Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep tauhid dan penciptaan manusia dalam ajaran Islam mencerminkan konsep keadilan dan kesetaraan antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, nilai-nilai bias gender dan patriarki yang telah mengakar dalam budaya masyarakat memunculkan masalah ketidakadilan gender yang umumnya mendiskreditkan peran perempuan. Akhir-akhir ini muncul sebuah kasus yang viral di media sosial, yaitu praktik mentoring poligami berbayar oleh Coach Hafidin di Banten dan memunculkan banyak kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha membahas kasus mentoring poligami tersebut melalui perspektif ketimpangan gender dan perspektif poligami itu sendiri dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan teknik pengumpulan data studi pustaka, kemudian dianalisis dengan teori ketimpangan gender yang mengemukakan lima bentuk ketimpangan gender, yaitu subordinasi, marginalisasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Praktik mentoring poligami Coach Hafidin merupakan salah satu isu yang dapat menjadi simbol kemunduran umat, karena di dalamnya berisi banyak ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW. Praktik mentoring poligami ini juga telah melanggar batas-batas keadilan gender, karena memuat doktrin-doktrin yang melemahkan peran perempuan.

---

The concept of monotheism and the creation of humans in Islamic teachings reflect the concept of justice and equality between humans, both men and women. However, the values of gender bias and patriarchy that have been rooted in society's culture have raised the issue of gender inequality which generally discredits women's roles. Recently, a case has emerged that has gone viral on social media, namely the practice of paid polygamy mentoring by Coach Hafidin in Banten and has sparked a lot of criticism from various parties. Therefore, this study aims­­­­­ to discuss the case of polygamy mentoring through the perspective of gender inequality and the perspective of polygamy itself in Islam. This research uses a qualitative case study approach and literature study data collection techniques, then analyzed with the theory of gender inequality which suggests five forms of gender inequality, namely subordination, marginalization, stereotypes, violence, and double burden. Coach Hafidin's polygamy mentoring practice is one of the issues that can become a symbol of the decline of the ummah, because it contains many teachings that are contrary to the teachings of Islam exemplified by the Prophet Muhammad. The practice of mentoring polygamy has also violated the boundaries of gender justice, because it contains doctrines that weaken the role of women."

"Makalah ini membahas bagaimana media melakukan suatu framing untuk memberikan efek pemberitaan pada kehidupan seorang public figure. Penulis menggunakan teori media framing untuk mengetahui framing apa yang digunakan oleh suatu media dan efeknya terhadap pembentukan opini publik. Penulis menggunakan kasus poligami Aa Gym sebagai contoh kasus. Aa Gym merupakan seorang pendakwah yang dihormati karena tausyiahnya yang selalu mengedepankan ketulusan hati, keikhlasan, dan keharmonisan rumah tangga. Perilakunya yang sangat santun dan penyayang keluarga serta kegiatannya sebagai pebisnis bersyariat Islam yang sukses membuat dirinya semakin dicintai dan menjadi inspirasi para penggemarnya. Hal ini berubah ketika ia melakukan tindakan poligami yang mana hal tersebut sangat bertolak belakang dengan tausyiah dan perilakunya selama ini. Pemberitaan media dengan framing yang cenderung negatif pada kasus poligami Aa Gym membentuk suatu opini publik yang menurunkan citra sosok Aa Gym. Selain tercorengnya nama baik, Aa Gym sebagai seorang influencer menjadi menurun pengaruhnya di kalangan masyarakat Muslim.

---

This paper discusses how the media and its news framing giving effect in the life of a public figure. The author uses media framing theory to investigate the frames used by the media and its effect on the the formation of public opinion. The authors uses the case of Aa Gym polygamy a case example. Aa Gym was an Islamic preacer who is well respected because of his style in giving preach that focuses on veracity,sincerity, and family harmony. His polite and loving behaviour as well as his activity as a successful Islamic businessman made him more lovable and became an inspiration for his followers. However, it was all changed after he became a polygamist that strongly contradicted his previous preaches and behaviour. Media, in this case, tend to frame the news negatively and resulted in the formation of negative public opinion toward Aa Gym as an Islamic preacher. Apart from this, his role as an influencer was also declining among Moslem community in the country."

"Poligami yang sudah ada sejak lama dalam peradaban manusia, telah menjadi kontroversi yang menimbulkan perdebatan panjang di dunia, termasuk di Indonesia dan di Malaysia. Poligami kerap kali disalahpahami dan disalahgunakan dalam pelaksanaannya, sehingga menyebabkan kerugian terhadap para wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Malaysia, telah melakukan pengaturan terhadap Poligami, dalam aturan hukum positif masing-masing negara. Penelitian ini berupaya untuk memperbandingkan pengaturan Poligami di kedua negara, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia meliputi pengaturan mengenai kebolehan melakukan Poligami dengan disertai oleh batasan-batasan tertentu. Terhadap pengaturan batasan-batasan ini, terdapat sejumlah persamaan yang disebabkan oleh kesamaan kebutuhan kedua negara, serta terdapat pula sejumlah perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan cara berfikir dan pandangan hidup masyarakat di kedua negara.

---

AbstractPolygamy that has been long existed in the human civilization, has been developed into a controversy that leads to the debates of it in all over the world, including in Indonesia and in Malaysia. Polygamy has been often practiced on the basis of misconception and misuse, so that it then caused disadvantages towards the women and children. Therefore, both Indonesia and Malaysia have enacted a number of provisions on Polygamy, in their respective law. This study attempts to do a comparison between the Polygamy provisions of both countries, so that it would be much easier to be comprehended. The study shows that the Polygamy provisions in Indonesia and in Malaysia comprises of the provisions on the permission to practice Polygamy along with its limitations. Towards these limitations, there are some similarities that were caused by the same needs of both country, and there are also some differences that were caused by the different mindset and worldview of the people in both countries."

"Penelitian ini bermaksud mengkaji terakomodir tidaknya hak-hak perempuan dalam politik identitas berbasis Islam. Salah satu wujud politik identitas Islam tersebut adalah proses penerapan Syariat Islam seperti terjadi di Serang Banten.Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah bahwa dalam politik identitas, baik yang berbasis pada agama, ras, etnis, bangsa dan sebagainya, perempuan seringkali dijadikan simbol untuk menandai identitas tersebut. Apakah dalam politik identitas Islam seperti dalam kasus proses penerapan Syariat Islam perempuan juga dijadikan simbol dan penanda identitas sehingga hak-haknya seperti hak sipil dan politik terabaikan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam proses penerapan Syariat Islam di Serang Banten dijadikan simbol dan instrumen terciptanya masyarakat Islami. Hai ini dilandai dengan himbauan pemakaian jilbab bagi perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda dan seluruh dinas Kabupaten Serang dan para siswi SD sampai SLTA Negeri se-Kabupaten Serang. Dengan adanya himbauan berjilbab menunjukkan bahwa perempuan lebih digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan gerakan penegakan Syariat Islam. Perempuan menjadi terabaikan hak-haknya karena mereka tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan kebijakan seperti dalam himbauan jilbab tersebut, dan dalam berbagai proses politik yang terjadi di Serang. Dalam Panitia Penerapan Syariat Islam Banten, misalnya, tidak ada satu pun perempuan yang masuk dalam susunan kepanitiaan tersebut sementara penerapan Syariat Islam sendiri realitasnya banyak yang ditujukan untuk perempuan.Untuk mewujudkan masyarakat Islam seperti yang diperjuangkan para penegak Syariat Islam, jilbab merupakan tahap awal karena akan banyak hukum-hukum Islam yang tidak berpihak pada perempuan sehingga hak-hak perempuan sebagai manusia terabaikan. Karena itu, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi perempuan ketika Islam dijadikan satu-satunya identitas yang diperjuangkan untuk menjadi sumber nilai bagi tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

---

This study intends to observe whether or not women's rights are accommodated by the politics of identity of Islam. The process of the implementation of the Islamic sharia in Serang Banten is one of the answers or that question.

Women are often used as an important symbolic instrument for making a certain political identity. This "universal custom" is practiced by religions, races, ethnics, and so forth. One of the results of this practice is the abandonment of women's rights, such as civil right and political right. This study intends to know whether or not women are used as a symbolic identity in the process of the implementation of the Islamic Sharia in Serang Banten. This is the framework of this study.

Based on a field research, this study want to show that the mentioned "universal custom" is not absent in the process of the implementation of the Islamic Shari'a in Serang Banten. Women are regarded as an important symbol of the emergence of the Islamic society. To achieve an Islamic society, for example, the District Government (Periieriniah Daerah, abbr. Pemda) encourages the female government employee (Pegawai Negeri Sipil) to wear jilbab (veil) in the office of Pemda and other government offices in Serang. This rule is also encouraged to the female students of the state schools (sekolah negeri) from elementary until senior high school in Serang. This phenomenon is an evidence of the assumption that women are merely used as an instrument of the implementation of Islamic shari'a in Serang. The fact that women are not invited to participate actively in this project is another evidence of the abandonment of women's rights. The Committee of the implementation of Islamic shari'a in Banten, for instance, does not involve women, even one person, in the list. This phenomenon is clearly in contrast to the fact that women are the most important target of the project.

Jilbab is the first obvious example of the result of the process of the implementation of Islamic shari'a in Serang. After jilbab, the sequence policies of the implementation of Islamic shari'a such as Islamic law will be implemented. The Islamic laws which prevail in Indonesian community now were often regarded in the opposite side with women. Hence, the implementation of Islamic laws is feared to threaten women's rights. This thesis intends to portray women's fate in a society where Islam is considered as the only identity and value source for the social order of society and government."

"Tulisan ini membahas praktik poligami pada golongan priayi dan peran budaya Jawa dalam praktik poligami pada novel Perempuan Jogja. Praktik poligami pada golongan priayi dibahas melalui analisis unsur intrinsik, sedangkan peran budaya Jawa sebagai faktor pendorong praktik poligami dibahas melalui analisis unsur ekstrinsik. Dalam novel Perempuan Jogja digambarkan tokoh perempuan yang sesuai dan bertolak belakang dengan stereotipe perempuan Jawa, serta digambarkan pula laki-laki yang sesuai dengan stereotipe laki-laki pada masyarakat Jawa. Novel ini menggunakan alur progresif dan memiliki latar cerita di Yogyakarta. Melalui analisis unsur intrinsik terlihat dalam novel ini, budaya Jawa berperan sebagai faktor pendorong praktik poligami yang terdiri dari budaya patriarkat, stereotipe perempuan, sistem perjodohan, dan perbedaan golongan sosial.

---

This thesis studies about the practice of polygamy in priyayi and cultural role of Java in the practice of polygamy at the novel Perempuan Jogja. The practice of polygamy in priyayi addressed through the analysis of intrinsic elements, while the role of the Javanese culture as a driving factor are discussed though the analysis of extrinsic elements. Perempuan Jogja novel is depicted female figures corresponding and contrary to stereotype women of Java, as well as also described men who fit the stereotype of men in the Java society. This novel uses progressive groove and has a background story in Yogyakarta. Based on analysis of intrinsic element of Perempuan Jogja novel, Javanese culture acts as a driving factors in the practice, which consisted of a patriarchal culture, stereotypes of women, matchmaking system, and social class differences in society."

"Prancis adalah salah satu negara yang memiliki imigran Muslim terbanyak di Eropa. Masuknya imigran Muslim ke Prancis tentunya membawa pula praktik budaya maupun agama mereka, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Prancis. Salah satunya adalah poligami yang merupakan tradisi budaya dan agama Islam yang menimbulkan kontroversi di Prancis dan berujung pada diilegalkannya praktik ini. Meskipun begitu, nyatanya di Prancis masih terdapat kasus poligami ilegal yang dilakukan oleh imigran, yang mana hal ini semakin mempengaruhi adanya sentimen yang dimiliki oleh masyarakat Prancis terhadap imigran Muslim sebagai kelompok yang dipinggirkan atau dianggap berbeda. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini memperlihatkan kebijakan-kebijakan pemerintah Prancis terkait poligami dan bagaimana keberadaan poligami yang dipraktikkan oleh Muslim di Prancis mempengaruhi xenofobia yang dimiliki oleh masyarakat Prancis terhadap Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaitan antara poligami sebagai penyebab xenofobia terhadap Muslim di Prancis dibuktikan dengan peningkatan aksi islamofobia seiring dengan peningkatan kasus poligami. Keberadaan poligami ilegal mengukuhkan generalisasi yang dimiliki masyarakat Prancis terhadap Muslim dan berakibat pada prasangka maupun diskriminasi yang merupakan manifestasi dari xenofobia terhadap Muslim atau Islamofobia. Koinsidensi antara kasus poligami dan munculnya kebijakan-kebijakan yang menyangkutpautkan poligami untuk membatasi aspek kehidupan imigran Muslim, juga mencerminkan sikap Prancis yang dianggap menormalisasikan islamofobia.

---

France is one of the countries with the largest number of Muslim immigrants in Europe. The arrival of Muslim immigrants to France certainly brought along their cultural and religious practices, which were incompatible with values underlying the state of France. One of Islamic cultural and religious tradition that caused controversy in France is polygamy, which led to the prohibition of this practice. Regardless, in fact there are still cases of illegal polygamy in France carried out by immigrants, which further affects the sentiment that the French community has towards Muslim immigrants as a group that is being marginalized or seen as the “other”. Using qualitative methods and literature study, this research aims to show French government's policies regarding polygamy and how the existence of polygamy that is practiced by Muslims in France impacts the xenofobia that French people have against Muslims. The result of the study shows that the correlation between polygamy as a cause of xenophobia against Muslims in France is evidenced by the increase in Islamophobic acts along with the increase in cases of polygamy. The existence of illegal polygamy further reinforces the generalizations that French society has towards Muslims and results in prejudice and discrimination which are manifestations of xenophobia against Muslims or Islamophobia. The coincidence between the case of polygamy and the emergence of policies involving polygamy to limit the aspects of life of Muslim immigrants, also reflects France’s stance towards the normalization of Islamophobia."

"Perkembangan industri telah menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, konflik sosial dan kesenjangan ekonomi. Dunia industri mengembangkan konsep CSR sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan CSR berkelanjutan, mengevaluasi strategi dan merumuskan strategi prioritas progam CSR. Pendekatan penelitiannya menggunakan kuantitatif. Metode penelitiannya menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis untuk menganalisis data kualitatif menjadi data kuantitatif pada penelitian ini adalah Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT). Hasil penelitian didapatkan dua rekomendasi strategi penerapan CSR yaitu strategi pemberdayaan; dan strategi pemberian bantuan secara langsung. Strategi pemberdayaan yaitu: membuka program magang, membuat program CSR pemberdayaan UMKM, peningkatan pengetahuan dan kemampuan, memberikan pelatihan keahlian bersertifikat, memberikan penyuluhan pentingnya perilaku sehat. Sementara strategi pemberian bantuan secara langsung yaitu: memberikan bantuan pada instansi pendidikan, bantuan penyediaan air bersih, Memberikan bantuan berupa material sisa produksi. Perusahaan berkewajiban menerapkan CSR tiga bidang pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

---

Industrial development has caused a decrease in the carrying capacity of the environment, social conflicts, and economic inequality. The industrial world has developed the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) as a responsibility to society. This study analyzes the implementation of sustainable CSR, evaluates strategies, and formulates priority strategies for CSR programs. This study uses a quantitative research approach. Furthermore, this study uses a combination of quantitative and qualitative methods. The analytical methods for analyzing qualitative data into quantitative data in this study are the Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT). The study results obtained two recommendations for implementing CSR strategies, namely the empowerment strategy and direct assistance strategies. The empowerment strategies include opening apprenticeship programs, creating MSME empowerment CSR programs, increasing knowledge and skills, providing certified skills training, and providing counseling on the importance of healthy behavior. The strategies for direct assistance include assisting educational institutions, providing clean water, and reusing leftover production materials. In addition, companies must implement CSR in three areas of sustainable development: economic, social, and environmental.

"

"ABSTRAKUndang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, namun dengan beberapa syarat memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Tesis ini membahas mengenai keabsahan perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang keturunan Tionghoa serta pembagian warisannya. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah sebanyak tiga kali. Perkawinan pertama dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hanya dilakukan berdasarkan ketentuan agama Katolik, sehingga perkawinan Pewaris dan istrinya yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap tidak sah menurut hukum negara karena tidak adanya pencatatan di kantor pencatat perkawinan. Perkawinan kedua pewaris dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan sesuai ketentuan agama Katolik dan dicatatkan di Catatan Sipil adalah tidak sah karena Katolik tidak mengenal adanya perkawinan poligami. Sedangkan perkawinan ketiga Pewaris dilakukan setelah Pewaris berpindah agama menjadi seorang muslim, sehingga perkawinannya yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama adalah perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara. Tidak adanya pencatatan mengakibatkan suatu perkawinan tidak sah menurut undang-undang sehingga tidak memperoleh kepastian ataupun perlindungan hukum. Sehingga dalam hal ini pertimbangan hakim kurang tepat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerima warisan dari pewaris yang meninggal dalam keadaan beragama Islam hanyalah ahli waris yang juga beragama Islam, sedangkan ahli waris non-muslim dapat memperoleh bagian dari wasiat wajibah.

---

ABSTRACTThe 1974 Marriage Act basically adhere to monogamy principle, however for some conditions may be allowed for a husband to have more than one wife. This thesis discusses about the validity of polygamy marriage done by an chinese ethnic and his inheritance allotment. The writing of this thesis is using case study research by normative juridical research approach. Based on the discussion results of the questions, it is known that the heir has married for three times. The first marriage was held before the enactment of the 1974 Marriage Act and done under the Catholic rules, however the marriage which is subject to the Indonesian Civil Law is deemed invalid according to state law because it was not registered at the office of registry marriage. The second marriage held after the 1974 Marriage Act enacted and it was carried out in accordance with the Catholic rules and registered at the Civil Registration, however the second marriage is also invalid because in Catholic rules, it does not recognize polygamy marriage. While the third marriage was done after the heir change his religion into Moslem. The third marriage which was held in The Office of Religious Affairs is a lawful matrimony according to Islamic and state regulations. The absence of marriage registration causes the first marriage was not legitimate and has no legal certainty or legal protection. Therefore in this case, the judges rsquo considerations were inappropriate because it was against the applicable law. The heirs of the heir who died as a Moslem are only they are who also a moslem, while the non muslim heirs can obtain part of the inheritance from wajibah testament."

"Penulisan tesis ini membahas tentang pembagian waris dalam poligami dengan menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/PK/Pdt/2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan kedudukan isteri dan anak dari poligami dari perspektif KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan serta pembagian waris terhadap para ahli waris dari poligami. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian eksplanatoris dan pengumpulan data kualitatif. Dari penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa status dan kedudukan isteri kedua yang menikah sah secara agama tetapi tidak dicatatkan tetap berstatus isteri sah, sehingga anak yang dilahirkan adalah anak sah. Ahli waris dalam poligami adalah isteri pertama dan anak-anaknya serta isteri kedua dan anaknya. Pembagian waris melihat pada ketentuan Pasal 65 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Saran dari penelitian ini adalah calon suami dan calon isteri harus memperhatikan aturan perkawinan yang ada, Undang-Undang Perkawinan mengatur lebih tegas akibat dari suami yang melakukan poligami dan isteri pertama seharusnya dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

---

This thesis discusses about division of inheritance in polygamy by analizing the Supreme Court of Republic of Indonesia Decision Review Number 305 PK Pdt 2017. This thesis aims to analyze the status and position of the second wife and child of polygamy from the perspective of KUHPerdata and Marriage Law and the division of inheritance to the heirs in polygamy. Research method whis is used in this thesis is normative juridical, explanatory writing typology and qualitative data collection. This research deduces that the status and position of the second wife who married religiously but the marriage was not registered is legal, therefore the cild who was born is also a legitimate child. The heirs in polygamy is the first wife and her children and the second wife and her child. The division of inheritance is regulated in Article 65 paragraph 1 letter b of Marriage Law and Article 94 of Compilation of Islamic Law. The suggestions of this research are the candidate of husband and wife must pay attention to the existing marriage rules, Marriage Law set more firmly the impact if a husband did polygamy and the first wife should be able to do a marriage revocation."

"ABSTRAKSkripsi ini mempertanyakan permasalahan sejauh mana dampak pembangunan nasional terhadap peranan Ulama. Skripsi hendak menggambarkan sejauh mana penetrasi ' kegiatan-kegiatan dari pembangunan nasional kedalam masyarakat Serang pada umumnya, dan khususnya terhadap peranan Ulama di Serang. Gambaran tersebut diperoleh secara empiris dengan melakukan studi kasus pada pesantren di Al-Khariyah citangkil dan pesantren Al-Jauhaotunnaqiyah, Cibeber. Studi ini dilaksanakan dengan metode kwalitatif yang mengutamakan tehnik observasi dan wawancara mendalam secara teoritis, deskripsi pembahasan ulama dianalisa dengan mengkaitkanya pada tipologi yang digunakan Smelser, terutama yang berkenan dengan konsep diferensasi sosial."