Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 42 Undang-Undang Rumah Susun memungkinkan pelaku pembangunan rumah susun untuk dapat memasarkan rumah susun sebelum pembangunan dilaksanakan. Namun, beberapa rumah susun yang sudah dipasarkan kepada masyarakat sebelum pembangunan dilaksanakan ternyata tidak dapat menyelesaikan pembangunannya sehingga menimbulkan kerugian kepada para pembeli. Tidak selesainya pembangunan tersebut seringkali diakibatkan dari tidak dimilikinya salah satu dari persyaratan pemasaran sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Rumah Susun. Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder barupa buku literatur dan peraturan perundang-undangan, akan digali perihal pengaturan keterbukaan informasi mengenai persyaratan pemasaran di dalam Pasal 42 Undang-Undang Rumah Susun oleh pelaku pembangunan pada pemasaran rumah susun sebelum pelaksanaan pembangunan dan pengaturan pengawasan pemerintah terhadap dipenuhinya persyaratan pemasaran saat melakukan pemasaran sebelum pelaksanaan pembangunan. Kewajiban pelaku pembangunan untuk membuka informasi pemenuhan persyaratan pemasaran memang ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan, namun belum memiliki mekanisme penegakan yang jelas. Terhadap pengawasan pemerintah, yang ditemukan hanya siapa pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan tanpa adanya pengaturan lebih lanjut bagaimana pengawasan dilakukan.

---

Article 42 of the Indonesian Condominium Law allows the condominium developer to do the Pre Project Selling. However, a few condominiums that have been marketed before the construction project, cannot finish the construction project and cause a considerable loss to the buyers. It often happened because of the absence of one of the marketing requirements as it can be found in article 42 of the Indonesian Condominium Law. With a juridical-normative method and the utilization of the secondary data in the form of literature books and legislation, regulation about information disclosure towards marketing requirements based on article 42 of the Indonesian Condominium Law in the Pre-Project Selling and regulation about government supervision towards the condominium developer marketing requirements ownership in the Pre-Project Selling will be researched. The condominium developer’s obligation to disclose the marketing requirements ownership information can be found in the legislation, yet it lacks an enforcement mechanism. At the same time, the only regulation found about government supervision is only about the party to whom the authority to supervise has been handed over, without any further regulation about how it should be done."

"[ABSTRAKPT. Mitra Safir Sejahtera dalam memasarkan rumah susun kemanggisan residencemenggunakan pre project selling system. Pemasaran rumah susun dilakukan saatlokasi pembangunan masih berupa tanah kosong dengan menandatangani perjanjianpengikatan jual beli. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul akibat daripelaksanaan sistem tersebut dimana pengembang tidak menyelesaikan pembangunanrumah susun sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pengikatan jual beli.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yangmembeli rumah susun dari pengembang yang menggunakan sistem ini. Oleh karenaitu, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitianpreskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secarakualitatif sehingga menghasilkan laporan yang bersifat preskriptif analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pengembang tidak memenuhi persyaratanadministratif yang diwajibkan dalam pemasaran rumah susun, dan perjanjianpengikatan jual beli yang bertujuan untuk melindungi konsumen ternyata tidak dapatmemberikan perlindungan hukum yang cukup bagi konsumen.

---

ABSTRACTPT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers.;PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers.;PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers., PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers.]"

"Maraknya pembangunan perumahan dan rumah susun beberapa tahun terakhir ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat salah satunya dalam hal menarik perhatian dari calon pembeli atau konsumen. Dampaknya ialah banyak pelaku usaha yang melakukan berbagai macam cara untuk memudahkan mereka melakukan penjualan rumah susun secara cepat. Salah satu strategi yang digunakan oleh pelaku usaha ialah melakukan pemasaran rumah susun dengan sistem Pre Project Selling, yakni penjualan yang dilakukan sebelum proyek pembangunan properti dimulai. Pelaksanaan Pre Project Selling diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Walaupun sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku pengembang yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, salah satunya terjadi pada praktik pembangunan rumah susun hunian Meikarta Cikarang, Bekasi yang dilakukan oleh PT Mahkota Sentosa Utama. Dalam Penulisan ini membahas mengenai penerapan konsep pembangunan rumah susun dengan sistem pemasaran pre project selling dengan melakukan perbandingan praktik pembangunan rumah susun di Singapura dengan sistem Build Under Construction, selain itu dalam penulisan ini akan dibahas perlindungan hukum yang disediakan oleh Pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli rumah susun dengan sistem pemasaran Pre Project Selling.

---

The rise of residential and flat development for the last couple of years, has created a very tight competition on, among other, how to attract the attention of potential buyers or consumers. The impact of it made many developers undertook various methods to be able to rapidly facilitate the sale of their flats. One of the strategies that’s being used by the developers would be, marketing their flats using Pre Project Selling system, which is, sales that is made before the property development project begins. The implementation of the Pre Project Selling system is regulated in Act Number 20/2011 concerning about flats, and other of its implementing regulations. Although it has been clearly stipulated through regulations, in practice, there are still many violations committed by developers that cause harm to consumers, one of it occurred in the Meikarta residential flats constructions, located in Cikarang, Bekasi, conducted by PT Mahkota Sentosa Utama. This thesis discuss about the applications of flats development concept using pre project selling marketing system, by comparing it to Build Under Construction system which applied in Singapore. In addition, this thesis will also discuss about the legal protections provided by the Government, to protect consumers in flats sales and purchase transactions using Pre Project Selling marketing system."

"Perkembangan dunia bisnis dan usaha di Indonesia pasca krisis moneter menunjukan grafik pertumbuhan yang sedikit demi sedikit menunjukan peningkatan. Pengembangan pola bisnis dan bidang usaha ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang telah eksis dan memiliki kemampuan keuangan yang baik untuk memasuki bidang usaha yang baru dan berbeda dari yang selama ini mereka geluti.Berbagai macam cara dan strategi bisnis dipergunakan guna mewujudkan keinginan diversifikasi usaha dari perusahaan, antara lain ditempuh dengan cara melakukan Merger, Konsolidasi dan atau akuisisi. Masing-masing cara sebagaimana dimaksud diatas memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Didalam tulisan ini, penulis mengambil Akuisisi melalui Pasar Modal sebagai salah satu strategi diversifikasi bisnis yang menurut pandangan penulis memiliki nilai ekonomis yang paling baik dibandingkan dengan Merger dan Konsolidasi.Akuisisi banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik didalam lingkungan grup perusahaan maupun diluar lingkungan grup perusahaan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya akuisisi adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, seperti memperkuat pangsa pasar yang ada, memperkuat struktur pemodalan ataupun menguasai serta mempelajari tekhnologi dari pesaing.Bentuk akuisisi yang paling banyak dilakukan adalah bentuk akuisisi dengan pembelian saham suatu perusahaan lain melalui pasar modal. Peraturan mengenai akuisisi atau pengambil-alihan telah ada sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No. 1 Tabun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tabun 1998.Dalam praktek akuisisi melalui pasar modal yang disertai dengan kewajiban melakukan penawaran tender saham saat ini semakin berkembang dan kompleks sehingga ada kecenderungan pengusaha untuk memanfaatkan celah-celah hukum untuk kepentingan pengusaha tersebut, antara lain penyesatan informasi serta perdagangan saham dengan memanfaatkan informasi orang dalam (insider trading), praktek-praktek semacam ini patut diperhatikan oleh para pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan agar tidak memberi kesempatan kepada pelaku bisnis untuk memanfaatkan peluang hukum yang ada. Kewajiban melaksanakan keterbukaan informasi (disclosure) dalam proses akuisisi dan tender offer di pasar modal adalah langkah yang wajib dilaksanakan oleh setiap emiten, sehingga diharapkan masyarakat atau calon investor akan dapat memperoleh informasi seluas-luasnya berkenaan dengan kondisi perusahaan yang akan diakuisisi dan dalam membuat keputusan bisnis terhadap perusahaan yang akan diakuisisi."

"Keterbukaan Informasi Publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintah yang demokratis dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hak masyarakat atas informasi telah dijamin oleh UUD, dimana pada intinya masyarakat mempunyai hak untuk  mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan salah satunya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun usaha masyarakat dalam menuntut keterbukaan tidak selalu berjalan mulus. Melalui metode non doktrinal, penelitian ini ingin melihat sejauh mana pengimplementasian keterbukaan informasi publik pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa belum teroptimalisasi dengan baik, karena faktanya masih banyak badan publik yang menolak untuk terbuka terhadap informasi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, selain itu dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi oleh komisi informasi masih terdapat kekurangan pada prosedur penyelesaian yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang - undang. Dalam penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan saran dan masukan bagi pihak terkait seperti, badan publik dalam mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien agar lebih mudah untuk diakses masyarakat, pengembangan kualitas sumber daya manusia pada lembaga komisi informasi, penegakan hukum, serta diperlukanya revisi undang - undang keterbukaan informasi yang harus adaptif dengan perkembangan zaman.

---

Public Information Disclosure is an important factor in realizing a democratic government and in accordance with good governance. The public's right to information has been guaranteed by the Constitution, which essentially means that the public has the right to seek, obtain, possess, and store information using all available channels. Through information disclosure, the public can participate in monitoring government activities in the implementation of development, one of which is the procurement of government goods and services. However, the community's efforts in demanding openness do not always run smoothly. Through the non-doctrinal method, this research aims to see the extent of the implementation of public information disclosure in the field of government procurement of goods and services. The results of the study found that the implementation of public information disclosure in the field of goods and services procurement has not been optimized properly, due to the fact that there are still many public bodies that refuse to be open to information on the procurement of government goods and services, besides that in the process of resolving information disclosure disputes by the information commission there are still shortcomings in settlement procedures that are not in accordance with what is mandated by law. This research is also expected to provide suggestions and input for related parties such as, public agencies in developing information and documentation systems to manage public information properly and efficiently so that it is easier to access by the public, developing the quality of human resources at information commission institutions, law enforcement, and the need for revision of information disclosure laws that must be adaptive to the times."

"Keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintah dalam dimensi Hukum Administrasi Negara merupakan sarana yang ditetapakan dalam rangka membatasi ruang gerak pemerintah. Konotasi pembatasan yang dimaksudkan bukan untuk menghambat maupun mempersempit aktivitas pemerintah namun mengacu pada dimensi pengawasan dan penjagaan agar perbuatan-perbuatan pemerintah sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dalam garis orisinalitas fungsionalnya. Disisi lain, keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintah sejatinya merupakan konsekuensi logis dari kewenangan pemerintah. Kewenangan yang kemudian termanifestasi dengan beragam peran dan fungsi sangatlah dimungkinkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik secara komunal maupun privat. Moralitas yang berinterkorelasi dengan hukum mengambil peran dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah dengan modal analisis dasar melalui aspek pengaturan perihal pertanggungjawaban pemerintah dalam sistem hukum administrasi negara di Indonesia dan kondisi faktual penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Kedua aspek yang digunakan untuk melacak moralitas dalam pertanggungjawaban pemerintah menunjukkan jikalau terdapat ketidakkonsistenan dalam pengaturan dan kondisi faktual penyelenggara administrasi negara yang sarat dengan pelanggaran.

---

The existence of the government responsibility principle in the dimension of administrative law is established in order to limit the space for government. The connotation of the restrictions intended not to hinder or narrow the activities of the government but refers to the dimensions of supervision and safeguarding so that the actions of government in accordance with the corridor that has been set in the line of functional originality. On the other hand, the existence of the principle of government responsibility is actually a logical consequence of government authority. The authority which is then manifested by a variety of roles and functions is very likely to cause harm to the community both communally and privately. Morality that correlates with the law takes a role in the implementation of government responsibility with basic analysis capital through the regulatory aspects regarding government responsibility in the state administrative legal system in Indonesia and factual conditions for the administration of government in Indonesia. Those aspects used to track morality in government responsibility show that if there are inconsistencies in the regulation, the factual conditions of the administrators of the state that are fraught with violations and the still rampant non-compliance of the government in implementing state administrative court decisions that have permanent legal force."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi para calon pembeli satuan rumah susun, khusunya didaerah Ibukota Jakarta dalam melakukan transaksi jual beli satuan rumah susun melalui sistem pre project selling. Semakin maraknya pembangunan rumah susun saat ini, berarti semakin banyak unit hunian yang harus ditawarkan pengembang kepada konsumen. Dewasa ini, banyak penawaran yang dilakukan pemasar atau agen properti hunian rumah susun yang menawarkan penjualan unit hunian dengan pola atau strategi "pre project selling", yakni penjualan yang dilakukan sebelum proyek pembangunan properti dimulai. Penelitian ini membahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli satuan rumah susun melalui sistem pre project sellingy dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam rangka pembangunan rumah susun dengan tanah bersama Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan serta Perbedaan Status Rumah Susun dengan Tanah Bersama Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Negara dengan Pembangunan Rumah Susun dengan Tanah Bersama Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Penggelolaan."

"Tesis ini membahas mengenai aspek hukum dalam pembangunan rumah susun dan jual beli satuan rumah susun pada rumah susun yang dikembangkan oleh Pengembang "A". Dibahas mengenai kepatuhan Pengembang "A" dalam mengikuti persyaratan teknis dan administratif yang ditentukan peraturan perundang-undangan dalam membangun rumah susun, cara penjualan satuan rumah susun yang dilakukan oleh Pengembang "A" dengan pemesanan terlebih dahulu dan pengikatannya dengan perjanjian akan jual beli, serta mengenai tanggung jawab Pengembang "A" sebagai pengurus perhimpunan penghuni sementara dan kewajibannya membentuk perhimpunan penghuni yang sebenarnya.

---

The focus of this thesis is the analysis of legal aspect in the development of apartment buildings by Developer "A" and its units sale-purchase to the consumers. Described here are the obedience level of Developer "A" in following the terms of technical and administrative requirements determined by the regulations in the apartment buildings development, how Developer "A" sale the apartment units to the consumers through the pre sale-purchase agreement, and how is the responsibility of Developer "A" in its role as the temporary board of apartment building's occupants association and its obligation to establish the real occupants association."

"Pemasaran Apartemen Dukuh Golf dilakukan dengan cara pre-project selling, dimana penjualan dilakukan ketika bagunan belum jadi dengan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Akan tetapi, pembangunan apartemen ini dihentikan dengan alasan terjadinya krisis ekonomi. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun (sarusun) secara pre-project selling dengan studi kasus Apartemen Dukuh Golf. Hal-hal yang menjadi pokok permasalahan adalah pengaturan penjualan sarusun secara preproject selling dalam undang-undang (UU); perlindungan hukum bagi pembeli dalam PPJB Apartemen Dukuh Golf; dan upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli untuk mendapatkan uangnya kembali jika developer gagal menyerahkan sarusun. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan sumber data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan secara pre-project selling diperbolehkan dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman jo. Pasal 42 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dengan tetap mengacu pada Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Sarusun. PPJB Apartemen Dukuh Golf tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pembeli. Hal ini diindikasikan dengan disimpanginya ketentuan Kepmenpera No.11/KPTS/1994 serta dikesampingkannya Pasal 1266 KUHPerdata. Selain itu developer menganggap gagalnya pembangunan tersebut dikarenakan alasan force majeur dan risiko berada pada pembeli sesuai dengan Pasal 1460 KUHPerdata, padahal menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 pasal tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Dengan dikeluarkannya Putusan No. 51/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dikuatkan dengan Putusan No. 853 K/Pdt.Sus/2010 menyatakan bahwa PT. Megacity development pailit, maka upaya hukum kepailitan dapat menjadi sarana bagi para kreditur untuk menagih piutang yang dimilikinya.

---

The Dukuh Golf Apartment has been marketed by pre-project selling, while the sale was made when the building has not been completed, by signing the Preliminary Sake of Property Agreement. But, the construction of the apartment was terminated because of economic crisis. This thesis discusses about the legal protection for condominium unit buyers by pre- project selling with case study of Dukuh Golf Apartment. The main issues of this thesis are the regulation of condominium units sales in pre-project selling by the law; legal protection for buyers in Dukuh Golf Preliminary Sale of Property Agreement; and the remedies which may be done by the buyers to get their money back if the developer fails to deliver the condominium units. This research is the juridical-normative research with secondary data sources and analyzed qualitatively.

The results showed that pre-project selling is allowed under Article 42 Law No. 1 Year 2011 regarding The Housing and Residential Area jo. Law No. 20 Year 2011 regarding Condominium while referring to Decree of Minister of People Residence No. 11/KPTS/1994 regarding the Guidance of Preliminary Binding of Sale and Purchase of Condominium. Dukuh Golf Apartment Preliminary Sale of Property Agreement does not provide strong legal protection for the buyer. The indicator is the seller set aside the provisions and exclusions of Decree of Minister of People Residence No. 11/KPTS/1994 and Article 1266 Indonesian Civil Code. In addition, the developer considers the failure of development is due to reasons of force majeure and the risk is burdened on the buyer in accordance with Article 1460 Indonesian Civil Code, whereas according to the Supreme Court Circular Letter No. 3 Year 1963 declaring that article is no longer valid. With the issuance of Decision No. 51/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst reinforced by Decision No.853K/Pdt.Sus/2010 that PT. Megacity Development is declared bankrupt, the bankruptcy remedy can be a means for creditors to collect its receivables."