Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat seperti dilarang berkerumun maupun masyarakat menjadi lebih aktif dalam ranah digital. Perubahan tersebut memunculkan tindak pidana yang sudah lama tiada, seperti melanggar UU Wabah Penyakit Menular, serta meningkatnya kasus pelanggaran UU ITE. KUHAP, sebagai pedoman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga upaya paksa, belum mengatur cara melakukan hal tersebut dalam situasi pandemi COVID-19. Skripsi ini akan membahas mengenai penyelidikan, penyidikan, upaya paksa, maupun bukti permulaan yang cukup dalam menangani kasus-kasus yang terjadi selama pandemi COVID-19 seperti Aksi Hardiknas 2021 tentang kerumunan dan Ravio Patra mengenai UU ITE, kemudian dianalisis dengan KUHAP serta hukum yang berlaku selama ini mengenai hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah selama pandemi COVID-19 belum terdapat peraturan baru mengenai pelaksanaan KUHAP di situasi ini, serta masih terjadinya tindakan penyelidik/penyidik di luar dari prosedur hukum yang diatur sejauh ini seperti menggunakan kekerasan, ancaman, kebohongan, atau melakukan interogasi yang tidak ada dalam KUHAP maupun turunannya. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan pelaksana KUHAP dalam situasi pandemi COVID-19 serta perlu segera disahkan RKUHAP agar dapat menjawab permasalahan yang ada dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia berdasarkan analisis dari dua kasus ini.

---

The COVID-19 pandemic has caused changes in people’s lives, such as being prohibited from gathering and people becoming more active in the digital realm. Due to these changes, there is an increasing trend cases of violation of the Infectious Diseases Outbreak Law and an increasing number of cases violating the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). The Criminal Procedure Code (KUHAP) as a guideline for conducting investigations and forced efforts has not regulated how to execute those during COVID-19. This thesis will discuss investigations, forced efforts, and sufficient preliminary evidence in handling cases during COVID-19 such as Hardiknas 2021 Demonstration regarding crowds and Ravio Patra regarding UU ITE, which will be analyzed with the Criminal Procedure Code and applicable laws. This research was conducted using qualitative research methods in the form of normative juridical research. As the conclusions of this thesis, it is found that during COVID-19 pandemic, there were no new regulations regarding the implementation of the Criminal Procedure Code and the actions used by investigators outside of the legal procedures are still happening such as violence, threats, lies, or conducting interrogations that did not exist in the Criminal Procedure Code and its derivatives. Therefore, there is a need for regulations on how to implement the Criminal Procedure Code during COVID-19 and it is necessary to immediately ratify the Criminal Procedure Code Draft to be able to solve problems that exist in the Indonesian Criminal Procedure Code based on the analysis of these two cases."

"Skripsi ini menganalisis mengenai penerapan prinsip fair trial dalam proses penangkapan tersangka pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penegakan hukum dalam tindak pidana terorisme diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme yang digolongkan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa tentunya mendapatkan atensi khusus dari pemerintah dari segi penanganannya. Aparat yang diberikan legitimasi tinggi dari pemerintah untuk menumpas terorisme seringkali melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka pelaku terorisme, yang sering terjadi pada saat proses penangkapan hingga menyebabkan aksi extrajudicial killing, seperti pada contohnya kasus QA (19) di Kabupaten Poso Pesisir Utara pada tahun 2020 silam. Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua tindakan, baik oleh warga sipil maupun aparat penegak hukum, untuk berlandaskan hukum yang berlaku guna menciptakan keadilan dalam masyarakat. Meskipun terorisme digolongkan sebagai tindak pidana khusus, namun dalam proses penangkapannya harus tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia.

---

This thesis analyzes the application of the principle of fair trial in the process of arresting suspects of terrorism in Indonesia. This thesis is prepared by using doctrinal research method. Law enforcement in the criminal act of terrorism is regulated in Law Number 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism. The crime of terrorism, which is classified as an extraordinary crime, certainly gets special attention from the government in terms of handling it. Officials who are given high legitimacy from the government to eradicate terrorism often commit human rights violations against suspected perpetrators of terrorism, which often occurs during the arrest process, causing extrajudicial killings, such as the case of QA (19) in Poso Pesisir Utara Regency in 2020. Indonesia as a state of law requires all actions, both by civilians and law enforcement officials, to be based on applicable laws in order to create justice in society. Although terrorism is classified as a special criminal offense, the arrest process must still be in accordance with applicable procedures, and prioritize human rights values."

"Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagai dasar untuk melakukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Raffi Farid Ahmad Namun terdapat permasalahan didalam perumusan kedua klausula ini dikarenakan didalam peraturan perundang undangan baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana KUHAP maupun Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan secara jelas definisi dan penjelasan mengenai penggunaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup tersebut Hal ini penting untuk dibahas guna menjawab permasalahan mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika Untuk mendapatkan jawabannya penulis menganalisis putusan praperadilan yang diajukan oleh Raffi Farid Ahmad kemudian melakukan wawancara untuk mendukung data data sekunder yang penulis pergunakan dalam tulisan ini Melalui metode tersebut penulis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa pemberian definisi mengenai bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup merupakan hal yang penting untuk diatur dan dijelaskan dalam KUHAP maupun Undang Undang Narkotika sehingga tercipta kepastian hukum.

---

In this paper the author discusses clauses of probable cause and reasonableness as a basis for arresting Raffi Farid Ahmad In the case these problems in the formulation of both clauses The use of the both clauses are not clearly explained and defined in Criminal Procedural Law KUHAP and the Narcotics Act It is important to be discussed in the order to answer the validity of the arrest and detention of a person that suspected did a crime especially the crime of narcotics The author has analyzed a pretrial hearing that has submitted by Raffi Farid Ahmad then conducted interview to support secondary data Through this method the author obtains a conclusion that giving a definition clauses of probable cause and reasonableness to be set and described in the legislation."

"Pandemi Covid-19 di Indonesia telah merubah pola hidup dan seluruh aktivitas masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 juga membuat pemerintah harus menyesuaikan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi dengan kondisi yang terjadi saat ini salah satunya yaitu terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Regulasi atau kebijakan yang ada di Indonesia yang digunakan sebagai instrumen “bersifat memaksa” diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang ini dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak membayar atau tidak melunasi utang pajak, jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh Jurusita Pajak yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan dari implementasi penagihan pajak dengan surat paksa selama masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan teori implementasi Meter dan Horn (1975) dimana terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik dan Sikap Para Pelaksana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, data sekunder berupa studi pustaka dan observasi dimana peneliti terlibat langsung dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang belum memenuhi tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan dan terdapat kendala atau hambatan berupa kondisi internal dan eksternal dalam pengimplementasian penagihan pajak dengan surat paksa selama masa pandemi Covid-19.

---

The Covid-19 pandemic in Indonesia has changed the lifestyle and the activities of the community. The impact of the Covid-19 pandemic has also made the government to adjust the policies or the regulations to the current conditions, one of those is related to the implementation of tax collection with forced letters. The existing regulations or policies in Indonesia are used as a "coercive nature" instruments which are regulated in the Law of Republic of Indonesia Number 19 of 2000 concerning Collection of Taxes by Forced Letters. The implementation of this law is for the Taxpayer who does not pay off the tax debt, the amount of the tax bill that is not or underpaid until the due date of payment or until the due date of delay in payment or does not fulfill the installments of tax payments. The implementation of tax collection with a forced letter is carried out by an authorized official Tax Bailiff. This study aims to analyze the success rate of implementing tax collection with forced letters during the Covid-19 pandemic using the theory of implementation of Meter and Horn (1975) whose has 6 variables that affect the performance of policy implementation such as The Policy Targets and Standards, The Resources, The Communication between Organizations and The Strengthening Activities, The Characteristics of Implementing Agencies, Social, Economic and Political Conditions and The Implementer’s Attitudes. This study uses a qualitative approach with primary data collection techniques through in-depth interviews, secondary data in the form of the literature study and the observation that researchers are directly involved in the research. The results showed that there were 2 (two) factors that did not meet the success rate of a policy and there were obstacles in the form of internal and external conditions in the implementation of tax collection with forced letters during the Covid-19 pandemic."

"Persamaan hak, kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum, baik tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum masing-masing mempunyai hak dan kedudukan serta kewajiban yang sama dihadapan hukum. Salah satu upaya untuk menjamin perlindunganterhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melaui Lembaga Praperadilan yang diatur dalam KUHAP. Kegiatan penyidikan dalam penangkapan dan penahanan sangatlah erat dengan pengekangan sementara waktu dalam rangka pembatasan kebesan dan hak asasi seseorang, akan tetapi pengekangan tersebut bersifat sementara guna untuk kepentingan penyidikan maupun penuntutan yang harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.

---

Rights and Responsibility are equal before the law. Wether suspect or convict or even the authorities each have the same rights before the law which is equal. One of the efforts to guarantee the Human rights in the criminal court of justice is none other than the Pre Trial phase which stated in KUHAP. The Investigation during catch and detention proccess are imminent in which the suspect are restraint from their liberation to leave the premises, however this detention process only temporary due to the investigation of the authority."

"Dampak COVID-19 bagi dunia di antaranya adalah penularan virus, kematian, dan masalah kesehatan mental. Isu kesehatan mental terutama menjadi perhatian masyarakat urban, di mana kasus COVID-19 paling banyak terjadi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bentuk kota dapat memiliki kaitan dengan kesehatan mental populasi urban. Studi ini menganalisis apakah bentuk kota dapat mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat urban, dengan studi kasus di Jakarta. Hipotesis penelitian ini adalah wilayah yang lebih padu dapat memberikan dukungan yang lebih baik pada status kesehatan mental. Metode Ordinary Least Square (OLS) dan matching digunakan sebagai pendekatan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk kota yang lebih padu mengurangi tekanan mental yang dihadapi oleh masyarakat urban selama pandemi. Selain itu, pengaruh bentuk kota lebih dirasakan oleh kelompok laki-laki, bukan pendatang, dan individu dari keluarga kaya

---

Several impacts of COVID- 19 on the world include increased fatalities and physical and mental health issues. Mental health issues are a concern among the people living in urban areas, where the pandemic hit most. Existing studies show that urban form could associate with the general mental health status of urban populations. Jakarta is the case of this study in the investigation of whether urban form could moderate the negative impact of the pandemic on the mental health of urban society. The hypothesis is a more compact area could offer better support. An Ordinary Least Square (OLS) estimator combined with a matching technique is used as the identification strategy. The results suggest that urban form reduces the mental distress symptoms encountered by urban communities during the pandemic. In addition, the urban form effect is majorly felt by males, non-migrants, and individuals from wealthy families."

"Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, keluarga sebagai lingkungan terdekat dan komponen terkecil dalam masyarakat mengalami begitu banyak tantangan yang menguji kemampuannya untuk bertahan di tengah situasi sulit. Salah satu hal yang peneliti asumsikan dapat membantu ketahanan sebuah keluarga menghadapi situasi sulit saat ini adalah kelekatan individu sebagai anggota keluarga terhadap tempat tinggalnya. Semakin lekat ia dengan tempat tinggalnya, maka akan semakin baik pula resiliensi keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kelekatan individu dengan tempat tinggalnya dan resiliensi keluarga selama masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Untuk memenuhi tujuan ini, peneliti menggunakan 2 alat ukur, yaitu Walsh Family Resilience Questionnaire (WFRQ) untuk mengukur resiliensi keluarga dan Place Attachment Scale untuk mengukur kelekatan individu terhadap tempat tinggalnya. Penelitian ini menggunakan analisis korelasional terhadap 322 partisipan (M=24,73, SD=11,97). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kelekatan individu dengan tempat tinggalnya dan resiliensi keluarga. Oleh karena itu, semakin tinggi kelekatan individu terhadap tempat tinggalnya, maka akan semakin baik pula resiliensi keluarga yang dimilikinya.

---

In the current situation of the Covid-19 pandemic, the family as the closest environment and the smallest component in society is experiencing so many challenges that test its ability to survive in the midst of difficult situations. One of the things that researchers assume can help a family's resilience to face current difficult situations is the attachment of individuals as family members to their place of residence. The closer he is to his place of residence, the better his family's resilience will be. This study aims to examine the relationship between individual attachment to their place of residence and family resilience during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta. To fulfill this objective, the researcher used 2 measuring instruments, namely the Walsh Family Resilience Questionnaire (WFRQ) to measure family resilience and the Place Attachment Scale to measure individual attachment to their place of residence. This study used correlational analysis of 322 participants (M=24.73, SD=11.97). The results of this study indicate that there is a significant positive relationship between individual attachment to their place of residence and family resilience. Therefore, the higher the individual's attachment to his place of residence, the better his family resilience will be."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terkait penerapan dan kendala yang dihadapi pada proses manajemen risiko kredit dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko dan POJK agar risiko kredit dapat dikelola dan tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank. Metode yang digunakan dalam penetian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggalai secara mendalam proses manajemen risiko dan kendala yang dihadapi Bank XXX sesuai dengan Best Practice Kerangka Kerja Manajemen Risiko dengan mempertimbangkan Penilaian Risiko Inheren, Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Evaluasi Kecukupan Pengendalian Risiko. Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah Bank XXX telah menjalankan proses manajemen risiko dengan baik dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu lemahnya independensi dan objektivitas Fungsi Manajemen Risiko pada Unit Kerja, Kurangnya kesadaran risiko dari setiap individu, Perangkat data manajemen risiko operasional dan kredit yang belum optimal, Data audit, data kepatuhan, data perangkat manajemen risiko yang belum terintegrasi, dan juga hambatan dalam aplikasi proses restrukturisasi kredit

---

This study aims to analyze the application and constraints faced in the credit risk management process in cases the Covid-19 pandemic situation in accordance with the risk management framework and POJK so that credit risk can be managed and does not interfere with the Bank's business continuity. The method used in this study is qualitative with a case study approach to explore deeply the risk management process and the constraints faced by Bank XXX in accordance with the Risk Management Framework Best Practice by considering Inherent Risk Assessment, Risk Management Implementation Quality Assessment, Evaluation of Risk Control Adequacy. The conclusion in this study is that Bank XXX has carried out a risk management process well in cases the Covid-19 Pandemic situation, but there are still some obstacles faced, namely the weak independence and objectivity of the Risk Management Function in the Work Unit, Lack of risk awareness of each individual, Management data tools operational and credit risks that are not yet optimal, audit data, compliance data, data on risk management tools that are not yet integrated, as well as obstacles in the application of the credit restructuring process"

"Pandemi corona virus diseases-19 (covid-19) memaksa masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas di dalam rumah demi mengurangi penyebaran virus. Kegiatan seperti perkuliahan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ), sedangkan pekerja perusahaan atau pegawai negeri diminta untuk bekerja dari rumah. Lamanya pandemi ini berlangsung juga belum pasti walaupun beberapa ahli sudah mempublikasi perkiraan—dengan menggunakan metode ilmiah—kapan pandemic akan berakhir di Indonesia. Hal ini membuat banyak perantau mahasiswa atau pekerja dari daerah Depok memutuskan pulang kampung karena tidak perlu lagi hadir secara fisik di kampus dan di tempat kerja dalam jangka waktu yang belum pasti. Ketidakpastian berakhirnya pandemi mengharuskan mereka untuk lebih banyak tinggal di ruang lingkungan tempat tinggal yang terbatas bisa jadi membuat mereka merasa tertekan (stress). Bagaimana mereka mengatasi kondisi yang demikian? Apa yang membuat mereka dapat terus bertahan dengan kondisi tersebut? Dengan menggunakan metode etnografi, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi pada kegiatan sehari-hari perantau mahasiswa dan pekerja dari daerah Depok serta wawancara mendalam untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang latar belakang, pengalaman hidup, dan pengetahuan yang mereka miliki. Selain itu juga menggunakan metode auto-etnografi karena penulis merupakan subjek penelitian sebagai mahasiswa perantau di Depok yang tidak pulang kampung. Hal ini dilakukan dengan melakukan refleksi atas latar belakang, pengalaman, serta pengetahuannya. Kedua metode tersebut guna memahami perilaku yang dilakukan individu secara kontekstual dalam menghadapi situasi tertentu. Penelitian ini akan membahas strategi perantau mahasiswa dan pekerja di daerah Depok bertahan dari masalah yang membuat mereka tertekan selama pandemi covid-19 berlangsung. Dengan pendekatan ekokultur, penulis menjelaskan perbedaan strategi koping perantau yang bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti peran sosial yang dimiliki, kondisi ekonomi keluarga di kampung halaman, dukungan lingkungan sekitar, atau pengalaman individu dalam menghadapi masalah yang pernah dialami memungkinkan perbedaan individu dalam merespon masalah yang datang

---

The corona virus diseases-19 (covid-19) pandemic forces people to carry out various activities in their homes to reduce the spread of the virus. Activities such as lectures are carried out through distance learning (PJJ), while company workers or civil servants are asked to work from home. The duration of this pandemic is also uncertain even though some experts have published estimates - using scientific methods - when the pandemic will end in Indonesia. This has made many student migrants or workers from the Depok area decide to return to their hometowns because they no longer need to be physically present on campus and at work for an uncertain period of time. Uncertainty over the end of the pandemic requires them to live more in a limited living environment space which may make them feel stressed. How do they deal with such conditions? What made them survive in this condition? Using the ethnographic method, this study collected data through observations on the daily activities of student and worker migrants from Depok as well as in-depth interviews to gather more information about their backgrounds, life experiences, and knowledge. Besides that, it also used the auto-ethnographic method because the author is the subject of research as a student who migrated in Depok who did not return home. This is done by reflecting on her background, experience and knowledge. Both methods are used to understand the contextual behavior of individuals in dealing with certain situations. This research will discuss the strategy of student and worker migrants in Depok to survive the problems that make them depressed during the Covid-19 pandemic. With an ecocultural approach, the authors explain the different coping strategies of migrants that can be influenced by many factors such as the social role they have, the economic conditions of the family in their hometown, the support of the surrounding environment, or individual experiences in dealing with problems that have been experienced allowing individual differences in responding to problems that come."