial dapat dijadikan faktor yang mampu menurunkan pertumbuhan permintaan listrik agregat secara signifikan. Sementara PDRB riil, populasi, serta perubahan struktur ekonomi yang direpresentasikan oleh aktivitas di sektor industri dan komersial berpengaruh signifikan terhadap kenaikan permintaan listrik. Namun, harga riil listrik tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan permintaan listrik.

---

ABSTRACT

Indonesia has an interest to manage and use electricity as effectively and efficiently as possible. Rapid growth of electricity consumption in the last decade and predicted it will continue to increase over the next several periods required serious concern on demand side management to manage electricity demand growth. This research employs panel data 31 provinces from 2004 to 2013. The estimation method that used is Arellano-Bond GMM. The results show that electricity efficiency in industrial and commercial sectors are factor that drives aggregate electricity demand downwards significantly. Meanwhile, real GRDP, population, and structural change in economy that represented by industrial and commercial activities significantly increase the electricity demand. However, real electricity price insignificant on decreasing electricity demand."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari efisiensi inovasi yang dicanangkan oleh (Hirshleifer, Hsu, & Li, 2013) terhadap valuasi perusahaan dan performa operasi perusahaan di Eropa pada periode 2004 hingga 2011. Selain itu juga disertakan variabel kontrol atas kegiatan inovasi; seperti intensitas paten, intensitas R&D, abnormal earning, proporsi R&D, pertumbuhan R&D; dan kegiatan investasi, intensitas investasi (Capex/ME). Tidak lupa, penelitian juga menambahkan karakteristik industri dan periode waktu dalam model.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa efisiensi inovasi signifikan berpengaruh terhadap performa operasi, namun membutuhkan waktu yang cenderung lebih panjang yaitu tiga periode ke belakang untuk dapat menghasilkan imbal hasil yang positif terhadap profitabilitas perusahaan. Selain itu variabel kontrol kegiatan inovasi dan kegiatan investasi juga berpengaruh terhadap performa operasi. Sinyal efisiensi inovasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap valuasi pasar atas perusahaan. Informasi atas R&D expediture perusahaan juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap valuasi pasar atas perusahaan."