Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Herfindahl-Hirschmann Index (HHI) oleh KPPU dalam pendapatnya untuk menilai, apakah suatu proses merger maupun akuisisi berpotensi untuk menimbulkan pasar monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat. Penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa pendapat KPPU atas beberapa proses akuisisi. Penelitian dilaksanakan guna memastikan kesesuaian penggunaan HHI dalam pendapat KPPU dengan peraturan perundang – undangan terkait persaingan usaha yang berlaku, serta menggambarkan keberagaman penentuan pasar bersangkutan oleh KPPU guna menghitung tingkat persaingan. Bentuk penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan.

---

This skripsi discusses the implementation of the Herfindahl-Hirschmann Index (HHI) by KPPU in its opinion to assess, either a merger or acquisition process has the potential to create a monopoly market or unfair business competition or not both. The research was conducted by analysing several opinions of KPPU on several acquisitions process. The research is carried out to ensure the suitability of the use of HHI in the opinion of KPPU with the prevailing laws and regulations related to business competition, as well as describing the diversity in determining the relevant market by KPPU in order to calculate the level of competition. The form of this skripsi’s research is juridical-normative research conducted through literature research."

"Skripsi ini membahas mengenai merger control terhadap merger operator telekomunikasi di Indonesia, dengan studi kasus merger XL dan Axis. Analisis difokuskan pada pendapat KPPU atas dampak pelaksanaan merger XL dan Axis terhadap persaingan di industri telekomunikasi seluler, beserta tindakan yang diambil oleh Menkominfo selaku otoritas di industri telekomunikasi untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat akibat merger. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU telah menganalisis dampak merger XL dan Axis menggunakan prospective analysis dengan cukup baik secara substansial. KPPU juga harus memberikan syarat yang lebih jelas dan dapat diukur terhadap pelaksanaan merger. Sementara itu, Menkominfo sendiri sudah menjalankan perannya dengan baik untuk mengalokasikan pita frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas di industri telekomunikasi seluler, sehingga merger tidak menyebabkan adanya pemusatan penguasaan frekuensi pada XL.

---

This research answers the problem of the merger control towards the merger of telecommunication operator in Indonesia, by using case study of a merger between XL and Axis. The analysis is focused on KPPU opinion for XL and Axis merger effects toward competition on cellular telecommunication industry, and also the actions that has accomplished by the Minister of Communication and Informatics as the authority in telecommunication industry to prevent bad competition as the result of the merger. This research is a normative legal research which is conducted by using literature study.

The results of this research show that KPPU has properly analyzed the effects which could have been caused by XL and Axis merger using prospective analysis, although there are some factors that were not included by KPPU on its analysis. It is also suggested that KPPU has to give clear and measurable requirements towards the merger to prevent confusion in the future evaluation of the merger. On the other hand, the Minister of Communication and Informatics has played his role wisely in allocating the limited radio frequency band, by ensuring that the merger would not cause negative effects toward the industry, such as dominancy of the control of radio frequency by XL after the merger which could have cause stagnancy of other competitors."

"ABSTRAKAkuisisi dengan perusahaan yang masih berada dalam pasar yang sama ataupunrangkaian produksi yang sama dapat mengakibatkan integrasi secara vertikal atauhorizontal. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat ketentuan larangan terhadapintegrasi vertikal dan horizontal, karena dapat berakibat negatif pada persainganusaha, dan/atau merugikan masyarakat. Ketentuan ini diatur secara rule of reason.Skripsi ini menganalisis pelaksanaan akuisisi PT. Indofood Asahi Sukses Beverage(IASB) terhadap PT. Buana Distrindo (Buana) dari sudut pandang Hukum PersainganUsaha, serta kesesuaian Pendapat KPPU No. 20/KPPU/PDPT/VI/2016 dalam menilaiintegrasi vertikal yang dilakukan IASB terhadap Buana melalui akuisisi ini.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan datasekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis berkesimpulan bahwa akuisisi PT.IASB atas PT. Buana tidak melanggar ketentuan Pasal 14 UU HPU dan PendapatKPPU No. 20/KPPU/PDPT/VI/2014 telah sesuai dengan ketentuan UU HPU,Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan Pedoman KPPU tentang LaranganIntegrasi Vertikal.

---

ABSTRACT"The exponential growth of Indonesian beverage market triggers competitors in said""market to act for their expansion. One of the common means of expansion is by""acquiring other businesses. Acquisition of other bussineses within the same market or production chain causes vertical or horizontal integration. Law No. 5 / 1999 on the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition prohibits certain act of vertical and horizontal integration, because it may negatively impact competition and/or harm the society. This particular regulation uses the rule of reason approach. This Thesis analyzes the acquisition of PT. Buana Distrindo (Buana) by PT. Indofood Asahi Sukses Beverage (IASB) from the Competition Law point of view, and whether the Opinion of The Commission No. 20/KPPU/PDPT/VI/2014 complies with Indonesian Competition Law."

"Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen pengawas pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU berhak memberikan putusan tetapi tidak memiliki kedudukan sebagai lembaga peradilan perdata, sehingga putusan tersebut tidak dapat di eksekusi oleh KPPU.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap dalam praktiknya, megetahui mengapa hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap, serta apakah upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan agar eksekusi putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis, yaitu memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan terkait Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, literatur serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksekusi putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap dalam praktiknya mengalami berbagai hambatan sehingga tidak dipatuhi oleh pelaku usaha, adanya defense kerahasiaan informasi perusahaan menyebabkan KPPU tidak dapat memperoleh data perusahaan yang diperlukan untuk diletakkan sebagai objek sita eksekusi.

---

The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is an independent institution who supervise the implementation of Indonesian Law Number 5 of 1999 concerning the Banning of Monopoly Practice and Unfair Competition. KPPU is entitled to give judgment but not has the position as a private court, therefore the aforementioned judgment cannot be executed by KPPU.

With this sense, this research tries to analyze the execution of final and binding judgment given by KPPU in it's implementations,to do know why until now there is still businesses not to execute KPPU verdict, and to know what legal remedy that can be done so the execution of KPPU verdict be function properly.

The methodological approach in this research is a juridical normative approach and the analitical descriptive research, which analyze the research to secondary materials and it's relations with Business Competition Law in Indonesia, as well as any other literatures, and field researching in order to obtain primary materials through interviews.

The result shows the execution of final and binding judgment given by KPPU was initiated by KPPU to the District Court to conduct an execution, further, to put a seizure over the execution and also the outcome of auction sales. The District Court will later demand KPPU to be more active in conducting the seizure of the execution by revealing KPPU to earn some kind of object of the execution, such as assets to be seized, when in reality, those objects are difficult to find."

"Skripsi ini membahas mengenai penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap akuisisi pelaku usahaa industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dengan studi kasus akuisisi INPEX Jawa Ltd oleh PT. Pertamina Hulu Energi. Analisis difokuskan kepada pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas dampak pelaksanaan akuisisi INPEX Jawa Ltd oleh PT. Pertamina Hulu Energi terhadap persiangan di kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta dampak langsung pada cadangan minyak dan gas bumi yang terdapat di dalam wilayah kerja tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan.

---

This research answers the problem on the assessment of shares acquisition by Komisi Pengawas Persaingan Usaha towards the acquisition of upstream oil and gas operator in Indonesia, by using the case study of the acquisition of INPEX Jawa Ltd by PT. Pertamina Hulu Energi. The analysis is focused on the opinion of Komisi Pengawas Persaingan Usaha for the acquisition of INPEX Jawa Ltd by PT. Pertamina Hulu Energi and its impact on upstream oil and gas industries,also its direct impact on oil and gas reserves in the work area. This research is a normative legal research which si conducted through literature study."

"Musim 2007/2008 kesempatan penikmat Liga Utama Inggris mulai terbatas ketika televisi berbayar asal Malaysia ASTRO secara eksklusif membeli hak siar selama 3 tahun. Praktis pertandingan big match yang menghadirkan tim-tim besar tidak bisa dinikmati secara gratis lagi. Sehubungan dengan Hak Siar Ekslusif Liga Utama Inggris tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang No. 5 Tahun 1999) yang dilakukan oleh, Astro All Asia Networks, Plc (AAAN), dan PT. Direct Vision (PTDV), dengan ESPN STAR Sports (EES), dan Pasal 19 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh AAAN dan PTDV. Berdasarkan Putusan KPPU ESS dan AAMN dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas putusan tersebut PT. MNC Sky Vision (Indovision) selaku Pelapor pada KPPU, mengajukan upaya hukum keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dalam putusannya menolak keberatan Indovision. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Indovision telah mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut, Indovision mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang dalam putusannya menguatkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini mengenai kesesuaian penerapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam Putusan KPPU, Pengadilan Negeri dan Putusan MA terkait Hak Siar Barclays Premier League (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan ESS dan AAMN terhadap unsur-unsur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. Metode pendekatan yang digunakan dalam pembuktian adalah secara Rule Of Reason. Melalui analisis terhadap putusan tersebut diketahui bahwa Indovision selaku pelapor kepada KPPU tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan keberatan atas Putusan KPPU, selain itu KPPU, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

Season 2007-2010 the chance to watch free to air English Premiership was limit when pay television channel from Malaysia, ASTRO, buy the exclusive broadcasting rights of Barclays Premier League for 3 years. Practically, Barclays Premier League?s big match that present the major teams was not free to air anymore. With regards to the exclusive broadcasting rights of Barclays Premier League, there is a report to The Commission for the supervision of Business Competition (KPPU) regarding alleged violations to Article 16 Law number 5 year 1999 about Anti Monopoly Practice and Unfair Business Competition (Law number 5 year 1999) performed by Astro All Asia Networks, Plc (AAAN), and PT. Direct Vision (PTDV), with ESPN STAR Sports (EES), and also alleged violations to Article 19 letter a Law number 5 year 1999 performed by AAAN and PTDV. Regarding the KPPU?s Decision, ESS and AAMN declared to have violated Article 16 Law number 5 year 1999. PT. MNC Sky Vision (Indovison) as a party who is reporting the allegation to KPPU, demurred against the KPPU?s Decision to the Distric Court of West Jakarta (Jakarta Barat), who has been decided to dismiss the demur. Indovision then appealed against the District Court Verdict to the Supreme Court, in which the Supreme Court is upheld the previous Verdict. Indovision then filed a judicial review against the Verdict, but again the Supremen Court is upheld the previous Verdict. This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is the suitability of the implementation of the prevailing laws and regulations in the Commission's Decisions, the District Court Decision, and Supreme Court related to Barclays Premier League Rights season 2007-2010. The results of analysis show that the violations committed by ESS and AAMN against the elements in Article 16 of Law No. 5 of 1999 have been fulfilled. The method used to proof the violations is Rule of Reason. Through analysis, Indovision does not have legal standing to demurred KPPU's Decisions, in addition to that, KPPU, the District Court of West Jakarta, and the Supreme Court have been implementing the Law in accordance with the prevailing Laws and regulations."

"Penulisan ini menganalisis kasus kartel tiket pesawat di Indonesia yang dilakukan oleh 7 maskapai penerbangan yaitu Garuda Group, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, Batik Air, Lion Mentari, Wings Abadi, dan NAM Air dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019, bahwa dalam putusan tersebut memutuskan ketujuh maskapai tersebut telah melakukan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang melakukan perjanjian bersama-sama dalam menetapkan harga tiket pesawat di Indonesia didukung dengan adanya bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Dalam penulisan ini membahas mengenai penerapan pembuktian tidak langsung dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 dan kesesuaian penerapan pembuktian tidak langsung menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, bahwa dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada hasil putusan Majelis Komisi yang hanya memberikan sanksi laporan tertulis saja kepada ketujuh maskapai terlapor dan tidak memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang semestinya memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penulis juga memfokuskan pada pembahasan mengenai peraturan mengenai pembuktian tidak langsung yang belum diatur lebih lanjut di Indonesia sehingga terdapat ketidakyakinan hukum. Berdasarkan hasil penelitian terdapat saran dari penulis yaitu perlu adanya aturan lebih lanjut mengenai pembuktian tidak langsung dan perlunya menerapkan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

This writing analyzes the airline ticket cartel case in Indonesia carried out by 7 airlines, namely Garuda Group, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, Batik Air, Lion Mentari, Wings Abadi, and NAM Air in KPPU Decision No. 15/KPPU-I/2019, that the decision determined that the seven airlines had violated Article 5 of Law No. 5 of 1999 which entered into a joint agreement to determine airline ticket prices in Indonesia, supported by economic evidence and communication evidence. In this writing, the author discuss the application of indirect evidence in KPPU Decision No. 15/KPPU-I/2019 and the suitability of applying indirect evidence according to Law No. 5 of 1999, that in this research the author focuses on the results of the Commission Council's decision which only gave written report sanctions to the seven reported airlines and did not provide sanctions in accordance with statutory regulations which should provide a deterrent effect to perpetrators who violate the provisions of the Law. Law Prohibiting Monopoly Practices and Unfair Business Competition and the author also focuses on discussing regulations regarding indirect evidence which have not been further regulated in Indonesia so there is legal uncertainty. Based on the research results, there is a suggestion from the author, namely the need for further regulations regarding indirect evidence and the need to apply sanctions in accordance with statutory regulations."

"Akuisisi saham di Indonesia memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspansi bisnis. Saat perusahaan secara strategis mengakuisisi saham, mereka berkontribusi pada diversifikasi dan pengembangan pasar Indonesia, yang pada akhirnya membentuk lingkungan bisnis yang lebih kompetitif. Salah satu masalah yang umum terjadi dalam akuisisi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran di kalangan pelaku usaha mengenai kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam perundang-undangan. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih baik terkait tantangan yang ada dalam pelaksanaan pemberitahuan akuisisi saham, serta mengenai kerangka hukum seputar akuisisi saham di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini akan membahas kerangka regulasi yang mengatur akuisisi saham dalam hukum perseroan terbatas dan hukum persaingan usaha, serta menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 dalam kasus keterlambatan pemberitahuan akuisisi yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd dalam akuisisi saham PT Putra Bongan Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 dengan implementasinya dalam Putusan KPPU No.18/KPPU-M/2020.

---

Share acquisition in Indonesia plays a pivotal role in fostering economic growth and business expansion. As companies strategically acquire shares, they contribute to the diversification and development of the Indonesian market, ultimately shaping a more competitive business environment. A prevalent problem observed about acquisitions in Indonesia is the lack of awareness among business actors regarding notifying obligations as stipulated in the law. This thesis aims to shed light on the challenges associated with share acquisitions notifications, as well as to contribute to a better understanding of the legal landscape surrounding share acquisitions in Indonesia. By using normative juridical research method, this thesis will discuss about the regulatory framework governing share acquisitions within the limited liability company law and business competition law, as well as analyzing how Law No. 5 of 1999 and Government Regulation No. 57 of 2010 are applied in the case of a delayed acquisition notification done by Taiko Plantations Pte. Ltd in the share acquisition of PT Putra Bongan Jaya. The results of this research reveal that there is an inconsistency between the provisions of Article 6 of Government Regulation No.57 of 2010 and their actual implementation in KPPU Decision No.18/KPPU-M/2020."

"Dalam pemenuhan unsur Pasal 11 UU No. 5/1999 yang mengatur tentang kartel,putusan KPPU Nomor 09/KPPU/I/2018 tentang kartel garam industri aneka panganmenyatakan tidak terbukti adanya perbuatan kartel dikarenakan unsurmempengaruhi harga dan dapat terjadinya praktek monopoli dan/atau persainganusaha tidak sehat tidak terpenuhi. Namun pada putusan kartel garam ini, MajelisKomisi tidak mempertimbangkan tentang keuntungan berlebih yang didapat olehpara terlapor yang dihitung berdasarkan margin keuntungan dari nilai harga beligaram dengan nilai harga jual. Selain itu, Majelis Komisi menilai dampak adanyakartel akan terjadi ketika terdapat kenaikan harga yang signifikan. Di sisi lain,kenaikan harga signifikan ini tidak disebutkan sebagai tolok ukur untuk meloloskanunsur terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalamperkara kartel ban dan ayam. Dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 11 ini, MajelisKomisi dapat menggunakan bukti ekonomi diluar jangka waktu objek perkarauntuk melihat pergerakan perubahan harga dari sebelum dan sesudah kartel.

---

In fulfilling the elements of Article 11 Law Number 5/1999 which regulates cartels,KPPU decision Number 09/KPPU/I/2018 concerning the cartel of salt for variousfood industry states that there is no proof of the cartel behavior because the elementsof influencing prices and monopolistic practices and or unfair business competitionare not fulfilled. However, in the decision of the salt cartel, the Commission Councildid not consider the excess profits obtained by the reported parties based on theprofit margin from the value of the salt purchase price and the value of the sellingprice. In addition, the Commission Council assesses that the impact of the cartelwill occur when there is a significant price increase. On the other hand, thissignificant price increase is not mentioned as a benchmark to pass the elements ofmonopolistic practices and or unfair business competition in the cases of the tireand chicken cartels. In proving the elements of Article 11, the Commission Councilcan use economic evidence outside the time period of the case object to see themovement of price changes from before and after the cartel."

"Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, akuisisi menjadi salah satu langkah yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini membahas pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan Singapura, serta membahas pengaturan PP No. 57 Tahun 2010 yang dinilai sudah tidak sejalan dengan keadaan yang ada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan membandingkan perundang-undangan yang terkait di Singapura. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih tidak efektif dan menimbulkan beberapa permasalahan dalam dunia usaha.

---

As global economic growth rapidly develops, acquisition has become a common thing for entrepreneurs who seek to develop their business. This research aims to give detailed explanations about the regulations of acquisition in Competition Law in Indonesia and Singapore, while also explaining PP No. 57 Tahun 2010, which is considered not compatible anymore in the current circumstances. This research uses the juridical normative method, by comparing the regulations which are applied in Singapore. Based on this research, it can be concluded that the regulations of acquisition in Competition Law of Indonesia are still ineffective and have caused several problems in the business world.

"