Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor.

---

The Pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease) which was firstly identified in the late 2019, has become humans’ problem globally. The rapid increase in the number of COVID-19 cases occurred requires immediate treatment. This virus easily spreads and infects anyone regardless of age, gender, and social status, including people with disabilities. Based on global data of 2019, it is estimated that 15% of the world's population has a disability. People with disabilities are more likely to have poor health. The situation of the COVID-19 pandemic is a concern, especially for people with disabilities who live in densely populated areas, in limited living space, closed places, and other residential limitations. The study was conducted to analyze the implementation of COVID-19 prevention policies at Social Institutions for People with Disabilities in the area of DKI Jakarta Province. The researchers analyzed the policy implementation process using the Edward III model, from 4 aspects namely communication; resources; disposition; and organizational structure. The COVID-19 prevention policy contained in the Circular issued by the Head of the Social Service can be properly socialized and coordinated in each nursing home. Rules in the form of legislation were not found. The results showed that the overall implementation of the COVID-19 prevention policy at the Social Institutions for Disabilities in DKI Jakarta Province was good. However, in handling it, it has its own challenges because residents of those institutions who have disabilities (WBS) have different levels of disability, making it difficult to discipline them because of their limitations. It is difficult to discipline WBS with mental and intellectual disabilities to use masks. It was found that personal communication and repeated warnings are solutions for implementing Health protocol. The handling of COVID-19 is carried out with cross-sectoral cooperation."

"Disabilitas intelektual ditandai dengan keterbatasan pada fungsi intelektual dan fungsi adaptif, keterbatasan ini menghambat pemenuhan kebersihan diri, yang nantinya akan membentuk perilaku menjaga kebersihan diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran kondisi umum dan perilaku kebersihan diri pada anak dengan disabilitas intelektual. Tujuan lain adalah untuk melihat perbedaan perilaku ditinjau dari usia, klasifikasi disabilitas intelektual, dan penghasilan orang tua. Penelitian dilakukan dengan desain Cross Sectional. Teknik pengambilan sampel total sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 66 anak di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukan presentase sebanding antara anak dengan disabilitas intelektual yang memiliki perilaku menjaga kebersihan diri baik dan kurang baik, serta mayoritas anak memiliki kebersihan diri yang baik (59,1%). Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait gambaran perilaku menjaga kebersihan diri ditinjau dari usia anak (p = 0,330; α = 0,05) dan penghasilan orang tua (p = 0,371; α = 0,05). Terdapat perbedaan yang signifikan terkait gambaran perilaku menjaga kebersihan diri ditinjau dari klasifikasi disabilitas intelektual yang dimiliki (p = 0,013; α = 0,05). Terdapat perbedaan kondisi umum terkait kebersihan diri ditinjau dari perilaku menjaga kebersihan diri anak (p = 0,02; α = 0,05). Hasil penelitian ini merekomendasikan untuk membentuk perilaku kebersihan diri yang baik pada anak disabilitas inelektual. Perawat dapat melakukan upaya preventif dan promotif dalam asuhan pada klien dengan disabilitas. Perawat pada layanan kesehatan di puskesmas atau di unit kesehatan sekolah dapat melakukan promosi dan pendidikan kesehatan atau mengambil peran dalam pemberian asuhan.

---

Intellectual disability is the limitation on intellectual and adaptive functions, the limitation limits the fulfillment of personal hygiene, that may shape personal hygiene behavior. This study aims to identify general conditions and personal hygiene behavior on children with intellectual disabilities. Another goal is to see the differences of personal hygiene behavior among age, classification of intellectual disability, and parents' income. The study was conducted on Cross Sectional design and total sampling method. The number of samples required is 66 children in Bekasi. The results showed a comparable percentage of children with intellectual disabilities who have good and poor personal hygiene behavior, and majority had good personal hygiene (59.1%). There were no significant difference on personal hygiene behavior among age (p = 0,330; α = 0,05) and parents' income group (p = 0.371; α = 0,05). There was a significant difference on personal hygiene behavior among intellectual disability classification (p = 0.013; α = 0,05). There was a significant difference on self hygiene general conditions in term of children self care behavior (p = 0.02; α = 0,05). The results of this study recommend us to establish good personal hygiene behavior in children with intellectual disabilities. Nurses are able to take a role. Nurses in all setting such as in health service or school health unit can carry out health promotion, education, or providing direct care."

"Merujuk hasil Convention on the Right of Person with Disability, Pemerintah Indonesia kemudian menerapkan kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan, melalui pemberlakuan sistem kuota. Namun demikian kinerja kebijakaan afirmatif ini belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut mengindikasikan adanya masalah dalam implementasinya. Penelitian ini ditujukan untuk mengenali variable-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan afirmatif tersebut. Adapun lokus penelitian ini adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Data penelitian dikumpulkan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam terhadap 13 orang narasumber kunci yang berasal dari penyandang disabiliitas, apparat pemerintah, dan stakeholder lainnya. Data penelitian kemudian diolah berdasarkan prosedur analisis kualitatif. Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia belum efektif. Tingkat implementability kebijakan afirmatif tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang sebagian dapat dijelaskan berdasarkan konsep grindle. Di luar konsep grindle, ditemukan bahwa faktor budaya, basis data, penegakan hukum dan kepatuhan terhadap hukum adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan afirmatif tersebut.

---

Referring to the results of the Convention on the Right of Persons with Disability, the Government of Indonesia then implemented an affirmative policy for persons with disabilities in the field of employment, through the implementation of a quota system. However, the performance of this affirmative policy has not shown encouraging results. This indicates a problem in its implementation. This study aims to recognize the variables that influence the implementation of the affirmative policy. The locus of this research is the Special Capital Province of Jakarta (DKI Jakarta). Research data were collected through document review and in-depth interviews with 13 key informants from persons with disabilities, government officials, and other stakeholders. The research data is then processed based on a qualitative analysis procedure. The findings of this study are that the implementation of affirmative policies for persons with disabilities in the field of employment in DKI Jakarta Province, Indonesia has not been effective. The level of implementation of affirmative policies is influenced by a number of factors which can be partly explained based on the grindle concept. Beyond the grindle concept, it was found that cultural factors, databases, law enforcement and compliance with the law are important factors that influence the implementation of the affirmative policies."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alienasi atau keterasingan terhadap penyandang disabilitas yang digambarkan dalam manga Hidamari ga Kikoeru. Penulis mengggabungkan teori komponen alienasi atau keterasingan oleh Seeman (1975) dengan dua metode, yaitu analisis teks oleh Thwaites, et al. (2002) dan analisis film oleh Petrie dan Boggs (2012) dengan pendekatan sosiologi sastra oleh Endraswara (2004) untuk menganalisis komponen keterasingan yang muncul dalam manga Hidamari ga Kikoeru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manga Hidamari ga Kikoeru menggambarkan alienasi atau keterasingan dengan menonjolkan dua komponen yaitu isolasi sosial dan ketidakberdayaan.

---

This research aims to analyze how alienation towards disability person depicted in Hidamari ga Kikoeru manga. The author combines the theory of alienation by Seeman (1975) with two methods which are text analysis method by Thwaites, et al. (2002) and film analysis method by Petrie and Boggs (2012) with sociological approach of literature by Endraswara (2004) to analyze the components of alienation that appear in Hidamari ga Kikoeru manga. The results showed that there are two components that appeared in Hidamari ga Kikoeru manga: social isolation and powerlessness."

"Aksesibilitas merupakan hak dari penyandang disabilitas. Hak tersebut meliputi pemanfaatan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak, termasuk mendapatkan aksesibilitas layanan perpustakaan sebagaimana yang didapatkan oleh pemustaka non-disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengevaluasi pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah ini mengamati layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas melalui variabel transformasi fungsi, fasilitas, dan sumber daya manusia perpustakaan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara menggunakan panduan wawancara (interview guide). Untuk menganalisis data, digunakan metode Frekuensi Distribusi Relatif dan Analisis Tabulasi Silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala internal dan eksternal mengakibatkan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya berhasil mewujudkan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas. "

"ABSTRAKPengasuh yang merawat individu yang memiliki tuna ganda kemungkinan akan mengalami stress yang dipengaruhi oleh karakteristik pengasuh dan individu yang diasuh. Pengasuh harus menggunakan mekanisme koping yang adaptif untukmengatasi stres agar perawatan yang tepat dapat diberikan kepada individu yangmemiliki tuna ganda. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan karakteristikpengasuh dengan mekanisme koping pengasuh di Wisma Tuna Ganda Palsigunung. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian adalah pengasuh yang berjumlah 30 orang dengan menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik (usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan lama kerja) tidak memiliki hubungan yangsignifikan dengan mekanisme koping pengasuh. Mayoritas pengasuh menggunakan mekanisme koping maladaptif. Peneliti merekomendasikan kepada pihak Wisma Tuna Ganda Palsigunung untuk melanjutkan pertemuan rutin satu kali sebulan dalam kelompok yang kecil dan menggunakan metode yang berbeda setiap pertemuan, agar pengasuh dapat lebih terbuka mengenai masalah yang dihadapi kepada lingkungansekitar

---

ABSTRACTAs the caregivers of individuals who have multiple disabilities, stress may occur tomost of the caregivers that triggered by factors the individual that given care and thecharacteristic of the caregiver. Caregivers should use adaptive coping mechanisms tocope stress so that appropriate treatment can be given to individuals who havemultiple disabilities. This research aims to determine the relationship betweencaregivers characteristic and caregivers coping mechanism in Wisma Tuna GandaPalsigunung. The research using cross sectional study design. The research used totalsampling method and the total of the sample is 30 caregivers. The outcome of thisresearch showed that the characteristics (age, sex, marital status, educationalbackground, and length of employment), does not have a significant relation with thecoping mechanism that used by the caregiver. Majority of caregivers usingmaladaptive coping mechanism. Based on that outcome, it is highly recommended forTuna Ganda Palsigunung to continue a routine meeting once a month in a small grup every meeting, and using the different method every meeting. So that the caregivercan be more open about the problem to around."

"ABSTRAKNama : Merry Maeta SariProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul Tesis : Efektivitas Intervensi Psikoedukasi Kesehatan ReproduksiRemaja Tunagrahita Terhadap Pengetahuan Dan PraktikOrangtua Siswa Tunagrahita Di SLB C Tri Asih Jakartaxvi 83 halaman, 9 tabel, 3 gambar, 7 lampiranPendahuluan : Beberapa data statistik menunjukkan bahwa 80 wanita dan 50 pria tunagrahita mengalami pelecehan seksual sebelum usia 18 tahun. Orang tuayang merupakan pendidik seks utama, seringkali takut berbicara tentang kesehatanreproduksi karena kurang pengetahuan.Tujuan : Untuk mengetahui efektivitas intervensi psikoedukasi kesehatan reproduksiremaja tunagrahita terhadap pengetahuan dan praktik orangtua siswa tunagrahita diSLB C Tri Asih Jakarta.Metode : Kuasi eksperimen dengan pre-post test without control yang ditujukankepada 36 orangtua siswa tunagrahita di SLB C Tri Asih Jakarta.Hasil : Rata-rata pengetahuan orangtua siswa tunagrahita sebelum diberikanintervensi adalah 10,28, setelah diberikan intervensi, pada post test 1 menjadi 11,61dan pada post test 2 menjadi 11,94. Rata-rata praktik orangtua siswa tunagrahitasebelum intervensi adalah 1,08 dan setelah intervensi menjadi 1,11.Kesimpulan : Terjadi peningkatan pengetahuan dan praktik orangtua siswatunagrahita di SLB Tri Asih Jakarta setelah diberikan intervensi psikoedukasikesehatan reproduksi remaja tunagrahita, namun, peningkatan ini belum bisadikatakan efektif.Kata kunci : psikoedukasi, kesehatan reproduksi, remaja tunagrahita

---

ABSTRACTABSTRACTName Merry Maeta SariStudy Program Public HealthTitle Effectiveness of psychoeducational Interventions Healthof Reproductive Intellectual Disability Teenager forKnowledge and Practice Intellectual Disability Student rsquo sParents In SLB C Tri Asih Jakartaxvi 83 pages, 9 tables, 3 pictures, 7 attachmentsBackground Some of statistical data shows that 80 of women and 50 of menwith intellectual disability have sexually abused before 18 years old. Parents, who isthe primary sex educators, often afraid to talk about health of reproductive becausethe lack of knowledge.Objective Knowing the effectiveness of psychoeducational interventions health ofreproductive intellectual disability teenager for knowledge and practice intellectualdisability students parents.Methods Type of research are quasi experimental and pre post test without controlfor 36 parents in SLB C Tri Asih Jakarta.Results The average of knowledge from student rsquo s parents of intellectual disabilitybefore the intervention is10.28, after the intervention, in the first post test become11.61 and the second post test is 11.94. The average of intellectual disabilitystudent rsquo s parents practice before the intervention is 1.08, and after the interventionbecome 1.11.Conclusion There is an increasing knowledge and practice of intellectual disabilitystudent rsquo s parents in the SLB C Tri Asih Jakarta after being given apsychoeducational interventions health of reproductive intellectual disabilityteenager, however the increases can not be said to be effective yet.Keywords psycho education, reproductive health, intellectual disability"

"Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, telah menyatakan bahwa Coronavirus Disease-19 (Covid-19) mewabah sebagai pandemi global. Pandemi ini telah memberikan dampak krisis bagi dunia kesehatan, khususnya di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menanggung semua biaya pengobatan pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Pada kenyataannya proses pembayaran klaim memiliki beberapa kendala yang salah satunya Kementerian Kesehatan mengatakan kasus dispute rumah sakit mencapai 10,7 triliun rupiah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem klaim Covid-19 di DKI Jakarta tahun 2020 yang dilihat dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberlanjutan sistem ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya hambatan yang terjadi pada sistem klaim pasien Covid-19 yaitu karena perbedaan persepsi antar petugas dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga berkas yang dikumpulkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sistem ini antara lain kepastian kebijakan, pemahaman petugas terhadap kebijakan, kelengkapan dokumen, dan kecukupan sumber daya manusia. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi atau pelatihan saat mengeluarkan kebijakan baru terkait sistem klaim ini agar implementasinya dapat berjalan dengan baik.

---

At March 11th 2020, World Health Organization (WHO) has declared Coronavirus Disease-19 as global pandemic. This pandemic has given crisis impact for health world, especially Indonesia so that the government stated that they will provide all treatment cost for Covid-19 patients that are admitted to hospital. However some claims payment process are deferred due to certain issues where Ministry of health said dispute hospital cases reach IDR 10,7 trillion. Therefore, this research was conducted in qualitative with descriptive design to understand how is implementation of Jakarta’s claims payment process of Covid-19 in 2020 that was attributed with variables communication, resource, disposition, bureaucracy structure and factors that contribute system’s continuity. This research reveals that issue of claiming system was determined by different perception between each staff and limited human resources resulting document collected are not corresponding with rule. Factors that are affecting THIS system’s success rate are policy certainty, worker’s comprehension of the policy, document completion, and sufficiently human resources. Therefore, it is hoped that the government can conduct socialization or training when issuing new policies related to this claim system so that its implementation can run well."

"Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan.Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL).Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda.

---

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy.

This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City.

The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL).

The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly."