Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Insurance Technology atau InsurTech adalah perusahaan asuransi, perantara, atau perusahaan berbasis teknologi yang memasuki sektor asuransi, yang memanfaatkan teknologi baru untuk memberikan nilai tambah baru bagi industri serta memberikan cakupan ke basis pelanggan yang lebih cerdas secara digital. Namun, Indonesia saat ini belum memiliki pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan InsurTech dan tanpa adanya regulasi yang menyeluruh akan berpotensi memunculkan sejumlah risiko. Dengan demikian, penulis merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pokok permasalahan mengenai bagaimana eksistensi InsurTech ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana perbandingan pengaturan dan pelaksanaan InsurTech di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan InsurTech di Indonesia saat ini masih diatur secara parsial dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asuransi, transaksi elektronik, maupun perlindungan konsumen. Terlebih, saat ini InsurTech di Indonesia masih didominasi oleh produk micro-insurance yang dipasarkan oleh InsurTech berbentuk aggregator maupun intermediaries. Jika dibandingkan dengan Singapura, kini InsurTech di Singapura telah berfokus pada penyempurnaan layanan dari produk yang telah ada dengan pengaturan yang telah mampu mengatasi persoalan risiko dan tantangan dari InsurTech yaitu dengan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen bagi penyelenggara InsurTech. Oleh karena itu, OJK sebagai regulator memiliki urgensi untuk menerbitkan produk hukum yang spesifik dan komprehensif untuk mengatur detail penyelenggaran InsurTech di Indonesia dengan mempelajari pengaturan serta implementasi dari Singapura.

---

Insurance Technology, also known as InsurTech, is a new insurance company, intermediary, or technology-based company that enters the insurance sector and uses new technologies to provide new added value to the industry as well as coverage to a digitally smarter customer base. However, Indonesia appears to lack comprehensive arrangements for the implementation of InsurTech, which could pose a number of risks in the absence of comprehensive regulation. As a result, the author believes there is a need for additional research on how the existence of InsurTech is reviewed from the laws and regulations in Indonesia, as well as how to compare the regulation and implementation of InsurTech in Indonesia and Singapore. A juridical-normative method with a comparative approach was used for the research. According to the findings of this research, InsurTech regulations in Indonesia are currently only partially regulated by laws and regulations governing insurance, electronic transactions, and consumer protection. Furthermore, micro-insurance products marketed by InsurTech in the form of aggregators and intermediaries continue to dominate InsurTech in Indonesia. InsurTech in Singapore has now focused on improving the services of existing products with arrangements that have been able to overcome the risks and challenges of InsurTech, namely the existence of special regulations governing the protection of personal data and consumer protection for InsurTech operators. As a result, OJK, as a regulator, is under pressure to issue specific and comprehensive legal products to govern the details of InsurTech implementation in Indonesia by studying the arrangements and implementation in Singapore."

"Di tengah perkembangan teknologi inovasi digital yang semakin berkembang, dikenal istilah Financial Technology (FinTech) untuk menggambarkan industri keuangan digital. Industri asuransi menjadi salah satu bidang yang turut dimanfaatkan oleh perkembangan FinTech, yang kemudian dikenal dengan Insurance Technology (InsurTech). Di Indonesia sendiri hanya terdapat usaha InsurTech Aggregator sebagai marketplace penyedia layanan penjualan asuransi. InsurTech serta kemudahan yang dijanjikannya diyakinkan dapat meningkatkan angka penetrasi asuransi di Indonesia. Namun, absennya regulasi yang mengatur mengenai InsurTech secara spesifik membuat penyelenggaraan InsurTech belum maksimal. Regulasi InsurTech saat ini hanya sebatas UU No. 40/2014 yang mengatur mengenai industri asuransi secara keseluruhan dan POJK No. 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini akan membahas mengenai perbandingan usaha asuransi dengan usaha InsurTech jenis agregator dan peran pentingnya regulasi InsurTech, serta dibandingkan dengan Inggris melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa InsurTech Aggregator bukan merupakan usaha asuransi, namun termasuk ke dalam usaha perasuransian. Selain itu, penyelenggaraan InsurTech di Inggris sudah lebih mapan meskipun Inggris juga belum memiliki regulasi khusus terkait InsurTech dan hanya diatur melalui Solvency II yang mengatur mengenai industri asuransi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu segera merumuskan peraturan yang mengatur mengenai InsurTech agar penyelenggaraan InsurTech menjadi lebih optimal.

---

In the growing development of digital innovation technology, the term Financial Technology (FinTech) describes the digital financial industry. The insurance industry is one of the fields that has benefited from the development of FinTech, which became known as Insurance Technology (InsurTech). In Indonesia, only the InsurTech Aggregator business is available and operates as a marketplace providing insurance sales services. InsurTech and its convenience will increase insurance penetration rates in Indonesia. However, the absence of regulations specifically about InsurTech has made InsurTech implementation not optimal. InsurTech’s current regulations are limited to Law No. 40/2014, which regulates the insurance industry as a whole, and POJK No. 13/2018, concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. This research will discuss the comparison of the insurance business with the aggregator-type InsurTech business and the vital role of InsurTech regulation, as well as compare it to the United Kingdom through normative juridical research by conducting literature studies. The study results show that InsurTech Aggregator is not a general insurance business but an insurance-related business. In addition, the implementation of InsurTech in the United Kingdom is more established. However, the United Kingdom also does not yet have specific regulations related to InsurTech and is only regulated through Solvency II, which regulates the insurance industry as a whole. Therefore, the Indonesian government needs to immediately formulate regulations governing InsurTech so that the implementation of InsurTech can be more optimal."

"Skripsi ini membahas mengenai peningkatan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura. Pokok permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan dan penyelenggaraan layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia dalam asuransi wajib oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan asuransi komersial oleh perusahaan asuransi swasta?; dan 2. Bagaimana peningkatan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa yang dapat dilakukan di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura?. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diolah dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah: 1. Pengaturan layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia diatur dalam: UU SJSN, UU BPJS, UU Kesehatan Jiwa, dan UU Perasuransian, dandiselenggarakan baik dalam mekanisme asuransi wajib oleh BPJS Kesehatan maupun dalam mekanisme komersial oleh perusahaan asuransi swasta; dan 2. Terdapat (6) cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa diIndonesia melalui perbandingan dengan Singapura. Saran dari Penulis adalah bagi Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk membuat regulasi yang secara akomodatif, praktis, dan komprehensif terkait program jaminan kesehatan jiwa bagi penderita gangguan jiwa di Indonesia.

---

This thesis discusses ways on how to improve the effectiveness of mental health insurance services in Indonesia through comparison with Singapore. The main issues examined in this thesis are: 1. How is the regulation and implementation of mental health insurance services in Indonesia in terms of compulsory insurance by the BPJS Kesehatan and commercial insurance by private insurance companies?; and 2. How to increase the effectiveness of mental health insurance services that can be done in Indonesia through comparison with Singapore?. The research method used in this thesis is juridicalnormative with the type of data used is secondary data which is processed and analyzed

qualitatively. The results of this thesis research are: 1. Mental health insurance services in Indonesia are regulated in: UU SJSN, UU BPJS, UU Kesehatan Jiwa, dan UU Perasuransian, and are carried out both in mandatory insurance mechanism by BPJS Kesehatan and in commercial mechanism by private insurance companies; and 2. There are (6) ways that can be done to increase the effectiveness of mental health insurance services in Indonesia through comparison with Singapore. The author's suggestion is that the Government of Indonesia needs to make regulations that are accommodative, practical and comprehensive regarding the mental health insurance program for people with mental disorders in Indonesia."

"Fertilisasi In Vitro (IVF) adalah salah satu Teknik Reproduksi Berbantu (TRB) untuk membantu orang dengan masalah infertilitas yang mempengaruhi jutaan orang usia reproduksi di seluruh dunia. Akses yang setara ke perawatan kesuburan masih menjadi tantangan; biaya hidup yang tinggi, kurangnya kebijakan yang mendukung—dan akses terbatas ke perawatan infertilitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif untuk melihat perbandingan pertanggungan hukum dan asuransi di antara dua negara besar ASEAN, Indonesia & Singapura. Dimana pemerintah Singapura sebagai pronatalis mencakup sebagian besar perawatan kesuburan dengan skema pembiayaannya dan Indonesia tidak memiliki perlindungan oleh negara. Masuk akal bagi kedua negara untuk mengatur undang-undang di mana mengadopsi mandat asuransi infertilitas adalah salah satu cara untuk meningkatkan akses ke layanan ini untuk memastikan ketersediaan informasi dan fasilitas layanan kesehatan reproduksi yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

---

In Vitro Fertilization (IVF) is one of the Assisted Reproductive Technique to help people with infertility that affects millions of people of reproductive age worldwide. Equal and equitable access to fertility care still remain as a challenge; high living costs, lack of supportive policies—and limited access to infertility treatments. This research use juridical normative method with descriptive-comparative approach to see the comparison of legal and insurance coverage in between two major ASEAN country, Indonesia & Singapore. Whereas, Singapore government as a pronatalist covers most of the fertility treatments with its financing scheme and Indonesia had zero coverage by the state. It is reasonable for both country to regulate a law where adopting an infertility insurance mandate which cover the process of IVF is one way to increase access to these services to ensure the availability of safe, quality, and affordable reproductive health information and service facilities."

"Penipuan asuransi yang dilakukan oleh nasabah asuransi atau pihak tertanggung merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat. Penipuan asuransi atau insurance fraud tergolong pada tindak pidana penipuan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pemidanaan penjara bagi pelaku penipuan asuransi kurang tepat karena bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku penipuan adalah kerugian ekonomis. Kerugian ini tidak hanya berdampak kepada korban penipuan yaitu perusahaan asuransi selaku pihak penanggung, namun juga masyarakat luas selaku calon nasabah dan nasabah asuransi. Tindak pidana penipuan asuransi menimbulkan kerugian secara finansial terhadap perusahaan asuransi secara spesifik, dan terhadap perekonomian asuransi secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman yang selama ini dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan asuransi oleh nasabah di Indonesia serta perbandingan sanksinya dengan negara-negara lain, yaitu dengan Spanyol dan Singapura. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk inventarisasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seputar asuransi, penipuan asuransi, dan sanksinya di Indonesia, Spanyol, dan Singapura. Hasil analisis berupa bentuk sanksi yang lebih tepat diberikan bagi pelaku tindak pidana penipuan asuransi sebagai tindakan represif terhadap fraud asuransi akan diuraikan secara eksplanatoris analitis. 

---

Insurance fraud committed by insurance clients or the insured parties is a crime which occurs quite a lot within society. Insurance fraud is classified as the crime of fraud or cheating or swindling, which based on the regulations may be penalized by imprisonment. The rules which regulate that insurance fraud perpetrators may be sanctioned with imprisonment still have room for improvement because the losses that occur due to the crime is economical loss. Harm caused by the crime affects not only the victim of said fraud which is the insurance company or the insurer party, but also potential clients and existing clients which is the public. Insurance fraud causes financial damage specifically to the insurance company, and widely to the economy of insurance. This research aims to analyze the preexisting sanctions given to clients who are perpetrators of insurance fraud in Indonesia and the comparison of sanctions with other countries, namely Spain and Singapore. Juridical normative methods are used in this research to inventorize and analyze the rules and regulations regarding insurance, insurance fraud, and the sanctions in Indonesia, Spain, and Singapore. Analysis results showing a more suitable sanction for insurance fraud perpetrators as a repressive act towards the crime of insurance fraud will be elaborated in an analytical explanatory method."

"ABSTRACTTesis ini membahas penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi atau perdagangan elektronik yang belum diatur di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder diperoleh dari bahan pustaka. Pembahasan dalam skripsi ini melibatkan pengaturan penjualan asuransi yang dilakukan secara digital atau elektronikdi Indonesia, apakah itu pengaturan umum atau khusus. Membahas juga keadaan perusahaan asuransi di Indonesia yang telah menjual asuransi secara digital atau secara elektronik, tetapi jumlahnya masih kecil. Di Singapura ada Pedoman tentangDistribusi Online Kebijakan Jiwa Tanpa Nasehat dan Undang-Undang Asuransi Bab 142 yang secara spesifik mengatur distribusi dan penjualan asuransi melalui digitalisasi dan perdagangan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu untuk regulasi penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi atau elektronik perdagangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the sale of insurance that is done through digitalization or electronic commerce that has not been arranged in Indonesia. The research method used in writing this thesis is juridical normative. This legal research uses a kind of secondary data obtained from library materials. The discussion in this thesisinvolves arrangements on the sale of insurance carried out digitally or electronically in Indonesia, whether it is general arrangement or specifically. Discussed also the state of insurance companies in Indonesia who have been selling insurance digitally or electronically, but the number is still small. In Singapore there are Guidelines on The Online Distribution of Life Policies With No Advice and the Insurance Act Chapter 142 that specifically regulates the distribution and selling insurance through digitalization and electronic commerce. The results showed that the need for regulation on the sale of insurance made through digitalization or electronic commerce in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan pertama, menganalisis insurers factor yang mempengaruhi pembayaran premi reasuransi, premi reasuransi dalam dan luar negeri di industri perasuransian di Indonesia periode tahun 2010 ndash; 2014. Variabel Insurers factors yang diteliti adalah Total Admitted Asset, Risiko Underwriting, Klaim Netto, Liabilities, Laba Perusahaan, Modal Perusahaan, Premi Retensi, Lini Bisnis dan Interaksi antara Modal dengan Profit serta Hutang dengan Profit. Kedua, menentukan tingkat retensi perusahaan asuransi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Metode untuk menganalisis premi reasuransi adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Metode untuk menentukan tingkat retensi menggunakan Straub rsquo;s Method dan mengikuti ketentuan dan peraturan dari Regulator Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan menggunakan POJK. 14/POJK.05/2015 serta Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.05/2015 Hasil penelitian yang diperoleh mengenai insurers factor yang mempengaruhi premi reasuransi di Indonesia adalah Modal/Ekuitas, Profit, Klaim Netto, UW Risk, Lini Bisnis Property, Motor Vehicle, Engineering, Cargo, Hull dan Liability, Surety, PA Health, Aneka serta Interaksi antara Modal dengan Profit. Hasil penelitian yang Kedua adalah, retensi perusahaan asuransi ditentukan oleh Capital at Risk, Profit loading, Risk Willingness, dan Unbalancedness. Implikasi perhitungan dengan menggunakan metode Straub rsquo;s dan peraturan OJK adalah perusahaan asuransi dapat menyesuaikan perhitungan retensi dengan menggunakan profil risiko dan klaim yang diterima berdasarkan data historis untuk menentukan tingkat retensi sendiri dan menyesuaikannya dengan peraturan dari OJK. etensi, Kinerja Asuransi, Premi Reasuransi, Metode Straub rsquo;s.

---

ABSTRACTCompanies in Indonesian Insurance Industry The purpose of this study is first to analyze the insurer factors affecting the payment of reinsurance premium as well as reinsurance premium ceded to domestic and abroad reinsurance in Indonesian insurance industry in the period of 2010 2014. The insurer factors analyzed are total admitted assets, underwriting risk, net claims, liabilities, corporate income, corporate capital, retention premium, line of business, and interaction between capital and profit as well as debt and profit. The second purpose is to determine the retention rate of insurance companies to improve their performance. The method applied to analyze the reinsurance premium is multiple linear regressions. The methods applied to determine the retention rate are Straub 39 s method and the provisions by Indonesian Financial Services Authority OJK , i.e. OJK Regulation No.14 POJK.05 2015 and OJK Circular Letter No.31 SEOJK.05 2015. The finding shows that the insurer factors affecting the reinsurance premium in Indonesia are capital equity, profit, net claim, underwriting risk, line of business in property, motor vehicle, engineering, cargo, hull and liability, surety, personal accident health, miscellaneous, and interaction between capital and profit. The second finding shows that the retention of the insurance companies is determined by capital at risk, profit loading, risk willingness and unbalancedness. The calculation using Straub 39 s method and OJK Regulation and Circular Letter implicates that the insurance companies can adjust the calculation of retention by using risk profile and claim recovery based on the historical data to determine and customize the self retention according to the provisions by OJK. "

"Skripsi ini membahas mengenai praktik twisting dengan judul perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi yang dirugikan akibat praktik twisting oleh agen asuransi dalam kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) latar belakang alasan praktik twisting oleh agen asuransi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di antara perusahaan asuransi, dan 2) jenis perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Undang-Undang bagi perusahaan asuransi yang dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, wawancara juga dilakukan. Pada akhirnya, diperoleh kesimpulan bahwa persaingan usaha tidak sehat dapat muncul ketika praktik twisting dilakukan atas dasar perintah dari perusahaan asuransi tempat agen itu bekerja. Perusahaan asuransi yang menjadi korban praktik twisting dapat menuntut ganti kerugian dengan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf f UU Persaingan Usaha. Namun demikian, perusahaan yang dirugikan menjadi tidak dapat memperoleh ganti kerugian apabila praktik twisting dilakukan tidak atas perintah. Hal ini karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mewajibkan agen untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Skripsi ini menyarankan pembentukan pengaturan khusus mengenai praktik twisting yang memuat perlindungan hukum kepada pelaku usaha di bidang industri asuransi yang kepentingannya dirugikan oleh kesalahan agen.

---

This thesis examines the practice of twisting with the title "Legal Protection for Insurance Companies Affected by Twisting Practices Conducted by Insurance Agents in Relation to Unfair Business Competition." The research problem addressed in this study is: 1) the underlying reasons why twisting practices by insurance agents can lead to unfair business competition among insurance companies, and 2) the types of legal protection offered by the law for affected insurance companies. The research methodology employed in this study is juridical-normative, utilizing secondary data in the form of primary and secondary legal materials, with interviews conducted as well. In conclusion, it is found that unfair business competition can arise when twisting practices are conducted based on instructions from the insurance company where the agent works. Insurance companies that fall victim to twisting practices can seek compensation under Article 47, paragraph (2), letter f of the Law on Business Competition. However, companies that are affected may not be able to obtain compensation if twisting practices are conducted without instruction. This is because there is currently no specific regulation that holds agents accountable for their own actions. This thesis suggests the establishment of specific regulations regarding twisting practices that include legal protection for business entities in the insurance industry who suffer damages due to the misconduct of agents."

"ABSTRAKThesis ini membahas analisis efisiensi di Industri asuransi Indonesia periode2006-2010 dengan menggunakan data industry asuransi jiwa dan asuransikerugian/umum. Metodologi yang digunakan adalah non parametricmenggunakan Data Envelopment Analysis untuk melihat efisiensi teknikal.Kemudian analisis efisiensi dilakukan berdasarkan kelompok ukuran bankberdasarkan kepemilikan dan ukuran yang dilihat dari besaran modal sendiri.Hasilnya adalah bahwa asuransi dengan modal sendiri di atas 100 Miliarmerupakan kelompok perusahaan asuransi yang lebih efisien dibandingkanperushaaan asuransi dengan modal sendiri di bawah 100 Miliar. Selain itukelompok asuransi kerugian swasta rata-rata lebih efisien dibandingkanperusahaan patungannya. Sementara di kelompok asuransi jiwa, perusahaanpatungan sedikit lebih efisien dibandingkan perusahaan swastanya

---

ABSTRACTThis Thesis investigate Indonesian Insurance Industry between 2006-2010.Medotodology used is non parametrics analysis using Data Envelopment Analysisto analyse the technical efficiency. Efficiency analysis is conducted acrossdifferent group by the size and ownership. The results indicates that insurancewith equity capital above 100 Bilion Rupiah more efficient than insurance below100 Bilion Rupiah. Other results show that private general insurance is moreefficient on average than its joint ventures. While in the group life insurance, jointventure slightly more efficient than private enterprise"