Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar sukuk terus berkembang selama dua dekade terakhir, namun penelitian tentang faktor-faktor perusahaan memilih menerbitkan sukuk daripada obligasi konvensional masih memberikan hasil yang bertentangan. Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa aset berwujud tidak memiliki pengaruh terhadap penerbitan sukuk padahal sukuk mewajibkan penyertaan aset untuk memfasilitasi transaksinya. Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi dengan meneliti peran jaminan aset yang diukur dengan aset berwujud dan tidak berwujud, risiko bisnis yang diukur dengan volatilitas arus kas, dan tarif pajak efektif untuk menyelidiki pemilihan penerbitan sukuk daripada obligasi konvensional. Penelitian ini menggunakan regresi logistik dan sampel penerbitan 389 sukuk dan 125 obligasi konvensional dari tahun 2016 hingga 2020 di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai aset tidak berwujud lebih memiliki peranan dalam keputusan penerbitan sukuk karena sukuk mengizinkan kombinasi aset berwujud dan tidak berwujud sebagai jaminan aset. Nilai dari volatilitas arus kas juga berpengaruh terhadap penerbitan sukuk. Selain itu, nilai tarif pajak efektif juga memiliki peranan dalam keputusan penerbitan sukuk karena adanya insentif pajak yang diberikan secara eksklusif kepada penerbitan sukuk yang menimbulkan penghematan pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak efektif memberikan efek moderasi semu dalam pengaruh aset tidak berwujud dan volatilitas arus kas terhadap keputusan penerbitan sukuk. Hal ini menyiratkan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah memainkan peran penting untuk meningkatkan pasar sukuk.

---

Sukuk market has continued to grow over the past two decades, yet researches on determinants of sukuk over conventional bond issuance have produced mixed findings. Previous researches also leave a question why asset tangibility is insignificant to sukuk issuance although sukuk requires underlying asset to facilitate the transactions. To contribute to this debate and answer the question, this study examines the roles of asset tangibility and intangibility, cashflow volatility, and effective tax rate to investigate why firms issue Sukuk over conventional bonds. Using logistic regression and a dataset of 389 Sukuk and 125 conventional bonds issuances from 2016 to 2020 in Malaysia, the result shows that the value of intangibles asset influences more to sukuk issuance rather than tangible assets’ value, as unlike conventional bond, the instrument allows tangible and intangible assets combination. This study also finds that cashflow volatilitily significantly influences to sukuk issuance. Sukuk can be an alternative debt financing for firms with a higher cashflow volatility. Moreover, effective tax rate also significantly influences to sukuk issuance because the issuers may enjoy tax savings due to tax incentive exclusively given to sukuk issuance. This study also shows that effective tax rate serves as a quasi moderator in the roles of asset intangibility and cashflow volatility. It implies that tax incentives provided by regulators play important role to promote sukuk market."

"ABSTRAKPerampasan objek jaminan fidusia oleh negara mengakibatkan kepastian atas kedudukan dari objek jaminan fidusia serta kedudukan kreditor penerima jaminan untuk dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika debitor gagal melaksanakan kewajibannya menjadi tidak jelas. Hal inilah yang terjadi pada PT Astra Sedaya Finance dan PT Oto Multiartha, objek jaminan fidusia yang mereka terima dinyatakan dirampas untuk negara dalam suatu putusan pidana sehingga mereka pun akhirnya melakukan perlawanan. Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan penggunaan data sekunder. Jaminan fidusia mengakui adanya prinsip droit de suite yaitu jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan dianutnya prinsip droit de suite maka walaupun objek jaminan fidusia dirampas oleh negara, kreditor pemegang jaminan fidusia tetap memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia. Kedudukan kreditor penerima fidusia tetaplah sebagai penerima fidusia yang memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia ketika pemberi fidusia cedera janji dan benda yang dirampas tersebut tetaplah berkedudukan sebagai objek jaminan yang berfungsi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan.

---

ABSTRACTDeprivation of object of fiduciary by the state lead the certainty of the position of the object as well as the position of the creditor to execute the object when the debtor fails to carry out his obligations becomes unclear. It happened to PT Astra Sedaya Finance and PT Oto Multiartha, the object of fiduciary was declared deprived by the state in a criminal verdict so that they eventually took legal action. The research in this thesis uses the approach of legislation with the use of secondary data. Fiduciary acknowledges the principle of droit de suite. Although the object of fiduciary has been deprived by the state, the creditor who recipient of fiduciary still has the right to execute the object of fiduciary. The position of the creditor who is recipient of fiduciary remains a recipient who has the right to execute the object when the debtor fails to carry out his obligations and the object of the fiduciary remains as collateral to secure repayment."

"ABSTRAKPemberian jaminan berupa tanah dengan Hak Tanggungan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang agar Hak Tanggungan yang diberikan menjadi sah dan mengikat semua pihak. Tahapan setelah pemberian Hak Tanggungan adalah pendaftaran Hak Tanggungan yang wajib dilaksanakan oleh PPAT dalam jangka waktu 7 tujuh hari kerja setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Namun pada praktiknya, banyak Hak Tanggungan yang didaftarkan melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan dibuat berdasarkan perjanjian kredit fiktif, seperti kasus perkara perdata No. 359 PK/PDT/2013. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kekuatan hukum Hak Tanggungan yang didaftarkan melampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam putusan Peninjauan Kembali No. 359 PK/PDT/2013 dan bagaimana akibat hukum Hak Tanggungan yang dibuat berdasarkan kredit fiktif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengumpulkan data dengan studi dokumen atas data sekunder dan menganalisis dengan metode kualitatif, maka diketahui bahwa walaupun pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam UU Hak Tanggungan, proses pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan tetap dapat berjalan. Namun, sebagai perjanjian accessoir, perjanjian Hak Tanggungan selalu bergantung pada perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok. Dalam perkara ini, perjanjian kredit dibuat dengan melanggar ketentuan undang-undang sehingga batal demi hukum, yang mengakibatkan Hak Tanggungan yang diberikan juga menjadi batal.

---

ABSTRACTThe provision of land as collateral with mortgage must fulfill the procedures as determined by the laws and other regulations in order to legitimate and binding of the mortgage to parties. The process of loading mortgage is preceded by the stage the provision of Mortgage Deed by PPAT, followed by the registration of mortgage stage in land office which must be implemented in a period of 7 seven days after the Mortgage Deed signed by the parties and the witnesses. However, practically, there are many mortgages that registered exceeds a period of time which determined by Mortgage Act and created by a non performing loan agreement, like Civil Case Number 359 PK PDT 2013. This research discuses about how is the legal force of mortgage which registered over a period of time according to Law Number 4 Year 1996 on Mortgage Act in Civil Case Verdict Review Number 359 PK PDT 2013 and how is the legal impact of mortgage which created by non performing loan. Using normative juridical research methods, data collection techniques using secondary data and qualitative analysis methods, known that although registration of mortgage done over a period of time that determined by Mortgage Act, it still be continue to be processed by the land office. As an accessoir, the existence of mortgage is depends on credit agreement as principle agreement. In this case, credit agreement created by against the law it causes the void of the credit agreement and void of mortgage provision as well."

"

Walaupun secara normatif penggunaan Paten sebagai agunan dalam pemberian kredit bank dapat dilakukan, nyatanya praktik ini belum dapat diwujudkan di Indonesia karena terdapat beberapa permasalahan. Berbeda dengan Indonesia, Singapura telah melakukan praktik ini sejak tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan praktik pemberian kredit bank dengan Paten sebagai agunan belum dapat dilakukan di Indonesia dan perbandingannya dengan Singapura. Pada skripsi ini, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan: (1) bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura mengatur mengenai pemberian kredit dan jaminan kredit perbankan; dan (2) bagaimana pengikatan paten sebagai agunan dalam pemberian kredit bank di Indonesia dan Singapura. Bentuk penelitian dari skripsi ini ialah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengikatan paten sebagai agunan di Indonesia belum dapat dilakukan karena terdapat beberapa permasalahan, yaitu belum terdapat kepastian hukum mengenai penggunaan paten sebagai agunan, risiko berupa sifat paten yang jangka waktunya terbatas, belum terdapat pihak yang dapat melakukan valuasi terhadap paten, dan kurangnya pemahaman dari para pihak terkait pemberian kredit bank mengenai Hak Kekayaan Intelektual secara umum. Di sisi lain, walaupun pengikatan paten sebagai agunan di Singapura sudah dapat dilakukan, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan praktiknya, meliputi permasalahan dalam IP-Creation, IP-Protection, dan IP-Commercialization. Agar praktik ini dapat dilakukan di Indonesia, diperlukan adanya penyesuaian dari segi peraturan, pelatihan bagi para pihak berkepentingan, dan kepastian mengenai valuasi paten di Indonesia.

---

Even though the use of Patents as collateral in bank credit can be done according to the law, this practice has not been realized in Indonesia. In contrast to Indonesia, Singapore has been practicing bank credit with Patents as collateral since 2016. This thesis raises two main issues: (1) how the laws and regulations in Indonesia and Singapore monitor the provision of credit and collateral for bank credit; and (2) how is the use of Patents as collateral in the provision of bank credit in Indonesia and Singapore. Data are collected by studying the library materials and interviews conducted. The results of this thesis indicate that the use of patents as collateral in bank credit in Indonesia can’t be carried out there are several problems such as the lack of legal certainty concerning the use of patents as collateral, risks from patents’ limited period of time, no party who can evaluate the patents, and the lack of general understanding from parties related to bank lending regarding Intellectual Property Rights. On the other hand, even though the use of patents as collateral in bank credit in Singapore, there still are some obstacles on field practices regarding IP-Creation, IP-Protection, and IP-Commercialization. In order for this practice to be carried out in Indonesia, it requires adjustments in the law and regulations, training for related parties, and certainty regarding Patent valuation in Indonesia.

"

"Menurut Pasal 19 UU Perbankan Syari'ah, salah satu bisnis bank komersial adalah memberikan kredit. Kredit bank berisiko. Salah satu risiko dalam kegiatan bisnis perbankan adalah risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Kondisi ini disebut kredit bermasalah, istilah yang biasa digunakan dalam perbankan adalah Non-Performing Loans (NPL). Non-Performing Loans (NPL) terdiri dari pinjaman yang diklasifikasikan sebagai Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Sedangkan kredit dikatakan buruk jika dilihat dari kemampuan membayar pelanggan ada tunggakan pokok dan/atau bunga yang sudah melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari. Upaya untuk menyelamatkan kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui agunan yang diambil alih (AYDA). Pasal 40 UU Perbankan Syari'ah menyatakan bahwa Bank Umum Syari'ah dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui lelang atau di luar lelang berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kekuatan untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan di jika pelanggan debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa jaminan yang dibeli harus dicairkan sesegera mungkin. Terkait dengan skripsi ini, maka rumusan masalah pertama yang ada yaitu bagaimana peraturan mengenai agunan yang diambil alih (AYDA) diatur oleh regulasi bank syari'ah, jika bank memilih untuk mengambil alih aset debitur dalam hal ini dalam bentuk hak kepemilikan atas tanah, maka posisi para pihak dalam perolehan agunan (AYDA) dalam bentuk hak kepemilikan atas tanah adalah bank sebagai pembeli, sedangkan pemilik jaminan adalah penjual. Berhubungan dengan salah satu aktifitas bank, maka rumusan masalah kedua yaitu bagaimana mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) oleh PT. Bank Mega Syari'ah, TBK. Dengan demikian, dengan pembayaran kembali semua hutang debitur, hubungan hukum antara debitur dan kreditor juga akan berakhir.

---

According to Article 19 of the Sharia Banking Act, one of the commercial banks' businesses is to provide credit. One of the risks in banking business activities is credit risk, which is the risk due to the failure of the debtor and/or other parties in fulfilling their obligations to the bank. This condition is called problem loans, a term commonly used in banking is Non-Performing Loans consist of loans classified as Sub-standard, Doubtful, and Loss. Whereas a credit is said to be bad if seen from the ability to pay customers there are arrears in principal and/or interest that have exceeded 180 days. Efforts to save bad loans can be done in several ways, one of which is through collateral takeover. Article 40 of the Sharia Banking Act states that Commercial Sharia Banks can buy part or all of the collateral, either through auctions or outside of auctions based on voluntary surrender by the collateral owner or based on the power to sell outside the auction from the collateral owner in the event that the debtor customer does not fulfill his obligations to banks, provided that the collateral purchased must be disbursed as soon as possible. Related to this thesis, the first research question is how is the AYDA's regulation based on Sharia Banking regulations, if the bank chooses to take over the assets of the debtor in this case in the form of ownership rights over the land, then the position of the parties in the collateral takeover in the form of ownership rights over the land is the bank as the buyer, while the collateral owner is the seller. In relation to one of the bank's activities, the second research question is how are the implementation of financing settlements through AYDA in PT. Bank Mega Sharia, Tbk, thus, with the repayment of all debtors' debts, the legal relationship between the debtor and the creditor will also end."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah semakin tinggi proporsi kepemilikan asing akan meningkatkan nilai perusahaan dan proporsi penggunaan offshore debt financing. Penelitian ini juga ingin melihat apakah penggunaan offshore debt financing yang tinggi karena proporsi kepemilikan asing yang tinggi akan menyebabkan peningkatan terhadap nilai perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda dari 1,344 observasi pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang bergerak pada sektor non keuangan selama tahun 2009-2012.Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan dan proporsi penggunaan offshore debt financing. Namun, penelitian ini juga membuktikan bahwa proporsi penggunaan offshore debt financing yang tinggi karena proporsi kepemilikan asing yang tinggi tidak menyebabkan peningkatan terhadap nilai perusahaan.

---

The objective of this research is to analyze whether higher proportion of foreign ownership will result in higher firm value and tendency of offshore debt financing usage. In addition, this reaserch will examine whether the increased usage of offshore debt financing due to higher proportion of foreign ownership will lead to an increase in firm value. Hypothesis testing is performed using multiple linear regression models with 1.344 numbers of observations of non-financial firms listed in the Indonesia Stock Exchange, over the period from 2009 to 2012.The result of this reasearch provides empirical evidence that higher proportion of foreign ownerhip will increase firm value and the usage of offshore debt financing. However, this research also proves that higher proportion of offshore debt financing due to higher proportion of foreign ownership does not lead to an increase in firm value."

"Penelitian ini disusun untuk menguji crdit spread obligasi korporasi di Indonesia. Credit spread didefinisikan sebagai perbedaan antara yield obligasi korporasi dan yield obligasi pemerintah dengan umur yang sama. Berdasarkan structural model, beberapa variabel firm-specific dan makroekonomi diduga emmiliki pengaruh terhadap credit spread. Dengan menggunakan 21 obligasi korporasi, penelitian ini menemukan bahwa risk free rate merupakan satu-satunya obligasi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap credit spread untuk seluruh model yang dikombinasi. Sedangkan cash holding, leverage, market return, maturity, treasury slope dan volatility index, yang dianggap mempengaruhi credit spread pada penelitian sebelumnya, ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap credit spread.

---

This study is constructed to examine credit spread of corporate bonds in Indonesia. Credit spread is defined as the difference between the yield of corporate bond and the yield of the Treasury curve at the same maturity. Based on structural model, some firm-specific and macroeconomics variables are predicted to have effect to credit spread. Using 21 corporate bonds, this study finds that risk free rate is the only variabel that have significant effect to credit spread for all combinated model. While cash holding, leverage, market return, maturity, treasury slope and volatility index, that is considered effecting credit spread in previous study, is found having no significant effect to credit spread."

"Tesis ini membahas mengenai permohonan PKPU atas diri PT. DRI yang diajukan oleh Bank Mandiri selaku Kreditur pemegang hak jaminan pada saat berlangsungnya proses gugatan sengketa nilai tukar dollar untuk pinjaman investasi yang diberikan oleh Bank Mandiri. Proses PKPU kemudian berakhir pada kepailitan kendati PT. DRI dapat membuktikan bahwa dirinya telah melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Prosedural permohonan PKPU dan Kepailitan dari PT. DRI dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU namun terdapat kejanggalankejanggalan dalam proses pelaksanaannya, salah satu kejanggalan tersebut adalah pemblokiran rekening PT DRI oleh Pengurus sehingga PT DRI tidak dapat mengakses rekening untuk kepentingan pembayaran seluruh biaya operasional dan gaji pegawai. Hingga tahun 2013, PT DRI masih melakukan upaya hukum terkait putusan pailit yang dijatuhkan kepada dirinya dan penjaminnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu dibentuk suatu lembaga independen yang khusus mengawasi proses PKPU dan kepailitan serta mengawasi kinerja Kurator, mengingat bahwa Hakim Pengawas tidak sepenuhnya bekerja untuk mengawasi proses PKPU dan Kepailitan; Peranan PPATK perlu diperluas sampai dengan taraf dimana kasus-kasus yang terjadi sebelum PPATK didirikan dapat diperiksa; Bank Indonesia perlu membuat sebuah badan internal yang berfungsi menerima dan memeriksa laporan dari masyarakat terkait kerugian yang ditanggung oleh masyarakat karena kelalaian bank; Perlu penambahan syarat keadaan insolvensi dan jumlah minimum hutang untuk dapat mengajukan permohonan PKPU; Perlunya diatur tugas dan wewenang Pengurus dan Kurator yang detail didalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

---

This thesis focus in suspension of obligation for payment of debt petition upon PT DRI filed by Bank Mandiri as Preference Creditor-holder of security rights during lawsuit of dollar exchange rate granted by Mandiri Bank itself. PKPU process then ends in bankruptcy even though PT DRI carried out its obligations to Creditors. PKPU application procedures and bankruptcy of PT. DRI carried out in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU but there are irregularities in the implementation process, one of these irregularities is blocking accounts by the Administrator so that PT DRI cannot access the account for the benefit of the entire payment of operating costs and salaries. Until the year 2013, PT DRI still take legal actions related to bankruptcy decision handed down to itself and its guarantor. This research is using normative juridical methodology and analytical descriptive. The research result to a suggestion where it is needed to set up an independent body who oversees the process of suspension of obligation for payment and bankruptcy also oversee the Receivers work performance, given that the Supervisory Judge not fully work to oversee the suspension of obligation for payment of debt and Bankruptcy. PPATK role needs to be expanded to the extent to which the cases occurred before PPATK set out. Bank Indonesia needs to make an internal body that serves to receive and investigate reports of the public related losses which borne by society due to the negligence of the bank; Need the addition of a state of insolvency requirement and the minimum amount of debt to be able to apply for suspension of obligation for payment of debt."

"Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai proses pelaksanaan penerbitan obligasi daerah serta perlindungan pemegang obligasi daerah apabila pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya (default). Proses penerbitan obligasi daerah ini disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tahun 2012, serta beberapa peraturan-peraturan terkait lainnya. Pengaturan atas perlindungan pemegang obligasi daerah ini dibandingkan dengan penerapan proses pembayaran (default) di beberapa negara lain seperti Filipina, Vietnam dan Jepang. Penulisan skripsi ini mendasarkan kepada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif yuridis dan menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier.Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Pusat menyiapkan sebuah skema atau proses penyelesaian atas terjadinya kasus gagal bayar yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembayaran obligasi daerah. Skema penyelesaian ini dapat dilakukan dengan membentuk sebuah peraturan khusus terkait utang pemerintah daerah, membentuk sebuah lembaga khusus yang berperan sebagai penjamin atas pembayaran obligasi daerah atau dengan membuat suatu program khusus penyaluran dana bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dana dalam melakukan pembayaran utangnya.

---

The problems discussed in this mini thesis are concerning the implementation of municipal bonds issuance and municipal bonds protection if local government not capable for obligation payment. The municipal bonds issuance process is based on Ministry Finance Regulation Number 111/PMK.07/2012, and several other related regulations. Regulation of municipal bond holder protection compared with default payment implementation in Philippines, Vietnam and Japan. This mini thesis is base on Legal Norm Law on library research and using secondary and tertiary law material.The research results suggested that central government must be prepared a scheme or process of municipal bonds default settlement. Scheme of settlement can be done by forming special regulation related to local government debt management, forming a special institution as guarantor of municipal bonds, or by making a special distribution fund program for local government who have trouble to pay his debt."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh asset tangibility terhadap leverage dan debt maturity di emerging markets dengan menggunakan metode regresi data panel. Selain itu, penelitian ini juga melakukan pemisahan sampel berdasarkan kondisi institusional yang terkait dengan collateral. Hasil studi menunjukan bahwa pada perusahaan non finansial dan non utilitas di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand pada tahun 2002-2011, asset tangibility memiliki pengaruh terhadap leverage dan debt maturity. Studi ini juga menemukan bahwa pengaruh asset tangibility terhadap leverage berbeda pada setiap kelompok negara, seperti pada negara dengan peraturan collateral lebih sederhana, hubungan antara variabel tersebut lebih kuat. Hal ini juga berlaku pada pengaruh asset tangibility terhadap debt maturity.

---

This study aims to analyze the impact of asset tangibility towards leverage and debt maturity in emerging markets by using panel data regression. In addition, this study also split the sample based on institutional environment in each country related to collateral. This study finds that in non financial and non utilities firms in Indonesia, Malaysia, Philippines, and Thailand in 2002-2011, asset tangibility affects leverage and debt maturity. This study also finds that the impact of asset tangibility towards leverage varies across countries, such that in countries with fewer restrictions on collateral, the relationship between these variables is much tighter. This also applies to the impact of asset tangibility towards debt maturity."