Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Regulasi berbasis risiko yang sudah ada untuk waktu yang cukup lama namun keberadaan dan wawasan terhadapnya masih kurang signifikan, salah satunya di Indonesia. Secara umum, regulasi berbasis risiko adalah suatu kerangka dan prosedur pengambilan keputusan yang sistematis untuk memprioritaskan aktivitas pengaturan dan penggunaan sumber daya, yang terutama berkaitan dengan pemeriksaan dan penegakan, berdasarkan penilaian atas risiko yang ditimbulkan subjek pengaturan terhadap tujuan regulator. Dalam menggunakan sistem “berbasis risiko”, harus diingat prinsip bahwa risiko tidak dapat dihilangkan seluruhnya dan manusia hanya berupaya untuk mengelola risiko sedemikian rupa demi mencapai tujuannya dengan lebih baik. Di Inggris, Australia, dan Kanada, pendekatan berbasis risiko sudah banyak diterapkan dalam tata kelola regulasinya. Walaupun penerapannya dapat mengandung beberapa perbedaan, ada persamaan mencolok dari model pendekatan berbasis risiko yang dianut ketiga negara tersebut, yaitu adanya penilaian risiko dan adanya tujuan spesifik yang ingin dicapai dari diadopsinya pendekatan berbasis risiko yang minimal salah satunya adalah untuk penegakan atau penaatan. Di Indonesia, dalam upaya untuk menyederhanakan perizinan berusaha, pemerintah merombak sistem perizinan berusaha di Indonesia menjadi sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui sistem ini, jenis perizinan berusaha suatu kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha tersebut, yang mana diperoleh melalui penilaian risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pendekatan berbasis risiko yang dianut pada sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Indonesia berbeda dari praktek yang berkembang pada umumnya, dimana pendekatan berbasis risiko digunakan secara utama untuk menentukan jenis perizinan berusaha, alur penilaian risiko yang dianut menghasilkan matriks risiko yang lebih rumit, dan tidak adanya kerangka kokoh yang mendasari penggunaan pendekatan berbasis risiko pada sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut.

---

Risk-based regulation has been present for a moderate amount of time but there is still minimal knowledge and understanding of it, nonetheless in Indonesia. Generally, risk-based regulation refers to a systematised decision-making framework and procedure to prioritise regulatory activities and deploy resources, principally relating to inspection and enforcement, based on an assessment of the risks that regulated firms pose to the regulator’s objectives. In adopting a risk-based model, one must understand that risk cannot be completely extinguished, but are manageable to a certain extent to help humans attain better outcomes to their objectives. Risk-based regulatory governance is a common practice in the United Kingdom, Australia, and Canada. Although there are differences in its application, there are some significant similarities in their risk-based model, that is it is extensively based on a risk assessment, and that there are specific objectives to be attained, mainly for compliance or enforcement purposes. In Indonesia, the government developed a risk-based business licensing system as an attempt to simplify its licensing regime. With this system, the type of business license required for a business activity is determined by its risk level, which are acquired through risk assessment. The research conducted in this paper found that there are differences between the risk-based model in Indonesia’s risk-based business licensing system and the existing common practice, that is it is mainly used to determine the type of business license required, the calculation flow of the risk assessment resulted in a more complicated risk matrix and that there is no solid framework underlying the adoption of the risk-based model."

"Perizinan berusaha berbasis risko merupakan pemutakhiran terhadap rezim perizinan berusaha di Indonesia yang sebelumnya sudah terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha berbasis risiko yang saat ini terintegrasi dalam sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) melakukan penyederhanaan proses permohonan perizinan berusaha, yang sebelumnya bersifat ex-ante (persyaratan terpenuhi diawal) menjadi konsep perizinan ex-post (verifikasi dilakukan setelahnya). Namun, dengan mengubah konsep dasar perizinan tersebut berimplikasi pada upaya pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena pada proses perizinan sebelumnya bentuk persyaratan adalah berupa izin lingkungan, yang kemudian saat ini diubah menjadi persetujuan lingkungan. Dalam praktiknya, proses perizinan berusaha berbasis risiko telah terbukti dapat memberikan kemudahan berusaha dengan salah satu indikatornya yaitu terjadinya peningkatan jumlah perizinan berusaha yang dikeluarkan melalui sistem OSS-RBA, yang mendorong akselerasi peningkatan penanaman modal dalam negeri, namun di sisi lain juga terdapat permasalahan dalam pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu berkaitan dengan kriteria risiko dalam perizinan berusaha, integrasi rencana detail tata ruang kedalam sistem OSS-RBA, proses pengawasan terhadap pelaku usaha, dan skema pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pisau analisis berupa teori perlindungan lingkungan dan teori perizinan berusaha, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perizinan berusaha berbasis risiko saat ini terhadap pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

---

Risk-based business licensing is an update to the business licensing regime in Indonesia which was previously integrated electronically. The risk-based business licensing which is currently integrated into the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) system simplifies the business licensing application process, which previously was ex-ante (requirements met at the beginning) to become the concept of ex-post licensing (verification is carried out after ). However, changing the basic concept of licensing has implications for efforts to fulfill environmental protection and management, because in the previous licensing process the form of the requirements was in the form of an environmental permit, which has now been changed to an environmental approval. In practice, the risk-based business licensing process has been proven to provide ease of doing business with one of the indicators, namely an increase in the number of business licenses issued through the OSS-RBA system, which has accelerated the increase in domestic investment, but on the other hand there are also problems in compliance environmental protection and management, namely related to risk criteria in business licensing, integration of detailed spatial plans into the OSS-RBA system, monitoring processes for business actors, and schemes for imposing sanctions on business actors. By using normative juridical research methods and analytical tools in the form of environmental protection theory and business licensing theory, this paper will analyze how the fulfillment of environmental protection and management in current risk-based business licensing against risk-based business licensing arrangements in an effort to realize sustainable development."

"Indonesia mengelola berbagai blok migas. Central processing plant PT ABC sebagai fasilitas yang digunakan untuk mengolah hydrocarbon. Risk Based Analysis merupakan metode menghitung risiko terhadap alat pengaman pada PT ABC. Pada penelitian ini, dalam menentukan tingkat kekritisan PSV pada PT ABC menggunakan metode berbasis risiko sesuai standar yang tersedia, yaitu API RP 581. Dengan membandingkan tingkatan resiko sesuai API RP 581 dengan data aktual maintenance terhadap 31 PSV yang diteliti. Hasil distribusi weibull dari 31unit PSV yang diteliti dibagi berdasarkan fluida severity yaitu mild dan moderate didapatkan nilai eta 12.3238 dan beta 3.1504 pada tipe mild dengan nilai R 0.77, selanjutnya pada tipe moderate didapatkan nilai eta 13.8545 dan beta 4.8625 dengan nilai R 0.933 dengan nilai MTTF dari keseluruhan peralatan adalah 8 tahun. Hasil Analisis Risiko untuk 31 PSV masuk dalam kategori Medium dimana terdapat 2 alat PSV yang terpasang pada lokasi OSBL dengan nilai risk kategori 1 C, selanjutnya terdapat 29 alat PSV masuk kedalam kategori risk level yang low. Analisa berdasarkan tingkat fluida severity, didapatkan nilai keandalannya sebesar 77 % dengan analisa tipe mild, sedangkan analisa dengan tipe moderate didapatkan nilai keandalan 93,3% untuk total 31 peralatan PSV yang dijadikan obyek penelitian ini.

---

Indonesia manages various oil and gas blocks. PT ABC's central processing plant as a facility used to process hydrocarbons. Risk Based Analysis is a method of calculating the risk to safety devices at PT ABC. In this study, in determining the level of criticality of PSV in PT ABC using a risk-based method according to the available standards, namely API RP 581. By comparing the level of risk according to API RP 581 with the actual maintenance data of the 31 PSVs studied. The results of the weibull distribution of the 31 PSV units studied were divided based on the severity fluid, namely mild and moderate, an eta value of 12.3238 and a beta of 3.1504 were obtained in the mild type with an R value of 0.77, then in the moderate type, an eta value of 13.8545 and a beta of 4.8625 with an R value of 0.933 with an MTTF value of the entire equipment was 8 years. The results of the Risk Analysis for 31 PSVs are included in the Medium category where there are 2 PSV devices installed at the OSBL location with a risk value of category 1 C, then there are 29 PSV tools included in the low level risk category. The analysis based on the fluid severity level obtained a reliability value of 77% with mild type analysis, while the moderate type analysis obtained a reliability value of 93.3% for a total of 31 PSV equipment used as the object of this study."

"Dengan adanya permintaan minyak bumi dan gas di dunia, proses pengolahan minyak dan gas pada suatu pabrik atau industri dinilai sangat kompleks dengan berbagai peralatan yang memiliki peranan sangat penting sehingga dapat mengancam keselamatan, bahaya serta dapat menjadi penghalang dalam proses produksi, seperti halnya yang akan dibahas di dalam tesis ini yaitu Bejana Tekan berupa Slop Drum. Analisis data telah didapatkan dari hasil perhitungan risk based inspection dengan menggunakan metode semi kuantitatif sehingga dapat menentukan risiko dengan perhitungan kemungkinan dan konsekuensi dari bejana tekan ini berdasarkan faktor kerusakan yang terjadi atau sesuai dengan kondisi peralatan saat ini. Hasil studi ini menunjukkan bejana tekan ini yang telah berumur 37 tahun, nilai sisa umur layan (EL) minimum adalah 30 tahun yang ditemukan pada komponen Nozzle N12-Pipe Weld dengan laju korosi adalah 0,105 mmpy. Penelitian ini mengindikasi bahwa pemilihan strategi inspeksi berdasarkan tingkat kategori risiko yang dihasilkan.

---

Having the worldwide demand for oil and gas, the oil and gas processing process in a factory or industry is considered very complex, with different machinery that has an extremely significant function so that it can threaten safety, be dangerous, and become an obstacle in the production process, as will be discussed in this thesis, which includes a Pressure Vessel that takes the shape of a Slop Drum. Data analysis has been performed on the results of risk-based inspection calculations using semi-quantitative methods, which allowed risk to be identified by calculating the possibilities and consequences of this pressure vessel based on the damage factors that occur or the current condition of the equipment. The outcomes of the investigation indicate that this pressure vessel is 37 years, with a minimum remaining service life (EL) value of 30 years found in the N12-Pipe Weld Nozzle component with a corrosion rate of 0.105 mmpy. The present research demonstrated that inspection procedures are determined based on the resulting risk category level."

"Metode rancang bangun merupakan metode pengadaan yang semakin populer saat ini di Indonesia. Metode ini berbeda dengan konvensional karena desain dan konstruksi menjadi satu entitas. Seluruh tanggung jawab proyek dipikul oleh kontraktor sehingga diharapkan hasil dari proyek menjadi lebih komprehensif. Salah satu faktor keberhasilan untuk proyek rancang bangun adalah mutu proyek memenuhi persyaratan pengguna dan berfungsi dengan baik. Rancang bangun menggunakan sistem dengan jalur cepat. Dengan percepatan pekerjaan yang dilakukan selama konstruksi, hal ini dapat menimbulkan risiko terhadap hasil pekerjaan yaitu kinerja mutu. Penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan, diharapkan dapat secara signifikan mengurangi dampak terhadap kinerja mutu proyek. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis risiko (frekuensi dan dampak) dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan percepatan pekerjaan sehingga dapat mengembangkan strategi peercepatan pekerjaan pada proyek rancang bangun untuk meningkatkan mutu berbasis risiko. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tinjauan literatur terkait faktor risiko yang mempengaruhi kinerja mutu dan kuesioner dengan pakar dan responden yang berpengalaman dalam pengadaan rancang bangun. Faktor risiko yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kompetensi pemilik proyek, team leader, dan manajer proyek, kemampuan perencanaan dan pelaksanaan, proses pengadaan, lingkup dan sifat proyek, hubungan kerja antara tim proyek, informasi pemilik proyek, faktor fisik dan lingkungan sosial ekonomi. Durasi waktu pengurusan perijinan yang tidak dapat diperkirakan merupakan faktor risiko paling dominan pada penelitian ini. Percepatan pekerjaan seperti fast track atau crashing dapat menjadi solusi atau risiko. Perlu disesuaikan dengan pengembangan daftar kegiatan sampai durasi dan urutan pekerjaan pada setiap aktivitas dilakukan super imposed dengan master schedule sehingga dapat dianalisis perbandingan schedule dengan respon risiko dan tidak menggunakan respon risiko. Selain itu perlu dilakukan monitoring terhadap respon risiko secara rutin. Pengembangan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu berbasis risiko pada proyek rancang bangun.

---

Design-build method has become a more popular procurement method in Indonesia. This method differs from other conventional procurement methods because the design and construction is one entity. All responsibilities are taken over by contractors so that the project outcome expected becomes more comprehensive. Design-build applies fast-track system. The work acceleration implemented during the construction will potentially generate risks on the performance, in this case quality performance. The implementation of risk management is expected to significantly reduce the impact of the risk on the quality performance of a project.

The objective of this study is to analyze risks (the frequency and the impact) by identifying factors affecting the success of work acceleration, and thus work acceleration strategy can be developed for design-build project in order to improve risk based quality.

This study is a qualitative research with literature study on factors of risks affecting quality performance and questioners given to experts and respondents who are experienced in design-build procurement. Risk factors analyzed in this study are competence of project owner, team leader, and project manager, planning and execution ability, procurement process, scope and nature of the project, work relationship among project teams, project owner's information, physical factors, and social economy environment. The result of this study is work acceleration strategy on design-build project in order to improve risk based quality performance.

The unpredictable duration of permit issuance has become the most dominant risk factor in this study. Fast track in design work, permit and construction can be done to improve quality of design and build project. Crashing can be done during the construction. However, it is necessary to consider the interface with other jobs and the conformity of the number of human resources, equipment, and material. This result can become a strategy of developing risk based work acceleration in order to improve work quality in design and build project."

"Dalam industri konstruksi Indonesia, kontrak EPC (Engineering, Procurement, Construction) telah menjadi salah satu opsi yang sangat dikenal, terutama untuk proyek-proyek dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. PT. XYZ, sebagai BUMN konstruksi, aktif dalam proyek EPC (Engineering, Procurement, Construction) di sektor pembangkit listrik, pabrik, dan pengolahan minyak. Mengingat tingginya kompleksitas proyek, PT. XYZ perlu untuk membentuk konsorsium dengan partner untuk melengkapi keterbatasan kemampuannya.Namun, pembentukan konsorsium memunculkan risiko yang dapat merugikan PT. XYZ dalam pelaksanaan proyek. Penelitian ini bertujuan menyusun strategi manajemen risiko untuk membantu PT. XYZ membuat keputusan yang tepat dalam mengelola risiko konsorsium, meningkatkan kapasitas perusahaan dalam menyelesaikan proyek EPC.Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa risiko tertinggi yang ditemukan berada dalam Fase Konstruksi berada pada level “Medium To High” pada yaitu risiko Pekerjaan Ulang Desain, Kesalahan atau Cacat Design dan Manajemen Proses Variasi Desain yang Buruk, Vendor yang dipilih Partner Kurang Kompeten, dan Proses Koordinasi Antara Desain, Pengadaan, dan Konstruksi Rendah, adapun pengembangan strategi untuk menurunkan risiko ini melibatkan opini Pakar dari PT XYZ melalui Focus Group Discussion (FGD) yang memiliki pengalaman pada proyek EPC.

---

In Indonesia's construction industry, EPC (Engineering, Procurement, Construction) contracts have become a widely recognized option, especially for projects with high levels of complexity. PT XYZ, as a state-owned construction company (BUMN), is actively involved in EPC projects in sectors such as power plants, factories, and oil processing. Given the high complexity of these projects, PT XYZ needs to form a consortium with partners to complement its limited capabilities.

However, the formation of a consortium introduces risks that could potentially harm PT XYZ during project execution. This research aims to develop a risk management strategy to assist PT XYZ in making the right decisions in managing consortium risks, thereby enhancing the company's capacity to complete EPC projects.

The research findings reveal that the highest risks occur during the construction phase, categorized as “Medium to High” level. These risks include Design Rework, Design Errors or Defects, Poor Management of Design Variation Processes, Incompetent Vendors Selected by Partners, and Low Coordination Between Design, Procurement, and Construction. The development of strategies to mitigate these risks involves expert opinions from PT XYZ through a Focus Group Discussion (FGD) with professionals experienced in EPC projects."

"Sebagai akibat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, pemerintah Indonesia membentuk jaring pengaman keuangan dalam bentuk blanket guarantee untuk mencegah terjadinya bank run dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama pada industri perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjaminan simpanan dalam sistem perbankan di Indonesia berdasarkan Undangundang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan menganalisis pengaturan premi berbasis risiko yang akan diterapkan dalam sistem perbankan di Indonesia, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi LPS nantinya ketika premi ini diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan LPS. Hasil penelitian adalah dengan terbitnya UU LPS, penjaminan simpanan di Indonesia dilakukan oleh LPS sebagai bentuk sistem penjaminan simpanan eksplisit yang menggantikan kebijakan blanket guarantee sebelumnya. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penjamin simpanan, LPS menetapkan dan mengenakan premi penjaminan kepada setiap bank peserta penjaminan, yang saat ini berdasarkan Pasal 13 UU LPS berlaku sistem flat rate premium dengan pengenaan premi yang sama untuk setiap bank. Berdasarkan Pasal 15 UU LPS, terbuka kemungkinan untuk mengubah sistem flat rate premium menjadi sistem premi berbasis risiko, yaitu tingkat premi yang berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank dengan penilaian kriteria kuantitatif yang dinilai oleh LPS dan kriteria kualitatif yang dinilai oleh otoritas pengawas perbankan.

---

As a result of the monetary crisis in 1997, the Indonesian government established a financial safety net in the form of a blanket guarantee to prevent a bank run and restore public confidence, especially in the banking industry. This study aims to identify deposit insurance in the banking system in Indonesia based on Law Number 24 Year 2004 on the Indoensia Deposit Insurance Corporation (IDIC) and analyzed the regulation of risk-based premiums that will be applied in the banking system in Indonesia, as well as possible constraints faced by LPS later when the premium is applied. This research is a normative juridical literature. Data were collected by literature study and interviews with IDIC. The study is by the publication of the IDIC Act, the deposit guarantee in Indonesia conducted by LPS as a form of explicit deposit insurance system that replaces the previous policy of blanket guarantee. In order to carry out his duties as a guarantor of deposits, IDIC establish and impose insurance premium to each member bank guarantee, which is currently based on Article 13 of the Act applies IDIC flat rate premium system with the imposition of premiums the same for every bank. Under the IDIC Act Article 15, it is possible to change the flat rate premium system to become riskbased premium system, which is the premium rate is different between one bank and another bank based on the scale of the risk of bank failures with the assessment criteria are assessed by quantitative and qualitative criteria IDIC assessed by the banking supervisory authority."

"Tesis ini membahas perbandingan antara kebijakan Pemerintah dengan metode Risk Based Inspection, dalam menetapkan interval inspeksi pengujian pada katup pengaman,  untuk menjamin keandalan. Penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain one group pre-test post test. Hasil penelitian mendapatkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara interval inspeksi dan pengujian katup pengaman yang digunakan, dan kebijakan Pemerintah belum dapat menjamin keandalan dibandingkan metode RBI, sehingga disarankan untuk Pemerintah melakukan peninjauan  terhadap kebijakan serta melakukan perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

---

This thesis addresses the comparison between Government policy and Risk Based Inspection methods, in establishing test inspection intervals on safety valves, to ensure reliability. Research is quantitative research with the design of one group pre-test post test. The results of the study found that there was a noticeable difference between the inspection intervals and the safety valve testing used, and the Government's policy could not guarantee reliability compared to the RBI method, so it was recommended that the Government conduct a review of the policy and formulate an evidence-based policy."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, dengan menggunakan pendekatan cross-sectional (Pendekatan Silang). Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian secara statistik yang menggunakan program SPSS. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara kualitatif interpretasi tabulasi data jawaban responden menunjukkan terdapat adanya hubungan persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Sedangkan dari uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan baik hipotesis utama maupun sub hipotesis penelitian (H1) secara teoritis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

---

ABSTRACTThis thesis goal to improve auditor perception analitycal about risk based audit application and professionalism auditor impact to quality of region general audit report in The Supre Audit Board at Banten Province, with the cross-sectional perspective. The Data Analitycal technique with application program of Statistical Program for Social Science (SPSS) version 21. The Analitycal data consist of validity, reliability, classic assumption and hipotesis. The summary of this thesis with tabulation perception responden answer data that the answer positive impact abaout the risk based audit application and professionalism auditor to region general audit report in the Supreme audit Boart at Banten Province."

"Korosi terjadi tanpa mengenal waktu di segala aspek kehidupan manusia dan dapat mengakibatkan banyak kerugian. Di industri minyak dan gas, kerugian yang terjadi akibat korosi berdampak pada penurunan kualitas material yang digunakan. Dan hal ini berarti berhubungan dengan lamanya operasional alat berfungsi atau kemampuan jangka panjang dari suatu alat dan kemungkinan terjadinya kegagalan pada peralatan yang digunakan. Sehingga jika korosi menyerang, maka selain kerugian finansial yang dialami, kerugian berupa dampak terhadap lingkungan sekitar dan juga safety dari pekerja dan masyarakat sekitar juga bisa terjadi. Oleh karena itu inspeksi terhadap peralatan yang ada penting untuk dilakukan. Indonesia yang masih mengacu pada inspeksi berdasarkan jangka waktu (timebased inspection) masih memberikan peluang untuk terjadinya kegagalan pada peralatan yang digunakan. Oleh karena itu penting untuk menggunakan acuan lain seperti inspeksi berdasarkan tingkat resiko (Risk-Based Inspection)/RBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 pipa yang dianalisa, 5 pipa (6" dan 4 pipa 16") memiliki nilai 2D yang berarti berstatus resiko medium dan mendapatkan respon corrective maintenance dan 3 pipa (8", 12", dan 18") memiliki nilai 2E yang berarti berstatus resiko medium-high dan mendapatkan respon preventive maintenance. Usulan inspeksi yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan visual, ultrasonic straight beam, eddy current, flux leakage, radiography, dan pengukuran dimensi. Usulan waktu inspeksi yang dapat dilakukan kembali adalah 7 tahun kemudian untuk pipa-pipa yang memiliki nilai 2D dan 5 tahun kemudian untuk pipa-pipa yang bernilai 2E dari inspeksi terakhir. Nilai rendah yang diperoleh melalui penelitian ini dikarenakan pipa memiliki sistem inspeksi yang baik terhadap mix point/injection yang ada dan juga karena sistem pipa yang ada tidak mengenal adanya deadleg, sehingga nilai TMSF tidak mengalami pertambahan yang signifikan.

---

Corrosion happen everytime in all human-life aspects and can caused lot of losses. In oil and gas industry, losses caused by corrosion affect directly to material quality that used in the industry. And it means relate to how long an equipment can perform or long-term compability of an equipment and probability of a failure occured in an equipment. So, if corrosion attacks, beside financial loss, another loss that can happen are environtmental loss and also human safety which is include the worker and also community around the industry. Therefore, it is very important to hold an inspection to every equipments in oil and gas industry. Indonesia still hold time based inspection to all equipment in oil and gas industry, and that methode still open for a failure occured. So that, it is very important to use another inspection management methode like Risk-Based inspection (RBI).

Result of this paper are, from 8 pipes that checked, 5 pipes (a 6" pipe and 4 pipes of 16") got 2D rank, which mean have medium status and got corrective maintenance respon. And 3 pipes (8", 12" and 18") got 2E rank which mean have medium-high status and got preventive maintenance response. Inspection methode that proposed are visual examination, ultrasonic straight beam, eddy current, flux leakage, radiography, and dimensional measurement. Inspection time interval from last inspection activity that proposed are 7 years for pipes that got 2D rank and 5 years for pipes that got 2E rank. Low rank that several pipes received because those pipes have good inspection system on mix point/injection area and also the overall piping system do not have the deadleg system, so the TMSF value not multiplied by a value factor."