Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini merupakan penelitian analisis filosofis mengenai childfree yang dipolitisasi terhadap tubuh perempuan ditinjau melalui teori politik seksual Kate Millett. Adanya sistem patriarki yang berkuasa mengendalikan kehidupan sosial-politik, perlahan mengancam eksistensi tubuh perempuan. Bentuk dari politisasi patriarki telah mengakar pada ranah ideologis, biologis, dan sosiologis yang mempengaruhi pengalaman perempuan. Upaya revolusi seksual yang sudah dilakukan masih mendapati polemik yang begitu besar, sehingga patriarki belum maksimal dimusnahkan. Penulis menggunakan metode riset feminis yang bertujuan untuk mencari contoh pengalaman perempuan yang memiliki kaitan dengan persoalan politik seksual, childfree, dan motherhood. Selain itu, ada metode kritik feminis yang digunakan sebagai alat mengkritisi sistem patriarki yang telah mendiskriminasi kehidupan perempuan, baik itu haknya, pilihannya, atau tubuhnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan adanya tindakan politis yang dilakukan oleh sistem patriarki terhadap perempuan childfree melalui konsepsi motherhood.

---

This article is a philosophical analysis research on the politicized childfree of women's bodies in terms of Kate Millett's theory of sexual politics. The existence of a patriarchal system that controls socio-political life slowly threatens the existence of women's bodies. This form of patriarchal politicization has its roots in the ideological, biological, and sociological domains that influence women's experiences. The efforts of sexual revolution that have been carried out still find such a big polemic, so that patriarchy has not been maximally annihilated. The author uses a feminist research method that aims to find examples of women's experiences that are related to issues of sexual politics, childfreedom, and motherhood. In addition, there is a method of feminist criticism that is used as a tool to criticize the patriarchal system that has discriminated against women's lives, be it their rights, choices, or bodies. Based on the research conducted, the authors found that there were political actions carried out by the patriarchal system against childfree women through the conception of motherhood."

"Forking-path adalah salah satu variasi alur cerita dalam genre film modular narrative yang menyajikan kompleksitas naratif. Percabangan alur yang menjadi beberapa realitas merupakan salah satu ciri struktur narasi forking-path. Salah satu film yang menampilkan variasi alur forking path adalah Sliding Doors (1998) karya Peter Howitt. Terdapat dua Realitas pada film tersebut yang menampilkan subjektivitas perempuan dengan kemunculan berdasarkan kompleksitas yang berbeda. Penelitian ini akan menunjukkan terbentuknya kesadaran subjektivitas perempuan yang muncul dalam dua realitas berdasarkan hubungan antartokoh dan tindakan tokoh utama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan analisis struktural menggunakan teori genre modular narrative Allan Cameron, dan selanjutnya analisis ideologi teks dengan menggunakan teori feminisme eksistensial Simone de Beauvoir. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam dua realitas, Helen, sebagai tokoh utama, memperlihatkan konsistensi dalam memperkuat subjektivitas diri pada tataran yang sama, yaitu dengan cara bekerja, membangun intersubjektivitas, dan berkontribusi dalam ranah sosial. Posisi film Sliding Doors (1998) menunjukkan keberpihakan kepada perempuan. Ketika perempuan banyak dihadapkan pada konstruksi sosial yang membatasi, film ini muncul sebagai upaya memberi pilihan dan memperkuat ruang perempuan dalam membentuk independensi diri.

---

Forking-path is a type of modular narrative genre film that presents narrative complexity. The branching of the plot into several realities is one of the characteristics of the forking-path narrative structure. One of the films that presents two different realities appears in the film Sliding Doors (1998) by Peter Howitt. Two Realities in the film displays the subjectivity of women that appears based on different complexities. This research will show the awareness of women's subjectivity that appears in two realities based on the relationship between characters and the actions of the main character. The method used in this study is structural analysis using Allan Cameron's modular narrative genre theory, and then ideological analysis of the text using Simone de Beauvoir's existentialist feminist theory. The findings of this study indicate that in the two realities, Helen, as the main character, shows consistency in strengthening self-subjectivity at the same level, namely by working, building intersubjectivity, and contributing in the social realm. The position of the film Sliding Doors (1998) shows partiality to women. When many women are faced with limiting social constructs, this film appears as an effort to strengthen women's space in forming self-independence."

"Berdasarkan pengalaman-pengalaman perempuan dalam laporan “Aku Ingin Lari Jauh: Ketidakadilan Aturan Berpakaian bagi Perempuan di Indonesia” dari Human Rights Watch (2021), penulis hendak menunjukkan bahwa banyak perempuan yang dibatasi oleh aturan berbusana jilbab, yang dicetuskan oleh sejumlah institusi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Dampaknya, banyak perempuan yang merasa tertekan, tidak mendapatkan kebebasan atas hidupnya, hingga kemunculan masalah kesehatan. Berdasarkan perspektif feminis, kasus pemaksaan penggunaan dan/atau pelarangan atribut jilbab terhadap perempuan bisa menunjukkan opresi atau penindasan terhadap perempuan. Melalui kerangka teori lima wajah penindasan milik Iris Marion Young, penelitian ini berusaha mengeksplorasi bentuk-bentuk opresi dalam pengaturan berbusana yang dilakukan oleh sejumlah pihak berkuasa terhadap perempuan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pemaksaan jilbab, sehingga tidak membahas pemaknaan atau praktik penggunaan jilbab secara luas, melainkan dibatasi pada kasus-kasus yang didokumentasikan oleh Human Rights Watch. Dengan menggunakan metode penelusuran literatur serta analisis menggunakan perspektif feminism standpoint epistemology dan serialitas Young terhadap data dari riset Human Rights, penelitian ini akan menjelaskan bahwa regulasi serta bentuk-bentuk pengaturan berpakaian pada perempuan telah menunjukkan adanya opresi yang membatasi serta merugikan perempuan.

---

According to the experiences of women in Human Rights Watch's report "I Wanted to Run Away: Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia" (2021), I as the writer intend to show that many women are restricted by the hijab dress code, which is imposed by several governmental and educational institutions in Indonesia. As a result, many women experience depression, a lack of control over their lives, and other health issues. Based on a feminist perspective, situations of forced to use and/or restriction to wear jilbab can indicate oppression against women. Through Iris Marion Young's five faces of oppression theoretical framework, this research explores the forms of oppression in the dress code regulation made by several powerful parties in Indonesia. This research focuses on the imposition of the jilbab, which does not address the broader meaning or practice of wearing the hijab but is limited to the cases documented by Human Rights Watch. Using literature review methods and analysis from a feminist standpoint epistemology perspective and Young’s seriality on data from Human Rights Watch’s report, this study will explain that the regulations and forms of dress code imposed on women indicate the existence of oppression that restricts and harms women."

"Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana perempuan Kamoro beradaptasi terhadap perubahan lingkungan berdasarkan kajian terhadap pengalaman individu perempuan Kamoro dengan budayanya yang matriarkhal dalam interaksiya dengan kondisi ekologisnya yang rusak. Kerangka analisis yang dipakai adalah politik ekologi feminis. Metode penelitian ini adalah studi kasus feminis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan observasi. Hasil analisis memberikan kesimpulan tiga hal yakni: pertama, perempuan Kamoro memiliki cara beradaptasi tertentu terhadap perubahan ekosistimnya. Cara beradaptasi itu mengacu pada gendered knowledge, gendered environmental rigths and responsibilities dan gendered environmental grass roots political activism. Kedua, cara pandang tentang dan memperlakukan alam dan perempuan sebagai objek telah mengganggu relasi dan peran laki-laki, perempuan, dan alam. Akibatnya adalah kerusakan ekologi dan ketidakberdayaan perempuan. Ketiga, relasi perempuan dan alam adalah sebuah relasi yang penting. Penelitian ini menyarankan: pertama, pemerintah perlu kaji kembali paradigma pembangunan, pemerintahan yang demokratis dan transparansi sehingga memungkinkan kontrol masyarakat, dalam era otonomi ada bagi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Kedua, PTFI perlu mempertimbangkan prinsip keadilan gender yang proposional dan berperspektif gender dalam program pemberdayaan masyarakat dan mengacu pada cara perempuan Kamoro melakukan adaptasi atas perubahan ekosistimnya. Ketiga, perempuan Kamoro berhenti melakukan internalisasi nilai sebagai pencari nafkah, mengkaji kembali bentuk-bentuk penindasan bagi perempuan Kamoro dalam budaya, untuk melahirkan kembali cara pandang baru tentang relasi perempuan, alam, dan laki-laki yang lebih harmonis, serta perempuan Kamoro membangun kekuatan kolektif yang independen dan mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak.

---

The focus of the research is to explain how Kamoro women adapt to the environmental changes based on a study on the individual daily life experiences of Kamoro women with their matriarchal culture in interaction with the damaged ecological condition. The research method used is a Feminist Political Ecology. The data are collected by conducting in-depth interview, involved supervision, and observation.

The result of the analysis suggests three conclusions. First, Kamoro women possess a certain method of condition to face the changes in the ecosystem. This method of adaptation refers to the gender knowledge, gendered environmental rights and responsibilities as well as gendered environmental grassroots political activism. Second, the view point on and the treatment toward nature and women as the subject have disrupted the relation and the role of men, women, and nature. It results in the damaged ecology and powerlessness in women. Third, relation between women and nature is an important relation.

The research proposes a number of suggestions: First, the government needs to review the paradigm of development, the democratic and transparent government, so that the community control can be carried out, and in the area of regional autonomy the local wisdom is considered in the management of environment. Second, PTFI needs to consider the principle of gender justice which is proportional and has gender perspective in the community development program and which refers to the method used by Kamoro women to adapt to the changes in the ecosystem. Third, Kamoro women cease to do the value internalization as a financial provider, review the kinds of oppression against Kamoro women in the area of culture, in order to relive a new viewpoint on a more harmonious relation among women, nature, and men, and Kamoro women should build an independent, collective power and develop their network with various parties."

"This research is aimed to see the social context of women which is involved in drug trafficking that is seen from criminology and gender overview. This study also describes the experience of violence by drug couriers women and their response to the violence. In analyzing the data, the researcher uses feminist perspective which have contribution to defend rights and justice for women. This research method appertain into field research with indepth interviews. While the research approach is qualitative which use criminology feminist perspective. Researcher have conducted interviews 2 women as thecore subjects. The result find that they get violent in layers like an unbroken vicious circle and continuity. It closely related between the violence they receive with the beginning of their implication in crimes, when they do crimes and when they are in the process of criminal justice."

"The gender-based-violence is a nightmare and tragedy for women in transnational, cross cultural, geographical and civilizational boundaries. Moreover, prolonged human history has pervasively documented tragic, catastrophic facts recording women?s victimization. Culture, social system and structure, misogynic-religious interpretation, and especially patriarchal ideology have been stimulating, perpetuating and maintaining this women?s awful fate. Actually, several policies, political discretions and legal venues have been initiated and set up to be done in dealing with this issue. However, since law is just merely an epiphenomenon, a manifestation of cultural and social values, and a supra structure of economic power, the powerlessness and the paralyses of law were substantially and widely observed in this study. Hence, gender-based-victim have been dreadfully trapped within the dilemma of law."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan modus Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) di Indonesia di tengah ketiadaan hukum yang secara spesifik mengaturnya. NCII merupakan tindakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Tindakan ini merupakan bentuk KBGO yang kerap terjadi kepada anak perempuan di bawah umur. Motif dari NCII umumnya dimulai dengan jalinan hubungan romantis, perekaman konten intim tanpa konsen maupun dengan konsen, sehingga berujung dengan pengancaman serta penyebaran konten intim tersebut tanpa persetujuan korban. Di Indonesia NCII masih diatur dalam konteks yang terbatas, yaitu hanya pada Pasal 14 ayat (1) UU TPKS tentang perekaman konten intim tanpa persetujuan, dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang mentransmisikan konten bermuatan asusila. Melalui penelitian ini, Penulis menemukan bahwa walaupun undang-undang Indonesia telah mengatur mengenai unsur tindak pidana NCII, akan tetapi pelaksanaannya terkadang masih belum optimal. Dalam suatu perkara NCII, biasanya terdapat beberapa unsur perbuatan lain yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana. Namun, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku hanya unsur tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusilanya saja. Hal ini berpotensi merugikan korban dalam mendapat keadilan. Oleh karena itu, melalui metode socio-legal, penelitian ini mengkaji bagimana penanganan perkara NCII yang paling ideal dapat memberikan keadilan serta perlindungan bagi korban. Penyelesaian jalur hukum bukanlah hal yang mudah bagi korban, sebab terdapat stigma dari masyarakat, sekolah, bahkan APH yang memperburuk situasi korban. Oleh karena itu korban NCII, terutama anak di bawah umur membutuhkan perlindungan lebih dalam menempuh penyelesaian jalur hukum, mulai dari proses pelaporan, persidangan, hingga pemulihan. Dalam memberikan keadilan bagi korban, diperlukan peran APH yang berperspektif korban. Selain keadilan, korban NCII anak di bawah umur juga membutuhkan pemulihan dan penanganan pasca-kejadian agar korban dapat kembali beraktivitas layaknya anak pada umumnya. Selain itu, penanganan korban NCII juga membutuhkan sinergisitas antara lembaga-lembaga sosial terkait. Pemerintah, APH, dan lembaga sosial harus bahu-membahu dalam pencegahan dan penanganan perkara-perkara NCII yang dialami korban anak di bawah umur untuk mencapai keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban.

---

This research aims to explore how legal protection is for victims of Online Gender Based Violence (KBGO) using the Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) mode in Indonesia amidst the absence of laws that specifically regulate it. NCII is an act of distributing intimate content without consent. This action is a form of KBGO which often occurs to underage girls. The motives for NCII generally start with a romantic relationship, recording intimate content without consent or with consent, which ends with threats and distributing intimate content without the victim's consent. In Indonesia, NCII is still regulated in a limited context, namely only in Article 14 paragraph (1) of the TPKS Law concerning recording intimate content without consent, and Article 27 paragraph (1) of the ITE Law concerning transmitting immoral content. Through this research, the author found that although Indonesian law has regulated the elements of NCII criminal acts, its implementation is sometimes still not optimal. In an NCII case, there are usually several other elements of the act that meet the criteria for a criminal act. However, the punishment imposed on the perpetrator is only an element of the crime of spreading immoral content. This has the potential to harm victims in getting justice. Therefore, through socio-legal methods, this research examines how the most ideal handling of NCII cases can provide justice and protection for victims. Resolving legal action is not an easy thing for victims, because there is stigma from society, schools, and even law enforcement officers which worsens the victim's situation. Therefore, NCII victims, especially minors, need more protection in pursuing legal remedies, starting from the reporting process, trial, to recovery. In providing justice for victims, a law enforcement officer’s role with a victim perspective is needed. Apart from justice, minor NCII victims also need post-incident recovery and treatment so that victims can return to their activities like children in general. Apart from that, handling NCII victims also requires synergy between related social institutions. The government, law enforcement officers, and social institutions must work together in preventing and handling NCII cases experienced by minor victims to achieve justice, protection, and recovery for victims."

"UU PKDRT adalah wujud nyata perjuangan kaum feminis untuk mengangkat KDRT ke ranah publik dengan menjadikannya sebagai kejahatan di mata hukum. Sayangnya keberfungsian UU ini menjadi diragukan ketika dalam pelaksanaannya terjadi sejumlah persoalan. Oleh karena itu evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum selaku pelaksana utama dari UU PKDRT perlu terus dilakukan agar tercipta perbaikan hukum. Dari pemantauan peradilan yang telah dilakukan sejauh ini oleh sejumlah lembaga terlihat bahwa tidak cukup untuk melihat pelaksanaan hukum hanya dari perspektif hukum itu sendiri. Sepertinya ada aspek-aspek psikologis yang kuat mewarnai sebuah proses hukum. Hal ini mendorong saya menggunakan metode grounded theory untuk melihat penanganan hukum kasus KDRT yang dialami oleh para perempuan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengolahan data melibatkan 6 korban, 2 pengacara, 7 pendamping hukum, dan sejumlah aparat penegak hukum.Hasilnya menunjukkan betapa sulit proses hukum yang dijalani perempuan korban. UU PKDRT sendiri masih terhambat pelaksanaannya di samping perlunya revisi dalam beberapa pasal. Pendamping hukum dibatasi oleh aspek personal dan lembaga. Aparat penegak hukum kaku dalam menjalankan prinsip hukum objektif namun tanpa sadar dipengaruhi oleh bias-bias pribadi. Hukum pun menjadi tidak se-objektif, se-netral, dan se-rasional seperti yang mereka inginkan. Subjektivitas dan keberpihakan pada dasarnya perlu untuk mencapai objektivitas asalkan disertai kepekaan psikologis yang mengandung kepedulian. Tanpa kepedulian, keadilan hanya impian yang sulit digapai perempuan korban. Untuk dapat mewujudkannya, saya menawarkan sebuah proses hukum berperspektif psikologi hukum feminis yang menekankan etika kepedulian.

---

The Law of the Elimination of Violence in the Family/Household is the manifestation of feminists? struggle to take domestic violence into the public sphere by making it as a crime before law. Unfortunately, the functionality of this ordinance is doubted when its implementation meets several problems. Therefore evaluation and monitoring towards the performance of law upholder as the main implementer of this law is continually needed in order to bring the law improvement into reality. The court monitoring has been done by some organizations show that it?s not sufficient to see the law implementation by the legal perspective itself. It seems there are psychological aspects that coloring the legal process strongly. It urges me to apply grounded theory method to look closer the legal intervention of domestic violence cases. This research was based on qualitative approach. Data processing involves 6 victims, 2 lawye officials.The results reveal how difficult the process has been through by victims to get justice. The Law of the Elimination of Violence in the Family/Household is impeded on its implementation despite of the revision needed on several chapters. The legal counselors are restricted by institutional and personal limitations. The judicial personnel carry out the principle of objective law rigidly. However they are influenced by personal biases unconsciously. The law becomes less objective,neutral, and rational than they expect. Actually, subjectivity and impartiality are needed to reach objectivity. But they ought to be accompanied by psychological sensitivity with care within. Without care, justice is only a wish that?s difficult to reach by the female victims. To bring it into reality, I propose the legal process that has perspective of feminist legal psychology emphasizes the ethics of care."

"Dewasa ini, film yang mempromosikan perempuan sebagai sosok yang kuat menjadi sebuah trend. Ada banyak film populer yang menawarkan cerita di mana perempuan berperang di dalam lingkungan patriarki. Genre film lainnya yang populer di masa kini adalah romansa yang dikombinasikan dengan supranatural. Beautiful Creatures adalah sebuah film yang menawarkan seorang karakter perempuan tangguh yang memiliki kekuatan supranatural. Beberapa media juga mendukung status Lena Ducchanes sebagai seorang feminis. Makalah ini berupaya untuk memperdebatkan pernyataan tersebut. Meskipun penulis Beautiful Creatures bermaksud menjadikan Lena sebagai seorang feminis, ada beberapa sifat Lena serta kondisi yang melemahkan posisi Lena sebagai seorang feminis. Melalui analisis film serta penelitian, tercapai kesimpulan bahwa beberapa factor yang seharusnya mendukung Lena sebagai feminis malah mendukung bagaimana lingkungan patriarki memposisikan perempuan.

---

Movies that promote woman as a strong figure seem to be a trend now. There are plenty of popular films that offer a story where women fight within patriarchal society. Other popular genres in this era are romance combined with supernatural. Beautiful Creatures is a movie that offers a strong woman character with supernatural power. Some media also support the character Lena Ducchanes as a feminist. This paper attempts to argue that notion. Although Lena is intended to be a feminist by the authors, there are some traits of her and also some conditions that weaken her position as a feminist. Through analysis of the movie and several research studies, a conclusion is reached that some factors that are intended for promoting Lena as a feminist actually reinforce how patriarchal society positions women."

"Takako Doi merupakan figur perempuan yang berhasil mendapatkan perhatian khusus di dalam dunia perpolitikan Jepang yang mana kebijakan-kebijakan politiknya sangat berbasis kepada budaya patrilineal dan hierarkisme. Doi berhasil mendapatkan predikat penting dalam dunia politik Jepang dengan memihakkan dirinya di bawah nama Partai Sosial Demokrat Jepang (PSDJ) untuk merealisasikan cita-citanya dalam kebebasan kaum perempuan dan persamaan hak di masyarakat Jepang. Dalam artikel ini penulis akan menganalisa politik-politik feminisme dari Takako Doi ketika ia menjabat sebagai pemimpin Partai Sosial Demokrat Jepang (PSDJ). Dalam hal ini penulis akan menggunakan metodologi penulisan deskriptif untuk mengungkapkan kebijakan-kebijakan politik Partai Sosial Demokrat Jepang (PSDJ) di bawah kepemimpinan Takako Doi. Berdasarkan metode penulisan tersebut, artikel ini akan mengungkapkan lebih jelas lagi mengenai perkembangan Doi sebagai politikus feminisme, isu-isu feminisme yang dikampanyekan serta yang diimpikan oleh Takako Doi dan penerapan kebijakan-kebijakan politik feminisme Doi ke dalam masyarakat Jepang.

---

Doi Takako is a female figure who managed to get special attention in the world of Japanese politics where Japan?s political policies based on the culture which is tremendously patriarchal and hierarchical. Doi successfully achieved important predicate in the world of Japanese politics with incorporate herself under the Social Democratic Party of Japan (SDPJ) to objectify her ideals of freedom and equality of women in Japanese society. In this article, the author will analyze the feminist politics of Doi Takako when she served as leader of the Social Democratic Party of Japan (SDPJ). In this case, the author will use the methodology of descriptive writing to express political SDPJ under the leadership of Doi Takako. Based on that method, this article will reveal more details on the development of Doi as a feminist poltician, the feminist issues which she has campaigned and envisioned, also implementation of Doi?s feminist politics policies towards Japanese society."