Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas perkembangan konsep menghadap notaris dalam pembuatan akta ditinjau dari perspektif cyber notary. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam tugas dan kewenangan notaris, tugas dan wewenangnya untuk proses membuat akta autentik yang semula dari sistem konvensional menuju pada sistem elektronik yang dinamakan cyber notary. Permasalahan dalam tesis ini yaitu perkembangan konsep menghadap dengan adanya perkembangan teknologi informasi, perkembangan konsep menghadap di negara lain khususnya negara yang mengadopsi cyber notary, dan konsep menghadap itu diterapkan dalam hukum di Indonesia dalam pelaksanaan cyber notary di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris-analitis. Hasil analisis, perkembangan konsep menghadap dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sebelumnya menghadap notaris dilakukan secara fisik atau berhadapan langsung, dengan adanya perkembangan teknologi informasi menghadap notaris dapat dilakukan secara virtual atau audio-visual. Dahulu pekerjaan notaris bersifat konvensional, namun sekarang ini telah menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap kantor notaris. Perkembangan konsep menghadap di negara yang mengadopsi cyber notary khususnya di negara Belanda, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, sebelum perkembangan teknologi semakin pesat, menghadap notaris di negara-negara tersebut dilakukan secara fisik saja. Saat ini kehadiran dapat dilakukan dengan cara audio-visual, kehadiran di hadapan Notaris melalui komunikasi audio-visual adalah sama halnya dengan kehadiran di hadapan Notaris secara fisik. Penerapan konsep menghadap notaris dalam pelaksanaan cyber notary di Indonesia berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sudah dilakukan seperti Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, namun belum dapat dilaksanakan secara sempurna. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang belum bisa menjamin dan mengedepankan kepastian hukum serta belum memiliki payung hukum yang jelas terkait cyber notary di Indonesia.

---

This study discusses the evolution of the concept of before a notary in making a deed in terms of a cyber notary perspective. Along with the evolution of information and communication technology in the performance of a notary, their duties and authorities for the process of making an authentic deed which were originally from the conventional system will lead to an electronic system called a cyber notary. The problems raised in this study are the evolution of personal appearance concept with the evolution of information technology, the evolution of personal appearance concept in other countries, especially countries that adopt cyber notary, and the personal appearance concept is applied in Indonesian law in the implementation of cyber notary in Indonesia. The research method used is normative juridical research with explanatory-analytical research type. The results of the analysis show the evolution of personal appearance concept with the evolution of information technology that previously faced a notary was carried out physically or face to face, with the development of information technology facing a notary could be done virtually or audio-visually. In the past, the work of a notary was conventional, but now it has used information and communication technology tools in every notary office. The evolution of the concept of personal appearance concept in countries that adopt cyber notaries, especially in the Netherlands, the United States, and South Korea, before technological evolution grew rapidly, before a notary in these countries was done physically. Currently attendance can be done by audio-visual means, attendance before a notary through audio-visual communication is the same as being physically present before a notary. The application of the concept of before a notary in the implementation of a cyber notary in Indonesia based on several provisions of the legislation has been carried out such as UUJN, but has not been implemented perfectly. There are several laws and regulations that have not been able to guarantee and prioritize legal certainty and do not yet have a clear legal protection regarding cyber notaries in Indonesia."

"Notaris merupakan salah satu tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat pada Notaris diberikan beberapa kewenangan sebagai pejabat umum yang salah satunya adalah membuat akta autentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin kepastian hukum. Namun memasuki era cyber notary, Notaris dituntut untuk melakukan terobosan dalam menjalankan kewajibannya tersebut dan memodifikasi penerapan asas yang tidak sejalan lagi dengan kebutuhan masyarakat era cyber notary. Adapun permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenai perkembangan akta notaris di Indonesia dalam era cyber notary ditinjau dari asas tabellionis officium fideliter exerceboserta penerapan asas tabellionis officium fideliter exercebo di Indonesia dalam era cyber notary. Metode peneitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa bentuk akta Notaris di Indonesia masih sesuai dengan asas tabellionis officium fideliter exercebo yaitu dalam bentuk kertas atau konvensional. Namun, penerapan asas tabellionis officium fideliter exercebo di Indonesia dalam era cyber notary mengalami perubahan. Contohnya dalam pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris masih datang secara fisik, namun beberapa penghadap tidak secara fisik tetapi menggunakan video konferensi. Perangkat video konferensi sebagai sarana penghubung peserta Rapat Umum Pemegang Saham sehingga semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham dapat saling melihat melalui layar monitor, mendengar pembicaraan atau berkomunikasi secara tulisan elektronik melalui scanner atau facsimile atau e-mail serta langsung berinteraksi dalam pengambilan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

---

Notaries are one of the cornerstones for the realization of legal certainty that is expected by the community, considering that Notaries are given several powers as public officials, one of which is to make authentic deeds which are very important to ensure legal certainty. However, entering the cyber notary era, Notaries are required to make breakthrough in carrying out their obligations and modify the application of principles that are no longer in line with the needs of the cyber notary era community. The problem that raises is regarding the development of notary deed in Indonesia in the cyber notary era in terms of the tabellionis officium fideliter exercebo principle and the application of the tabellionis officium fideliter exercebo principle in Indonesia in the cyber notary era. The research method used is juridical-normative with descriptive-analytical research typology. The results of this study found that the form of a notary deed in Indonesia is still in accordance with the principle of the tabellionis officium fideliter exercebo, that is paper or in other words conventional form. However, the application of the tabellionis officium fideliter exercebo principle in Indonesia in the cyber notary era has changed. For example, in the preparation of the minutes of the General Meeting of Shareholders, the Notary still comes physically, but some of the perticipants do not physically attend but use video conferences instead. Video conference devices as a means of connecting the participants of the General Meeting of Shareholders so all participants of the General Meeting of Shareholders can see each other through the monitor screen, hear the conversation or communicate electronically through a scanner or facsimile or e-mail and directly interact in making decisions of the General Meeting of Shareholders."

"Penelitian ini membahas pembacaan akta oleh Notaris dihadapan penghadap dalam rangka cyber notary, yakni pembacaan akta oleh Notaris secara elektronik. Ternyata hal tersebut bertentangan dengan keharusan hadir secara fisik dalam membacakan aktanya dihadapan penghadap. Sebenarnya kehadiran tersebut bisa dilakukan secara elektronik sehingga membaca aktanya menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Permasalahan dalam tesis ini yaitu cara Notaris memastikan bahwa penghadap memang sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan tersebut dalam pembacaan akta Notaris secara elektronik, makna sebenarnya dari pembacaan akta yang dilaksanakan oleh Notaris, dan cara pelaksanaan pembacaan akta oleh Notaris yang seharusnya apabila dikaitkan dengan cyber notary. Metode Penelitian untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil analisis, cara Notaris memastikan bahwa penghadap memang sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan tersebut dalam pembacaan akta Notaris secara elektronik adalah pembubuhan tanda tangan elektronik oleh penghadap di dalam aktanya, bukti rekaman suara dan gambar, serta disclaimer. Makna sebenarnya dari pembacaan akta yang dilaksanakan oleh Notaris adalah memberikan pengertian pada penghadap bahwa akta tersebut berasal dari keinginan penghadap yang dibuat dihadapan Notaris, meyakinkan kebenaran mengenai keinginan penghadap yang tercantum di dalam akta tersebut, serta memberikan peluang bagi penghadap untuk melaksanakan pengecekan kembali terhadap apa yang tertulis di dalam akta tersebut sehingga penghadap memiliki kebebasan untuk menerima akta tersebut atau tidak. Cara pelaksanaan pembacaan akta oleh Notaris yang seharusnya apabila dikaitkan dengan cyber notary yaitu pemakaian sarana elektronik yang dinyatakan secara sah oleh suatu ketentuan hukum sehingga Notaris tidak lagi harus melaksanakan pembacaan aktanya secara konvensional. Hal inilah yang diterapkan di negara Jepang. Oleh sebab itu, sebaiknya dilaksanakan penyuluhan oleh Ikatan Notaris Indonesia, kepatuhan secara penuh terhadap semua peraturan yang berlaku seharusnya dimiliki oleh Notaris, dan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, terutama tentang pembacaan akta oleh Notaris seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah.

---

This study discusses the reading of the deed by a Notary before the parties in the context of cyber notary, namely the reading of the deed by a Notary electronically. It turns out that this is contrary to the requirement to be physically present in reading the deed before the parties. Actually, the attendance can be done using electronic means so that reading the deed becomes easier to carry out. The problem in this thesis is the method of the Notary to ensure that the parties really understands the deed to be affixed with the signature in the electronic reading of the Notary's deed, the true meaning of reading the deed carried out by the Notary, and the method of carrying out the reading of the deed by the Notary that ought to when linked with cyber notary. The research method to analyze these problems is in the form of normative juridical research using primary data and secondary data which are analyzed by qualitative methods. The results of the analysis, the method of the Notary to ensure that the parties really understands the deed to be affixed with the signature in the electronic reading of the Notary's deed are the affixing an electronic signature by the partiesin the deed, evidence of sound and image recordings, and a disclaimer. The true meaning of reading the deed carried out by the Notary are to give the understanding to the parties that the deed came from the wishes of the parties made before the Notary, to ensure the truth about the wishes of the parties stated in the deed, and to give the opportunity for the parties to carry out a re-check of what is written in the deed so that the parties has the freedom to accept the deed or not. The method of carrying out the reading of the deed by the Notary that ought to when linked with cyber notary is the use of electronic means which are legally declared by a legal stipulation so that the notary no longer has to carry out the reading of the deed conventionally. This matter is applied in Japan. Therefore, counseling should be carried out by the Indonesian Notary Association, full obedience with all prevail regulations should be owned by a Notary, and revisions to the Law on Notary Positions, especially regarding the reading of deeds by a Notary, should be carried out by the Government."

"Notaris memiliki peran yang sangat penting di dalam industri perbankan syariah pada saat sekarang ini, hal ini dikarenakan dalam kegiatan usaha perbankan, dibutuhkan adanya suatu alat bukti tertulis yang umumnya adalah akta autentik. Akan tetapi, dikarenakan pembiayaan dengan skema Musyarakah umumnya dilakukan untuk membiayai modal usaha, terkadang menyebabkan pihak yang sedang membutuhkan pembiayaan modal usaha tersebut merasa yakin saja terhadap isi dari perjanjian tersebut, meskipun mereka belum begitu memahami mekanisme dan risiko-risiko hukum yang mungkin timbul dari perjanjian pembiayaan Musyarakah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah di dalam penelitian ini, yang pertama mengenai risiko hukum yang dapat timbul sehubungan dengan perikatan yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan Akta Pembiayaan Musyarakah, dan yang kedua mengenai peran notaris dalam memitigasi risiko hukum pada pembuatan Akta Pembiayaan Musyarakah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menganalisis mengenai potensi risiko hukum yang dapat timbul disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis hingga tidak terpenuhinya prinsip syariah. Timbulnya risiko hukum pada perjanjian pembiayaan musyarakah juga berpotensi menyebabkan timbulnya risiko-risiko lain, sehingga penting untuk sebisa mungkin dilakukan identifikasi terhadap kemungkinan timbulnya risiko hukum tersebut. Selanjutnya, menganalisis mengenai peran notaris untuk memitigasi potensi timbulnya risiko hukum tersebut melalui kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh notaris di antaranya adalah dengan melakukan penyuluhan hukum (legal education) kepada para pihak yang membuat perjanjian.

---

Notary have a very important role in the sharia banking industry at the moment, this is due to the fact that banking business activities also requires a written evidence commonly in the form of authentic deeds. However, because of financing with the Musyarakah scheme is commonly carried out to finance a business capital, made sometimes a party that needs a business financing felt sure about the content of that agreement, although they do not really understand the mechanism and do not necessarily understand the legal risk that may appear from that Musyarakah financing. Based on that, there are 2 (two) problems provided in this study, the first one is discussing about the legal risk that may appear related to a binding conducted by the parties based on Musyarakah financing deed, and the second one is discussing about the role of Notary to mitigate the legal risk in the making of Musyarakah financing deed. This research used a normative juridical method with an explanatory research typology that analyze about the possibility of legal risk to turn out as a result of the weakness on the juridicial aspect up to non-fulfillment of sharia principles. The emergence of a legal risk on that Musyarakah financing deed also potentially to generate other risks, so it is important to identify that legal risk possibilities. Furthermore, analyze about Notary role in order to mitigate any legal risk possibility that could have appeared based on Notary authority such as providing a legal education to the parties that form the agreement."

"Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris dituntut untuk bersikap hati-hati, teliti dan netral menghadapi para pihak serta dalam pembuatan akta untuk pihakpihak yang datang dihadapannya. Selain itu seorang Notaris juga harus mengetahui batasan dari tanggung jawab dan wewenang selama menjalankan jabatannya. Hal itu diperlukan untuk melindungi agar tidak terlanggarnya hak-hak serta kewajiban notaris serta para pihak yang kemudian bisa menimbulkan sengketa hingga kerugian satu sama lain. Di dalam kasus yang diteliti oleh penulis terdapat ketidaktelitian notaris dalam pembuatan akta perjanjian untuk membangun dan akta kuasa dimana terdapat salah perhitungan jumlah bangunan yang akan dibangun serta pencantuman klausa hibah dalam akta kuasa sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam kasus ini para pihak mencoba untuk menuntut ganti kerugian kepada notaris atas kerugian yang telah mereka terima. Dan akhirnya notaris membayar ganti kerugian serta dibuatnya Akta Perubahan dihadapan notaris yang lain.

---

In rendering his/her services, a notary is involved to work prudently, carefully and being neutral on handling both parties involving in the process of making an agreement in front of him/her. Furthermore, a notary should clearly understand the scope of duties and responsibilities whenever undertaking his/her profession. This is a necessity to avoid infringement on the rights of both notary and the parties. Otherwise, there will be possibly resulted in disputes and losses for both the notary and the parties.

In the case-study observed by the writer, it has been identified that notary?s negligence happened in the Agreement and Procuration made. A mistake on the number of buildings to be built, and the inclusion of the grant's clause in the Agreement and Procuration, resulting in losses for the parties who signed the agreement. The parties prosecuted claim to the notary for their losses. Finally the Notary reimbursed the losses, thence a Revised Agreement was made in front of other notary."

"Dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, namun dalam kenyataannya banyak notaris yang tidak melakukan kewenangan tersebut, sehingga banyak terjadi masalah dikemudian hari.Bagaimanakah peranan dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? dan Bagaimanakah batasan-batasan bagi seorang notaris dalam peranannya memberikan penyuluhan hukum kepada klien? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian memperlihatkan adanya kelalaian-kelalaian yang dilakukan beberapa notaris dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut.Kelalaian ini mengakibatkan sengketa dan kerugian baik bagi klien dan notaris yang bersangkutan.Sebaiknyasetiap notaris agar dapat memberikan penyuluhan hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In running his position, the notary has the authority to provide legal counseling, when producing a deed. But in reality, many notaries do not do such authority, so a lot of problems occur in the future. How does the role and authority of the notary in providing legal counseling to clients, seen from perspective of Law, No. 30 of 2004, About Occupation and Code of Ethics of Notary? And what are the limits of a Public Notary, in his role of providing legal counseling for clients?

The author examines these problems by using juridical normative research methods. The research data showed omissions of those roles, made by several notaries in providing legal counseling. This omission resulted in disputes and losses for both the client and the notary involved. Any notary should provide legal counseling rightly and well, in accordance with the needs of the parties, and in accordance with the recent laws."

"Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik maka Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta tetap berpegang teguh dengan prinsip kehati-hatian. Bila tidak dijalankan sebagaimana semestinya maka akan berakibat fatal bagi akta tersebut, Notaris itu sendiri maupun pihak yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat Yuridis Normatif dan dianalisa secara kualitatif.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa akibat dari tindakan Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya dan lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu aktanya menjadi batal demi hukum karena tidak memuat keterangan yang sebenarnya, sedangkan Notarisnya dapat dikenakan sanksi pidana karena mengandung unsur pemalsuan, sanksi perdata karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan sanksi kode etik dari Majelis Pengawas Notaris.

---

A Notary Public, being an official duly commissioned to draft and prepare authentic deeds, is under the duty to act honestly, in good faith, self-sufficiently, impartially, in favor of the interest of the relevant parties and with reasonable diligence. Failure to fulfill this duty will adversely affect the authenticity and validity of notarial deed, even the acting notary himself and the person or party in whose favor a notarial deed is drawn up. This research was conducted applying juridical normative method and has been analyzed on a qualitative basis.Based on the research conducted, it is identified that failure or negligence of a notary public to fulfill his/her duty to act with reasonable diligence will render a notarial deed null and void for not containing true and correct representations and consequently the notary public may be subjected to criminal liability for misrepresentation and civil liability for the loss suffered by other person or party and other penalty for violation of code on conduct imposed by the Supervisory Board."

"Tesis ini membahas mengenai pembatasan kewajaran akta notaris perhari dalam perspektif perilaku Notaris dengan melakukan studi kasus di Kota Bengkulu. Notaris melakukan pelaporan pembuatan akta tiap bulan ke Majelis Pengawas Daerah, laporan ini memperlihatkan jumlah akta yang dikerjakan notaris dalam satu bulan. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pelaksanaan peraturan dewan kehormatan pusat notaris Indonesia No 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per Hari di Kota Bengkulu dan Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembatasan pembuatan akta Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Simpulan dari tesis ini adalah bahwa peraturan yang menjadi objek penelitian belumlah dijalankan secara maksimal terlihat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sejak diberlakukannya aturan ini dari tahun 2017 dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan ini adalah mengenai tidak ada kordinasi antara Dewan Kehormatan Notaris (DKD) dan Majelis Pengawas Notaris (MPD), Badan DKD tidak efektif, Toleransi diantara notaris yang terlalu tinggi. Kendala lain dari aturan ini adalah terjadi anggapan ketentuan hanya diatur untuk para anggota karena dikeluarkan oleh Organisasi Notaris, dalam hal ini menjadi kewenangan Ikatan Notaris Indonesia.

---

This thesis concerns about how the limitation on daily proper amount of notarial deed effect the notaries behaviour, through the case study in Bengkulu city. Notaries must hand out report on the deeds they bring out each month to the Regional Supervisory Council. The issuses discussed in that concern are the implementation in Bengkulu city of the Regulation of Central Honorary Board No.1 Year 2017 concerning Daily Proper Amount Limit of the Issuance of Deeds and the difficulties arose from the implementation of that regulation. This is a normative-juridical research through literature studies. It describe the fact systematically in order to be further comprehended and concluded. The conclusion of this thesis are that the regulation concerning daily proper amount limit of the issuance of deeds has not been implementted optimally due to the amount of violation done by many notaries since it is being enforced in 2017 and the difficulties to implement that regulation is that the non-existance of a good coordination betweeen Notary Honorary Board and Notary Supervisory Council resulting ineffectiveness of the role of the Honorary Board as well as high level of tolerance given against the violation of the regulation. Another difficulty arise is that it is regulated by the Central Honorary Board, hence notaries believe that the regulation only applied among the member of the notary organization, so the power are only enforcable within the Notary Organization (Ikatan Notaris Indonesia)."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembuatan akta Notaris yang ditandatangani tidak di hadapan Notaris Permasalahan dalam kasus tersebut timbul karena Notaris memberikan akta yang belum ditandatanganinya kepada penghadap untuk ditandatangani oleh penghadap lainnya tanpa di hadapan Notaris Kemudian timbul permasalahan mengenai keabsahan akta tersebut Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta tersebut menjadi tidak sah dan kehilangan otentisitasnya karena aktanya batal demi hukum Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut adalah tindakan hukum yang disebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis terhadap Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan tipe penelitian evaluatif Kata kunci Pembuatan Akta Yang Ditandatangani Tidak Di Hadapan Notaris

---

ABSTRACTThis Thesis discusses about making of notary rsquo s deed which not be signed in front of notary The problem of this case occurs because notary giving deed that have no signed to the appearer to be signed by the other appearer without presence of notary Then raised the question as to the authenticity of the deed The result of this thesis namely the mentioned notary rsquo s deed is not lawfully and loss its authenticity because the deed was void by law The legal consequence from the deed which void by law is all of legal actions which have been stipulated on the mentioned deed are deemed never happens This study uses normative legal research method with the analysis of the Law of Notary Position and Code of Ethics and is an evaluative research Keywords Deed was not signed in front of Notary"

"Notaris dalam menjalankan jabatan harus mengetahui batasan tanggung jawab serta wewenang agar terlindungi semua hak dan kewajiban serta kepentingan notaris dan para pihak. Dalam kasus, penghadap datang menghadap Notaris dengan keterangan telah diberi kuasa secara lisan, yang pada kenyataannya kuasa tersebut tidak pernah diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat berdasarkan kuasa lisan, menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas ketiadaan pemberian kuasa dan mendeskripsikan sikap yang dapat dilakukan oleh Notaris atas penggunaan kuasa lisan oleh penghadap. Notaris tidak bertindak seksama akan kedudukan serta kewenangan bertindak dari si penghadap serta tidak memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, yang akibat kelalaian tersebut penghadap dan Notaris dituntut di muka pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum dan akta yang diterbitkan menjadi batal dan/atau batal demi hukum. Bentuk tanggung jawab dapat diterapkan dalam tiga aspek yaitu tanggung gugat perdata, tanggung jawab administratif dan tanggung jawab pidana. Unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum ialah adanya perbuatan yang melawan hukum, kerugian, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sikap Notaris di kemudian hari terhadap penggunaan kuasa lisan oleh penghadap ialah menolak atau meminta klien untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Penolakan tersebut haruslah dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum.

---

Notary in running his position must know about the limitation of his responsibility and authority in carrying out the position to be protected all rights and obligations and interests of notaries and parties. In the case, the confronts comes to the Notary with the evidence has been verbally authorized, which in fact the power is never given. This research aims to identify the responsibily of a notary to make a deed based on verbal, to analyze the elements of act against the law in the absence of authorization and to describe the attitude of the Notary towards the use of verbal authority by the confronts. Notary doesn rsquo t act carefully about the rank and authority to act from the confronts and does not provide legal counselling, due to negligence the confronts and the notary was prosecuted in court based on act against the law and the published deed becomes void and or annulled by law. The forms of responsibility can be applied in three aspects civil liability, administrative responsibility and criminal responsibility. Elements that must be regarded as an act against the law is the unlawful act, the loss, the causal relationship between acts and losses. The attitude that may be performed by a Notary in the future towards the use of verbal authority is to refuse or ask the client to complete the required document. The rejection should be done by providing legal counseling."