Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mendeskripsikan penelitian tentang evaluasi implementasi insentif pajak di masa pandemi Covid-19. Tujuannya untuk mengevaluasi dan mengetahui pengaruh insentif pajak berdasarkan PMK No. 44/PMK.03/2020 sampai dengan PMK No. 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019. Menggunakan kriteria evaluasi kebijakan efektivitas untuk mengevaluasi hasil pencapaian, efisiensi untuk usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, kecukupan untuk sejauh mana pencapaian hasil memecahkan masalah, pemerataan untuk insentif pajak diberikan kepada semua kelompok yang berbeda, responsivitas untuk kebijakan insentif pajak sesuai dengan kebutuhan dan ketepatan mengevaluasi manfaat pencapaian kebijakan serta kepatuhan wajib pajak untuk mengevaluasi apakah adanya insentif pajak dapat mendorong pelaku usaha UMKM untuk melapor pajak. Evaluasi insentif pajak ini ditujukan kepada pelaku usaha atau orang yang bertanggung jawab atas pajak UMKM di Bekasi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui pertanyaan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal selaku pembuat kebijakan dan 5 UMKM di Bekasi Selatan. Pemerintah sudah memberikan kemudahan prosedur pemanfaatan dan telah meningkatkan pelayanan. Namun manfaat insentif pajak masih belum tercapai, walaupun kebijakan ini diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam hal penyebaran informasi perpajakan dan memberikan edukasi kepada wajib pajak terkait perpajakan.

---

This study describes research evaluating the implementation of tax incentives during the Covid-19 pandemic. The aim is to examine and determine the effect of tax incentives based on PMK No. 44/PMK.03/2020 up to PMK No. 3/PMK.03/2022 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the 2019 CoronaVirus Disease Pandemic. Using the evaluation criteria of effective policies to evaluate the achievement results, efficient efforts made to achieve the desired results, adequate results to solve problems, equity for tax incentives given to all different groups, responsiveness to tax incentive policies according to needs and accuracy in evaluating the benefits of achieving policies and taxpayer compliance to evaluate whether the existence of tax incentives can encourage MSME business actors to report taxes. The evaluation of this tax incentive is aimed at business actors or people responsible for MSME taxes in South Bekasi. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through questions to the Directorate General of Taxes and the Fiscal Policy Agency as policymakers and 5 MSMEs in South Bekasi. The Government has provided ease of use procedures and has improved services. However, the policy given to individual and corporate taxpayers failed to achieve the benefits of tax incentives. So, it is necessary to make improvements in disseminating tax information and providing education to taxpayers related to taxation. "

"Tesis ini membahas mengenai implikasi diundangkannya peraturan mengenai insentif perpajakan bagi investor di Indonesia terhadap iklim penanaman modal di Indonesia. Insentif yang diberikan dalam bentuk pembebasan dan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau insentif lain yang dapat dipertimbangkan semisal amortisasi dan penyusutan barang modal yang dipercepat ataupun kompensasi kerugian yang dikenakan kepada investor. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sample proyek investasi yang dilakukan oleh Sinarmas Grup melalui banyak anak perusahaannya yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit dan turunannya semisal margarine, shortening, dan sisa-sisa pengolahannya berupa ampas kelapa sawit yang masih dapat digunakan sebagai pakan ternak, sebagaimana produk minyak goreng dan margarin berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2011 berhak mendapatkan fasilitas pengurang PPh Badan asalkan investasi dilakukan di daerah tertentu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan tipologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diundangkannya peraturan yang mengatur mengenai pemberian insentif pajak belum dapat dipastikan meningkatkan kuantitas investasi di Indonesia yang mana berbanding terbalik dengan tujuan diadakannya regulasi dimaksud oleh pemerintah yaitu untuk meningkatkan rating investment grade Indonesia di mata dunia internasional yang tujuan akhirnya dapat lebih banyak menarik investor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik, lewat penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya sektor Usaha Kecil Menegah di lokasi investasi dilaksanakan. Pada hakikatnya kebijakan fiskal berupa fasilitas perpajakan tidak dapat berbuat banyak apabila faktor penghambat investasi seperti: mogok buruh, perijinan yang rumit dan rawan pungutan liar, prosedur pengurusan perijinan yang kurang efisien, dan korupsi masih marak di Indonesia.

---

This thesis discusses about the implications of the enactment of legislation on tax incentives for investors in Indonesia's investment climate. Incentives are given in the form of exemption and reduction of Company Income Tax or other incentives that may be considered such as amortization and accelerated depreciation of capital goods or compensation losses charged to investors. The research was conducted by taking a sample of investment projects undertaken by the Sinarmas Group through their many subsidiaries that engaged in the processing of palm oil and its derivatives such as margarine, shortening, and the remnants of oil palm cultivation in the form of pulp that can still be used as animal feed. As cooking oil and margarine products based on the Republic of Indonesia Government Regulation Number 52 Year 2011 are entitled to a corporate income tax deduction facilities as long as the investment is made in a certain area. This research is a normative legal and qualitative research typology.

The results showed that the promulgation of government regulations for granting tax incentives has not been proven to increase the quantity of investment in Indonesia, which is inversely proportional to the purpose of the regulation is to improve Indonesia's investment grade rating in the eyes of international community which is goal can ultimately attract more investors and the increase of economic growth in Indonesia, through more employee recruitment and the growth of Small and Medium sector investment undertaken at the investment site. In essence fiscal policy in the form of tax incentives cannot do much if the investment disincentives such as: labor strikes, permit arrangement complexion and prone to illegal fees, un-efficient business permits maintenance, and corruption culture in Indonesia."

"SDGs bawasannya memiliki tujuan salah satunya berkenaan dengan kelestarian lingkungan, Indonesia sebagai negara yang ikut serta untuk mewujudkannya sampai tahun 2030 dapat mewujudkannya melalui kebijakan pajak melalui insentif perpajakan. Limbah B3 memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan dan juga lingkungan. Industri pengelolaan limbah hadir dengan penguasaan teknologi dan informasi mengenai pengelolaan limbah yang memang tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dan dapat menjadi salah satu pendorong maupun sebagai alat untuk menggerakan pengelolaan limbah B3 yang tepat guna. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan insentif perpajakan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh industri pengelolaan limbah. Metode penelitian yang digunakan yaitu, pendekatan kualitiatif dan pengumpulan data wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memberikan simpulan yaitu bawasannya kebijakan insentif perpajakan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan bagi industri pengelolaan limbah adalah pertama kebijakan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan dan peralatan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, tetapi masih sedikit dimanfaatkan oleh industri pengelolaan limbah dikarenakan aktivitas impor yang minim dan mempertimbangkan biaya kepatuhan. Kedua adalah kebijakan insentif PPh yang bawasannya kebijakan tersebut masih secara umum memang diperuntukkan untuk semua industri, maka dari itu dilakukan perbandingan dengan negara Malaysia yang memiliki kebijakan insentif pajak terkait pengelolaan limbah yang mungkin dapat dijadikan pembelajaran bagi negara Indonesia.

---

One of the goals for SDGs is environmental sustainability, and Indonesia as a participating country to reach goals of SDGs until 2030 can realize them through tax incentive policy. Hazardous waste has bad impacts on health and also the environment. The waste management industry comes with the mastery of technology and information about waste management that cannot be done haphazardly and can be one of the actors for driving effective hazardous waste management. This study aims to describe and analyze tax incentive policies in Indonesia that can be utilized by the waste management industry. The research method used is a qualitative approach and depth-interview data collection and literature studies. The results of this study conclude tax incentive policies in Indonesia are exempting import duties for materials and equipment used to prevent environmental pollution, but are still little used by the waste management industry due to import activities minimal and consider compliance costs. Second is the Income Tax incentive policies, which are still generally intended for all industries, so there is a required comparison with Malaysia that has tax incentive policies related to waste management"

"Tax amnesty adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor PKB dan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih sustainable. Tetapi, amnesti yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk insentif fiskal di tiap tahun dikhawatirkan malah akan membuat efek negatif dalam jangka panjang yaitu menurunnya kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan amnesti pajak dalam hal pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan teori evaluasi Dunn (2003) dengan 6 (enam) kriteria yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan Program. Penelitian menggunakan triangulasi melalui analisis dokumen Bapenda di tahun 2017-2021 dan akan divalidasi dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian terkait evaluasi pemberian insentif PKB dengan menggunakan kriteria efektivitas menunjukkan bahwa pemberian insentif cukup efektif. Hasil evaluasi dengan menggunakan kriteria efisiensi menunjukkan bahwa pemberian insentif sangat efisien. Evaluasi menggunakan kriteria kecukupan terhadap kebutuhan menunjukkan bahwa pemberian insentif sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan. Evaluasi menggunakan kriteria perataan menunjukkan hasil bahwa pemberian insentif sudah rata diberikan kepada Wajib Pajak. Evaluasi menggunakan kriteria responsivitas menunjukkan hasil bahwa respons Wajib Pajak sudah cukup baik dalam mendukung kebijakan. Evaluasi menggunakan kriteria ketepatan program menunjukkan hasil bahwa pemberian insentif yang diberikan oleh Bapenda di tiap tahun tidak tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif PKB di tiap tahun 2017-2021 oleh Pemerintah DKI Jakarta secara rata-rata sudah cukup baik karena pada akhirnya dapat mendukung tercapainya penerimaan PKB dari yang sudah ditargetkan di awal periode. Namun memang masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki khusunya dalam hal pemungutan PKB, penerapan konsep earmarking yang belum di sosialisasikan, tidak adanya dasar aturan, pola insentif yang sama dan tidak adanya satuan kerja yang terpisah. Untuk dapat memperbaiki program insentif PKB, Bapenda dapat melakukan beberapa upaya seperti melakukan optimalisasi konsep earmarking, memberikan kepastian aturan, merubah pola insentif, membuat fungsi satuan kerja untuk pemantauan yang lebih dapat dipercaya dan juga membuat sistem database yang riil dan akurat.

---

Tax amnesty is a policy provided by the government to encourage Taxpayer compliance in making tax obligations with the aim of increasing regional income, particularly from the Motor Vehicle Task (PKB) sector and creating the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) more sustainable. However, the amnesty provided by the Regional Government in the form of fiscal incentives every year would have a negative effect in the long run, such as decreasing taxpayer compliance. The purpose of this research is to evaluate the tax amnesty policy in terms of the exemption of Motor Vehicle Tax at the level of DKI Jakarta Provincial Government based on Dunn's (2003) evaluation theory with 6 (six) criteria namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Program Accuracy. The research used a triangulation method, that is a Bapenda document analysis for relevant documents period of 2017-2021, and interview. The results of research related to the evaluation of PKB incentives provision by using the effectiveness criteria showed that the provision of incentives is quite effective. The results of the evaluation by using the efficiency criteria showed that the provision of incentives is very efficient. Evaluation using the adequacy criteria for the needs showed that the provision of incentives is sufficient in fulfilling the needs. Evaluation using the alignment criteria showed that the provision of incentives has been evenly distributed to Taxpayers. Evaluation using the responsiveness criteria showed the result that the Taxpayer's response is satisfactory in supporting the policy. Evaluation using the program accuracy criteria showed that the provision of incentives by Bapenda is not appropriate in every year. Therefore, it can be concluded that the provision of PKB incentives in every year of 2017-2021 by the DKI Jakarta Government on average is quite good because, in the end, it can support the achievement of PKB revenue from what has been targeted at the beginning of the period. However, there are still obstacles that need to be improved, particularly in terms of the PKB collection, the application of the earmarking concept that has not been socialized, the absence of basic rules, the same pattern of incentives, and the absence of separative work units. To be able to improve the PKB incentives program, Bapenda can make several efforts such as optimizing the earmarking concept, providing regulatory certainty, changing incentive patterns, making work unit function for more reliable monitoring, and also creating a real and accurate database system."

"Tax insetif merupakan satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi investor untuk berinvestasi di suatu Negara. Oleh karena itu, kebijakan tax insentif yang ditawarkan suatu Negara menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan menarik calon investor untuk berinvestasi di negara tersebut.Thesis ini menganalisa kebijakan tax insentif yang diberikan pemerintah Indonesia kepada investor. Apakah tax insentif yang diterapkan Indonesia cukup kompetitif untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia?Untuk menjawab permasalahan tersebut, thesis ini melakukan analisa perbandingan terhadap beberapa negara di Asia, yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina dan China. Dengan memakai data Iaporan keuangan PT. Century Textile lndustry Tbk periode 1997 sampai dengan 2002 sebagai studi kasus, thesis ini melakukan simulasi pengaruh tax insentif terhadap besarnya pajak yang dibayar perusahaan (prosentase total pajak terhadap Iaba sebelum pajak perusahaan) di negara-negara observasi.Hasil simulasi menunjukan bahwa tax insentif yang diberikan Indonesia memberikan return terendah kepada perusahaan dibandingkan dengan ke lima negara observasi lainnya. Oleh sebab itu, thesis ini merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan untuk menerapkan tax insentif yang dilakukan oleh negara-negara observasi khususnya Malaysia agar mampu berkompetitif dalam menarik investor berinvestasi di Indonesia.

---

Tax incentive is one of the factors that influences investors to invest in a

country. Therefore, a country policy to offer such incentive becomes one of important factors to successfully attract the would-be investors to invest.

This thesis analysed tax incentive poicy awarded by the government of indonesia to the investors as to whether it was relatively competitive to attract investors to invest in Indonesia or not.

To answer that question, this thesis employed comparative analysis towards several countries in Asia such as Thailand. Wetnam, The Philipines, Malaysia, and China. Through the use of financial data of PT. Century Textile lndustry Tbk incorporation from fiscal years 1997 to 2002 as a case study, the thesis conducted a simulation of the tax incentive influence towards the amount of tax paid by the company (percentage of total tax towards profit prior to company tax deduction) in the observed countries.

The results of the simulation showed that tax incentive applied in indonesia provided the lowest retum to a company compared with those of the five observed countries. Thus the thesis recommended that Indonesia should consider to apply the tax incentive like those of the observed countries particularly Malaysia in order to be more competitive in attracting investors to invest in indonesia."

"Pandemi Covid-19 bukan hanya mengakibatkan hilangnya nyawa dengan skala besar, tetapi juga turut berdampak besar terhadap aktivitas perekonomian. Pada kasus di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Untuk itu, pemerintah menetapkan suatu regulasi kebijakan untuk membantu UMKM dalam meringankan bebannya melalui insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP). Namun, hingga Oktober 2020, realisasi insentif pajak hanya mencapai 9,9% dari keseluruhan pihak yang ditargetkan. Karena itu, riset ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan insentif PPh bagi UMKM di masa pandemi di Indonesia dengan menggunakan kriteria kebijakan publik oleh Dunn (2014) yaitu efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dan menganalisis perbandingan konten kebijakannya di negara Thailand, Hong Kong, dan Indonesia. Data dihimpun melalui kajian literatur, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan para ahli. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, hasil riset menyimpulkan bahwa kebijakan insentif PPh UMKM di masa pandemi belum seluruhnya memenuhi kriteria Dunn. Riset menunjukkan bahwa persyaratan administratif yang ada tidak cukup efisien karena tidak memenuhi prinsip kemudahan dan kesederhanaan, sehingga menghasilkan cost of taxation tinggi bagi UMKM. Berbeda dengan Indonesia, kebijakan insentif PPh bagi UMKM yang diterapkan di Thailand dan Hong Kong menekankan prosedur pemanfaatan yang bersifat otomatis, dengan tujuan untuk memudahkan UMKM dalam memperoleh manfaat insentif. Guna optimalisasi fungsi insentif pajak dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah perlu melakukan simplifikasi prosedur pemanfaatan dan sosialisasi terkait implementasi secara tepat dan menyeluruh.

---

The Covid-19 pandemic is not only causing large-scale loss of life, but also severely affected the economy activity. Micro-Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) are among the hardest-hit sector due to the pandemic in Indonesia. Thus, the government establishes regulation to help MSMEs ease the burden towards the Income Tax Borne by Government (PPh DTP). Nevertheless, until October 2020, the realization of the tax incentives has only reached 9,9% of the total targeted entities. Hence, this research primarily aims to evaluate income tax incentives policy for MSMEs in the Covid-19 pandemic based on evaluation criterias by Dunn, which consists efficiency, responsivity, and appropriateness, and also aims to conduct the comparison analysis of policy-content of income tax incentives policy in Thailand, Hong Kong, and Indonesia. The data is gathered through literature-review, documentation-study, and in-depth interviews with experts. Using qualitative analysis technique data, the results of this study indicates that the tax incentives have not entirely fulfilled the criterias by Dunn. The research shows that existing administrative requirements are not efficient caused it is against the ease of administration and simplicity principle, which results in higher cost of taxation for the targeted entities. Different from Indonesia, the policy that implemented in Thailand and Hong Kong emphasize the automatic procedures, which provides the easy access to MSMEs to get the benefit of tax incentives. In order to occupy tax incentives to contribute in tackling the Covid-19 impacts on MSMEs, the government needs to simplificate the procedures and also socialize the implementation appropriately and thorough."

"Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor properti residensial. Pemerintah Indonesia memberikan insentif PPN DTP perumahan melalui penerapan PMK 21/2021 dan PMK 103/2021 untuk TA 2021 dan PMK 6/2022 untuk TA 2022. PPN DTP perumahan diterapkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendorong daya beli masyarakat di sektor industri perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun di tahun anggaran 2021 dan 2022 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode postpositivist dengan menggunakan lima dimensi teori proses efektivitas kebijakan dari Nugroho (2020), yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Penelitian ini menyimpulkan lima hasil. Pertama, dari ketepatan kebijakan, insentif belum mampu menyelesaikan permasalahan bagi pihak asosiasi pengembang properti, meskipun kebijakan ini telah sesuai dengan agenda pemerintah dan perancangan kebijakan telah konsisten dengan wewenang lembaga yang terlibat. Kedua, dari dimensi ketepatan pelaksanaan, insentif ini telah melibatkan pelaku implementasi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga, dari dimensi ketepatan target, realisasi insentif belum sesuai dengan target pemerintah meskipun insentif ini merupakan kebijakan baru dalam sistem pajak di Indonesia dan tidak bertentangan dengan kebijakan relevan sebelumnya. Keempat, dari dimensi ketepatan lingkungan, terdapat perbedaan pandangan terkait sasaran kebijakan dan masalah struktur birokrasi dalam lingkungan internal, meskipun opini publik eksternal terhadap implementasi kebijakan ini sudah positif. Kelima, berdasarkan dimensi ketepatan proses, Wajib Pajak dan lembaga pemerintah telah memahami kebijakan, meskipun terdapat beberapa kendala penerapan dan ketidakjelasan tanggung jawab dalam sosialisasi kebijakan.

---

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on various sectors, including the residential property sector. The Indonesian government introduced the housing VAT incentive borne by the government (DTP) through the implementation of PMK 21/2021 and PMK 103/2021 for fiscal year 2021, and PMK 6/2022 for fiscal year 2022. The housing VAT DTP incentive was applied to stimulate national economic growth and boost consumer purchasing power in the housing industry. This study aims to evaluate the effectiveness of the VAT DTP incentive policy on the delivery of landed houses and apartment units in the 2021 and 2022 fiscal years in Indonesia. The method used in this study is the post-positivist method, utilizing the five dimensions of policy effectiveness process theory by Nugroho (2020), which include right policy, right implementation, right on target, right environment, and right on process. Data collection techniques included literature studies and in-depth interviews. This study concludes with five findings. First, regarding policy accuracy, the incentives have not fully addressed the issues faced by property developer associations, although the policy aligns with government agendas and is consistent with the authority of involved institutions. Second, from the implementation accuracy dimension, the incentives have engaged implementers from the government, private sector, and public. Third, in terms of target accuracy, the realization of the incentives has not met government targets, despite being a new policy in Indonesia's tax system and not conflicting with prior relevant policies. Fourth, concerning environmental accuracy, there are differing views on policy targets and bureaucratic structure issues internally, although external public opinion on policy implementation is positive. Fifth, based on process accuracy, taxpayers and government institutions understand the policy, despite some implementation challenges and unclear responsibilities in policy dissemination."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan insentif pajak UMKM pada masa pandemi berdasarkan persepsi Wajib Pajak berdasarkan The Four Maxims dan implementasi kebijakan insentif pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Metode dalam penelitian ini adalah mixed method research, yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner untuk mengukur persepsi UMKM terhadap kebijakan insentif pajak UMKM dan wawancara kepada petugas fiskus dan UMKM. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxim tetapi tingkat pemanfaatan insentif UMKM rendah, pada tahun 2020 hanya 43% dan tahun 2021 hanya 15%. Hal tersebut disebabkan laporan realisasi insentif pajak yang sulit dan tidak ada target yang diberikan kepada kantor pajak untuk mendorong pemanfaatan insentif pajak UMKM secara maksimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi meningkat. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi praktis meskipun kebijakan insentif pajak UMKM telah memenuhi seluruh aspek pemungutan pajak The Four Maxims, tetapi desain insentif pajak perlu dilakukan penyesuaian terhadap karakteristik UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi dan internet. Dengan desain insentif pajak yang memberikan kemudahan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan insentif pajak UMKM sehingga pemulihan usaha UMKM pada masa pandemi dapat terwujud.

---

This research aims to evaluate the MSME tax incentive policy during the pandemic based The Four Maxims and the implementation of the MSME tax incentive policy at Gambir Dua Tax Office. This research is mixed methods research, which combines quantitative and qualitative approaches simultaneously. The data in this study were obtained from a questionnaire to measure the perception of MSMEs on MSME tax incentive policies and interviews with tax officers and MSMEs. This research shows that taxpayers' perception of tax policies has fulfilled the Four Maxims tax collection but the utilization level of MSME tax incentives is low, in 2020 it is 43%, while in 2021 it is only 15%. This is due to the difficulty in conducting tax realization reports and no targets given to the tax office to encourage the maximum utilization of MSME tax incentives. This study also found that the level of non-compliance taxpayers during the pandemic increased. The results of this study show that even though the MSME tax policy has been met to the Four Maxims tax collection criteria, the tax incentives design needs to be more simplifier following the characteristic of MSMEs who are still not familiar with technology and the internet. The user friendlier MSME tax incentives design, the more MSME tax incentives utilization which then can increase to realize the recovery of MSME businesses during the pandemic."

"Akibat dari pandemi Covid-19 ini banyak UMKM yang mengalami kesulitan ekonomi. Salah satu yang terdampak pandemi Covid-19 adalah UMKM di daerah Cilandak, Jakarta Selatan yang menurut Kemenkop-UMKM berjumlah 210.022. Oleh karena itu pemerintah memberikan kebijakan berupa insentif pajak bagi UMKM, salah satunya bertujuan untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda berbagai sektor di masyarakat. Skripsi ini membahas terkait implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan final dan dampaknya bagi pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, sedangkan pendekatan menggunakan post positivisme. Hasil penelitian menunjukan, program insentif ini dimulai dengan penyebaran informasi seputar insentif yang diberikan kepada UMKM terdampak pandemic COVID-19 dan memberikan potongan pajak. Dampak kebijakan insentif pajak di KPP Pratama Cilandak dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak dengan pemberian insentif di KPP Cilandak mencapai 82% walaupun masih di bawah target sebesar 92%. Penelitian menyarankan KPP Pratama Jakarta Cilandak, diharapkan program insentif pajak pada pelaku UMKM ini dapat diatasi kekurangan-kekurangannya, seperti CV atau badan usaha perseorangan yang terus dibuat baru saat sudah empat tahun berdiri guna menghindari pajak.

---

As a result of the Covid-19 pandemic, many MSMEs are experiencing economic difficulties. One of those affected by the Covid-19 pandemic is MSMEs in the Cilandak area, South Jakarta, which according to the Ministry of Cooperatives-UMKM totaled 210,022. Therefore the government provides policies in the form of tax incentives for MSMEs, one of which aims to reduce the impact of the Covid-19 pandemic which has hit various sectors in society. This thesis discusses the implementation of the final income tax incentive policy and its impact on MSME actors during the Covid-19 pandemic on tax compliance at KPP Pratama Jakarta Cilandak. This research method uses qualitative, while the approach uses post positivism. The results of the research show that this incentive program begins with the dissemination of information regarding incentives given to MSMEs affected by the COVID-19 pandemic and providing tax deductions. The impact of the tax incentive policy at KPP Pratama Cilandak can be seen from the level of tax compliance, the level of tax compliance by providing incentives at KPP Cilandak reached 82%, although it was still below the target of 92%. Research suggests KPP Pratama Jakarta Cilandak, it is hoped that the tax incentive program for MSME actors can overcome its shortcomings, such as CVs or individual business entities that are created only after four years of existence in order to avoid taxes."