Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) merupakan sistem pembayaran kapitasi dari BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan pencapaian tiga indikator yang diterapkan sebagai bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan FKTP. Adapun ketiga indikator tersebut adalah Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik dan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP. Pencapaian indikator dapat berupa zona aman, dan zona tidak aman. Besaran pembayaran dilakukan sesuai dengan pencapaian ketiga indikator yang mengacu kepada Surat Edaran Bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan No.HK 01.08/III/980/2017 No.2 tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Puskesmas di wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Bogor berdasarkan teori Edward III. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan telaah dokumen. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada informan penelitian ini yang terdiri dari Kepala/Wakil Puskesmas, penanggung jawab KBK di Puskesmas, Kepala Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor, Staf Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor. Data sekunder dikumpulkan dengan menelaah dokumen BPJS Kesehatan KCU Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan KBK ini telah disosialisasikan oleh BPJS Kesehatan dengan jelas kepada Puskesmas. Pada pencapaian ketiga indikator dipengaruhi oleh ketersediaan SDM, fasilitas sarana dan prasarana serta sistem pencatatan yang baik.

---

Pay for performance is a capitation payment system from BPJS Kesehatatan to primary health facilities based on the achievement of the three indicators applied as part of the development of the primary health facilities service quality control system. The three indicators are the Number of Contacts, the Non Specialistic Reference Ratio and the Participant Prolanis Ratio Routinely Visiting primary health facilities. Achievement of indicators can be in the form of a safe zone, and an insecure zone. The amount of payment is carried out in accordance with the achievement of the three indicators referring to the Joint Circular of the Ministry of Health and BPJS Kesehatatan No. HK 01.08 / III / 980/2017 No.2 year 2017. This study aims to analyze the factors that influence the achievement of pay for performance to primary health facilities service in working area BPJS Kesehatan Bogor based on the theory of Edward III. This research is a study with qualitative methods and document review. Primary data was collected by conducting observations and in-depth interviews with informants of this study consisting of the Head / Deputy of primary health facilities service, the person in charge of the coordinator program in the primary health facilities service, Head of PMP BPJS Kesehatatan Bogor, Staff of PMP BPJS Kesehatatan Bogor. Secondary data was collected by examining the KCU Health BPJS Bogor document. The results of this study indicate that the implementation of this Pay for performance policy has been socialized by the BPJS Kesehatatan clearly to the primary health facilities service. The achievement of the three indicators is influenced by the availabil"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Evaluasi Pencapaian Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan KBK Pada Puskesmas Kecamatan di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pencapaian KBK dan identifikasi belum optimalnya pencapaian tersebut dilihat dari evaluasi input, proses dan output. Didapatkan hasil bahwa rata-rata pencapaian KBK hingga bulan Desember 2016 mencapai 90 dan hanya sedikit yang pernah mencapai 100 . Adapun penyebab dari pencapaian yang belum optimal dipengaruhi kebijakan perhitungan angka kontak 1x nomor BPJS Kesehatan, SDM kelapangan dan pemasukan yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum lengkap, pengetahuan petugas yang masih kurang baik, waktu maintenance pada jam kerja serta sosialisasi yang belum optimal baik untuk Puskesmas dan masyarakat dalam hal ini peserta JKN serta.

---

ABSTRACTThis research discusses about the evaluation of pay for performance service commitments in subdistrict primary health care Puskesmas Kecamatan lsquo BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan rsquo in the year 2016. This research is qualitative study and aims to analyze pay for performance service commitments by examining the evaluation rsquo input, process, and output, in order to identify why health care providers fall short of 100 performance ahievements. The research reveals that while only a limited number of providers achieve 100 , the average health firm reaches 90 . Reasons include the limitation of one monthly BPJS Kesehatan visit per patient, limited human and financial resources, limited of facilities and knowledge about the payment mechanism, the requirement to maintain IT systems during office hours, as well as the lack of transparent communication of new policies by BPJS Kesehatan to the members of BPJS Kesehatan."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi sistem rujukan berjenjang di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KCU Bogor tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem rujukan berjenjang telah berjalan di FKTP tetapi belum optimal. Dalam implementasi sistem rujukan berjenjang terdapat masalah dari sisi komunikasi, dan sikap implementor.Peneliti menyarankan agar dilakukan upaya perbaikan dalam hal sosialisasi, membuat suatu sistem online yang dapat memberikan informasi kepada peserta, pembuatan SOP pelaksanaan rujukan berjenjang, serta melibatkan peran Dinkes untuk pelaksanaan monitoring dan sosialisasi terkait sistem rujukan berjenjang.

---

This study aimed to obtain in depth information on the implementation of a tiered referral system at the First Level Health Facility FKTP in collaboration with BPJS Kesehatan KCU Bogor in 2016. The research method used was qualitative approach with data collection through interviews, observation, and document review.

The results of this study indicated that the implementation of a tiered referral system had been running in FKTP but not yet optimal. In the implementation of a tiered referral system there were problems from the communication side, and the attitude of the implementor.

The researcher recommended improvement efforts in socialization, to create an online system that could provide information to the participants, making SOP implementation of tiered referrals, and involved the role of Health Office for the implementation of monitoring and socialization related to tiered referral system."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Timur tahun 2015. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan desain studi cross sectional. Hasil yang didapatkan adalah sebanyak 53,4% responden memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi dan 46,6% memiliki tingkat pemanfaatan yang rendah. Variabel yang ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan Prolanis yaitu pendidikan, dukungan keluarga, dukungan dokter dan manfaat Prolanis, masing-masing dengan besar p value 0,015; 0,002; 0,025 dan 0,005. Sedangkan karakteristik umur, jenis kelamin, diagnosis medis, variabel jarak dan waktu tempuh, keseriusan, kerentanan penyakit dan hambatan Prolanis tidak ditemukan hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan Prolanis.

---

The purpose of this research is to determine factors associated with the utilization of chronic disease management program at BPJS Kesehatan, Branch Office, East Jakarta, 2015 using cross sectional method. Data was collected primary and supported by structured questionnaire. The results shows that 53.4% of respondents have a high utilization rates and 36.6% have a low utilization rate. The variables that were found to have a significant relationship with the utilization of Prolanis are education, family support, doctor support and the benefits of Prolanis, each with p value 0,015; 0,002; 0,025 and 0,005. Characteristic, accessibility to primary health care, perceive of seriousness and vulnerability of diseases, and barriers variables have no significant relationship with the utilization of Prolanis."

"Keberlangsungan program BPJS Kesehatan didukung oleh iuran yang diperoleh dari peserta yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Peserta mandiri atau PBPU merupakan salah satu jenis peserta dalam JKN. Namun, jumlah persentase kolektabilitas iuran pada peserta mandiri di BPJS Kesehatan Kota Bekasi belum mencapai target ideal 100%, sampai dengan bulan April 2020 hanya sebesar 86,88%. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan KC Kota Bekasi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Populasi dalam penelitian ini merupakan peserta mandiri yang terdaftar di BPJS Kesehatan Kota Bekasi dengan sampel 124 responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner online. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah peserta mandiri yang patuh membayar iuran (76,6%) lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang tidak patuh membayar iuran (23,4%). Selain itu, faktor predisposisi pada variabel pengetahuan (p-value = 0,032) memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sedangkan faktor pemungkin dan faktor pendorong tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

---

The progression of the BPJS Health program is supported by payment premiums that obtained from participants who registered with BPJS Kesehatan. Independent participants or PBPU are one of the type participants in JKN. But, the percentage of contribution collectibility for independent participants in BPJS Kesehatan Bekasi City has not reached the ideal target of 100%, until April 2020 only amounted to 86.88%. The purpose of this research is to find out the factors related to the compliance behavior of independent participants in making BPJS Health payment premium at branch office BPJS Kesehatan in Bekasi City. The methodology of this research is quantitative research by using cross sectional study design. Population in this research is independent participants who registered in BPJS Kesehatan Bekasi city with 124 respondents as sample. Data retrieval from the participants by using accidental sampling. The data collection has been collected through online questionnaire. The results indicated that the number of independent compliance participants in payment premium is 76.6%, which is higher than non-compliance participants, only get 23,4%. In addition, predisposing factors of variable (p-value = 0.032) has a significant relationship with the compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. While as, the enabling factors and reinforcing factors do not have relationship with compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan."

"Skripsi ini membahas gambaran serta hubungan antara umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan status kepesertaan dengan kepuasan peserta terhadap pelayanan Program Rujuk Balik di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan. Rancangan penelitian adalah analitik kuantitatif dengan pendekatan potong lintang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis univariat dan bivariat uji Chi-Square. Hasil penelitian menggambarkan kepuasan peserta PRB sebesar 51,0 dan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan kepuasan peserta PRB.

---

The focus of this study is describe and discusses an overview as well as the relationship of age, sex, education, employment, income, and membership status with participants satisfaction to the Specialist Referral to Primary Health Care Program services in BPJS Kesehatan Main Branch Office South Jakarta working area. The study design is analytical quantitative with cross sectional approach. Data was collected by questionaires, they were analyzed by univariate and bivariate Chi Square test. The result of this research shows that 51,0 of the participants are satisfied with the Specialist Referral to Primary Health Care Program service. Other than that, there is a significant relationship between employment with participants satisfaction."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik dokter, pelatihandokter, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan fasilitas alat kesehatan, pemahaman dokterdalam menangani 155 diagnosis non spesialitik, hubungan pemahaman dokter mengenaireward dan punishment terhadap angka rujukan. Penelitian ini menunjukkan bahwaPuskesmas Johar Baru memiliki angka rujukan di atas standar BPJS Kesehatan 15%sedangkan di Puskesmas Kelurahan Petojo Selatan di bawah 15%. Hasil dari penelitian inimenunjukan karakteristik dokter, pelatihan dokter, ketersediaan obatan-obatan,pemahaman dokter dalam menangani 155 diagnosis non spesialitik, memiliki hubungandengan angka rujukan.

---

This study aims to analyze the correlation of the physician’s characteristics, the

training they receive, availability of drugs, health facilities, the understanding of

physicians about how to handle 155 non specialist diagnosis, the understanding of

reward and punishment towards the referral number. The study revealed that Johar

Baru health center had high referral numbers and Petojo Selatan health center had

less than 15% referral ratio according to the standard that BPJS Kesehatan had

assign. The study concludes that the physician’s characteristics, the training they

receive, availability of drugs, the understanding of physicians about how to handle

155 non specialist diagnosis influence referral ratio."

"Penelitian ini membahas perbandingan angka rujukan berdasarkan karakteristik peserta rujukan RJTP BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Bogor di Puskesmas Cimandala dan Puskesmas Bojong Gede. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari primary care puskesmas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka rujukan Puskesmas Cimandala sebesar 27,9% lebih tinggi dari Puskesmas Bojong Gede sebesar 14,9%. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat-obatan di puskesmas dapat mempengaruhi peningkatan pasien untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

---

This research discusses the comparative reference number based on the characteristics of the RJTP participants of BPJS Kesehatan Main Branch Office Bogor in Cimandala Health Center and Bojong Gede Health Center. This research written by using quantitative and qualitative method, primary data for this research taken from in-depth interviews and secondary data are based on the primary care of Health Centers data.

The result of this research, shows that the referral number of Cimandala Health Center reached 27,9% higher from Bojong Gede Health Center reach 14,9%. It is the because of the availability of health care support facilities and the availability of medicines in health centers can influence the increase of patients to be referred to the health care in advanced level."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif serta didukung informasi kualitatif dari narasumber pada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa badan usaha yang tidak patuh membayar iuran ada sebesar 44,9%. Sementara itu, didapatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara riwayat kesehatan dalam jaminan kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha.

---

ABSTRACTThis study aims to discover the factors associated with firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Contribution Payment in Central Jakarta Main Branch Office of BPJS Kesehatan in 2014. This study uses cross-sectional study design with quantitative study and supported by qualitative information from informants. Based on the result of the study, it is known that there are 44,9% firms that do not comply contribution payment. Beside that, there is significant difference between membership history in health insurance with the firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) contribution payment."

"Program Germas telah disosialisasikan sejak tahun 2017, namun pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mutu program Germas di tinjau dari peranan komponen input, proses, output di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan disain RAP. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pengambil kebijakan kemudian FGD dengan pelaksana program dan masyarakat, observasi terhadap sarana dan prasarana serta telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini berjumlah 38 orang. Analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu program Germas di Kabupaten Soppeng belum baik sedangkan di Kabupaten Luwu Utara sebagian besar komponen sudah baik. Namun demikian untuk kedua kabupaten, sumber daya manusia belum mamadai, ketersediaan sarana dan prasarana belum mencukupi, ketersediaan dana sudah cukup, dan sudah ada Surat Edaran tentang Germas di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Luwu Utara. Perencanaan dan pengorganisasian dalam pelaksanaan Germas belum berjalan dengan optimal di Kabupaten Soppeng. Pelaksanaan Germas berupa aktivitas fisik senam telah dilaksanakan baik, namun kegiatan peregangan di tempat kerja pelaksanaannya belum konsisten dan konsumsi buah sayur belum maksimal pada kedua kabupaten. Khusus untuk cek kesehatan belum dilaksanakan secara rutin di Kabupaten Soppeng sementara di Kabupaten Luwu Utara sudah ada jadwal pemeriksaan kesehatan untuk seluruh SKPD. Pemantauan dan evaluasi program Germas belum efektif di Kabupaten Soppeng maupun di Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Soppeng perlu melakukan pertemuan untuk membentuk forum koordinasi pelaksanaan program Germas. Diharapkan kedua kabupaten mengalokasikan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Melakukan sosialisasi kebijakan Germas kepada lintas program dan lintas sektor. Menyusun perencanaan kegiatan Germas yang disesuaikan dengan sasaran dan target pelaksanaan serta mengkoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Memantau pelaksanaan kegiatan Germas secara rutin dan berkala setiap enam bulan. Mengevaluasi kegiatan Germas secara rutin dan berkala setiap tahunnya untuk menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan program Germas.

---

The Germas program has been socialized since 2017, but the implementation has not been optimal. This study aims to analyze the quality of the Germas program in terms of the role of input, process, output components in Soppeng and North Luwu Districts in 2019. This study uses a qualitative method with the RAP design. Data collection is done by in-depth interviews with policy makers then FGD with program implementers and the community, observing the facilities and infrastructure and document review. The informants in this study were 38 people. Analysis of the data used is thematic analysis. The results showed that the quality of the Germas program in Soppeng District was not good, while in North Luwu District most of the components were good. However, for both districts, human resources have not been adequate, the availability of facilities and infrastructure is insufficient, the availability of funds is sufficient, and there have been Circular Letters about Germas in Soppeng and North Luwu Districts. Planning and organizing in the implementation of Germas has not run optimally in Soppeng District. The implementation of Germas in the form of physical activity in gymnastics has been carried out well, but the stretching activities in the workplace have not been consistent and vegetable fruit consumption has not been maximized in the two districts. Especially for health checks it has not been routinely implemented in Soppeng District while in North Luwu Regency there is already a schedule of health checks for all SKPD. Monitoring and evaluation of the Germas program has not been effective in Soppeng or in North Luwu Districts. Soppeng District needs to hold a meeting to form a forum for coordinating the implementation of the Germas program. It is expected that the two districts will allocate human resources as needed. Disseminating Germas policy to cross programs and across sectors. Arrange planning of Germas activities that are tailored to the targets and targets of implementation as well as coordinate with cross-program and across related sectors. Monitor the implementation of Germas activities regularly and periodically every six months. Evaluate regular and periodic Germas activities every year to ensure the quality improvement of the Germas program."