Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Investasi komplementer yang diperlukan dalam penerapan teknologi dan proses bisnis baru sering kali takberwujud dan tidak terukur dengan baik dalam laporan keuangan maupun dalam data perekonomian. Output dan input yang tidak terukur dapat mengakibatkan estimasi yang lebih rendah atas pertumbuhan produktivitas dari yang seharusnya pada periode awal dari penerapan teknologi dan proses bisnis baru dan sebaliknya estimasi yang lebih tinggi atas pertumbuhan produktivitas pada periode selanjutnya ketika manfaat dari investasi takberwujud tersebut dinikmati. Karena inovasi di bidang teknologi secara radikal mengubah lingkungan persaingan dan memberikan tantangan terhadap proses bisnis tradisional di seluruh value chain sektor perbankan, studi kasus ini mengevaluasi apakah pola yang serupa dapat teramati dari dua bank di Indonesia. Studi kasus ini mempelajari hubungan antara biaya yang timbul sehubungan dengan teknologi dan proses bisnis baru serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan ukuran-ukuran produktivitas berdasarkan informasi keuangan yang dipublikasi oleh kedua bank tersebut untuk kurun waktu tahun 2011 sampai 2020. Berdasarkan berbagai ukuran produktivitas yang diamati, studi kasus ini menemukan bahwa produktivitas kedua bank tersebut menurun atau meningkat secara linear. Dengan demikian, peningkatan produktivitas yang jauh lebih tinggi pada periode selanjutnya dibandingkan dengan periode awal observasi tidak teramati dari kedua bank tersebut untuk periode tahun 2011 sampai 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua bank tersebut masih berada pada tahap awal dalam penerapan teknologi dan proses bisnis baru. Memperluas cakupan penelitian ke periode setelah tahun 2020 dapat memberikan kesempatan untuk melakukan observasi lebih lanjut untuk melihat apakah investasi sehubungan dengan penerapan teknologi dan proses bisnis baru akan menghasilkan peningkatan produktivitas yang signifikan pada periode selanjutnya dalam kurun waktu yang lebih panjang.

---

Complementary investments required in the adoption of new technology and business processes often are intangibles and poorly measured in the financial statements and national accounts. Unmeasured outputs and unmeasured inputs can lead to underestimation of productivity growth in early periods of the adoption of new technology and business processes and overestimation of productivity growth in later periods when the benefits of the intangible investments are harvested. As technological innovations radically change the competitive environment and challenge traditional business processes across the entire value chain of banking sector, this case study evaluates whether similar patterns can be observed in two banks in Indonesia. The study examines the relationship between costs related to investments in new technology, business processes and improvement in human resources with the productivity measures of the banks based on the financial information published by the banks for the period of 2011 to 2020. The study finds that, based on various productivity measures observed, the productivity of the banks either declined or increased linearly. As such, significant improvements in productivity measures in the later periods as compared to the early periods of the observation were not seen in both banks in the period of 2011 to 2020, indicating the banks were in the early stages in the process of adopting new technology and business processes. Expanding the study to the periods beyond 2020 may provide further observation on whether the investments in new technology and business processes will result to significant increase in productivity in the later periods of an extended period. "

"Secara teori, kebijakan moneter yang tercermin dari suku bunga kebijakan dapat berjalan mempengaruhi pertumbuhan kredit. Dengan menggunakan pendekatan suku bunga acuan antar bank (JIBOR) terbukti berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan kredit. Demikian pula dengan peran tingkat kompetisi bank (HHI) terhadap transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit, yang berkorelasi negatif dan signifikan secara statistik. Dalam rangka melihat pengaruh kedua elemen tersebut, maka dilakukan kalibrasi secara masing-masing maupun interaksi kedua elemen tersebut. Terbukti bahwa pengaruh interaksi kedua elemen tersebut lebih kecil dalam mempengaruhi pertumbuhan kredit. Sesudah parameter masing-masing diperoleh, dilakukan simulasi untuk melihat pengaruh tingkat kompetisi bank terhadap efektivitas kebijakan moneter melalui jalur kredit. Terbukti bahwa semakin tinggi tingkat konsentrasi atau semakin rendah tingkat kompetisi bank justru melemahkan pertumbuhan kredit dalam transmisi kebijakan moneter, ceteris paribus. Selanjutnya, apabila ukuran bank dikelompokkan berdasarkan modal inti terbukti bahwa Bank BUKU 3&4 (modal inti diatas Rp 5 triliun) lebih berperan dalam meningkatkan pertumbuhan kredit dibandingkan bank BUKU 1&2 (modal inti kurang dari Rp 5 triliun).

---

According to the monetary policy interest rate policy can affect the credit growth. The Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) as a one of monetary policy indicator was proven to give a negatif correlation with credit growth. Meanwhile, the role of bank competition (HHI) for transmission of monetary policy through bank lending channel gave a significant with negatif correlation. In order to examine the effect of both variable (JIBOR & HHI), the calibration of each variable and the interaction of both variables have been exercised. However, the effect of interaction of both variables on the bank credit growth is small. Meanwhile, after all parameters have been computed the role of bank competition for the transmission of monetary policy through bank lending channel was calculated. The result from the Hirschman Herfindahl Index (HHI) prove that a decrease in the level of banking competition, weakened the monetary policy transmission through bank lending channel, ceteris paribus. Furthermore, when the bank is classified based on its bank core capital, those who has the higher core capital (BUKU 3&4) has a greater role to increase the bank credit growth compared to those who has lower core capital (BUKU 1&2). "

"Penelitian ini bertujuan menjawab fenomena perubahan perilaku BPR di Provinsi Jawa Barat untuk melakukan restrukturisasi dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh 32,41% BPR di Jawa Barat tidak melakukan restrukturisasi kredit dalam periode tahun 2013 s.d 2017 meskipun rasio Non Performing Loan melebihi 5%. Strategi penelitian menggunakan pendekatan mixed-method melalui analisis data primer yang diperoleh dari instrumen penelitian kuisioner dan wawancara. Objek penelitian adalah manajer atau analis kredit pada beberapa BPR di Jawa Barat. Institutional logics dan isomorphisms sebagai dua dimensi institutional theory menjadi landasan teori penelitian untuk mendalami perilaku aktor dalam menghadapi tekanan dari eksternal dan internal. Keterbatasan penelitian ini pada cakupan aktor dan sampel secara geografis pada beberapa BPR di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan pertentangan antara peraturan dan profitabilitas sebagai multiple logics mendorong terjadinya perbedaan perilaku aktor dalam memutuskan restrukturisasi kredit bermasalah di BPR. Perubahan perilaku dalam melakukan restrukturisasi kredit karena tarik menarik tekanan peraturan dan profitabilitas sehingga BPR perlu melakukan balancing berdasarkan perspektif eksternal dan internal. Penelitian ini berhasil mengungkap faktor yang dapat menurunkan tension antara kedua logics melalui peningkatan kompetensi dan insentif bagi aktor. Khususnya, temuan penelitian ini menjelaskan penerapan institutional logics yang mempengaruhi orientasi individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

---

This study aims to answer the phenomenon of behavior changes of rural banks located in West Java Province related to loan restructuring for bad debts. The study was motivated by the evidence that 32.41% of BPRs in West Java did not carry out loan restructuring in the period 2013 to 2017, even though they had Non-Performing Loans more than 5%. The mixed-method approach is applied using primary data arise from two research instruments: the open-ended questionnaire and semi-structured interviews. Unit analysis of this research is managers or credit analysts of BPRs in regional West Java. The theoretical framework for this research is institutional logics and isomorphism, as two-dimensions of institutional theory. Theories were explored to observe the behavior of actors in the financial institutions facing the pressures from internal and external factors. The results indicate the conflict between regulation and profitability has led to differences in behavior for loans restructuring decisions. BPRs require to do balancing from external and internal perspectives. Finally, this study reveals some factors reducing the tension between the two logics through competence development and incentives. Specifically, the findings of this study explain the application of institutional logics that influence the individual orientation of actions."

"Berdasarkan Social Accounting Matrix Indonesia 2015 dan metode micro-simulation, penelitian ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan sektoral mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia, serta peran Usaha Kecil Menengah (UKM) sektor manufaktur terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Dari 24 sektor, hanya pertumbuhan di 10 sektor saja akan menurunkan ketimpangan pendapatan, dengan penurunan terbesar di sektor pertanian tanaman lainnya. UKM tidak memiliki peran khusus terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang berpengaruh adalah sektor dari UKM tersebut. Diketahui juga bahwa semua pertumbuhan sektor ekonomi akan menurunkan kemiskinan dengan kontribusi yang berbeda-beda. Pertumbuhan di sektor pertanian tanaman lainnya memiliki kontribusi terbesar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

---

Based on extended Indonesia’s Social Accounting Matrix (SAM) 2015 and using micro-simulation method, this study shows how sectoral growth affects income inequality and poverty in Indonesia, also the contribution of Small and Medium Enterprises (SMEs) manufacturing sector in reducing income inequality. Of the 24 sectors in Indonesia, only growth in 10 sectors can reduce income inequality, with the largest reduction is growth in other corp agricultural sector. SMEs have no special effect in reducing income inequality. The impact depends on which sector the SME is in. This study also shows that growth in all economic sectors have an impact on poverty alleviation in different contributions. Growth in other crop agriculture sector had the largest contribution to poverty alleviation in Indonesia."

"Angka kemiskinan dalam kurun lima tahun terakhir semakin menunju ke arah yang positif, di mana tercatat hanya menyisakan 27,77 juta jiwa pada tahun 2017, atau kurang dari 11% dari total penduduk secara keseluruhan. Namun demikian, penurunan terjadi cenderung lambat, yakni kurang dari 1%  rata-rata per tahunnya, dibandingkan dengan periode 2006 hingga 2012 yang hampir mencapai angka 18%. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat anggaran yang telah terealisasi untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup tinggi, yakni mencapai angka 228,2 triliun per tahun 2017. Dari angka tersebut, terdapat 68% dan 21% yang dialokasikan untuk bantuan nontunai dan tunai, sedangkan bantuan lainnya sebesar 11%. Perdebatan seputar proporsi realisasi anggaran pun bukannya tanpa masalah, beberapa studi mengklaim bahwa tidak terpenuhinya target penanggulangan kemiskinan disebabkan oleh kurang baiknya dalam proses mekanisme penyaluran. Hal demikian diperkuat dengan kecenderungan penurunan konsumsi penduduk miskin dalam kurun tahun 2010 hingga 2017, yang menurun dari 18,05% hingga ke angka 17,02% dari total pengeluaran penduduk. Merujuk pada berbagai fakta yang tersaji, tidak mengherankan apabila diskusi seputar efektivitas bantuan sosial terhadap penanggulangan kemiskinan semakin mengemuka di ranah publik. Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan Probit, studi ini menemukan adanya hubungan negatif signifikan antara bantuan tunai dengan angka kemiskinan, di mana di saat yang bersamaan bantuan nontunai memiliki hubungan yang positif. Temuan tersebut tentunya bertolak belakangan dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini dengan mengedepankan bantuan nontunai sebagai instrumen utamanya. Oleh karenanya, studi ini memberikan berbagai rekomendasi guna lebih memperkuat mekanisme penyaluran bantuan tunai guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

---

Indonesia has made encouraging poverty rate progress in the past five-year, which was leaving only 27.77 million in 2017, or less than 11% of the total population. However, it runs relatively slow, less than 1% per year on average, compared to the period of 2006 to 2012 that almost reached 18%. In fact, it comes very unfortunate looking into high public spending on various poverty reduction programs, up to 228,2 trillion. In kind and cash transfer were 68% and 21% respectively, while other assistance programs was 11%. Debating about budget spending in poverty programs is not without problems. Some studies reveals the programs did not succeed yet to reach theirs targets due to mechanisms matter. Undoubtedly, it can be proved by poor-household consumption rate within last seven-year, which came down from 18,05% to 17,02% of total consumption. In looking at the facts, it comes as no surprise that effectiveness of social assistance program towards poverty reduction issues upcoming hot topic in such discussions. Using the Ordinary Least Square (OLS) and Probit methods, this study found a significant negative impact between cash transfer program and poverty rates, while in kind transfer had a positive. The finding certainly refuse current policy, which more prioritize in kind transfer as its main instrument. Therefore, this study provides several recommendations strengthen cash transfer in many ways in order to get optimum impact in poverty reduction in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Effective Tax Rate ETR dan Cash Effective Tax Rate (CETR. Kepemilikan Institusi, Dewan Komisaris Independen, Return On Asset (ROA, Debt to Equity Ratio DER, dan Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel bebas yang diduga memberikan pengaruh terhadap variabel terikat Effective Tax Rate ETR dan Cash Effective Tax Rate (CETR. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan regresi data panel. Populasi penelitian adalah semua perusahaan pada sektor hotel, parawisata, dan restoran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepemilikan Institusi dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate ETR, Return on Assets (ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap Effective Tax Rate ETR, Debt to Equity Ratio DER tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate ETR, Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Effective Tax Rate ETR. 2) Kepemilikan Institusi dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR, Return on Assets (ROA berpengaruh signifikan negatif  terhadap Cash effective tax rate (CETR), Debt to Equity Ratio DER tidak berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR),  Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR.

---

This study aimed to analyze the factors that affect the Effective Tax Rate (ETR) and Cash Effective Tax Rate (CETR). Institutional Ownership, Board of Independent Commissioners, Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), and Firm Size used as independent variables assumed influence on the dependent variable Effective Tax Rate (ETR) and Cash Effective Tax Rate (CETR), The method used is explanatory research with quantitative approach and using panel regresion analysis. The study population is all companies in the hotel, tourism, and restaurant sector listed in Indonesia Stock Exchange period 2009-2014. The sampling technique use purposive sampling techniques.The results show that: 1) Institutional Ownership and Board of Independent Commissioners has no significant effect on the Effective Tax Rate (ETR), Return on Assets (ROA) has significant negative effect on the Effective Tax Rate (ETR), Debt to Equity Ratio (DER) has no significant effect on Effective Tax Rate (ETR), Firm Size has significant positive effect on the Effective Tax Rate (ETR). 2) Ownership Institutions and Board of Independent Commissioners has no significant effect on Cash Effective Tax Rate (CETR), Return on Assets (ROA) has significant negative effect on cash effective tax rate (CETR), Debt to Equity Ratio (DER) has no significant effect on Cash effective Tax Rate (CETR), Company Size has positive significant effect on Cash effective Tax Rate (CETR)."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi ketentuan Faktur Pajak Elektronik di Indonesia berdasarkan prinsip kemudahan administrasi dan menganalisis kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Implementasi Faktur Pajak Elektronik telah memasuki fase ketiga dimana seluruh Pengusaha Kena Pajak yang telah terdaftar dalam KPP di Indonesia wajib membuat Faktur Pajak Elektronik. Namun dalam implementasinya masih saja ada masalah yang muncul, salah satu fenomena tersebut muncul di PT XYZ. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah Faktur Pajak Elektronik masih belum memenuhi asas kemudahan administrasi secara signifikan. Kemudian kendala-kendala yang menghambat implementasi Faktur Pajak elektronik adalah kendala sumber daya manusia dan jaringan internet baik dari sisi Pengusaha Kena Pajak maupun kendala koneksi internet yang lambat baik dari pihak Pengusaha Kena Pajak maupun pihak Direktorat Jenderal Pajak dan masih ada kekurangan dari aplikasi perangkat lunak Faktur Pajak Elekronik.

---

This paper aims to evaluate the implementation of Electronic Tax Invoice in Indonesia based on ease of administration principle and analyze the constraints that occur in the field. This paper research’s technique is qualitative and descriptive design Electronic Tax Invoice has entered the third stage that all Tax Payers registered in Indonesia are required to use Electronic Tax Invoice. However, at the field, there are still many problems, one of the phenomenon arises in PT XYZ. The result of this paper is Electronic Tax Invoice still doesn't fulfill ease of administration principle significantly and the obstacles are human source development problem, the network connection from both side Tax Payers and local tax officers of electronic tax invoice and lack of Electronic Tax Invoice software"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penurunan tarif impor pada investasi teknologi perusahaan manufaktur di Indonesia. Sample penelitian ini adalah seluruh sektor industri manufaktur menengah besar (IBS) tahun 2003-2014. Pengujian hipotesis menggunakan pendekataan ekonometri dengan metode regresi tobit. Konsep teoritis menunjukkan bahwa perbedaan tingkat efisiensi (gap teknologi) perusahaan menyebabkan respon perusahaan terhadap liberalisasi tarif berbeda-beda. Indonesia merupakan negara berkembang dengan rata-rata tingkat efisiensi kecil. Hal ini mengindikasikan besarnya gap teknologi perusahaan manufaktur di Indonesia dibandingkan frontier-nya. Hasil regresi menunjukkan semakin besar penurunan tarif semakin tinggi investasi teknologi yang dilakukan. Selain itu, terbukti bahwa perusahaan dengan gap teknologi kecil memiliki investasi teknologi yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan gap teknologi besar. Perusahaan dengan gap teknologi besar melakukan investasi teknologi hanya untuk bertahan.

---

The purpose of this study is to analyze the reduction of import tariff impact on technological investment in Indonesian manufacturing companies. In this research, we are using samples from large medium manufacturing industry from IBS database during 2003-2014 with Tobit Regression Method as econometrical hypothesis testing. In theory, differences in the level of efficiency (gap technology) between companies causing diverge firm’s response to the tariff liberalization. Indonesia is a developing country where the average efficiency level is small. Therefore, it is expected that manufacturing technological gap in Indonesia compared to its large frontier. Based on the regression result, we have known that greater the tariff reduction lead higher technological investment. In addition, we found an evidence that firm with small technological gaps have greater technological investments than firms with large technological gaps. Technological investment of firms with large technological gaps are done for survive."

"Penelitian ini ingin menganalisis dampak transfer ke daerah dan dana desa terhadap kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan ekonometrika dengan data panel, dimana model yang diestimasi yaitu model kuadratik. Obyek penelitian ini adalah 32 daerah provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Utara, periode 2012-2019. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh signifikan terhadap jumlah orang miskin. Apabila total transfer riil yang diterima provinsi i pada periode t naik maka pada awalnya jumlah orang miskinnya akan bertambah sebelum akhirnya kemudian berkurang ketika sampai pada titik baliknya yaitu sebesar Rp.14,6 triliun. Sedangkan berdasarkan hasil analisis terhadap jenis-jenis dana transfer secara terpisah terhadap kemiskinan provinsi-provinsi sampel dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK dan DID merupakan alokasi yang paling signifikan mengurangi jumlah orang miskin. Sedangkan DAU dan DBH tidak efektif mengurangi jumlah orang miskin, karena justru menambah orang miskin

---

This study aims to analyze the impact of transfers to regions and village funds on poverty in Indonesia. The method used is quantitative and econometric descriptive analysis with panel data, where the estimated model is a quadratic model. The object of this research is 32 provinces in Indonesia, except DKI Jakarta and North Kalimantan, the period 2012-2019. The estimation results show that transfer funds have a significant effect on the number of poor people. If the total real transfers received by province i in period t increase, initially the number of poor people will increase before finally decreasing when it reaches the turning point of Rp. 14.6 trillion. Meanwhile, based on the analysis of the types of transfer funds separately on poverty in the sample provinces, it can be concluded that the DAK and DID allocations are the allocations that most significantly reduce the number of poor people. Meanwhile, the DAU and DBH are not effective in reducing the number of poor people, because they increase the number of poor people"

"Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan industri di Indonesia, Pemerintah menetapkan kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak bagi industri yang menanamkan modal baru dengan nilai tertentu yang diresmikan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dan turunannya terkait penanaman modal. Namun fasilitas tersebut belum bisa mencapai target utama investasi dalam sektor industri meskipun telah dilakukan perluasan klasifikasi usaha industri pionir dan juga pengurangan nilai minimal penanaman modal. Kami menganalisa responsivitas sektor industri terhadap pajak dengan mempelajari firms behavior dan menggunakan regresi dengan data Cross Section Industri Besar Sedang di Indonesia periode tahun 2008-2014 dan 2017-2019.

---

To support economic growth and increase industry in Indonesia, the Government formalized a tax rate reduction policy for industries that invest new capital with a specific value through the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of Year 2007 and its derivatives related to investment. However, the facility has yet to achieve the main target of investment in the industrial sector despite expanding the business classification of pioneer industries and reducing the minimum investment value. We analyze the responsiveness of the industrial sector to tax by studying firms' behavior and using regression with cross-section data of medium and large-scale companies in Indonesia for the period 2008-2014 and 2017-2019."