Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengungkapkan peran pemerintah Qatar dalam reformasi pendidikan di Qatar dan juga dampak dari reformasi pendidikan. Negara Qatar tercatat sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di kawasan Timur Tengah. Penelitian ini membahas regulasi dan administrasi pendidikan di Qatar, peningkatan kualitas pendidikan di Qatar, dan dampak reformasi pendidikan di Qatar. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan teori Peran Pemerintah oleh Gede Diva (2009) diharapkan dapat menjelaskan peran pemerintah serta dampaknya dalam reformasi pendidikan di Qatar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam reformasi pendidikan adalah penetapan regulasi dan administrasi pendidikan di Qatar, penerapan Education for New Era (EFNE) sebagai strategi reformasi, penerapan sistem sekolah Independent school, penyediaan akses dan perlengkapan pendidikan, penyediaan pelatihan profesional guru, dan penerapan English as Medium of Instruction (EMI). Adapun dampak dari reformasi pendidikan adalah peningkatan nilai dalam ujian Internasional PISA, guru mengalami banyak kamajuan dalam hal pengajaran dan kinerja, adanya standar kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan reformasi pendidikan, fasilitas sekolah-sekolah di Qatar menjadi perhatian Pemerintah dengan dilakukannya perbaikan gedung sekolah, adanya fasilitas seperti laboratorim sains dan juga komputer yang dilengkapi dengan akses internet.

---

This research reveals the Qatari government's role in education reform in Qatar and the impact of education reform. Qatar is listed as one of the countries with the best education system in the Middle East region. By using literature study and the role of government’s theory by Gede Diva's (2009) is expected to explain the role of government and impact education reform in Qatar. The results show that the role of the government in education reform is the establishment of education regulations and administration in Qatar, the application of the Education for New Era (EFNE) as a reform strategy, the implementation of the Independent school system, the provision of access and educational equipment, the provision of professional teacher training, and the application of English as Medium of Instruction (EMI). The impact of educational reform is the increase of PISA International exams' scores, teacher's progress in terms of teaching and performance. There are also curriculum standards that are adjusted to educational reform goals; school facilities in Qatar are the government's attention by repairing school buildings, the existence of facilities such as a science laboratory, and a computer equipped with internet access."

"Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi senjangan anggaran, mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi probilitas terjadinya senjangan anggaran, dan menggunakan model prediksi senjangan anggaran tersebut untuk pengujian model hipotesis. Model hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah determinan potensi senjangan anggaran dan pengaruh potensi senjangan anggara terhadap kinerja pemerintah baik secara langsung maupun melalui sistem akuntabilitas, serta apakah perubahan anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui potensi senjangan anggaran atau melalui potensi senjangan anggaran dan system akuntabilitas. Unit analisis penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dengan tahun pengamatan 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model prediksi senjangan anggaran fit secara statistic dan dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi senjangan anggaran pemerintah, meskipun variable asset quality tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas terjadinya senjangan anggaran. Model prediksi senjangan anggaran digunakan sebagai ukuran senjangan anggaran di dalam model pengujian hipotesis, dimana ukuran tersebut menggambarkan besarnya potensi senjangan anggaran. Model prediksi tersebut juga digunakan untuk memilah pemda mana yang terdapat indikasi melakukan senjangan anggaran dan yang tidak. Di dalam model pengujian hipotesis, hanya pemda yang terindikasi melakukan senjangan anggaran yang diuji. Peran Kepala Daerah di Dalam Senjangan Anggaran, Kualitas Auditor Intern, dan Tekanan Akuntabilitas terbukti menjadi faktorfaktor yang mempengaruhi terjadinya senjangan anggaran. Senjangan anggaran terbukti berpengaruh negative terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun melalui sistem akuntabilitas. Perubahan anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah secara langsung. Pengaruh perubahan anggaran terhadap kinerja pemerintah melalui senjangan anggaran maupun melalui senjangan anggaran dan system akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan pentingnya meminimalisir senjangan anggaran dengan mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja (ABK) dengan benar sehingga akan meningkatkan keandalan sistem akuntabilitas pemda dan berdampak terhadap tingginya kinerja penyelenggaraan pemerintahnya. Perubahan anggaran yang lebih realistis dan didukung informasi kinerja dan keuangan terkini sangat penting untuk menekan senjangan anggaran dan meningkatkan kinerja pemerintah.

---

These research objectives are to build a predictive model of budgetary slack, obtain an empirical evidence of factors that affect the probability of budgetary slack occurence, and utilize the predictive model for hypothesis testing. Hypothesis that tested in this study are: potential budgetary slack determinants and the effect of potential budgetary slack to government performance, either directly or through accountability system, as well as to examine the effect of budget revisions to government performance, either directly or indirectly through potential budgetary slack or through potential budgetary slack and accountability system. Sample units of this study is the county/city governments in Indonesia, which has complete observed data for the period of 2008 to 2012.

The results showed that the model is statistically fit and can be used to predict government budgetary slack, though quality asset variable is not proven significantly affect probability of budgetary slack occurence. Predictive model of budgetary slack is used to measure budgetary slack in hypothesis testing model, which portray the magnitude of budgetary slack. The model is used to sort out local government which have a budgetary slack indication. In hypothesis testing, only local government that have budgetary slack that will be tested. Role of Regional Head in conducting budgetary slack, Internal Auditor Quality and Accountability Pressure are proved to be the factors that influence the occurrence of budgetary slack. Budgetary slack proved to have negative impact on government performance both partially and through accountability system. Budget revisions also proved to have positive impact on government performancedirectly. The effect of budget revisions to government performance through budgetary slack and through budgetary slack and accountability system is proved to be significantly positive.

This result shows the importance of minimizing the budgetary slack by implementing performancebased budgeting correctly so that it will enhance the reliability of local government accountability system and improve government performance. More realistic budget revisions which supported by an updated financial and performance information are very important to suppress the budgetary slack and improve government performance."

"Penelitian ini menganalisis tentang penerapan kebijakan tentang Romusha (tenaga kerja paksa) dan dampaknya di Sumatera pada 1943—1945. Romusha merupakan tenaga kerja paksa dari hasil kebijakan mobilisasi masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang dengan tujuan untuk kepentingan perang. Kebutuhan perang yang besar akan sumber daya manusia diperlukan untuk menggali sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan pangan dan perang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah dengan melakukan pencarian sumber primer seperti surat kabar sezaman dan memoar. Salah satu sumber primer yang telah diperoleh yaitu buku yang ditulis oleh Takao Fusayama. Buku tersebut ditulis berdasarkan catatan harian atau laporan tentang perjalanannya sebagai seorang tentara Jepang pada divisi unit sinyal di Malaya dan Sumatera. Sumber sekunder yang digunakan antara lain buku teks dan artikel jurnal yang dapat diperoleh melalui Perpustakaan Nasional, Perpustakaan UI, dan secara daring. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan proses kritik sumber sejarah untuk mendapatkan data sejarah serta dilakukan interpretasi untuk menghasilkan fakta-fakta dari data yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya. Setelah ketiga tahapan sebelumnya dipenuhi, maka untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan proses terakhir yaitu historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa romusha di Sumatera dipekerjakan sebagai tenaga kerja dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana, antara lain pembangunan jalur kereta api.

---

This research analyzes the implementation of the Romusha (forced labor) policy and its impact in Sumatra in 1943—1945. Romusha was forced labor as a result of the community mobilization policy implemented by the Japanese military government for the purpose of war. The war needs for human resources was necessary to extract natural resources and fulfill the needs of food and war. The method used in this research is using the historical method by searching for primary sources such as contemporaneous newspapers and memoir. One of the primary sources that has been obtained is a book written by Takao Fusayama. The book was written based on diaries or reports about his journey as a Japanese soldier in the signal unit division in Malaya and Sumatra. Secondary sources used include textbooks and journal articles that can be obtained through the National Library, UI Library, and online. The next step is the historical source criticism process to obtain historical data and interpretation to produce facts from the data that has been obtained in the previous step. After the three previous steps have been fulfilled, to produce research that can be accounted for, the last process is historiography or historical writing. The results showed that romusha in Sumatra were employed as laborers in the construction of facilities and infrastructure, including the construction of railroad lines."

"ABSTRAKDiluar kenyataan bahwa kesehatan menjadi salah satu aspek esensial dalam pembangunan manusia, capaian yang diraih Pemerintah Indonesia di bidang kesehatan masih cukup tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangganya Schutte et al., 2017. Apabila ditelusuri lebih lanjut, Indonesia ternyata juga memiliki performa buruk dalam permasalahan malnutrisi, dimana kasus stunting di Indonesia adalah yang tertinggi ke-5 di dunia WHO, 2013 dengan prevalensi balita stunting sebesar 37,2 Riskesdas, 2013. Disisi lain, belanja kesehatan secara umum telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama setelah diberlakukannya Desentralisasi Fiskal dan Mandatory Spending pada UU Kesehatan No.36/2009. Studi ini ingin mengukur tingkat efisiensi performa belanja kesehatan dan dampaknya dalam pengurangan stunting di tingkat kota/kabupaten di Indonesia. Menggunakan Stochastic Frontier Analysis, studi ini mengestimasi inefisiensi teknis yang terjadi karena kegagalan pemerintah dalam melakukan performa optimum dalam pengurangan stunting. Temuan awal studi ini menemukan bahwa terdapat kehilangan efisiensi sebesar 16 dalam performa belanja kesehatan untuk pengurangan stunting di pemerintah daerah di Indonesia, Studi juga menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja barang, bersamaan dengan derajat desentralisasi merupakan faktor yang signifikan memengaruhi tingkat efisiensi kinerja pemerintahan. Dari perspektif regional, studi menemukan bahwa daerah di Kepulauan Maluku memiliki tingkat efisiensi yang paling rendah secara rata-rata.

---

ABSTRACTDespite health being one of the most important aspects of human capital, Indonesia rsquo s performance in health related aspects lags behind compared to its neighboring countries Schutte et al., 2017. In this aspect, it is found that Indonesia also performed poorly on malnutrition problem, especially stunting cases 37.2 toddlers with stunting prevalence Riskesdas 2013 ndash 5th highest stunting prevalence in the World, WHO 2013. On the other hand, overall health expenditure has significantly increased since the implementation of Fiscal Decentralization Act and Mandatory Spending on Health Act. This study wants to measure the efficiency of health expenditure performance and its impact on reducing stunting prevalence at the regional level in Indonesia. Using Stochastic Frontier Analysis, the study estimated technical inefficiency due to failure in conducting optimum effort on stunting reduction. The preliminary result found that regional government in Indonesia has loss 16 efficiency in health expenditure with respect to stunting reduction. The study also shows that capital and goods expenditure, along with the degree of decentralization are significant efficiency factors that influence government performance. From the regional perspective, it is found that regions in Maluku Islands are the lowest on efficient performance in average."

"Pendidikan selalu disebut menjadi tiket dari masa depan yang lebih besar. Di negara-negara berkembang, pendidikan telah menjadi harapan bangsa-bangsa untuk berkembang lebih baik dan menjadi lebih makmur. Namun, sistem pendidikan harus hati-hati dibuat dan dirancang dengan baik untuk memenuhi tuntutan industri. Karena menyediakan pendidikan tanpa keterampilan yang dibutuhkan akan menciptakan fenomena kesenjangan keterampilan di mana siswa tidak dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan bahwa majikan mencari. Untuk lebih fokus, tiga jenis keterampilan telah dipilih untuk membantu pembaca memahami lebih lanjut tentang keterampilan apa yang dianggap penting. Ini termasuk: keterampilan kognitif, non-kognitif dan teknis atau khusus. Oleh karena itu, tesis ini akan membahas masalah kesenjangan keterampilan di Indonesia. Selain itu, celah dari sistem pendidikan di Indonesia akan dianalisis untuk mencari tahu apa yang dapat ditingkatkan dari sistem saat ini. Kerangka Kualifikasi The Indonesia yang dapat digunakan sebagai pengukuran kualitas sumber daya manusia di negara itu juga akan segera dibahas. Di samping itu, jenis tertentu dari keterampilan yang telah kesenjangan tertinggi akan dianalisis dalam hasil. Karena itu, pertanyaan penelitian yang akan menjadi dasar dari tesis ini adalah “Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan sehingga kesenjangan keterampilan negara dapat dikurangi?”

---

Education has always been referred to be the ticket of a greater future. In emerging countries, education has become the hope of the nations to develop better and become more prosper. However, an education system must be carefully crafted and properly designed to meet the demands of the industry. Because providing education without the needed skills will create the phenomenon of skills gap in which the students are not equipped with the required skills that the employer is looking for. To focus more, three types of skills have been chosen to help the reader understand more about what skills are considered to be important. These include: cognitive, non-cognitive and technical or specific skills. Therefore, this thesis will discuss the issue of skills gap in Indonesia. Moreover, the loophole of Indonesian education system will be analyzed in order to find out what can be improved from the current system. The Indonesian Qualification Framework which can be used as a measurement of the country’s human capital quality will also be shortly discussed. Next to that, specific type of skills which have the highest gap will be analyzed in the result. Having said that, the research question which will be the foundation of this thesis is “How can Indonesia’s educational system be improved so that the country’s skills gap can be reduced?”"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan dan dampak kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas LKPD serta pengaruh kualitas LKPD terhadap kualitas pelayanan publik dan keputusan pemangku kepentingan baik dalam berinvestasi, membayar pajak daerah maupun memilih kembali petahana. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan menggunakan data tahun 2016 untuk pengujian utama dan data tahun 2014-2016 untuk pengujian sensitivitas. Terkait dengan determinan kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas LKPD, sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Sementara itu, terkait dengan dampak kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik, kualitas LKPD juga ditemukan berpengaruh positif terhadap keputusan pemangku kepentingan, terutama dalam berinvestasi dan membayar pajak daerah. Tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan kualitas LKPD terhadap keputusan masyarakat daerah dalam memilih kembali petahana. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya upaya peningkatan kualitas LKPD bagi Pemerintah Daerah, yang mana tidak hanya diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas semata, namun juga sekaligus dapat meningkatkan kebermanfaatan pelaporan keuangan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze the determinants and impacts of the quality of local government financial reporting (LKPD), in particular, the effect of audit findings and follow-up audit recommendations on the quality of LKPD and the influence of the quality of LKPD on the quality of public services and stakeholder decisions both in investing, paying local taxes and re-electing incumbents. This research was conducted at district/municipal governments throughout Indonesia, using 2016 data for the main test and 2014-2016 data for sensitivity testing.

Related to the determinants of the quality of the LKPD, the results of this study indicate that the audit findings have a negative effect on the quality of the LKPD, while the follow-up to the audit recommendations has a positive effect on the quality of the LKPD. Meanwhile, related to the impact on the quality of LKPD, the results of this study indicate that in addition to having a positive effect on the quality of public services, the quality of LKPD is also found to have a positive effect on stakeholder decisions, especially in investing and paying local taxes. There was no significant effect on the quality of the LKPD on the decision of the local community to re-elect the incumbent.

The results of this study have implications for the importance to improve the quality of LKPD for local governments, which are not only expected to achieve accountability, but also to increase the usefulness of financial reporting for improving the quality of public services and decision making for local government stakeholders."

"Jaminan Pemerintah untuk infrastruktur ketenagalistrikan dengan skema penugasan diberikan dalam rangka mendukung PT PLN (Persero) memperoleh pembiayaan dari perbankan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam PMK 135/2019, jaminan Pemerintah dapat diberikan atas pemenuhan kewajiban PT PLN (Persero) kepada bank berdasarkan perjanjian pinjaman maupun perjanjian pembiayaan syariah. Pemenuhan jaminan atas kewajiban PT PLN (Persero) tersebut berasal dari dana yang dialokasikan dalam APBN. Seiring dengan adanya ketentuan jaminan Pemerintah terhadap pembiayaan syariah tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai bentuk dan sifat jaminan Pemerintah terhadap kewajiban PT PLN (Persero) berdasarkan pembiayaan syariah tersebut. Berdasarkan Fatwa DSN 74/2009, jaminan syariah untuk pembiayaan dengan skema bagi hasil hanya dapat diberikan untuk pokok pembiayaan saja. Selain itu, pembiayaan syariah dengan skema bagi hasil yang berunsur keadilan dimana nasabah dan bank sama-sama menanggung risiko sesuai porsi modal dalam kerja sama dan mendapat keuntungan sesuai kesepakatan. Untuk itu, dikaji mengenai jaminan Pemerintah terhadap pembiayaan syariah tersebut dapat memberikan dampak bagi efisiensi keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan, dokumen hukum dan wawancara. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa jaminan Pemerintah yang diberikan untuk pembiayaan syariah belum mengikuti jaminan sesuai dengan prinsip syariah, melainkan menggunakan penanggungan berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata. Apabila menggunakan jaminan berprinsip syariah, maka dapat memberikan potensi lebih baik bagi efisiensi keuangan negara. Hal ini karena cakupan yang dijamin hanya pokok pembiayaannya saja dan tidak termasuk biaya lain ataupun hasil keuntungan yang harus dikembalikan kepada bank. Pemerintah perlu melakukan kajian lebih lanjut dalam mengembangkan skema jaminan syariah untuk jaminan Pemerintah.

---

Government guarantees for electricity infrastructure with an assignment scheme are given in order to support PT PLN (Persero) in obtaining financing from banks to build electricity infrastructure. In PMK 135/2019, Government guarantees can be provided for the fulfillment of PT PLN (Persero) obligations to banks based on loan agreements or sharia financing agreements. The fulfillment of the guarantee for the obligations of PT PLN (Persero) comes from the funds allocated in the APBN. In line with the provisions of the Government guarantee against sharia financing, it is necessary to study the form and nature of the Government guarantee against the obligations of PT PLN (Persero) based on the sharia financing. Based on the DSN Fatwa 74/2009, sharia guarantees for financing with a profit-sharing scheme can only be given for the principal of the financing. In addition, sharia financing with a profit-sharing scheme with an element of justice in which the customer and the bank share the risk according to the share of capital in the cooperation and get the profit according to the agreement. So that, the guarantee with sharia principle for the electricity infrastructure development will have an impact on the efficiency of state finances. The research method used in this thesis is normative research with a qualitative approach and uses library materials, legal documents and interviews. From the results of the study, it was concluded that the government guarantees provided for sharia financing did not follow the guarantees in accordance with sharia principles, but used guarantees based on Article 1820 of the Civil Code. If using a guarantee with sharia principles, there is possibility the guarantee will provide better potential for the efficiency of state finances. This is because the guaranteed coverage is only the principal of the financing and does not include other costs or profits that must be returned to the bank. The government needs to conduct further studies in developing a sharia guarantee scheme for government guarantee."

"Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Terdapat sembilan area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi, salah satunya adalah manajemen aparatur daerah. Melaksanakan reformasi di bidang kepegawaian adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merespon tuntutan masyarakat dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas PNS baik sebagai birokrat yang menjalankan birokrasi maupun sebagai pelayan publik. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengisian jabatan secara terbuka untuk jabatan camat dan lurah, dengan pertimbangan camat dan lurah merupakan ujung tombak pelaksanaan layanan publik pemerintah daerah, oleh karena itu membutuhkan sosok aparatur yang profesional, berintegritas dan berkompeten. Berkaitan dengan pelaksanaan seleksi terbuka muncul pertanyaan apakah seleksi terbuka akan mengacaukan pola karir yang telah tersusun dan menyebabkan regenarasi di lingkungan PNS tidak berjalan baik. Sebab tidak ada lagi keteraturan bagi PNS yang mengantri untuk mendapatkan kesempatan untuk duduk dalam jabatan struktural. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan, seleksi terbuka ini merupakan salah satu kemajuan dalam birokrasi dalam hal transparansi dalam sebuahpemerintahan daerah, karena proses dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pihak luar dari birokrasi diharapkan penilaian akan berdasarkan kapabilitas dan integritas.

---

Bureaucratic reforms in the Provincial Government of Jakarta has been carried out since 2008. There are nine areas of change that is being targeted reform of the bureaucracy, one of which is the management of local personnels. Implement reforms of the bureaucrats is Jakarta Provincial Government's efforts to respond to the demands of society in improving and increasing the quality of both civil servants as bureaucrats who run the bureaucracy as well as a public servant. One of the measures implemented are running open bidding for filling the positions camat and lurah, with

consideration camat and lurah is a street levels bureaucracy who who directly deal with the public in providing public services, and therefore requires apparatus that professional figure, integrity and competence. Relating to the implementation of open selection question arises whether an open bidding will disrupt the career path that has been arranged and led to regeneration in the PNS is not going well. Because there is no regularity for civil servants queuing for a chance to promote in a structural position. Regardless of the advantages and disadvantages, this open selection is one

of the advances in the bureaucracy in terms of transparency in a local government, because the process carried out openly with the involvement of external parties of the bureaucracy expected ratings to be based on the capability and integrity."

"Skripsi ini membahas tentang modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan pada Pondok Pesantren Gontor yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Adanya modernisasi ini terlatarbelakangi oleh berbagai hal, salah satunya adalah kondisi masyarakat Ponorogo sebelum terjadinya modernisasi pada Pondok Pesantren Gontor, yang masih sangat kental dengan budaya dan tradisi Jawa yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Dengan adanya transformasi dan modernisasi yang dilakukan, diharapkan dampak atau pengaruh kepada masyarakat setempat agar mereka dapat menganut agama Islam secara utuh. Tetapi pada kenyataannya, hingga saat ini masyarakat Ponorogo masih sangat kental dengan budaya dan tradisi-tradisi mereka tersebut.

---

This thesis discusses about the modernization of educational system that applied in Gontor Boarding School which located in Ponorogo, East Java. This modernization happened because of so many reasons. One of them was the social condition of people in Ponorogo, who happened to be the people who still believe in ancient tradition, which was far from what Islam law had settled. With the transformation and the modernization, the people from Gontor Boarding School hoped that it would have a massive impact to the people around so that they could be a Moslem properly. But the fact that happens nowadays is; no matter how modern the Gontor Boarding School is, the people around still have the faith in those ancient traditions."

"Makalah ini membahas dampak terbitnya artikel berjudul J’accuse...! berkaitan dengan skandal Dreyfus di Prancis. J’accuse...! adalah suatu surat terbuka berisi kritikan terhadap pemerintahan Félix Faure semasa Republik III (1894-1906) di Prancis yang ditulis oleh Émile Zola. Terbitnya tulisan ini merupakan tanggapan dari Zola sendiri terhadap kasus yang tejadi di Prancis kala itu, L’affaire Dreyfus. Kasus ini diawali oleh tuduhan yang dilayangkan kepada Alfred Dreyfus, seorang perwira angkatan bersenjata Prancis berkebangsaan Yahudi, bahwasanya ia telah memberitahukan rahasia negara ke pihak Jerman. Kasus ini pun berkembang tahap demi tahap hingga merupakan masalah berskala nasional.

---

This essay discusses the impact of the publication of J’accuse...! related to the Dreyfus scandal in France. J’accuse...! is a letter containing criticism of the government during the Republic III Félix Faure in France, written by Émile Zola. Publication of this letter is a response from Zola to the case in France at that time, L’affaire Dreyfus. This case was initiated by the accusation aimed at Alfred Dreyfus, a French army officer, Jewish nationality, that he told state secrets to the Germans. This case was developed step by step and became to a national problem."