Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 166153 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hedrian Purdianto
Pembangkangan Sipil dalam Ruang Siber: Hacktivisme, ECD dan Resistensi Siber Sebagai Bentuk Protes Digital = Civil Disobdience in Cyber Space: Hacktivism, ECD and Cyber Resistance as a Digital Protest
"Rawls mendefinisikan pembangkangan sipil sebagai pelanggaran hukum yang dianggap publik, non kekerasan dan conscientious yang berusaha membawa perubahan dalam hukum serta kebijakan pemerintahan. Seiring perkembangan zaman, pembangkangan sipil tidak hanya secara ekslusif dilakukan dalam ruang fisik saja, melainkan juga ruang siber. Bentuk pembangkangan sipil dalam ruang siber terutama dilakukan melalui peretasan, yang dinamakan sebagai hacktivism atau electronic civil disobedience (ECD). Dalam perkembangan hacktivisme, muncul berbagai macam pro dan kontra terutama dalam permasalahan justifikasi dan generalisasi aksi yang dilakukan. Hacktivisme sendiri sangatlah beragam, dari serangan DDoS dan defacing hingga whistleblowing. Dari variasi aksi hacktivisme sendiri, diperlukannya analisis secara matang dengan mengkategorisasikan serangan ke dalam serangan yang dapat dianggap sebagai pembangkangan sipil dan juga serangan yang hanya berbentuk resistensi biasa yang cenderung justru menghasilkan kerugian tanpa menghasilkan manfaat apapun terhadap misi yang dilakukan. Pembahasan aksi DDoS dan defacing menggunakan berbagai contoh kasus yang terjadi di Indonesia, dengan maraknya penggunaan teknik ini sebagai bentuk perlawanan. Metode yang lebih terarah seperti whistleblowing dan leaking seperti yang dilakukan Aaron Swartz dan Snowden dijadikan contoh dalam mengkomparasi berbagai bentuk hacktivisme serta resistensi digital.
Rawls defines civil disobedience as a violation of the law that is considered public, non-violent, and conscientious that seeks to bring about changes in laws and government policies. Along with the times, civil disobedience is not only carried out exclusively in the physical space, but also in cyberspace. Forms of civil disobedience in cyberspace are mainly carried out through hacking, which is known as hacktivism or electronic civil disobedience (ECD). In the development of hacktivism, various pros and cons emerged, especially in the issue of justification and generalization of the actions taken. Hacktivism itself is very diverse, from DDoS attacks and defacing to whistleblowing. From the variety of hacktivism actions themselves, careful analysis is needed by categorizing attacks into attacks that can be considered civil disobedience and also attacks that are only in the form of ordinary resistance 2 which tends to produce losses without producing any benefits for the mission carried out. The discussion of DDoS and defacing actions uses various examples of cases in the world, with the widespread use of this technique as a form of resistance. More targeted methods such as whistleblowing and leaking such as Aaron Swartz’s and Snowden’s are used as examples in comparing various forms of hacktivism and digital resistance."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Dita Elfa Safitri
Legitimasi Hacktivism sebagai Bentuk Aktivisme Digital dalam Melawan Invasi Rusia Terhadap Ukraina pada Tahun 2022 = Legitimacy of Hacktivism as a Form of Digital Activism Against Russian Invasion of Ukraine in 2022
"Penelitian ini membahas mengenai penerapan hacktivism sebagai bentuk aktivisme digital yang dilakukan oleh IT Army dalam melawan invasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mendorong legitimasi dari hacktivism yang dilakukan oleh IT Army tersebut. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja etis untuk operasi peretasan sebagai kerangka analisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hacktivism yang dilakukan oleh IT Army dalam melawan invasi Rusia terhadap Ukraina dapat dibenarkan karena adanya ancaman terhadap hak hidup masyarakat Ukraina yang dilakukan oleh Rusia. Kerugian-kerugian yang disebabkan oleh penyerangan jaringan digital yang dilakukan oleh IT Army kepada Rusia juga sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Namun, terdapat implikasi negatif yang tidak dapat dihindari dari hacktivism yang dilakukan oleh IT Army di mana pihak-pihak yang tidak terlibat dalam invasi yang dilancarkan oleh Rusia turut merasakan kerugian dari bentuk aktivisme digital tersebut, khususnya kerugian atas pelanggaran hak privasi yang menjadi bagian dari HAM.
This research discusses the implementation of hacktivism as a form of digital activism conducted by the IT Army against the Russian invasion of Ukraine in 2022. The purpose of this research is to analyze the factors that can encourage the legitimacy of hacktivism conducted by the IT Army. This research uses an ethical framework for hacking operations as its analytical framework. The results of this research indicate that the hacktivism conducted by the IT Army can be justified because of the threat against the right to life of the Ukrainian people conducted by Russia. The losses caused by the digital network attack conducted by the IT Army against Russia are also comparable to what Russia did to Ukraine. However, there are unavoidable negative implications of hacktivism carried out by the IT Army where parties who were not involved in the Russian invasion also feel the loss from this form of digital activism, especially the loss for violations of privacy rights which are part of human rights."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rocha, Antonio L. Casado da
Pembangkangan sipil = Dangerous allegiances : civil disobedience and community
Pasuruan: Tadarus, 2002
363.3 ROC dt
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Civil service systems in Anglo-American countries
Northampton, Mass: Edward Elgar, 2003
352.63 CIV
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sitohang, Bara D. Thording
Pengaruh moral credential terhadap reaksi sosial non-formal: uji perbedaan sikap sanksi masyarakat D.K.I. Jakarta dalam menaggapi kejahatan gratifikasi oleh pegawai negeri sipil (PNS) = Moral credentialas influence on societal response: a comparison study ON D.K.I. Jakarta societyas punitive attitudes towards gratification crimes by state civil apparatus (PNS)
"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah moral credential dapat mempengaruhi reaksi sosial non-formal, terutama sikap sanksi masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan individu atau kelompok yang memiliki moral credential yang kuat cenderung mendapatkan tanggapan bersifat toleran dari masyarakat Penelitian ini melakukan hal yang sama, menggunakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai figur yang memiliki moral credential dan telah melakukan pelanggaran berupa gratifikasi. Penelitian dilaksanakan menggunakan population-based survey experiment (P-BSE), melibatkan 432 partisipan berumur 18 hingga 45 tahun untuk membandingkan kondisi moral credential v. kondisi non-moral credential dan kondisi moral credential serta moral stake v. kondisi non-moral credential serta moral stake. Hasil analisis temuan data menyatakan moral credential tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap reaksi sosial non-formal dalam konteks kasus kejahatan gratifikasi oleh PNS.
The purpose of this study is to see the effect of moral credentials toward societal response, specifically punitive attitudes. Previous studies have shown individuals or groups with moral credentials tend to receive lenient societal response when they commit a transgression. This study is undertaking the same topic, focusing on State Civil Apparatus (PNS) as a figure possessing moral credentials and has commited transgression in the form of gratification. This study uses population-based survey experiment (P-BSE), and involves 432 participants ages from 18 to 45 years to compare between moral credential condition v. non-moral credential condition and moral credential with moral stake v. non-moral credential with moral stake.Results of analysis shows moral credentials doesn’t have a significant impact on societal response in the context of gratification crimes of State’s Civil Apparatus."
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daisy Zhafarina Adzani
Sifat altruisme dalam kasus bunuh diri sebagai unjuk rasa protes di Jepang = Altruistic in suicide as protest in Japan
"[ABSTRAK
Penelitian ini membahas sifat altruisme yang telah dikemukakan oleh Emile Durkheim dan
ditemukan dalam kasus bunuh diri di Jepang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
jelas atau samarkah sifat altruisme yang muncul dalam kasus bunuh diri sebagai unjuk rasa
protes di Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa dalam kasus bunuh diri ini, merupakan gabungan dari sifat altruisme dan
sifat fatalisme.ABSTRACT This study discusses about altruism that has been declared by Emile Durkheim and found in
Japan?s suicide case. The purpose of this study focuses on determines whether clear or not the
Altruistic type that appear on suicide as protest in Japan. This study uses the method of
quantitative analysis research. The result of this study is to indicate that these suicide case is a
combination of altruism and fatalism., This study discusses about altruism that has been declared by Emile Durkheim and found in
Japan’s suicide case. The purpose of this study focuses on determines whether clear or not the
Altruistic type that appear on suicide as protest in Japan. This study uses the method of
quantitative analysis research. The result of this study is to indicate that these suicide case is a
combination of altruism and fatalism.]"
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2015
MK-PDF
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
International handbook on civil service systems
"While there is no universally accepted definition of civil servant and civil service, this authoritative and informative Handbook compares and contrasts various approaches to organising the structure and activities of different civil service systems.The expert contributors consider the historical and theoretical context of public administration and public sector management, applying relevant theories and frameworks to provide a disciplinary perspective. Recurring topics and themes are explored, and international comparisons are made via case studies from Africa, Asia, Australasia, Europe, and North and South America. Issues addressed in each country study include accountability, structure, processes and institutions, as well as the relationship to the broader political systems in a world becoming aware that it exists within a differentiated polity. The Weberian legacy, joined-up government and the hollowed-out state thesis and the debate between Anglo-American influenced systems versus the Continental European approach to organizing the civil service are also discussed in detail.
This systematic comparison of civil service systems and their political and theoretical foundations will prove essential reading for academics and students focusing on public policy and public sector management. Public service professionals will also find this book to be a crucial resource."
Cheltenham: Edwar Elgar, 2011
352.63 INT
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Leeuwen, Mathijs van
Partners in peace: discourses and practices of civil-society peacebuilding
"How do international organizations support local peacebuilding? Do they really understand conflict? Partners in Peace challenges the global perceptions and assumptions of the roles played by civil society in peacebuilding and offers a radically new perspective on how international organizations can support such efforts. Framing the debate using case studies from Africa and Central America, the author examines different meanings of peacebuilding, the practices and politics of interpreting conflict and how planned interventions work out. Comparing original views with contemporary perceptions of non-state actors, Partners in Peace includes many recommendations for NGOs involved in peacebuilding and constructs a new understanding on how these possible solutions relate to politics and practices on the ground. Concise in both theoretical and empirical analysis, this book is an important contribution to our understanding of civil society's role in building sustainable peace"
London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016
303.66 LEE p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Devina Soraya
Analisis implementasi kebijakan kompensasi pegawai negeri sipil pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral = Analysis of implementation civil service policy compensation at Ministry of Energy and Mineral Resources
"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivism. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian desktiptif. Analis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini melihat kesesuaian kebijakan kompensasi PNS yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum mendasarkan pada pemberian gaji yang adil dan layak. Faktor yang paling berpengaruh terhadap implemntasi kebijakan kompensasi PNS tersebut yaitu pihak yang kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang diterima target grup, derajat perubahan yang diharapkan, sumber daya yang dikerahkan, serta kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan teknis terkait kompensasi yang memenuhi unsur keadilan dan kelayakan, serta bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kebijakan kompensasi PNS harus berdasarkan pada capaian kinerja, bobot pekerjaan, dan tanggung jawab pegawai sebagai dasar pemberian kompensasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan perlu meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dan menumbuhkan komitmen dengan pihak-pihak terkait guna pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan kompensasi PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu menjamin kesejahteraan pegawai agar dapat berjalan efektif. Kata kunci:Kompensai, pegawai negeri sipil, keadilan, kelayakan.
This Research analyze about the implementation of civil service policy compensation at Ministry of Energy and Mineral Resources. Paradigm used in this research can be classified in the post positivism. Referring to the theoretical perspevtives and research paradigms are used, the nature of this research is descriptive research. Analysis of studies using qualitative analysis. In this study look for the suitability civil service policy compensation with the policy applied to the Ministry of Energy and Mineral Resources. The result of this research are that the implementation of civil servant compensation policy in the Ministry of Energy and Mineral Resources has not been based on equity and feasibility salary. The most influential factors for the implementation of the civil servant 39 s compensation policy are those whose interests are affected, the type of benefits the group received, the expected degree of change, the resources mobilized, and the powers, interests and strategies of the actors involved. This research recommend the Government define the technical policy immediately to meet of equity and feasibility, and for The Ministry of Energy and Mineral Resources have to implement the compensation policy based on employee performance, job load and responsibility. Ministry of Energy and Mineral Resources also should improve coordination intensively and increase the commitment with all parties to ensure the achievement of compensation goals which is the welfare of employees in order that the policy can run effectively. Keywords Compensation, civil service, fairness, feasibility."
2017
T47945
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yusuf Prabowo Putra Arindra
Analisis normalisasi perilaku suap di Pemerintahan Kabupaten X (kasus Jual-Beli Jabatan ASN Bupati Syahrini) = Normalization of bribery behavior in the local government Area X (the case of bribery transaction for civil servants position by Regent Syahrini)
"ABSTRAK
Tugas karya akhir ini membahas mengenai korupsi suap jual-beli jabatan ASN yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) X.  Bupati Syahrini mengakui bahwa korupsi tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi tradisi di Pemkab X. Tradisi suap tersebut terbentuk dari sebuah proses normalisasi korupsi yang terjadi di dalam Pemkab X. Proses normalisasi korupsi terdiri dari: institutionalisasi, rasionalisasi, dan sosialisasi. Normalisasi perilaku korupsi akan memberikan anggapan bahwa perilaku tersebut sebagai suatu hal yang wajar. Data yang diperoleh melalui media online dan dokumen turunan putusan pengadilan selanjutnya akan di analisis menggunakan teori Proses Normalisasi Korupsi terhadap sebuah data kasus tersebut. Tugas karya akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melihat lebih dalam penyebab korupsi suap jual-beli jabatan ASN dilakukan terus menerus di wilayah pemerintahan kabupaten.
ABSTRACT
his final paper discusses about corruption of the bribery transaction for Civil Servants positions that occur in local government area X. Regent Syahrini acknowledges that corruption has been going on for a long time and has become a tradition there. The tradition of bribery is formed from a normalization of corruption that occurs within local government area X. The process of normalizing corruption consists of: institutionalization, rationalization and socialization. Normalization of corrupt behavior will give the assumption that the behavior is a natural thing. Data obtained through online media and derivative documents of court decisions will then be analyzed using the Corruption Normalization theory. The task of this final work is expected to be a reference to look deeper into the causes of corruption in the bribe of transaction for Civil Servants positions carried out continuously in the local government area.

"
2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>