Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas permasalahan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan sanksi kode etik dan sanksi disiplin yang ada dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya problematika tumpang tindihnya norma etik dan disiplin serta penegakannya serta kewenangan cukup luas dari atasan langsung untuk menentukan muara penegakan pelanggaran. Penyebab adanya problematika tersebut berasal dari disorientasi proses positivisasi norma etik terhadap tujuan awal pembentukan ketentuan kode etik dan kode perilaku pegawai. Celah pengaturan dalam ketentuan Peraturan Menteri dimaksud perlu diperbaiki dengan menyasar dua masalah tadi guna menyelaraskannya dengan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dapat dilakukan rekonstruksi pengaturan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan pada umumnya dengan memperhatikan ketaatan serta memperkuat orientasi pada tujuan pembentukan peraturan dengan meningkatkan pemahaman akan karakter norma etika terlebih dahulu

---

The focus of this study is to discusses the issues over enforcement of violations of civil servants within the Directorate General of Treasury through the Code of Ethic Sanctions and Discipline Sanctions in the provisions of the Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.01/2018. This research is a normative legal research with prescriptive typology and uses qualitative data analysis methods. The study showed the problems in overlapping matters of ethical norms and disciplinary norms and its enforcement and also in the extensive authority from direct superiors to determine the estuary of violations. The cause of the problem is derived from the disorientation in the codification process of ethical norms toward the ultimate purpose of forming the provisions of the Civil Cervant Code of Ethics. The regulation insufficiency in the provisions of the Ministerial Regulation is needed to be improved by targeting the two problems earlier in order to harmonize it with three legal basic values ​​put forward by Gustav Radbruch, namely justice, purposiveness/benefits and legal certainty. The results of this study suggest that the reconstruction of the enforcement of violations of Civil Servants can be carried out in the Directorate General of Treasury and the Ministry of Finance by paying more attention to obey and to strengthen the orientation of the objectives by forming the provisions with good understanding of the character of ethical norms."

"Kedisiplinan merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedisiplinan setiap individu Pegawai Negeri Sipil berbeda beda Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan faktor apa saja yang memengaruhi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta teori yang digunakan yaitu teori manajemen sumber daya manusia sektor publik dan teori faktor kedisiplinan Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian dan dianalisis menggunakan Uji Korelasi Rho Spearman untuk mengukur korelasi dua variabel berskala ordinal. Sampel dalam penelitian ini adalah 97 Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta menggunakan metode simple random sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tujuh faktor yang memengaruhi kedisiplinan pegawai koefisien korelasi terkuat dimiliki oleh variabel keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan dan selanjutnya diikuti oleh variabel ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan bagi pegawai ada tidaknya pengawasan oleh pimpinan kebiasaan positif di lingkungan kerja besar kecilnya kompensasi ada tidaknya keteladanan pimpinan dan ada tidaknya perhatian oleh pimpinan.

---

Discipline is an important factor that must be owned by Kelurahan in order to provide services to the community Discipline of each Civil Servant is different. Therefore this study was conducted with the aim to explain what factors influence the discipline of Kelurahan Civil Service. The theory which is used in this analysis is human resource management in public sector and discipline factor theory. This research applied quantitative approach using questionnaire as a research instrument and analyzed using Rho Spearman correlation test to measure the correlation between two variables with ordinal scale. The sample in this study was 97 Civil Servants collected by using simple random sampling technique. The results show that from seven factors that influence civil servant discipline the strongest correlation coefficient owned by the variable courage leadership in taking action and subsequently followed by the variable whether there is a rule certainly can be used as a guideline for employees whether there is any supervision by the leadership positive habits in the workplace the size of the compensation the existence of exemplary leadership and whether there is an attention by the leadership."

"Setelah diterbitkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, atau lebih dikenal dengan UU ASN, maka pengelolaan PNS haruslah sudah berlandaskan sistem merit. Begitu juga dengan proses pengisian jabatan struktural, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama yang paling tinggi sampai dengan Jabatan Pengawas harus berdasarkan sistem-sistem merit. Untuk posisi Jabatan Pimpinan Tinggi secara tegas disebutkan dalam UU ASN, dapat dilakukan melalui open bidding/lelang jabatan, sedangkan untuk level Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan dengan memperhatikan sistem merit. Walaupun sudah 4 tahun sejak terbitnya UU ASN, namun belum banyak instansi pusat maupun daerah yang menerapkan proses pengisian jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas secara sistem merit. Kementerian ESDM dalam kurun waktu 4 tahun  terakhir yaitu 2015-2018 sudah 21 kali melakukan proses mutasi jabatan, dimana total pejabat yang mengalami mutasi ada 1.775 orang. Dari total 792 jabatan structural yang ada di Kementerian ESDM, terdapat 59 jabatan dimana latar belakang pendidikan pejabat yang mendudukinya tidak sesuai dengan kompetensi jabatan yang seharusnya Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan merit system dalam proses pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kementerain ESDM.  Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kementerian ESDM secara umum belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip merit system. Masih terdapat perbedaan prosedur antar Unit dalam menentukan calon peserta seleksi jabatan, belum adanya standar kompetensi jabatan menyebabkan pengukuran kompetensi peserta hanya bisa dilakukan sebagian, dan pelaksanaan rotasi jabatan belum berdasarkan pola karir.

---

After Law No.5 of 2014 about Civil State Apparatus Act published, or better known as the ASN Law, the management of civil servants must be based on a merit system. Likewise, the process of filling in structural positions, starting from the Main High Leadership Position to the highest up to Supervisory Position, must be based on merit systems. For the position of High Leadership Position explicitly stated in the ASN Law, it can be done through open bidding/auction positions, while for the level of Administrator Position and Supervisory Position is done by taking into account the merit system. Even though it has been 4 years since the publication of the ASN Law, yet not many central and regional agencies have implemented the process of filling in the positions of Administrator and Supervisory Position on a merit basis. The Ministry of Energy and Mineral Resources in the last 4 years, namely 2015-2018, has 21 times carried out the transfer process, where there were 1,775 officials who had a mutation. Out of a total of 792 structural positions in the Ministry of Energy and Mineral Resources, there are 59 positions where the educational background of the occupying officials is not in accordance with the job competencies that should be used. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling. The results of the study found that the implementation of filling in the Administrator and Supervisory Position in the Ministry of Energy and Mineral Resources in general was not fully based on the principles of merit system. There are still differences in procedures between Units in determining candidates for job selection, the absence of job competency standards causes the measurement of participant competency can only be done in part, and the implementation of job rotation has not been based on a career path."

"

Penelitian ini melihat dampak penerapan Performance Related-Pay (PRP) terhadap performa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menangani aduan masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) di DKI Jakarta. Aplikasi CRM merupakan aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Jakarta Smart City (JSC) untuk mempermudah ASN menangani aduan masyarakat. Penelitian ini menganalisis data panel jumlah rasio laporan aduan selesai di 267 kelurahan selama bulan Januari 2016 hingga bulan Desember 2019. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menemukan bahwa secara rata-rata, setelah adanya kebijakan PRP, terjadi peningkatan tren jumlah rasio laporan selesai atau penanganan aduan di kelurahan-kelurahan rawan banjir sebesar 6,53% dengan tingkat signifikansi pada tingkat 1%. Selanjutnya, efek kebijakan PRP ditemukan positif namun lebih rendah pada saat kelurahan rawan banjir berada di dekat daerah aliran sungai dibandingkan dengan kelurahan rawan banjir yang tidak berada di dekat daerah aliran sungai. Temuan penelitian ini mendukung literatur yang menjelaskan bahwa PRP akan memotivasi pemberi layanan publik dalam meningkatkan performa mereka.

---

This research views the effect of Performance Related-Pay (PRP) policy towards civil servants performance on handling citizen complaints through the Citizen Relation Management (CRM) application in DKI Jakarta. CRM application developed and managed by Jakarta Smart City (JSC) for civil servants to effectively handle public complaints. This research analyzes panel data on total ratio data of complaint reports solved in 267 urban villages from January 2016 to December 2019. By using the difference-in-differences (DID) approach, the findings of this research show that after implementing the PRP policy, there was a 6,53% increase in the trend of solving the complaints in urban villages that are prone to flooding with a significance level of 1%. Furthermore, the effect of the PRP policy was shown to be lower on urban villages that are located close by the river, compared to the urban villages that are located far from the river.  The findings of this research support previous literature studies, that found PRP motivates civil servants to increase their work performance.

 

"

"The main purpose of research is to measure and describe an objective condition, characteristic and effort of raising professionalism level of civil servant. The research are held in central institution, namely National Civil Service Agency, National Administration Board, Departement of Home Affair and Departement of National Education, by total of sample as many more 114 persons. The withdrawal of sample is by using random sampling technical with the main instrument by using a questionnaire. This research data analyze are focused to be autonomous variable (univariat) that is level of professionalism of civil servant, with statistic instument of descriptive modus and median.The result of research indicate that from six factors which have been used to value level of professionalism of civil servant, just only two factors namely level science of work and level skill of work of employee that good enough, or at least they?ve got good appraisal from respondents. Whereas another four factors, that is ethic of civil servant work, responsibility of civil servant's work, sivil servant's commitment and level of civil servant's service is low or not so good. Another result indicates that level of science of work of civil servant as factor the most dominant to influence level of professionalism of civil servant. The whole indicate that level of professionalism of civil servant can be measured with sixth factors above.Based on the result of the research in above is suggested as soon as take good measurement of that sixth factors. One of media in which can be used to develop level of professionalism through education lane and training. In scope of management of human resources it preferable to be formed/made policy system which support indeed for raising professionalism of civil servant."

"Dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kompetensi terbaik. Hal ini disebabkan oleh peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat krusial karena perannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan yang melekat pada tugas dan tanggung jawabnya. Penerapan teori Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada  ASN bisa memberikan kontribusi positif baik terhadap kinerja ASN maupun instansi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis sejauh mana implementasi OCB pada ASN Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik stratified random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN, terutama dari generasi Z, menunjukkan tingkat penerapan OCB yang tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Penerapan OCB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebagaimana dibuktikan melalui laporan kinerja.

---

In carrying out its duties in managing local finances, the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia requires Human Resources (HR) with the highest quality and competence. This is attributed to the crucial role of Civil Servants (ASN) due to their responsibilities as administrators of governance and implementers of development inherent in their duties and responsibilities. The application of the Organizational Citizenship Behavior (OCB) theory to ASN can contribute positively to both the performance of ASN and the institution. Therefore, this research aims to analyze the extent to which the implementation of OCB in ASN at the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. This study uses a quantitative approach with stratified random sampling technique. The results of this research indicate that the majority of Civil Servants (ASN), especially from the Z generation, demonstrate a high level of implementation of Organizational Citizenship Behavior (OCB) in the Directorate General of Regional Financial Management. The implementation of OCB becomes one of the factors influencing the achievement of performance targets for the Directorate General of Regional Financial Management, as evidenced by the Performance Report."

"Pegawai negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri yang dibahas dalam tulisan ini adalah pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Disiplin pegawai negeri adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak dipatuhi akan dijatuhi hukuman disiplin. Peraturan tentang disiplin pegawai negeri dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tahun 1950 dan pada tahun 1952 Peraturan Pemerintah ini dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan. Peraturan Pemerintah Tahun 1952 bertahan sampai akhir tahun 1980, dan pada Agustus tahun 1980, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sejak kejatuhan Soeharto diakhir tahun 1998, muncul desakan untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi memiliki peran dalam lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Beberapa alasan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, diantaranya adalah: dalam kurun waktu 29 (dua puluh sembilan) tahun telah banyak perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, Tidak ada klasifikasi kewajiban dan larangan yang dikaitkan dengan jenis hukuman disiplin, sehingga tidak tampak adanya hubungan antara pelanggaran dan jenis hukuman, pengaturan mengenai ketidak hadiran masih terlalu longgar. Pada juni tahun 2010, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa kelebihan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pengaturan tentang ketentuan masuk kerja yang lebih ketat, adanya klasifikasi yang jelas antara pelanggaran dengan sanksi hukuman disiplin yang diterima, adanya sanksi hukuman bagi pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, dan mengenal hitungan kumulatif untuk masalah ketidakhadiran. Dengan keberadaaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, diharapkan pegawai negeri sipil lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

---

Civil servants is every Republic of Indonesia citizens who have met specified requirement, appointed by authority official and assigned in a one of government position or another state duty, and be paid based on valid legislation regulation. Civil servants discussed in this final task are central and regional ones. Discipline of civil servants is an ability of civil servants to obey obligation and avoid prohibition which had been determined in legislation regulation and/or service regulation, disobedience will get discipline punishment. Regulation about discipline of civil servants began by publishing government regulation year 1950 and on 1952 it stopped and changed by government regulation year 1952 about function punishment. Government regulation year 1952 lasted up to end of 1980, and on August 1980 government established Government Regulation Year 1980 About Civil Servants Discipline Regulation. Since collapsing of Soeharto era by the end of 1980, it appeared enforcement to conduct bureaucracy reformation. Bureaucracy reformation has its role in establishing of Government Regulation No. 53 Year 2010 about Civil Servants Discipline. Some reasons of Government Regulation No 30 Year 1980 revocation, are: in 29 (twenty nine) years era had been many changes of legislation regulation in officialdom field, there were not classification of obligation and prohibition related to type of discipline of punishment, so there is not relationship between infraction and type of punishment, absence regulation were too slight. On June 2010, it appeared Government Regulation No 53 year 2010 about Discipline of Civil Servants, several superiors of it are regulation about work provision is stricter, clear classification between infraction and received discipline sanction, and has accumulative counting regards to absence. By the presence of Government Regulation No. 53 year 2010, it is expected that civil servants are more seriously in implementing their service function for public. "

"ABSTRACT<Sistem kuota rasial yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia nyatanya telah membuat Malaysia Civil Service MCS mengalami ketimpangan dalam hal proporsi etnis. Etnis Melayu yang diutamakan keterlibatannya melalui sistem tersebut telah menciptakan sebuah dominasi kelompok sosial dalam MCS. Hal ini merupakan suatu permasalahan tersendiri dalam proses jalannya birokrasi karena berisiko memunculkan bias etnis dalam pengelolaan sumber daya publik. Untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan yang diangkat, penelitian dengan metode kualitatif ini menggunakan teori Political Order dan Representative Bureaucracy. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepentingan politik yang pemerintah Malaysia berusaha capai melalui penerapan sistem kuota rasial adalah untuk mendikotomi peran antara etnis non Melayu pada sektor privat yang menjalankan kegiatan ekonomi negara, sedangkan sektor publik yang menjalankan proses pengalokasian sumber daya publik sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dipastikan tetap berada di bawah kendali etnis Melayu. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dan kemudian stabilitas politik tetap terjaga.

---

ABSTRACTThe racial quota system implemented by the Malaysian government has in fact made the Malaysia Civil Service MCS unequal in terms of ethnic proportion. The Malay group rsquo s involvement which prioritized by that system has created a social groups domination within the MCS. This is an issue in the bureaucratic process and risk of ethnic bias in public resource management may arise. To further analyze this issue, this qualitative research uses the theory of Political Order and Representative Bureaucracy. The result proves that the political interest that the Malaysian government seeks to achieve through the application of racial quota system is to dichotomize the role between the non Malays in the private sectors that runs the country rsquo s economic activity, while the public sector that runs the process of allocating public resources as a result of the economic activity itself certainly remain under the Malays control. By that, the economic growth can be achieved and the political stability is maintained."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap pemilihan jenis investasi pada Pegawai Negeri Sipil PNS. Jenis investasi dibagi kedalam dua kategori yaitu investasi risiko rendah dan investasi risiko tinggi. Investasi risiko rendah terdiri dari tabungan di bank/deposito dan emas, sementara investasi risiko tinggi terdiri dari investasi properti, reksa dana, obligasi, saham dan usaha/bisnis pribadi. Literasi keuangan diukur melalui tiga dimensi yaitu pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi logit menggunakan 180 sampel responden yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner kepada PNS di Jakarta. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa ketiga dimensi literasi keuangan yaitu pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan memiliki pengaruh positif terhadap pemilihan jenis investasi pada PNS. Selain itu dapat diketahui bahwa faktor demografi yang memiliki pengaruh positif terhadap pemilihan jenis investasi yaitu pendidikan terakhir, penghasilan per bulan dan toleransi risiko, sedangkan jenis kelamin, usia, status pernikahan dan jumlah tanggungan tidak memiliki pengaruh terhadap pemilihan jenis investasi pada PNS.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of financial literacy on the selection of investment types in civil servants. This type of investment is divided into two categories low risk investment and high risk investment. Low risk investments consist of savings deposits in banks and gold, while high risk investments consist of property investment, mutual funds, bonds, stocks and business. Financial literacy is measured through three dimensions of financial knowledge, financial attitudes and financial behavior. Hypothesis testing done by using logit regression of 180 respondent samples obtained from the result of spreading questionnaires to civil servants in Jakarta. The results of this study provide empirical evidence that the three dimensions of financial literacy financial knowledge, financial attitudes and financial behavior positively affect the selection of investment types in civil servants. In addition, it can be seen that the demographic factors like education, monthly income and risk tolerance positively affect the selection of investment types, while gender, age, marital status and the number of dependents have no effect on the selection of investment types in civil servants."

"Kemhan sebagai leading sector dalam bidang pertahanan merupakan sektor yang berperan sebagai penggerak dan contoh bagi instansi lainnya di bidang pertahanan. Namun, tingkat persentase partisipasi PNS Kemhan dalam mengikuti Latsarmil dan ditetapkan sebagai Komcad pada tahun 2021 sampai dengan 2022 masih cukup rendah. Dari total jumlah anggota Komcad yang telah mengikuti Latsarmil dan ditetapkan pada tahun 2021 sebanyak 3.103 orang, hanya 6 orang (0,19%) yang merupakan PNS Kemhan. Sedangkan pada tahun 2022, total jumlah anggota Komcad yang ditetapkan adalah 2.974 orang, dimana hanya 74 orang (2,48%) yang merupakan PNS Kemhan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesiapan PNS Kemhan yang telah mengikuti Latsarmil untuk melaksanakan tugas sebagai Komcad, persepsi PNS Kemhan yang belum mengikuti Latsarmil terhadap Komcad dan strategi meningkatkan partisipasi PNS Kemhan sebagai Komcad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi dengan model sequential explanatory (urutan pembuktian kuantitatif-kualitatif). Pada pendekatan kuantitatif, penulis menggunakan perhitungan kuesioner dengan skala Likert. Sedangkan dalam pendekatan kualitatif, penulis menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil yang diperoleh adalah PNS Kemhan siap melaksanakan tugas sebagai Komcad, Persepsi PNS Kemhan yang belum mengikuti Latsarmil dipengaruhi oleh faktor fungsional, struktural, situasional dan personal dan strategi utama untuk meningkatkan partisipasi PNS Kemhan dalam mengikuti Latsarmil adalah mengadakan beasiswa pendidikan di perguruan tinggi bagi PNS Kemhan yang telah mengikuti Latsarmil Komcad dan lebih intens berkoordinasi dengan Kemendikbud Ristek agar dapat meningkatkan penyetaraan Latsarmil Komcad dengan bobot sks prodi di perguruan tinggi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, pengumpulan data fokus pada kuesioner dan meneliti dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bantuan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi terbaru.

---

The Ministry of Defense as the leading sector in the field of defense is a sector that acts as a driving force and example for other agencies in the field of defense. However, the percentage level of participation of Ministry of Defense Civil Servants in participating in basic military training and being designated as a Reserve Component in 2021 to 2022 is still quite low. Of the total number of Komcad members who have attended basic military training and are set to be 3,103 in 2021, only 6 people (0.19%) are Ministry of Defense civil servants. Whereas in 2022, the total number of Reserve Component members set to be 2,974 people, of which only 74 people (2.48%) are Ministry of Defense civil servants. The purpose of this study is to analyze the readiness of Ministry of Defense Civil Servants who have attended basic military training to carry out their duties as Reserve Components, the perceptions of Ministry of Defense Civil Servants who have not attended basic military training on Reserve Components and strategies to increase the participation of Ministry of Defense Civil Servants as Components Reserve. The method used in this study is a combination method with a sequential explanatory model (quantitative-qualitative proof). In the quantitative approach, the author uses a questionnaire calculation with a Likert scale. Whereas in a qualitative approach, the author uses a qualitative phenomenological method with interviews and document studies. The results obtained are that the Civil Servants of the Ministry of Defense are ready to carry out their duties as a Reserve Component. The perception of Civil Servants of the Ministry of Defense who have not attended basic military training is influenced by functional, structural, situational and personal factors and the main strategy to increase the participation of the Ministry of Defense Civil Servants in participating military basic training is to provide educational scholarships at tertiary institutions for Civil Servants of the Ministry of Defense who have participated in basic military training for the Reserve Component and coordinate more intensely with the Ministry of Education and Culture and Research and Technology in order to increase the equality of Komcad basic military training with the weight of study program credits in tertiary institutions. Future research is expected to expand the object of research, focus on collecting data on questionnaires and research using quantitative research methods with the help of the latest version of the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) program.

"