Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transfer dana non-bank merupakan kegiatan pemindahan dana dari Pengirim kepada Penerima yang diselenggarakan oleh Lembaga Selain Bank (Non-Bank), yakni badan usaha berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Transaksi dengan menggunakan Teknologi Finansial itu sendiri rentan terhadap berbagai macam risiko, seperti penipuan (fraud), kesalahan atau error dari sistem, identity theft serta menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme. Maka dari itu, skripsi ini membahas pengaturan dan pengawasan serta pembinaan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis Teknologi Finansial. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis teknologi finansial. Pengaturan transfer dana non-bank diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan tentang Transfer Dana, Sistem Pembayaran, Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran. Sementara, pengawasan Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan risiko/kepatuhan berdasarkan klasifikasi risiko baik melalui pengawasan langsung (on-site) maupun dengan pengawasan tidak langsung (off-site/surveillance). Dari hasil pengawasan, Bank Indonesia dapat mengevaluasi Penyelenggara Transfer Dana Non-Bank dan memerintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan dan/atau memberikan sanksi administratif.

---

Non-Bank fund transfer is an activity of transferring sum of funds from Originator to Beneficiary executed by Non-Bank Institutions, non-bank business entities which are incorporated and established under Indonesian law that executes fund transfers. Transactions using Financial Technology are vulnerable to various risk, such as fraud, system error, identity theft, and being used as a tool for money laundering and terrorism financing. Therefore, this thesis discusses the regulation, supervision and also the guidance by Bank Indonesia on the implementation of financial technology-based non-bank transfer funds. This thesis is researched using juridical-normative method, which examines and analyzes the regulations and literature related to the regulation and supervision of Bank Indonesia on the implementation of Financial Technology-based non-bank fund transfer. Non-bank fund transfers are regulated in laws regarding fund transfer, regulations on payment systems, consumer protection of Bank Indonesia, and payment service providers. The implementation of Bank Indonesia supervision is carried out using a risk/compliance approach based on the level of the risk, either with direct supervision (on-site) or with indirect supervision (off-site/surveillance). Based on the results of supervision, Bank Indonesia may evaluate the non-bank fund transfer service providers and instruct them to take corrective action and/or impose administrative sanctions."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Enterprise Risk Management ERM terhadap kinerja 46 perusahaan Tbk pada Industri Keuangan Non-Bank. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan regresi linier. Variabel kinerja yang digunakan adalah ROA, ROE, pertumbuhan penjualan, dan rasio ekuitas terhadap total aset. Selain itu, digunakan variabel kontrol ukuran perusahaan yang direpresentasikan oleh total aset. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan Enterprise Risk Management perusahaan Tbk pada IKNB berpengaruh signifikan positif terhadap rasio modal terhadap total aset EQTA dan berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, ROE, dan pertumbuhan penjualan SALES_GWT .

---

ABSTRACTThis research is conducted to ensure the effect of ERM to 46 company rsquo s performance which included in the Non Bank Financial Industry NBFI that already listed in Indonesia Stock Exchange. The metodology used for this research is panel data with linear regression. Company performance indicator that used in this research are ROA, ROE, Sales Growth, and Equity to total asset ratio. In addition, size of the company that represented by total asset has used as control variable. The implementation result has shown that the implementation of ERM on NBFI companies is significantly effected to capital ratio to total asset EQTA . But not statistically significant effected to ROA, ROE, and sales growth SALES GWT ."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh capital expenditures terhadap likuiditas saham pada perusahaan ndash; perusahaan non-bank dan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Penelitian ini menggunakan Amihud daily illiquidity measure sebagai proksi dari likuiditas saham. Dengan menggunakan analisis data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Capital expenditures berpengaruh negatif signifikan terhadap illikuiditas Amihud saham perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila perusahaan meningkatkan aktivitas capital expenditures, maka perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan likuiditas dari sahamnya.

---

This study aims to identify the effect of Capital expenditures on stock liquidity on non bank and non financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2010 2015. This study uses Amihud daily illiquidity measure as a proxy of stock liquidity. By using panel data analysis, the results of this study indicate that Capital expenditures have a significant negative effect on the company 39 s Amihud illiquidity measure. It shows that if the company increases the activity of capital expenditures, then the company rsquo s liquidity of its shares will increase as well."

"Sistem perbankan bayangan atau intermediasi keuangan non-bank (IKNB) di Indonesia telah meningkat pesat dalam dekade terakhir, yang terutama didorong oleh ketimpangan pendapatan, peraturan bank komersil, perkembangan keuangan dan sejarah Indonesia yang dalam dengan kegiatan perbankan-kuasi yang memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk kegiatan intermediasi kredit. Keberadaan IKNB menimbulkan risiko bagi stabilitas keuangan dan risiko sistemik (Boot, 2010; Avkiran, Ringle, & Low, 2015; Bhaduri et al., 2015; Duca, 2016). Studi ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, perdasar dari permasalahan, dan risiko IKNB di Indonesia dengan menggunakan analisis data deskriptif, metrik risiko keuangan, dan model Structural Vector Autoregression (SVAR). Dengan menggunakan data bulanan mengenai skala pembiayaan IKNB terhadap perekonomian Indonesia, suku bunga kebijakan, indikator perbankan, indikator pasar modal, dan indikator kesehatan keuangan makro lainnya di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2020, studi ini menginvestigasi dua model SVAR untuk menyelidiki dampak shock dari pembiayaan IKNB dan transmisi shock dari ekspansi kebijakan moneter dengan IKNB sebagai salah satu channel passthrough kepada stabilitas sistem keuangan Indonesia dan bagaimana biaya gangguan kedua variabel interest tersebut terhadap perekonomian riil. Studi ini menemukan bahwa stabilitas sistem keuangan rentan terhadap guncangan struktural dari kedua variabel sehingga menyebabkan volatilitas dalam pertumbuhan ekonomi. Guncangan struktural dari pembiayaan IKNB dan kebijakan moneter memperkuat build-up risiko sistemik karena kedua guncangan dapat memperluas sistem IKNB. Selain itu, pembiayaan IKNB memiliki peran yang lebih signifikan terhadap perekonomian dibandingkan pendanaan bank umum. Oleh karena itu, guncangan yang bersifat merugikan pada pembiayaan IKNB tidak hanya menyebabkan sistem keuangan menjadi tidak stabil namun juga merugikan perekonomian dengan proporsi yang signifikan.

---

Indonesia's shadow banking system or non-bank financial intermediation (NBFI) has been rising rapidly in the last decade, mainly driven by income inequality, commercial banks' regulations, financial developments and Indonesia's deep history with quasi-banking activities which have a crucial role in catalyzing economic growth, especially for credit intermediation activities. The existence of NBFI poses risks to financial stability and the propagation of systemic risk (Boot, 2010; Avkiran, Ringle, & Low, 2015; Bhaduri et al., 2015; Duca, 2016). This study will attempt to address the developments, underlying issues, and risks of NBFI in Indonesia using descriptive data analysis, financial risk metrics, and structural vector autoregression (SVAR) models. By using monthly data regarding the scale of NBFI financing, policy interest rates, banking indicators, capital market indicators and other macro-financial soundness indicators in Indonesia from the year 2000 to 2020, this study estimates two models of SVAR to investigate the impact of NBFI financing shock and monetary policy expansion shock transmission with NBFI as their passthrough channel to the stability of Indonesian financial system and to examine the cost of the disturbances to the real economy. We find that the stability of the financial system is vulnerable to both variables structural shocks and causes volatility in economic growth. The structural shocks from NBFI financing and monetary policy amplified the build-up of systemic risk as both of them expanded the ability of the NBFI system. Furthermore, NBFI financing has a more significant impact on the economy than commercial banks' funding. Therefore, an adverse shock in NBFI financing will not only cause the financial system to become unstable but also costs a significant portion of the economy."

"[ABSTRAKHampir 20 tahun berlalu sejak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang disebabkan oleh adanya jumlah utang luar negeri swasta yang tidak terkontrol. Hal tersebut telah memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan semakin meningkatnya jumlah utang luar negeri korporasi non-bank, Bank Indonesia menerbitkan sejumlah peraturan yang bertujuan untuk mengontrol utang luar negeri melalui penerapan prinsip kehati-hatian, dengan 3 komponennya yakni lindung nilai, likuiditas, dan peringkat utang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, dengan didukung data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, skudner, dan tersier. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai penerapan lindung nilai (hedging) bagi korporasi non-bank di Indonesia melalui Peraturan Bank Indoensia, serta implementasi kebijakan tersebut oleh bank Indonesia dan penerapannya pada PT. X. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT. X wajib melakukan lindung nilai.; HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84ABSTRACTAlmost 20 years have passed since the monetary crisis in 1997-1998 caused bythe uncontrolled amount of private foreign debt. It has provided a valuable lessonfor Indonesia. With the increasing number of foreign debt by the non-bankcorporation, Bank Indonesia issued a number of regulations aimed at controllingthe foreign debt through the application of the prudential principle, with threecomponents namely hedging, liquidity, and debt rating. The method used in thisthesis is juridical-normative, supported by secondary data, which consists ofprimary legal materials, secondary, and tertiary. This thesis will discuss theapplication of hedging for non-bank corporations in Indonesia through BankIndonesia Regulation, as well as the implementation of these policies by BankIndonesia and its application to the PT X. Based on the analysis that has beendone, hedging is required for PT X.; HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84, HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84]"

"Penelitian ini membahas mengenai kepuasan pelanggan dalam lembaga keuangan nonbank. Penelitian akan melihat seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan dan dimensiapa saja yang memberikan pengaruh terbesar dan terkecil dalam pembentukan tingkatkepuasan pelanggan. Hal ini dilakukan karena sebagai sebuah organisasi keuangannon bank, kepuasan pelanggan adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untukkebelangsungan hidup oragnisasi tersebut.Peneliti menggunakan SERVQUAL sebagai metode untuk mengukur tingkatkepuasan pelanggan karena metode ini adalah metode paling komprehensif dalammeneliti faktor pembentukan kepuasan pelanggan.Hasil temuan dapat digunakan untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebihfokus. Strategi komunikasi dapat diarahkan untuk menyasar ke faktor yang palingberpengaruh dalam membentuk kepuasan pelanggan.Bagi kajian ilmu komunikasi, hasil peneltian ini sangat berguna untuk melihatbagaimana dalam sebuah organisasi keuangan non bank kepuasan pelangganterbentuk, dan faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh lebih besar dari yanglainnya.

---

This study discusses the customer satisfaction measurement in the non-bank financial

institutions. The study will look the level of customer satisfaction and what

dimension gives the largest and smallest influence in the formation of customer

satisfaction levels.

This is done because as a non-bank financial organization, customer satisfaction is

one of the requirements that must be met for the organizations for its lifecycle.

Researchers using SERVQUAL, as a method to measure the level of customer

satisfaction, due to its comprehensiveness to examine the formation of customer

satisfaction.

The findings can be used to formulate a more focused communication strategy.

Communication strategies can be directed to targeting the most influential factor in

shaping customer satisfaction.

For the study of communication science, the results of this research are very useful to

see how in a non-bank financial organization established customer satisfaction, and

what are the factors that have greater influence than others"

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Penataan kembali struktur pengorganisasian yang lebih terintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan bank sehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikian dapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini oleh pemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan dan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas Perbankan di Indonesia serta mekanisme koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan bank. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta memiliki kedudukan diluar pemerintah. Koordinasi antara OJK dengan BI telah diatur dalam Pasal 39 UU OJK, yaitu dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

---

This thesis discusses the position of the Otoritas Jasa Keuangan pursuant to Act No. 21 of 2011 on the Otoritas Jasa Keuangan in terms of regulation and supervision of banking in Indonesia. Restructuring required a more integrated organization of institutions that perform the function of oversight in the banking industry as well as non-bank financial industry so as to achieve effective coordination mechanism and thus can achieve the stability of the financial system. This integrated institution born by the government in the form of the Otoritas Jasa Keuangan. The main problems discussed in this study is the status and whereabouts of the Otoritas Jasa Keuangan as a Regulatory and Supervisory Institute of Banking in Indonesia as well as the coordination mechanism between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia in terms of regulation and supervision of banks. This research is a form of normative documents and by conducting studies using qualitative methods of data analysis.

Research shows that based on Article 1 paragraph (1) of the Otoritas Jasa Keuangan Act which states that the Otoritas Jasa Keuangan is an independent body and free from interference by other parties, which have the functions, duties, and powers of regulation, supervision, inspection, and investigation and have a position outside the government. Coordination between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia has been provided for in Article 39 of Otoritas Jasa Keuangan Act, namely in making banking supervision regulations include: minimum capital obligations of banks, banking information system that is unified, policy receipt of funds from abroad, receipt of foreign currency funds and external commercial borrowing country, banking products, derivative transactions, banking activities and the determination of other banking institutions are categorized as systemically important banks as well as other data are excluded from the provisions of the confidentiality of the information."

"Tesis ini membahas mengenai aspek pengawasan bagi penyelenggaraan teknologi finansial atau Financial Technology di Indonesia. Momentum perkembangan teknologi informasi berupa internet dan ponsel pintar telah mendorong perkembangan dan pemanfaatan layanan jasa keuangan melalui Financial Technology. Namun risiko yang dapat muncul dari penyelenggaraan Financial Technology harus dimitigasi dengan tepat karena masih minimnya jaring pengaman pada model bisnis tersebut. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Financial Technology, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi pengawasan atau Supervisory Technology. Hasil penelitian menemukan bahwa pemanfaatan Supervisory Technology dalam pengawasan Financial Technology di Indonesia belum optimal dan belum memiliki pengaturan yang memadai.

---

This Thesis discusses the aspects of supervision for the implementation of Financial Technology in Indonesia. The momentum of the development of information technology in the form of the internet and smartphones has stimulated the development and utilization of financial services through Financial Technology. However, due to the lack of safety nets in this business model, the risks arising from the implementation of Financial Technology must be properly mitigated. The Financial Services Authority has the authority to regulate and supervise the implementation of Financial Technology, one of which is by using Supervisory Technology. The results of the study found that the use of Supervisory Technology in the supervision of Financial Technology in Indonesia was not optimal and did not have adequate regulations"

"Bagi investor khususnya nasabah bank selama ini merasa nyaman dan percaya pada institusi perbankan yang mengelola dana mereka sehingga mereka lebih memilih membeli Reksa Dana yang dijual melalui Bank yang dikeiola oleh Manajer Investasi yang masih berafiliasi dengan bank dimana mereka menjadi nasabah. Dengan dijadikannya bank sebagai agen penjual Reksa Dana maka penjualan Reksa Dana meningkat pesat. Peningkatan ini diharapkan investor dapat pula meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per unit yang merupakan tolok ukur kinerja sebuah Reksa Dana. Hal yang diteliti dalam penulisan ini adalah kinerja Reksa Dana yang dijual di bank memang berbeda dengan kinerja Reksa Dana yang dijual melalui Manajer Investasi (non bank).Paired Sample T-Test digunakan untuk menguji apakah rata-rata return Reksa Dana Bank dan Reksa Dana Non Bank memang berbeda dalam periode penelitian. Faktor-faktor deterrninasi yang mempengaruhi return Reksa Dana juga diuji dengan menggunakan Model Regresi Berganda yang menggunakan Model Pasar. Artinya faktor determinasi seperti expense, size dan market return diuji secara individu dan secara bersamaan.Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat lima hasil Paired Sample T-Test yang menyatakan bahwa Ho ditolak, artinya kinerja Reksa Dana Bank dan Reksa Dana Non Bank memang berbeda secara signifikan pada a=5%. Dart Model Pasar ditemukan bahwa terdapat empat basil rgresi yang dilakukan secara individu terhadap sepuluh Reksa Dana, yang menunjukkan bahwa faktor expense, size dan market return memang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return sebuah Reksa Dana.

---

The investors and bank's customers in particular feel comfortable and are attracted to bank mutual funds because of their belief that banks are trustworthy and the fund manager who manages their fund is still affiliated to the bank Banks have recently begun to play a significant role as sales of agent in the booming mutual fund business. Investors expect this booming can increase Net Asset Value (NAT) per unit as an indicator of mutual fund performance. In this paper, I examine bank managed and nonbank-managed bond mutual funds in terms of return as well as fund characteristics such as load fees, size and market return. I focus on bond funds because banks have a much larger presence in these funds as compared with equity funds.Paired Sample T-Test is used to examine whether the average return of both mutual fund (bank and non bank fund) is significantly different by using the sorted data of certain period. The determinant factors such as expense, size and market return which can influence the return will be tested by using multi regression model with market model approach. It means that those determinant factors will be regressed as individual and as a group.The result of Paired Sample Test shows that there are five evidences state that Ho is not accepted These evidences indicate the performance of bank mutual fund and non bank is significantly different at significance level 5%. Whereas Regression's result shows there are four evidences which indicate that expense, size and market return give a significant impact on mutual fund's return at significance level 5%."