Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama pada penelitian ini ialah menginvestigasi reaksi pasar modal Indonesia terhadap pengumuman pertama kasus terkonfirmasinya virus corona di Indonesia dan kecenderungan industri yang paling terkena dampak akibat adanya pandemi COVID-19 yakni travel related, hospitality serta pariwisata. Selain itu pada penelitian ini juga menganalisis faktor penentunya terkait bagaimana pengaruh cadangan kas perusahaan, pandangan pasar Indonesia terkait karakteristik dari direktur utama terhadap kerentanan terpaparnya corona virus disease 2019 serta rasio leverage perusahaan apakah mempengaruh reaksi pasar saat pengumuman 2 Maret 2020. Dengan menggunakan Fama French Three Factor Model dalam memprediksi tingkat pengembalian yang diharapkan, hasil uji event study ini menunjukan bahwa pengumuman kasus pertama virus corona direspon oleh pasar secara signifikan sebagai sentiment negatif. Lebih lanjut pada penelitian ini juga ditemukan bahwa industri penerbangan, hospitality serta pariwisata memiiki kecendrungan reaksi yang lebih negatif dibandingkan industri lainnya. Selain itu dalam penelitian ini juga mendapatkan hasil cadangan kas berpengaruh secara signifikan terhadap reaksi pasar dimana semakin kecil cadangan kas yang dimiliki perusahaan maka reaksi pasar akan semakin negatif. Sedangkan perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi mengalami reaksi yang lebih negatif. Sementara itu terkait karakteristik direktur utama akan kerentanan COVID-19, penelitian ini gagal menemukan adanya reaksi dari pasar yang memperhatikan variabel tersebut sebagai indikator reaksi negatif akibat adanya pengumuman kasus pertama terkonfirmasi virus corona di Indonesia.

---

The main purpose of this paper is to investigate the stock market reaction in travel-related, hospitality, and leisure industries to the first announcement of the COVID-19 case which affected Indonesia on March 2, 2020. Additionally, this study also analyses indicators that determine market reaction such as cash reserve and CEOs’ health risk due to pandemic situations. We also use a control variable, leverage. The method used in this research is event study and supported by multiple linear regression to analyze the relationship between market reaction and independent variables. This paper uses Fama French three-factor models to estimate the expected return on firms due to the COVID-19 announcement. Based on a calculation of Cumulative abnormal returns, the stock of tourism industries has a more negative reaction towards a confirmed first case of COVID-19 compared to other industries. We also find that Indonesian firms with greater cash reserves experienced fewer negative returns, while firms with higher leverage ratios were penalized more. Additionally, we don’t find that firms with CEOs who were exposed to significant health risks of COVID-19 experienced worse stock market performances."

"

Tujuan - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan insight dan rekomendasi yang relevan dan dapat ditindaklanjuti dari berbagai sumber data maskapai penerbangan yang terkait dengan produk, pelanggan, kanal penjualan, dan transaksi. Insight ini dapat bermanfaat untuk mendukung kegiatan penjualan dan pemasaran.

Desain / metodologi / pendekatan - Penelitian ini melakukan proses analisis big data. Pertama, sumber data yang terkait dengan aktivitas pelanggan dan produk Garuda Indonesia perlu dikumpulkan, disiapkan, dan diintegrasikan ke dalam satu platform big data. Kemudian, data terintegrasi dianalisis dan diproses melalui pendekatan analisis big data. Metode data aggregation, analisis cluster, dan analisis pareto digunakan untuk menganalisis insight. Model analisis RFM digunakan untuk menghitung customer value. Untuk segmentasi pelanggan, metode clustering digunakan. Kemudian, analisis campaign media dan konten digunakan untuk mengukur efektivitas proses campaign.

Hasil - Penelitian ini menghasilkan kerangka analisis bauran pemasaran untuk maskapai penerbangan menggunakan pendekatan analisis big data yang mencakup elemen 5P (Product, Pricing, Place, Promotion, and People).

---

Purpose – The purpose of this research is to generate relevant, actionable insight and recommendation from various airlines’ data sources related to Airlines’ products, customers, channels, and transactions. This insight can be beneficial to support sales and marketing campaign activity.

Design/methodology/approach – This research conducts big data analytics process and experimental analysis. First, data sources related to customer’s activities and Garuda Indonesia’s products need to be collected, prepared, and integrated into a single big data platform. Then, the integrated data is analyzed and processed through big data analytics approach. Data aggregation technique, cluster analysis, and pareto analysis are used for analyzing the insight. RFM model and analysis is used to calculate customer value. For segmenting customer, the clustering method is used. Therefore, analysis of campaign medium and content is used to measure the effectiveness of the campaign process.

Result – This research finds that a marketing mix framework analysis for airlines using big data analytics approach covering 5P element (Product, Pricing, Place, Promotion, and People).

"

"Presiden Joko Widodo dalam pelantikannya mengajak DPR untuk menerbitkan 2 (dua) undang-undang yang akan menjadi omnibus law, yaitu seru "

"Pandemi covid-19 yang merebak secara tiba-tiba menimbulkan kepanikan dan ketidaksiapan semua negara di belahan dunia termasuk dengan Indonesia. Keadaan darurat pandemi covid-19 di hadapi Indonesia dengan menerapkan status darurat Kesehatan masyarakat Status keadaan darurat tersebut dipilih pemerintah karena covid19 termasuk ke dalam bencana non alam. Dengan adanya penetapan status darurat Kesehatan masyarakat yang diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah melakukan beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah. Namun dalam proses pelaksanaannya baik program dan kebijakan pemerintah mengalami inkonsistensi sehingga menyebabkan kebingungan di dalam masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum dengan mengkaji pengaturan kedaruratan, hak atas Kesehatan di dalam konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan Kesehatan selama keadaan darurat pandemi covid-19 dianggap kurang berhasil oleh masyarakat sebab di awal penanggulangannya, pemerintah terkesan lamban dan tidak adanya inisiatif dalam melakukan pencegahan. Barulah covid-19 merebak di kalangan masyarakat pemerintah gencar dalam melakukan penanggulangan. Dalam penanggulangan covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menanggulangi covid-19 seperti Penerapan Protokol Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Vaksinasi Covid-19, Melakukan tes PCR Ketika akan bepergian dan terakhir Menetapkan PPKM. Namun peraturanperaturan tersebut selalu tidak memiliki kejelasan dan berubah-ubah seperti PPKM terkait dengan level kedaruratan. Selain itu, terkait program vaksinasi yang penyebaran informasi tidak sampai di tengah masyarakat sehingga program vaksinasi banyak menimbulkan keraguan dan keributan yang menyebabkan terhambatnya pencegahan dan penanggulangan covid-19. Permasalahan PCR juga dirasakan masyarakat sebab program tes PCR yang diwajibkan oleh pemerintah Ketika akan melakukan perjalanan dirasa sangat mahal harganya dan membebani masyarakat terlebih lagi dengan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Inkonsistensi pemerintah dalam membuat peraturan dan kebijakan inilah yang membuat carut marut sistem kedaruratan di Indonesia. Terlebih lagi banyaknya tumpang tindih peraturan dan tidak sesuainya peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar menambah daftar panjang persoalan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia akan Kesehatan selama pandemi covid-19. Selain itu terdapat beberapa peraturan yang tidak memiliki rujukan dalam peraturan perundang-undangan dan jangka waktu pemberlakuan covid-19 yang sampai sekarang belum ada kejelasan kapan akan berakhir.

---

The COVID-19 pandemic that suddenly spreads has caused panic and unpreparedness for all countries in the world, including Indonesia. The emergency of the COVID-19 pandemic faced by Indonesia by implementing an emergency status public health is not a constitutional emergency status. The state of emergency was chosen by the government because COVID-19 is a non-natural disaster. With the establishment of a public health emergency status regulated in Presidential Decree No. 11 of 2020, the government has implemented several government policies and regulations. However, in the implementation process, both government programs and policies experienced inconsistencies, causing confusion in the community. This paper uses a normative research method that refers to legal principles, legal systematics, and comparative law by examining emergency settings, the right to health in the constitutions of several countries. The results showed that the government in protecting human rights for health during the Covid-19 pandemic emergency was considered less successful by the community because at the beginning of the response, the government seemed slow and there was no initiative in taking prevention. It was only then that the Covid-19 spread among the people of the government was aggressive in carrying out countermeasures. In dealing with COVID-19, the government has issued several regulations to deal with COVID-19, such as the application of health protocols, large-scale social restrictions, Covid-19 vaccination, conducting PCR tests when traveling and finally establishing the implementation of community activity restrictions (PPKM). However, these regulations always lack clarity and change such as PPKM related to the emergency level. In addition, related to the vaccination program, the dissemination of information did not reach the community so that the vaccination program caused a lot of doubts and commotions which hampered the prevention and control of COVID-19. The PCR problem is also felt by the community because the PCR test program that is required by the government when traveling is considered very expensive and helps the community, especially people with middle to lower economies. The government's inconsistency in making regulations and policies is what makes the emergency system chaotic in Indonesia. Moreover, the many overlapping regulations and the incompatibility of the laws and regulations used as the basis add to the long list of issues related to the protection of human rights to health during the covid-19 pandemic. In addition, there are some regulations that do not have references in the legislation and the same period of covid-19 enforcement now there is no clarity on when it will end."

"Mobile apps including for travelers or tourists who always use Agoda as information reference increases significantly. Since, mobile applications (mobile apps) user is living in the first-tier cities and inadequate behavioral research on them, it makes limited understanding about the us er’s acceptance on mobile application especially tourism and hospitality industry. This study focuses on the psychological motives behind user’s acceptance of Agoda mobile applications expect especially on Indonesian user. This study also tries to construct and test a conceptual model to predict user’s attitude toward mobile apps, intent to use and actual use. The study also examines behavioral variables behind user’s acceptance of mobile apps by applying theory of planned behavior/theory of reason action and technology acceptance model. This study adheres online survey as research method. By using partial least square structural equation model, the finding shows all hypothesis are supported. The finding shows that attitude, subjective norms, perceived (behavioral control, usefulness and ease of use) are significant determinants of behavioral intention to use and actual system use toward Agoda mobile apps in Indonesia. This study supports an application of the Theory of Planned Behavior/Theory of Reason Action and Technology Acceptance Model to mobile apps. This study is also success to integrate the constructs of theories that can be applied in tourism and hospitality industry."

"Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi dengan pencatatan kasus terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) terendah di Indonesia. Namun, pernyataan tersebut belum valid untuk mengatakan rendahnya kasus ini merupakan hasil dari usaha pemerintah untuk mengedukasi pemberlakuan protokol kesehatan. Hal ini disebabkan test and tracing yang belum mencapai standar dari World Health Organization (WHO). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap COVID-19. Studi ini merupakan studi observasional dengan desain potong lintang. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner tervalidasi secara daring kepada Penduduk Provinsi Jambi. Hasil kuesioner direkapitulasi dan dianalisis dengan analisis univariat dan bivariat untuk melihat hubungan antara pengetahuan terhadap sikap dan perilaku terhadap COVID-19 di Provinsi Jambi. Dari 398 responden, didapatkan skor rata-rata untuk pengetahuan adalah 9,98 dari maksimal 12 (SD = 1,54, Range = 0-12), skor rata-rata sikap adalah 6.46 dari maksimal 8 (SD = 1,40, Range = 0-8), dan skor rata-rata perilaku adalah 6,54 dari maksimal 8 (SD = 1,56, Range = 0-8). Secara umum lebih dari separuh responden yang mencatatkan nilai diatas rata-rata untuk masing-masing pengetahuan (70%), sikap (55%), dan perilaku (59%). Terdapat hubungan yang signifikan secara statistik (p<0,05) antara tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku di Provinsi Jambi cukup baik dan saling mendukung satu sama lain. Pemerintah Provinsi Jambi perlu meningkatkan kemampuan test & tracing sembari menggencarkan edukasi terkait COVID-19 hingga tingkat komunitas terkeci.

---

Jambi Province is one of the provinces with the lowest recorded Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) cases in Indonesia. However, we cannot say that the low cases are because of the government's efforts to implement the health protocols due to test & tracing rates having not met the World Health Organization standards. Therefore, researchers are interested in researching the level of knowledge, attitudes, and behavior towards COVID-19.

This study uses an observational cross-sectional design. We researched by distributing validated questionnaires online to the residents of Jambi Province. The questionnaire results were analyzed using univariate and bivariate analysis to see the relationship between knowledge and attitudes and behavior towards COVID-19 in Jambi Province. From 398 respondents, the average score for knowledge, attitude, and practice respectively was 9.98 out of a maximum of 12 (SD = 1.54, Range = 0-12), 6.46 out of a maximum of 8 (SD = 1.40, Range = 1.40), and 6.54 out of a maximum of 8 (SD = 1.56, Range = 0-8).

In general, more than half of the respondents scored above the average for each knowledge (70%), attitude (55%), and behavior (59%). There is a statistically significant relationship (p<0.05) between the level of knowledge, attitudes, and behavior. The results of this study show that the level of knowledge, attitudes, and behavior in Jambi Province is good and supports each other. The Jambi Provincial Government needs to improve test & tracing capabilities while intensifying education related to COVID-19 to the smallest community level."

"Penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman utama diberbagai belahan dunia, termasuk saat pandemi Covid-19 mewabah. Penyalahgunaan narkoba tidak menunjukan penurunan ditengan pembatasan mobilitas manusia dan barang. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana strategi penanggulangan dan kendala yang dihadapai dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba selama pandemi Covid-19 diwilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun lokasi penelitian adalah pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Jakarta. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, analisa menggunakan triangulasi sebagai uji validitas data. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi penanggulangan dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui razia kegiatan rutin yang ditingkatkan, pembentukan kampung tangguh jaya bersih narkoba, operasi kewilayahan nila jaya dan operasi gabungan serta pembentukan satuan tugas. Kendala yang ditemukan untuk melakukan penegakan hukum terdiri dari kendala internal diantaranya personil yang terinfeksi virus Covid-19 dan terbatasnya pergerakan personil. Sedangkan kendala eksternal perubahan konsumsi narkoba,serta perubahan pola distribusi narkoba.

---

Drugs abuse is still a major threat in various parts of the world, including during the Covid-19 pandemic. Drugs abuse does not a decrease in the midst of restrictions on the mobility of people and goods. This study seeks to see how strategies and obstacles are faced in countermeasures drugs abuse during the Covid-19 pandemic in the jurisdiction of the Metro Jaya Regional Police. The research location is the Directorate of Narcotics Investigation of the Metro Jaya Regional Police in Jakarta. By using qualitative research with primary and secondary data sources, triangulation analysis as a test of data validity. The result of the study show that the countermeasures strategy is carried out in several ways including kegiatan rutin yang ditingkatkan raids, drug-free villages call with kampung tangguh jaya, nila jaya regional operations, and joint operations dan the formation task forces. Obstacles found in carrying out law enforcement consisted of internal obstacles including personnel infected with the Covid-19 virus and limited personnel movement. While the external constraints are changes in drug consumption, as well as changes in drug distribution patterns."

"Penyebaran virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia terkhususnya Indonesia, tentu mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat baik sebagai pegawai ataupun sebagai pelaku usaha. Merespon hal ini, Pemerintah memberikan stimulus berupa Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk mengembalikan ataupun meningkatkan daya beli pekerja di sektor formal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemanfaatan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah yang diterima oleh perusahaan beserta dampak pemberian insentif pajak berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dengan metode pemotongan pajak yang diterapkan oleh Perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah karyawan PT X, dimana PT X merupakan gerai ritel modern yang berfokus pada Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang termasuk dalam Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu wajib Pajak yang mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode in-depth interview dengan wajib pajak di PT X, Direktorat Jenderal Pajak selaku regulator, dan pandangan dari sisi akademisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan telah memanfaatkan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah secara baik sesuai dengan prosedur pelaporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Insentif PPh Pasal 21 ini memiliki dampak pada metode pemotongan pajak dari perusahaan sebelum menerima insentif dan setelah menerima insentif karena PPh pasal 21 yang harusnya dibayar oleh wajib pajak sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah

---

The spread of the Covid-19 virus that has hit the whole world, especially Indonesia, certainly affects the economy and productivity of the community, both as employees and as business actors. In response to this, the Government provided a regulation in the form of Article 21 Income Tax Incentives borne by the Government to restore or increase the purchasing power of workers in the formal sector. This study aims to determine the use of government-borne income tax Article 21 incentives received by the company and the impact of providing incentives in the form of Article 21 Income Tax paid by the government using the tax method applied by the company. The objects in this research used employees of PT X, where PT X is a modern retail outlet that focuses on Fast Moving Consumer Goods (FMCG) which is included in the Business Field Classification Code (KLU) for Taxpayers who get Income Tax Incentives Article 21 Borne by the Government (DTP). This research uses a case study approach with an in-depth interview method with taxpayers at Company X, the Directorate General of Taxes as a regulator, and views from the academic side. The results of this study indicate that the company has made good use of the Government-borne income tax article 21 incentives in accordance with the reporting procedures stipulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 44/PMK.03/2020 regarding tax incentives for taxpayer’s taxes on the 2019 corona virus disease outbreak. This Income Tax Incentive article 21 has an impact on the method of withholding taxes from companies before receiving incentives and after receiving incentives because of income tax article 21 which must be paid by taxpayers entirely by the governmen"

"Industri kreatif menjadi salah satu fenomena yang berkembang seiring dengan masifnya globalisasi. Perkembangannya begitu masif sehingga mulai diperhatikan dalam kajian studi Hubungan Internasional. Salah satunya adalah dalam proses diplomasi ekonomi yang berlangsung, dengan industri kreatif ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dapat bersaing di pasar global. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kelola industri kreatif yang berpengaruh terhadap diplomasi ekonomi Indonesia dengan sub sektor mode sebagai studi kasus. Dipilihnya Indonesia adalah karena adanya kedekatan antara isu ekonomi kreatif dengan diplomasi ekonomi yang dilakukan. Sementara sub sektor mode dipilih karena menjadi salah satu kontributor tertinggi dalam industri kreatif Indonesia. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan kerangka konsep governance dalam industri kreatif dan juga diplomasi ekonomi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa tata kelola industri kreatif ini berpengaruh dalam diplomasi ekonomi. Pengaruh ini terlihat dari masuknya industri kreatif ke dalam ranah politis, di mana menjadikan sub sektor mode sebagai isu non- tradisional dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Tentunya hal ini tidak terlepas dari aktor-aktor sub sektor mode selain pemerintah dalam tingkat domestik Indonesia. Selain itu, juga terdapat aspek-aspek lain yang mempengaruhi berjalannya diplomasi ekonomi tersebut yang berkaitan dengan tata kelola industri kreatif Indonesia itu sendiri seperti konteks hubungan internasional, ekonomi politik internasional, hingga perekonomian itu sendiri.

---

Creative industry become one of the phenomenon that develops along with the massive globalization. Its development was so massive that it began to be noticed in studies of International Relations. For example is the ongoing economic diplomacy process, with creative industry become one of the competitive advantages that can compete in the global market. This paper aims to analyse the relationship between creative industry governance with Indonesia's economic diplomacy in the fashion sub-sector. The choice of Indonesia was due to the closeness between the issues of the creative economy and the economic diplomacy undertaken. While the fashion sub-sector was chosen because it is one of the highest contributors to Indonesia's creative industry. In conducting the analysis, the author use the framework of governance in the creative industries and also economic diplomacy. Based on the analysis that has been done, the author find that the governance of creative industries is influential in Indonesia's economic diplomacy. This influence can be seen from the significant of the creative industry have to the political sphere, which makes the fashion sub-sector as a non-traditional issue in the implementation of economic diplomacy. Of course this is inseparable from the actors of the fashion sub-sector besides the government at the Indonesian domestic level. In addition, there are also other aspects that affect the course of economic diplomacy relating to the governance of Indonesia's creative industry itself such as dynamic in international relations, international political economy, and of course the economy."

"Dalam rangka penanganan dampak ekonomi dari penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Bogor membuat kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan penerimaan daerah. Penghapusan sanksi tersebut dilakukan terhadap bunga pembayaran sampai dengan Tahun Pajak 2019 bagi wajib pajak yang telah membayar pokok pajak pada tahun yang bersangkutan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan tersebut ditinjau sebagai stimulus penerimaan dari sektor pajak. Serta bagaimana Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2020 ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal terkait. Berdasarkan penelitian ini, pemberlakuan kebijakan penghapusan sanksi administratif terhadap Pajak Bumi dan Bangunan kurang relevan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 ini telah cukup memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus lebih diperhatikan lagi.

---

In order to handle the economic impacts due to the spread of COVID-19 pandemic, the Bogor Regency Government made a policy of removing the administrative sanctions for Rural and Urban Land and Building Taxes to ease the burden on taxpayers and increase local government revenues. The removal of administrative sanctions is carried out on interest until the Tax Year of 2019 for taxpayers who have paid the tax principal for the year concerned. This undergraduate thesis discusses the removal of administrative sanctions on land and building taxes in terms of the tax revenue stimulus. And how the Regent of Bogor Regulation Number 39 of 2020 is reviewed in terms of the principle of legal certainty. This study uses a normative juridical method, using secondary data including regulations, books, and related journals. Based on this research, the implementation of this administrative sanctions removal policy of Land and Building Tax also considered not appropriate to achieve the objectives of the policy. However, the Regent of Bogor Regulation Number 39 of 2020 has been sufficient to provide legal certainty for taxpayers, although there are still several things that have to be considered.

"