Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kemudian pemerintah mengkategorikan beberapa proyek tersebut ke dalam proyek strategis nasional. Beberapa proyek strategis nasional terutama di sektor minyak bumi dan gas termasuk dalam kategori megaproyek. Megaproyek merupakan proyek dengan nilai lebih besar dari 1 miliar USD. Megaproyek terkenal akan kompleksitas pekerjaan dan terkenal dengan kinerja proyek yang sangat buruk. Hal ini tergambarkan dari kondisi eksekusi megaproyek saat ini yang terdapat berbagai keterlambatan, permasalahan biaya, dan permasalahan kualitas pekerjaannya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja megaproyek saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kritis yang berpengaruh terhadap kinerja megaproyek dan mengetahui hubungan sebab akibat dari masing-masing subfaktor dengan metode Decision Making Trial and Evaluation Laboratory berbasis Analytic Network Process (DANP). Hasil menunjukkan bahwa komunikasi antar tim proyek dan tingkat kompetensi tim proyek menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja megaproyek strategis nasional saat ini. Setelah itu dibuat strategi mitigasi untuk faktor-faktor tersebut.

---

Currently, the government is aggressively carrying out infrastructure development in accordance with the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019. Then the government categorized some of these projects into national strategic projects. Several national strategic projects, especially in the oil and gas sector, are included in the megaproject category. Megaprojects are projects with a value greater than 1 billion USD. Megaprojects are familiar with the complexity of their work and also very poor project performance. This is illustrated by the current state of megaproject execution, which has various delays, cost problems, and problems with the quality of the work. Therefore, it is necessary to identifying the critical factors that affect the current performance of the megaproject. This paper aims to determine the factors that influence megaproject performance and determine the relationship between each factor using Decision Making Trial and Evaluation Laboratory based on the Analytic Network Process method. The results show that communication between the project team and the level of competence of the project team are the most influencing factors for the current national strategic megaproject performance. After that mitigation strategy are made to minimize the impact of that factors."

"Indeks Keamanan Informasi KAMI adalah alat bantu untuk mengukur tingkat kepatuhan sistem berdasarkan SNI/ISO 27001, standar ini diwajibkan pada sistem yang bersifat strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016. Akan tetapi untuk organisasi yang sangat bergantung pada sistem kendali industri, seperti pada industri migas, sistem ketenagalistrikan ataupun industri manufacturing, best practice yang disarankan yaitu menggunakan kerangka NIST SP 800-82. Penelitian ini mencoba mengajukan suatu metode pendekatan agar sistem dapat patuh terhadap kedua standar tersebut sekaligus. Adapun metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan audit berdasarkan standar NIST SP 800-82 sehingga didapatkan rekomendasi kontrol berdasarkan analisis risiko yang ditemukan. Selanjutnya rekomendasi kontrol tersebut akan dijadikan referensi untuk menjawab checklist Indeks KAMI. Melalui metode ini didapatkan tingkat kepatuhan sistem terhadap Indeks KAMI meningkat sebesar 81,2 sehingga sistem tidak hanya patuh berdasarkan SNI 27001 tetapi juga berdasarkan NIST SP 800-82.

---

Indeks Keamanan Informasi KAMI is a tool for measuring system compliance based on SNI ISO 27001, where based on the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 4 of 2016 states all strategic systems must comply with this standard. However, for the organizations that rely on industrial control systems, such as the oil and gas industry, electricity systems or manufacturing industries, the best practice is to use the NIST SP 800 82 framework. Therefore, this research tries to propose an approach method so that the system will comply with both of standards. The approach is done by conducting an audit based on the NIST SP 800 82 framework to obtain controls recommendation based on the risk analysis that found on the system. Furthermore, such control recommendations will be used as a reference to answer the checklist of Indeks KAMI. Through this approach method, the system compliance level on Indeks KAMI increased by 81.2 so that the system does not only complies with SNI 27001 but also based on NIST SP 800 82."

"

Berbicara mengenai sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terlibat didalamnya. Berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan pun ikut mempengaruhi tata kelola migas khususnya pada sektor hulu. Mulai dari tata kelola migas dikendalikan oleh Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara, kemudian terbit UU No. 22 Tahun 2001 yang mengalihkan pengelolaan migas kepada Badan Pelaksana (BP Migas), sampai akhirnya keberadaan BP Migas dibubarkan karena dinilai inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi, saat ini kewenangan yang ada pada BP Migas dahulu masih dijalankan oleh SKK Migas sebagai suatu entitas baru yang menyelenggarakan pengelolaan sektor hulu migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Tidak terlepas dengan perwujudan negara di dalam Kementerian ESDM yang juga berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola migas di Indonesia. Kemudian adanya wacana pembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) pada sektor hulu migas di dalam Rancangan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan bagaimana status kelembagaan dari SKK Migas dan seberapa urgensinya pembentukan BUMN-K ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola migas saat ini menjadi sangat penting untuk menentukan peran dan tanggung jawab secara efektif dan efisien antara Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas, serta perlu ditinjau kembali mengenai badan usaha yang ideal dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan migas di Indonesia.

 

---

Talking about the oil and gas sector which is a strategic sector is inseparable from the authority possessed by each institution involved in it. Various developments in regulations and policies have also affect oil and gas governance, especially in the upstream sector. In the begining oil and gas governance is controlled by Pertamina as the only state company, then Law Number 22 of 2001 which is transferred management of the upstream oil and gas sector to the Implementing Agency (BP Migas), until finally the existence of BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. However, the existing authority at BP Migas was previously still exercised by SKK Migas as a new entity that carries out management of the upstream oil and gas sector established under Presidential Regulation Number 9 of 2013. It is inseparable from the realization of the state within the Ministry of Energy and Mineral Resources which is also authorized to carry out supervision and guidance in oil and gas governance in Indonesia. Then the discourse of forming a Special State-Owned Enterprise (BUMN-K) in the upstream oil and gas sector in the Draft Employment Law raises the question of the institutional status of SKK Migas and how urgent is the establishment of BUMN-K. The method in this research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. To face various challenges in oil and gas governance, it is now very important to determine the role and responsibilities effectively and efficiently between the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina (Persero), and SKK Migas, and needs to be reviewed on the ideal business entity in accordance with mandate of Article 33 paragraph (3) of the UUD 1945 Constitution to carry out oil and gas management in Indonesia.

 

"

"ABSTRAKTesis ini mengkaji tentang peran Pemerintah Indonesia dalam kerja sama migas antara PT. Pertamina dengan PT.Total E&P dan INPEX untuk pengelolaan Blok Mahakam, Blok Mahakam merupakan salah satu wilayah migas di Indonesia selama kurang lebih 50 tahun pengelolaan Blok Mahakam dimiliki oleh PT. Total dan INPEX namun per 1 Januari 2018 hak pengelolaan tersebut dialihkan oleh Pemerintah Indonesia kepada perusahaan Pertamina. Seiring masa transisi pengalihan hak pengelolaan terdapat perdepatan antara Pertamina dengan PT. Total dan INPEX sehingga dibutuhkan peran pemerintah Indonesia untuk menengahinya. Penelitian ini adalah peneliatian kualitatif dan kerangka analisis yang di gunakan ialah Ekonomi Nasionalis yang dikemukakan oleh Dudley Seers. Data analisis dalam penelitian ini menunjukan peranan Pemerintah Indonesia didalam negosiasi antara Pertamina dengan PT. Total dan INPEX yang memperlihatkan bahwa PT. Pertamina sebagai perusahaan migas miliki negara belum siap untuk menjalankan usahanya sendiri, sehingga terdapat intervensi Pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the role of the Government of Indonesia in oil and gas cooperation between PT. Pertamina with PT. Total E&P and INPEX for the management of the Mahakam Block, the Mahakam Block is one of the oil and gas regions in Indonesia. For approximately 50 years the management of the Mahakam Block is owned by PT. Total and INPEX, but as of 1 January 2018 the management rights were transferred by Indonesia Government to Pertamina. During the transition period for the transfer of management rights, there was a conflict between Pertamina and PT. Total and INPEX thus giving rise to the role of the Indonesian government to mediate it. This research is a qualitative study and the analytical framework used is the Nationalist Economy by Dudley Seers. Data analysis in this study shows the role of the Government of Indonesia in negotiations between Pertamina and PT. Total and INPEX which give the assumption that PT. Pertamina as a state oil and gas company is not ready to run its own business, there are interventions from the Government of Indonesia."

"Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan di Indonesia dan memangkas birokrasi sehingga dapat meningkatkan investasi. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah suatu konsep perizinan dimana analisis risiko dijadikan dasar dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan intensitas pengawasan suatu kegiatan usaha. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, semakin banyak perizinan berusaha yang harus dipenuhi kegiatan usaha tersebut. Sementara itu, untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah tidak diharuskan untuk memperoleh izin. Proses pengurusan perizinan masih tetap dilakukan melalui sistem Online Single Submission yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka. Penulis juga akan menganalisis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko pada salah satu sektor terpenting di Indonesia yakni minyak dan gas bumi. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa tingkat risiko kegiatan usaha dijadikan dasar dalam menentukan jenis perizinan berusaha. Dengan adanya pemangkasan jumlah perizinan melalui pengelompokkan risiko kegiatan usaha, diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian diketahui bahwa sebagian besar kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki risiko tinggi sehingga pelaku usaha masih diharuskan memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usahanya. Terkait dengan hal ini, saran yang dapat disampaikan yakni sebaiknya pemerintah senantiasa memperbaiki sistem Online Single Submission agar proses pengajuan izin dapat berjalan lancar mengingat sistem tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Selain itu, pemerintah diharapkan rutin melakukan evaluasi terkait kebijakan investasi pada sektor minyak dan gas bumi dan menyediakan berbagai insentif sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di sektor ini.

---

Risk-based licensing is the government's effort to improve the licensing system in Indonesia and cut bureaucracy in order to increase investment. Risk-based licensing is a licensing concept where risk analysis is used as the basis for determining the type of business license and the intensity of supervision of a business activity. The principle is that the higher the risk of a business activity, the more business licenses that business activity must fulfill. Meanwhile, business activities with low risk are not required to obtain a permit. The licensing process is still being carried out through the Online Single Submission system which is managed by the Ministry of Investment/Indonesian Investment Coordinating Board. This study uses a juridical-normative form with a typology of descriptive research supported by the literature review. The author will also analyze the implementation of risk-based licensing in one of the most important sectors in Indonesia, namely oil and gas. Based on this research, it is known that the level of business activity risk is used as the basis for determining the type of business license. With the reduction in the number of permits through risk grouping of business activities, it is expected to increase the ease of doing business in Indonesia. Then it was discovered that most of the oil and gas business activities have high risks so that business actors are still required to obtain permits to carry out their business activities. In this regard, the suggestion is that the government should always improve the Online Single Submission system so that the permit application process can run smoothly considering that the system is still in the process of being perfected. In addition, the government is expected to routinely evaluate investment policies in the oil and gas sector and provide various incentives as an effort to increase investment in this sector."

"Cadangan minyak dan gas bumi sebagai sumber energi utama Indonesia sedang mengalami masa kritis. Produksi minyak dan gas bumi tidak lagi dapat mencukupi jumlah konsumsi. Keadaan seperti ini mendorong pemerintah untuk terus menggalakkan kegiatan eksplorasi dengan harapan adanya cadangan minyak dan gas bumi baru. Namun, patut dipahami bahwa untuk melakukan suatu eksplorasi minyak dan gas bumi diperlukan investasi yang besar dan teknologi yang sangat tinggi. Dengan resiko yang sangat tinggi, kegiatan eksplorasi belum tentu memberikan kepastian adanya cadangan minyak. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan PMK No. 267/PMK.011/2014 tentang pengurangan PBB minyak dan gas bumi untuk mengurangi beban investor yang ingin berinvestasi di eksplorasi minyak dan gas bumi. Namun, pengaturan PMK No. 267/PMK.011/2014 yang mendasarkan pengaturannya pada Pasal 19 UU PBB adalah suatu hal yang kurang tepat dan harus dikaji ulang.

---

Reserves of oil and gas as the main energy sources in Indonesia is experiencing in ctritical period. Production of oil and gas are no longer able to sufficient the consumption. This condition prompt the government to expand the exploration in the hopes of new oil and gas reserves. It should be understood that oil and gas exploration requires big investment and high technology. With a very high risk, exploration activities do not assurance any certainty for oil and gas reserves. Therefore, the government issued PMK No. 267/ PMK.011/2014 of property tax reduction of oil and gas in exploration to ease the investor?s burden. However, this regulation is not correct and be re-examined."

"Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) merupakan komoditas penting, tidak saja pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan beperan sebagai penyumbang terbesar energi dunia beberapa dekade ke depan. Kini di Indoensia kondisi sudah jauh berubah. Produksi minyak nasional sudah anjlok. Sedangkan konsumsi minyak semakin tinggi. Hal itu mendorong semakin tingginya ketergantungan kita pada pasokan impor. Permasalahan dalam penyelenggaraan migas semakin kompleks. Pada 2050, diperkirakan konsumsi energi migas dunia akan lebih dari dua kali lipat hari ini. Penelitian ini akan berusaha menjawab bagaimana upaya Negara dalam menghadapi kondisi tersebut dengan perlunya mewujudkan kedaulatan energi nasional oleh SKK Migas. Uraian penelitian akan menuangkannya dengan memahami potret kebijakan migas Indonesia dan membangun skenario apa yang akan terjadi pada migas nasional di masa depan. Sehingga kedaulatan energi nasional dapat diwujudkan. Dimana kemampuan bangsa untuk menetapkan kebijakan, mengawasi pelaksanaannya dan memastikan jaminan ketersediaan energi selaras dengan tujuan dan kepentingan nasionalnya melalui implementasi strategis dinamis sesuai dengan tuntutan dinamika dan konstelasi global, regional dan nasional yang berubah.

---

Oil and Gas (Oil and Gas) is an important commodity, not just in the past and at present, but also still be beperan as the largest contributor to world energy for decades to come. Now at the premises condition has changed so much. National oil production has fallen. While higher oil consumption. That prompted increasing our reliance on imported supplies. Problems in the implementation of increasingly complex oil and gas. By 2050, world oil and gas estimated energy consumption will more than double today. This study will attempt to answer how the efforts of the State in the face of these conditions by the need to realize the national energy sovereignty by SKK Migas. Description of the research will be poured by understanding portrait of Indonesian oil and gas policy and possible scenarios of what will happen to the national oil and gas in the future. National sovereignty so that energy can be realized. Where the nation's ability to set policy, monitor its implementation and ensure energy security in line with the objectives and national interests through the strategic implementation of dynamically according to the demands of the dynamic and global constellation, regional and national change."

"Sektor energi pada khususnya industri minyak dan gas merupakan indutriyang menjadi pendapatan utama di Negara Indonesia sebelum tahun 2015, namunpada tahun yang sama terjadi perubahan terhadap harga minyak dan gas yangmenurun secara significant. Maka dibutuhkan pola proyek manajemen yang lebihcepat dan sistematis dengan menggunakan Agile, Agile merupakan sebuah polaproyek manajemen yang akan diimplementasikan pada decade saat ini, denganmenggunakan agile segala bentuk aktivitas menjadi lebih mudah untuk difikirkan,dimengerti dan diimplementasikan prioritisasi setiap tahapan. Pada penelitian iniakan dilakukan pemetaan prioritas dan resiko berdasarkan expert pada penentuanrisk matriks, prioritas pekerjaan dan pemetaan resiko. Hasil penelitian inimenunjukan bahwa kegiatan subsurface merupakan subproyek yang utama yang memiliki prioritas tertinggi.

---

Energy sector in particular the oil and gas industry is the industry thatbecame the main income in the State of Indonesia before 2015, but in the sameyear there was a significant change in oil and gas prices. A more rapid andsystematic project management pattern is required using Agile, Agile is amanagement project pattern that will be implemented in the current decade, usingagile activities to make it easier to think, understand and implement prioritizationat each stage. In this research will be mapping priority and risk based on expert ondetermining risk matrix, job priority and risk mapping. The results of this studyindicate that subsurface activity is the main sub project that must be prioritized."

"Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Melalui kegiatan Sub Penyalur yang merupakan kebijakan Pemerintah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam peran strategisnya untuk menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM hingga ke wilayah-wilayah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (3T). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM melalui kegiatan Sub Penyalur. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data/informasi melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, organisasi publik, peran strategis, dan teori barang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPH Migas sebagai institusi pemerintah dalam penyediaan dan pendistribusian BBM telah menjalankan peran strategisnya yaitu dengan merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Sub Penyalur sehingga ketersediaan dan pendistribusian BBM dapat terjaga. Adapun saran untuk BPH Migas adalah agar lebih meningkatkan sosialisasi Sub Penyalur ke Pemerintah Daerah yang daerahnya sulit terjangkau oleh penyalur resmi.

---

Oil Fuel is a vital commodity and controls the livelihoods of many people throughout the territory of Republic of Indonesia. The government responsibility to ensure the availability and distribution of fuel in all regions of Indonesia as mandated in Law Number 22 year 2001 concerning Oil and Gas. Through the Sub-Distributors program which are government policies, in this case carried out by the Downstream Regulatory Body in Oil and Gas in its strategic role to keep and control the availability and distribution of oil fuel to the Outermost, Leading and Remote (3T) areas.

This study aims to analyze the strategic role of Downstream Regulatory Body in Oil and Gas in the supply and distribution of oil fuel through the Sub-Distributors program. In this study, information collection techniques were used through in-depth interviews and literature studies. The theories used are public policy, implementation of public policy, public organization, strategic role, and public goods.

The results of the study indicate that Downstream Regulatory Body in Oil and Gas as a government institution in the supply and distribution of oil fuel has carried out its strategic role, namely by planning, coordinating the Sub-Distributors program so that the availability and distribution of oil fuel can be maintained. An advice for Downstream Regulatory Body in Oil and Gas to improve more further the socialization regarding Sub Penyalur Program to the regional government."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam dengan melakukan pengujian terkait perceived managerial discretion (PMD) dan manajemen pemangku kepentingan (SM) terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek. Pengembangan model penelitian dilakukan dan diuji untuk mengetahui korelasi antara PMD dan SM terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan proyek-proyek (PS) di sektor hulu Migas yang berada di Indonesia. Pengolahan data menggunakan structural equation modelling berbasis kovarian (CB-SEM). Berdasarkan hasil analisis data diperoleh korelasi positif antara PMD terhadap PS. Demikian juga halnya antara SM terhadap PS yang berkorelasi positif. Bila ditinjau dari aspek praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi seorang manajer proyek agar dalam melaksanakan kegiatan proyek hulu migas, memperhatikan aspek PMD dan faktor pendukungnya (antara lain kelincahan organisasi (OA) dan kapasitas dinamis manajerial (DMC)), serta senantiasa memperhatikan pengaruh dari pemangku kepentingan (SM) yang bila kedua hal tersebut dilakukan akan memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek.

---

This study was aimed to gain understanding and examine managerial discretion and stakeholder management by developing a model and investigating the relationship between perceived managerial discretion (PMD) and stakeholder management (SM) to the success of projects (PS) in an Indonesian upstream oil and gas sector. Data were treated with the structural equation modeling – covariance based (CB-SEM) method. As an implication, the main result highlights the positive correlation between PMD and PS, SM and PS contributing to the development of this subject of research by providing empirical evidence and filling in the literature gap. In practical terms, this study provides insight for either project managers or others in authority in organizations to ensure the success of projects by considering perceived managerial discretion and its determinants (that are organizational agility and dynamic managerial capability), and stakeholder management. Finally, the results suggest that practices for project environment can be aligned to the project manager’s PMD to enable the attainment of better results and considers the aspect of stakeholder management as a vital activity in the project execution that contributes to the success of project."