Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 212174 dokumen yang sesuai dengan query
cover
M.Zainul Fikri
"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui integrasi LKMS dalam mengelola dana sosial islam ZISWAF dan pengaruh ZISWAF terhadap kesejahteraan mustahik. Variabel pada penelitian ini adalah pengelolaan dana ZISWAF oleh LKMS dan kesejahteraan mustahik. Objek dalam penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri. Metode pengumpulan data pada data primer dengan teknik kuesioner dan wawancara serta pada data sekunder dengan menggunakan penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, artikel laman Baznas dan sumber lainnya. Teknik analisa data menggunakan analisis statistik deskriptif, regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelola, Mekanisme Pengelolaan ZISWAF dan Kesadaran Muzakki berpengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan Mustahik di BMT UGT Sidogiri.

This study aims to determine the integration of LKMS in managing ZISWAF Islamic social funds and the effect of ZISWAF on the welfare of mustahik. The variables in this study are the management of ZISWAF funds by LKMS and the welfare of mustahik. The object of this research is BMT UGT Sidogiri. Methods of collecting data on primary data with questionnaires and interviews and on secondary data using previous research, books, scientific journals, articles on the National Development Planning Agency and other sources. The data analysis technique used descriptive statistical analysis, multiple linear regression, classical assumption test and hypothesis testing. The results of this study indicate that the Manager, ZISWAF Management Mechanism and Muzakki Awareness have a significant effect on Mustahik's Welfare at BMT UGT Sidogiri.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irfan Islami
"ABSTRAK
Di tengah kondisi perekonomian yang sedang berkembang di Indonesia saat ini, yang menjadi salah satu faktor penunjang perekonomian rakyat adalah pemberdayaan lembaga keuangan mikro –khususnya BMT- sebagai lembaga intermediasi yang mewadahi unit usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan BMT tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan regulasi yang jelas mengenai status hukum, pengaturan dan sistem pengawasannya. Peran pemerintah selaku regulator sangat dibutuhkan, agar tercipta lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan perekonomian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang membahas secara rinci mengenai eksistensi BMT berbadan hukum Koperasi dan PT sebagai lembaga keuangan mikro syari‟ah dalam menggerakkan ekonomi rakyat di Indonesia ditinjau dari aspek hukum yang berlak

ABSTRACT
In the midst of growing economic conditions in Indonesia, which is one of many factors supporting to increase economic people is empowerment of microfinance institution –especially BMT- as an intermediary institution that embodies the micro and small units. This empowerment will not run properly if it is not supported by regulation that concern about legal status, regulation and supervision system. The role of government as a regulator is urgently required, in order to create a financial institution that is able to meet the needs of the community for the creation of economic welfare. The research in this thesis using normative legal research methods, which discusses in detail about the existence of BMT with a legal entity of Cooperative and PT (Limited Company) as Shari'ah microfinance institutions to increase economy people in Indonesia, reviewed from the aspects of legal which applicable"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38747
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sugeng Trisna Handaka
"ABSTRAK
Reksa Dana yang merupakan mesin penggerak pertumbuhan pasar modal di banyak negara
maju merupakan suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat
pemodal dan selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek. Kendala dalam
pertumbuhan pasar modal indonesia selain hanya memiliki jumlah dana dan waktu yang
terbatas adalah keterbatasan pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses informasi tentang
pasar modal itu sendiri. Sehingga diharapkan perkembangan Reksa Dana di Indonesia dapat
mengatasi kendala tersebut.
Reksa Dana Syariah adalah salah satu jenis dari Reksa Dana yaitu Reksa Dana Saham. Karya
Akhìr ini meneliti tentang kinerja dan ukuran resiko dari Reksa Dana Syariah dibandingkan
dengan Reksa Dana Konvensional dengan menggunakan pemodelan Arch/Garch. Reksa Dana
yang dijadikan objek penelitian adalah Reksa Dana Danareksa Syariah dan pembandingnya
adalah Reksa Dana Danareksa Mawar. Kedua Reksa Dana tersebut merupakan produk Reksa
Dana dari PT. Danareksa dan termasuk dalam kategori Reksa Dana Saham. Perbandingan
kinerja kedua Reksa Dana tersebut menggunakan dua model yaltu model Perfomance single
Index, dimana IHSG merupakan benchmark dan kedua Reksa Dana, dari Multiple Index
dengan Ill sebagai bénchmark dan Reksa Dana Syaniah dan IHSG sebagal benchmark Reksa
Dana Mawar.
Metodologi penelitian dan karya akhir ini diawali dengan pengambilan data. Langkah
selanjutnya adalab mengkonversikan data NAB dan IHSG serta Jll kedalam bentuk return.
Kemudian data return tersebut di uji kestationerannya dengan menggunakan pengujian unit
root-Augment Dickey Fueller (ADF). Langkah berikutnya adalah melakukan pemodelan
dengan metode Arch/Garch Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Persamaan regresi
antara NAB Reksa Dana Syariah dengan IHSG, NAB Reksa Dana Syariah dengan Jll dan
NAB Reksa Dana Mawar dengan IHSG. Kemudian persamaan-persamaan tersebut diuji
kembali dengan menggunakan pengujian ADF dan Correlogram Setelah melewati kedua
pengujian tersebut maka hasiInya dapat dipergunakan untuk menganalisa ukuran resiko dan
kinerja dari kedua Reksa Dana tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Reksa Dana Mawar mempunyai tingkat volatilitas
yang cukup tinggi. Sedangkan Reksa Dana Syariah dengan mengunakan JII sebagai
benchmark menduduki peringkat ketiga setelah Reksa Dana Syariah dengan benchmark
IHSG. Hasil perbandingan kinerja dengan menggunakan perfomance single index dan
multiple index memperlihatkan keunggulan dari Reksa Dana Syariah dibandingkan Reksa
Dana Mawar.
Terjadinya Variance clustering pada kedua Reksa Dana tersebut mengindikasikan bahwa
penggunaan pemodelan Arch/Garch pada penelitian ini cukup tepat. Sehingga diharapkan
apabila Variance Clustering yang sama teijadi dimasa datang, pengalokasian asset investasi
oleb investor dapat disesualkan dengan jangka waktu investasi tersebut.
Sebagai saran bagi investor, balk yang sangat memperhatikan kaidah syaniah maupun tidak,
kinerja Reksa Dana Syaniah dimasa lalu ini dapat dijadikan acuan untuk dijadikan asset
dimasa datang Kami mengharapkan bahwa dimasa datang penelitian ini dapat dijadikan
referensi dalam penelitian lanjutan profil resiko Reksa dana Syariah. Mengingat bahwa
investasi Reksa Dana termasuk dalam kategori investasi jangka menengah dan panjang, maka
penelitian lanjutan mengenai profil resiko Reksa Dana dengan jangka waktu periode
pengamatan sepanjang 5 tahun atau lebih akan sangat berguna bag investor untuk melihat
bagaimana profil resiko dan Reksa dana Syaniah dibandingkan Reksa dana konvensional
lainnya.
"
2002
T2384
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aisyah Tika
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan mikro syariah yang diberikan oleh BMT terhadap status kemiskian nasabah yang berdomisili di wilayah Jabodetabek dengan menggunakan standar kemiskinan multidimensi. Untuk menjawab tujuan penelitian, digunakan analisis perbandingan kondisi dimensi-dimensi kemiskinan nasabah sebelum dan sesudah bergabung dengan BMT dan analisis hubungan kausalitas antara pembiayaan mikro syariah dan kemiskinan nasabah dengan menggunakan regresi logit. Berdasarkan perbandingan kondisi dimensi-dimensi kemiskinan nasabah sebelum dan setelah bergabung dengan BMT, terjadi perbaikan kondisi dari indikator nutrisi dan kepemilikan aset. Berdasarkan hasil regresi logit, keikutsertaan dalam pembiayaan mikro syariah dari BMT signifikan mempengaruhi kemiskinan multidimensi nasabah. Sedangkan, jumlah pembiayaan rata-rata yang diambil tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan multdimensi nasabah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh proses seleksi nasabah, kondisi nasabah, pengawasan penggunaan dana pembiayaan yang diberikan, dan fasilitas pelatihan dari BMT.

ABSTRACT
This study aims to analyze the impact of Islamic micro finance from BMT to member rsquo s poverty status in Jabodetabek area using multidimensional poverty standard. To answer the purpose of the study, this study analyzed the condition of BMT members before and after joining the Islamic microfinance program as well as analyzed causal relationship between Islamic microfinance and member poverty status. This study found that member rsquo s condition are better after joining Islamic microfinance program from BMT in terms of nutritional indicator and asset ownership indicator. Using logistic regression, this study found a significant relationship between membership duration and member rsquo s multidimensional poverty status. Meanwhile, this study finds no causal relationship between the average amount of loans taken by member and poverty. This can be explained by member selection, member condition, monitoring of funds by BMT, and training facility from BMT."
2017
S66987
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eric Fernardo
"Penelitian ini menggunakan teori Extended Parallel Process Model (EPPM) mengkaji pemberian pesan dengan pendekatan rasa takut terhadap minat perilaku vaksinasi Covid-19 dalam konteks Indonesia. Penelitian ini mengkaji pengaruh pemberian kampanye ancaman tinggi dengan efikasi tinggi serta kampanye ancaman tinggi dengan efikasi rendah terhadap minat perilaku vaksinasi. Melalui metode eksperimen desain antar kelompok dengan kelompok kontrol yang mendapat perlakuan berbeda kemudian diuji dengan Uji F (ANOVA) satu jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye ancaman tinggi dengan efikasi tinggi terbukti memicu minat perilaku vaksinasi Covid-19 pro-aktif yakni signifikan di minat perilaku vaksinasi individu, minat pencarian informasi, minat daftar vaksin dan minat mengajak lingkungan untuk vaksin. Sementara kampanye ancaman tinggi dengan efikasi rendah hanya memicu minat perilaku vaksinasi Covid-19 pasif yaitu signifikan di minat perilaku vaksinasi individu namun, tidak di variabel minat pencarian informasi, minat daftar vaksin dan minat mengajak lingkungan untuk vaksin.

Employing Extended Parallel Process Model (EPPM) theory, this papers examined the delivery of vaccination campaign with a fear appeal to the behavioral intention of Covid-19 vaccination in Indonesia context. This study examines the application of high threat and high efficacy campaigns also low threat and low efficacy campaigns on vaccination behavioral intention. Through experimental between-subject post – test only control groups design that received different treatment then tested with the one-way F Test (ANOVA). The results showed that high threat and high efficacy campaigns were proven to trigger pro-active Covid-19 vaccination behavioral intention, which was significant in individual vaccination behavioral intention, information seeking intention, vaccine registration intention and ask colleagues for vaccines intention. While high threat and low efficacy campaigns only trigger passive Covid-19 vaccination behavioral intention, which is significant in individual vaccination behavioral intention, but not in information seeking intention, vaccine registration intention and ask colleagues for vaccines intention."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mia Fatimah
"Penelitian ini membahas bagaimana strategi Pemerintah Kota Solok dalam
menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menimpa
seluruh dunia membuat manusia harus beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang baru.
Hal ini juga dialami oleh Indonesia. Dalam menghadapi pandemi, Indonesia mengeluarkan
beberapa kebijakan, salah satunya adalah pembagian dana bansos kepada pihak-pihak yang
paling terdampak dengan adanya pandemi. Namun, salah satu hambatan dari pembagian dana
ini adalah efektivitas dari alokasi dana bansos yang sering tidak tepat sasaran. Akan tetapi di
Kota Solok, ada sistem yang membuat sosialisasi kebijakan bansos dan penyaluran dana
bansos menjadi berjalan semestinya. Sistem itu adalah pemberian ruang diskusi antara
pejabat Dinas Sosial Kota Solok dan Kelurahan dengan RT dan RW di seluruh Kota Solok
bernama Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Penelitian
ini melihat ada korelasi yang positif antara efektivitas alokasi dana bansos dengan keberadaan
FGD & Muskel lewat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam
DTKS inilah Pemkot Solok bisa memeriksa kesesuaian data keluarga yang menjadi penerima
bansos dengan alokasi dananya. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa peran RT
sebagai unit terdekat dengan warga Solok sangatlah penting dalam pemutakhiran DTKS.
DTKS yang mutakhir dapat disampaikan di Muskel dan FGD yang nantinya data ini akan
menjadi masukan yang positif bagi Dinsos Kota Solok dalam mengalokasikan bansos. Maka
dari itu, dapat dikatakan bahwa FGD dan Muskel merupakan strategi Pemkot Solok dalam
menyalurkan dana bantuan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif lewat wawancara
dengan aktor terkait dapat pula disimpulkan kalau keterlibatan RT & RW masuk dalam jenis
partisipasi dalam konteks politik sekaligus membuktikan tesis Robert Dahl mengenai
community power dimana dalam lanskap politik di perkotaan, komunitas-komunitas juga
memiliki daya tawar untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

This research discusses about the strategy of The Government of Solok City in allocating
their Covid-19 Social Fund. Covid-19 Pandemic that spreads worldwide has forced human
beings to adapt with the new surroundings. This is also the case in Indonesia. In order to
combat this pandemic, Indonesia has implemented several policies, including allocating
social funds to those who are affected by the pandemic. Apparently, one of the obstacles that
occurs in this method is the effectiveness which usually misses the supposed target.However,
in the case of Solok City, there is a system that makes Social Funds socialization and
allocation are functioning properly. This system is in a form of allocation of discussion space
for Solok Social Service Department and Heads of Subdistrict with RT and RW in the entire
Solok City which are called Focus Group Discussion (FGD and Subdistrict Forum (Muskel).
This research sees that there is positive correlation among the effectiveness of social funds
allocation with the existence of FGD and Muskel in updating the Integrated Data of Social
Welfare (DTKS). In the DTKS The Government of Solok City can double check the
compatibility of bansos receiver data with its respective allocation. From this research, it can
be concluded that the role of RT as the closest unit with Solok citizens is very crucial for
DTKS updating process.The updated DTKS can be delivered to Muskel and FGD from which
will be a positive insight for Solok City Dinsos in terms of social funds allocation. In other
words, FGD and Muskel are strategies implemented by Solok City Government din
effectively allocating social funds. Using qualitative approach through numerous interviews
with related stakeholders it can also be confirmed that the involvement of RT & RW can be
categorized as a kind of political participation and at the same time proves Robert Dahl’s
thesis about community power where in the city political landscape, communities also got
their bargaining power to be involved with policy-making process
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Salwa Faeha Hanim
"

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional ) melakukan inovasi dengan menerapkan pembayaran zakat reksadana syariah bekerjasama dengan PT Nusantara Sejahtera Investama untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia. Zakat reksadana syariah ini merupakan sesuatu yang baru dan perlu dipertanyakan dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari aspek fikih baik harta wajib zakatnya, syarat wajibnya, serta nisab dan haul dari reksadana itu sendiri. Kehalalan dari produk reksadana syariah wajib diperhatikan agar tidak ada percampuran antara harta halal dan non-halal dengan mengetahui prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah pengaturan mengenai hukum zakat reksadana di Indonesia telah cukup dan memberikan kepastian hukum serta apakah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan BAZNAS telah sesuai dengan fikih dan aturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum zakat reksadana syariah di Indonesia telah mencukupi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat meskipun belum mengatur secara rinci tentang zakat reksadana syariah. Sedangkan mekanisme pembayaran zakat reksadana oleh BAZNAS sudah sesuai dengan ketentuan hukum zakat dari segi fikih maupun aturan perundang-undangan.


BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) is innovating by implementing sharia mutual fund zakat payments in collaboration with PT Nusantara Sejahtera Investama to maximize the potential of zakat in Indonesia. This sharia mutual fund zakat is something new and needs to be questioned in terms of statutory regulations and from the aspect of fiqh both the compulsory zakat assets, mandatory requirements, as well as the nishab and haul of the mutual funds themselves. The halalness of sharia mutual fund products must be considered so that there is no mixing between halal and non-halal assets by complying with sharia principles. This research is to determine and analyze whether the regulation regarding mutual fund zakat law in Indonesia is sufficient and provides legal certainty and wether the zakat payment mechanism carried out  by BAZNAS is in accordance with fiqh and statutory regulations. This type of research is a type of library research. The results of this study conclude that the legal arrangements for zakat mutual funds in Indonesia are sufficient with the existence of Law Number 21 of 2011 concerning Zakat Management, although it has not regulated in detail about the zakat of Islamic Mutual Funds. Meanwhile, the mutual fund zakat payment mechanism by BAZNAS is in accordance with the legal provisions of zakat in terms of fiqh and statutory regulations.

"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rika Yulita Amalia
"ABSTRAK
Akses sanitasi dan air bersih yang layak serta berkelanjutan merupakan salah satu tujuan yang terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Kondisi sanitasi dan air bersih di Indonesia khususnya daerah pedesaan masih belum memenuhi target. Untuk dapat mencapai target SDGs, diperlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) mengingat potensi nya yang cukup besar serta adanya fatwa MUI yang membolehkan penggunaan dana ziswaf untuk sanitasi dan air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prioritas masalah dan solusi serta strategi dalam pendayagunaan ziswaf untuk sanitasi dan air bersih menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prioritas masalah, solusi strategi dalam pendayagunaan ziswaf untuk sanitasi dan air bersih terbagi menjadi tiga kluster yaitu masyarakat, Lembaga Pengelola Ziswaf (LPZ) dan regulator. Prioritas masalah pada masyarakat terdiri dari Budaya, Kepedulian dan Penerima Manfaat. Prioritas masalah pada LPZ adalah monitoring dan evaluasi, SDM dan pimpinan LPZ. Prioritas masalah pada regulator adalah sentralisasi data, regulai dan peran strategis. Kemudian prioritas solusi pada masyarakat adalah Budaya, Sumber Daya dan kepedulian. Prioritas solusi pada LPZ adalah pimpinan LPZ, monitoring dan evaluasi serta penyaluran. Prioritas solusi pada regulator adalah sentralisasi data, program dan peran strategis. Selanjutnya prioritas strategi adalah sinergi, promosi dan infrastruktur.

ABSTRACT
Access to proper and sustainable sanitation and clean water is one of the objectives contained in the Sustainable Development Goals (SDGs). The condition of sanitation and clean water in Indonesia, especially in rural areas, has not met the target. To be able to achieve the SDGs target, significant funds are needed. One source of funds that can use is zakat, infak, alms, and endowments (ziswaf), given its considerable potential and the existence of an MUI fatwa that allows the use of ziswaf funds for sanitation and clean water. This study aims to determine priority problems and solutions as well as strategies in the use of ziswaf for sanitation and clean water using the Analytic Network Process (ANP) approach. The results of this study indicate that priority problems, strategic solutions in the utilization of ziswaf for sanitation, and clean water are divided into three clusters, namely the community, the Ziswaf Management Institute (LPZ), and the regulator. Priority problems in society consist of Culture, Care, and Beneficiaries. Priority problems at LPZ are monitoring and evaluation, HR, and LPZ leaders. Priority problems for regulators are the centralization of data, regulations, and strategic roles. Then the priority solutions to the community are Culture, Resources, and awareness. The priority of the solution at the LPZ is the leadership of the LPZ, monitoring and evaluation, and distribution. The priority of the solution to the regulator is the centralization of data, programs, and strategic roles. Then the strategic priorities are synergy, promotion, and infrastructure.
"
2019
T54948
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahma Agastya Winmarhalim
"Salah satu impikasi dari prinsip syariah dalam investasi adalah kemampuan instrumen keuangan syariah dalam pasar keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan dari kinerja antara reksa dana syariah dan reksa dana konvensional pada pasar modal di Indonesia. Sebuah penilaian kinerja reksa dana dikembangkan dan dua hipotesis diajukan untuk menjawab masalah penelitian melalui pengujian menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) pada program Eviews 6.
Objek yang dipilih adalah reksa dana campuran, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana saham. Peneitian ini menggunakan metode standard dalam melakukan evaluasi kinerja dari reksa dana, seperti Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen Alpha. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksa dana syariah dan reksa dana konvensional.

One of the implications of Islamic investment principles is the capability of Islamic financial instruments in the financial market. The main aim of this research is to observe the differences of performance between Islamic and conventional mutual fund in the context of Indonesian capital market. A performance asessment of mutual fund is developed and two hypothesis a proposed to answer the problem of this research through the examination using Capital Assets Pricing Model (CAPM) in Eviews 6 program.
The object selected for this research are balanced mutual fund, fixed income mutual fund, and equity mutual fund. This research used standard methods in evaluating the performances of various mutual funds, such as the sharpe Index, Treynor Index, and Jensen Alpha Index. The basic finding of this paper is that conventional mutual fund performed better than Islamic Mutual fund.The findings suggest that Iggi Achsien research does not apply to Islamic mutual fund in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S47680
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zainal Abidin
"Latar Belakang: Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimplementasikan transaksi nontunai pada penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah termasuk pembayaran honor surveyor jentik DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018.
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui telaah dokumen yang diperkuat dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Didapatkan informan sebanyak 20 orang dari latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode digunakan untuk cross check data informan. Analisis disajikan dalam bentuk empirical problem tree.
Hasil: Evaluasi transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD mengalami keterlambatan hingga 6 bulan. Penelusuran lebih lanjut ditemukan adanya hambatan komunikasi pada un-fully information, sehingga terjadi panic disorder dan denial mechanism. Pada aspek birokrasi ditemukan perubahan SOP pola dan cara pembayaran berdampak berkas-berkas SPJ in-complete, data penerima invalid, dan nomor rekening inactive, serta multi-level verification yang lama. Aspek sumber daya ditemukan kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, sehingga terjadi high workload. Adanya fasilitas internet banking corporate (IBC) dapat mempercepat proses pembayaran, namun masih kekurangan fitur saving, verification, dan validation, serta jumlah ATM yang kurang. Aspek disposisi ditemukan kecenderungan kebijakan Pemkot tanpa tahapan atau zero cashless transaction dan honor surveyor DBD yang rendah. Aspek kondisi lingkungan ditemukan dukungan infrastruktur teknologi, kondisi geografis, dan bank BJB, namun menghadapi hambatan pada poor banking habits. Pada capaian program penanggulangan DBD diketahui terjadi incidence rate penyakit DBD secara signifikan, meskipun capaian Angka Bebas Jentik (ABJ) telah diraih dengan baik.
Kesimpulan: Transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD belum berjalan secara efektif yang berakibat terjadinya keterlambatan pembayaran. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menggunakan aplikasi berbasis android atau financial technology (fintech) agar transaksi dapat berjalan lebih cepat dan mudah digunakan, serta menyiapkan support system-nya.

Background: To realize good governance, the Government of South Tangerang City implements cashless transaction in revenues and expenditures of regional finance including honorarium payments of dengue larvae surveyor. This study aims to evaluate the implementation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larva surveyors in South Tangerang City in 2018.
Method: This study use a qualitative approach. Data was obtained through document review which was strengthened by in-depth interviews and focus group discussion. It was found 20 informants from different backgrounds. It use the techniques of source and method triangulations to cross check the informants data. The analysis was presented by form of empirical problem tree.
Result: The evaluation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larvae surveyors has been delayed for 6 months. The advanced searching was found communication problem un-fully information, inducing the panic disorder and denial mechanism. Bureaucratic aspects were found procedure changes of pattern and method payment affecting in-complete SPJ files, invalid recipient data, inactive account numbers, and long-time of multi-level verification. Resource aspects were found inadequate on the quantity and quality of human resources, resulting in high workload. The facility of internet banking corporate (IBC) can speed up the payment process, but lacks of saving, verification, and validation features, and less number of automated machine teller (ATM). Disposition aspects were found Government tendency on zero cashless transaction and low of honorarium of dengue larvae surveyor honorariums. Environmental aspects were found the supports of technology infrastructure, geographical conditions, and BJB bank, but faced obstacles up in poor banking habits. The DHF prevention program were achieve a significant incidence rates of dengue disease, even though larva free amount (ABJ) has been achieved well.

Conclusion: Cashless transactions on honorarium payments of dengue larvae surveyors have not implemented yet effectively which happen delay payments. The recommendation for Government of South Tangerang City to use an Android-based application or financial technology, so that the transactions can be implemented faster and easier to use, and prepare the support system."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
T53671
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>