Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Subsidi adalah bagian penting dari perekonomian negara mana pun, karena merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial di dalam negeri melalui dukungan produksi dalam negeri dan bisnis lokal. Subsidi juga harus diatur secara ekstensif karena dapat juga digunakan untuk memberikan keunggulan kompetitif dan mencegah terjadinya perdagangan bebas dalam ekonomi domestik suatu negara. Dalam hal ini, GATT 1994 bersama dengan perjanjian lain yang lebih spesifik telah memberikan aturan dan regulasi yang diperlukan untuk mengatur perdagangan bebas demi menjaga kepentingan semua pihak di pasar internasional. Akibatnya, penting untuk menentukan subsidi apa yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan di dalam GATT 1994 berdasarkan pada jenis, mekanisme, dan dampaknya terhadap perekonomian. Untuk tujuan tersebut, skripsi ini akan mengkaji langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Cina dalam mendukung perusahaan milik negara yang telah membawa perusahaan milik negara Cina menjadi salah satu entitas perdagangan yang paling dominan baik di pasar internasional maupun dalam pasar Cina sendiri. Oleh karena itu, skripsi ini akan mengkaji tentang tindakan-tindakan tersebut terhadap BUMN yang diatur dalam ketentuan GATT 1994 untuk mengetahui apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuannya berdasarkan mekanisme, tipologi, dan dampaknya terhadap perdagangan di dalam negeri pasar negeri tersebut. Hal ini akan dilakukan melalui metode deskriptif dengan terlebih dahulu memeriksa peraturan dan ketentuan GATT 1994 yang relevan tentang perdagangan internasional dan menerapkannya pada langkah-langkah yang ditetapkan oleh Pemerintah Cina terhadap perusahaan milik negaranya. Selanjutnya, wawasan dan pemahaman yang diperoleh dari analisis ini mengenai sifat subsidi yang dilarang dan yang tidak dilarang akan digunakan dan dianalisis untuk kepentingan pemerintah Indonesia mengenai langkah-langkahnya dan sikap umumnya sendiri terhadap subsidi.

---

Subsidies are an important part of any country’s economy, for it is a tool that can be used by the government to promote economic and societal stability within the country through support of domestic production and local businesses. Subsidies must also be extensively regulated and governed for they could also be used to afford competitive advantage and prevent the occurrence of free trade within a nation’s domestic economy. In this matter, the GATT 1994 along with other more specific agreements provide necessary rules and regulations in order to govern free trade and preserve the interests of all parties within the global market. As a result, it is important to determine what subsidies are within the rules and regulations of the GATT 1994 depending on its type, mechanism, and impact on the economy. For this purpose, the thesis will examine the measures that have been enacted by the Chinese government in support of its state-owned enterprises which has lead China’s state-owned enterprises to be one of the most dominant trading entities within both the global marketplace and China’s own domestic market. Therefore, the thesis will study regarding those measures towards its state-owned enterprises within the rules and regulations of the GATT 1994 to determine whether these measures are in accordance with its provisions based on its mechanism, typology, and impact to the trade within that domestic market. This will be done through a descriptive literature review method by first examining the relevant provisions and stipulations of the GATT 1994 regarding international trade and applying them to the measures enacted by the Chinese Government towards its state-owned enterprises. Furthermore, the insight and understanding obtained from this analysis regarding the nature of prohibited and non-prohibited subsidies will be utilized and analysed for the benefit of the Indonesian government regarding its own measures and general attitude towards subsidies."

"Eksistensi tenaga kerja informal yang relatif besar menimbulkan pertanyaan apakah liberalisasi perdagangan benar dapat membawa manfaat dalam menumbuhkan suatu perekonomian, khususnya di Indonesia dengan informalitas yang tinggi. Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap tenaga kerja informal di Indonesia. Dengan menggunakan data Indonesia tingkat provinsi dari tahun 1993 hingga 2019, penulis mengkonstruksi dua model untuk melihat secara statis dan dinamis sehingga dapat mengestimasi efek liberalisasi perdagangan pada jangka pendek dan jangka panjang. Liberalisasi perdagangan diukur dengan trade openness ratio dan tenaga kerja informal diidentifikasi melalui status pekerjaan utama. Penelitian ini menemukan bahwa liberalisasi perdagangan signifikan mempengaruhi tenaga kerja informal dan mengikuti pola inverted-U Kuznets curve. Liberalisasi perdagangan akan menaikkan porsi tenaga kerja informal pada jangka pendek. Pada jangka panjang, liberalisasi perdagangan akan mengurangi porsi tenaga kerja informal, yang berarti perekonomian membaik. Ditemukan pula bahwa pada penelitian ini, aktivitas informal cenderung terpengaruhi oleh liberalisasi perdagangan melalui aktivitas formal.

---

The existence of a relatively large informal workforce raises the question of whether trade liberalization can actually bring benefits in growing an economy, especially in Indonesia with high informality. This study aims to analyze how the effect of trade liberalization on informal workers in Indonesia. By using provincial-level Indonesian data from 1993 to 2019, the author constructs two models, static and dynamic, to estimate the effect of trade liberalization in the short run and long run. Trade liberalization is measured by trade openness ratio and informal workers are identified by the main employment status. This study finds that trade liberalization significantly affects informal workers and follows an inverted-U Kuznets curve pattern. Trade liberalization will increase the share of informal workers in the short term. In the long term, trade liberalization will reduce the share of informal workers, which means the economy is improving. It was also found that in this study, the informal activities tends to be affected by trade liberalization through the formal activities."

"Skripsi ini membahas analisis mengenai hubungan perdagangan internasional dan FDI terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 1990 hingga tahun 2007. Adapun metode estimasi yang digunakan adalah VECM (Vector error correction model). Selain itu digunakan juga tes pengujian granger causality untuk melihat pola hubungan di antara ketiga variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan kausalitas dua arah, pertumbuhan ekonomi menyebabkan FDI, dan perdagangan internasional menyebabkan FDI. Selain itu dengan menggunakan metode VECM, dapat dianalisa pula pola pergerakan Impulse Response Function dan Variance decomposition masing-masing variabel pada periode 1990 hingga 2007.

---

This study investigates the relationship between Trade, Foreign Direct Investment (FDI) and Indonesia economic growth for period 1990-2007 with VECM method and Granger causality test. The results of Granger causality test showed that there is a causal relationship between the examined variables. Economic growth and trade appear to be mutually reinforcing under the open-door policy, economic growth granger cause FDI, and trade granger cause FDI. This study also examined the impulse response function and variance decomposition from each variables for period 1990-2007."

"[WTO sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan seharusnya menjadi penggerak perdagangan dunia. Dengan ekonomi Tiongkok yang terus bertumbuh terlebih karena menggunakan pendekatan perdagangan internasional seharusnya mendapat keuntungan lebih apabila menjadi anggota WTO. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampaknya keanggotaan WTO Tiongkok terhadap perdagangannya dengan ASEAN+6 yang ditinjau melalui pendekatan model gravitasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keanggotaan WTO bagi Tiongkok meningkatkan jumlah perdagangan Tiongkok ke ASEAN+6 yang secara signifikan dibandingkan saat Tiongkok masih belummenjadi anggota WTO. Sehngga keanggotaan WTO dapat diasumsikan meningkatkan jumlah perdagangan negara anggotanya.

---

WTO as an international organization which is focused on trade should be the main engine in world trade. With China's economy ever growing especially because it uses a foreign trade approach would suggest that WTO

accession would be beneficiary for China. The purpose of this study is to analyze the impact of China's WTO accession towards its trade with ASEAN + 6 by using a gravity model approach. The results of this study has shown that China's WTO accession has indeed increased the volume of trade between China and ASEAN + 6 by a significant margin compared to China prior WTO membership. Thus meaning that WTO membership is likely to increase a nations trade volume.

, WTO as an international organization which is focused on trade should be

the main engine in world trade. With China’s economy ever growing

especially because it uses a foreign trade approach would suggest that WTO

accession would be beneficiary for China. The purpose of this study is to

analyze the impact of China’s WTO accession towards its trade with ASEAN +

6 by using a gravity model approach. The results of this study has shown that

China’s WTO accession has indeed increased the volume of trade between

China and ASEAN + 6 by a significant margin compared to China prior WTO

membership. Thus meaning that WTO membership is likely to increase a

]"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perlindungan terhadap industri dalam negeri sebagai akibat adanya lonjakan impor. Instrumen yang digunakan dalam upaya melindungi industri dalam negeri melalui penerapan tindakan pengamanan (Safeguard) yang diterapkan melalui peraturan nasional dan internasional berdasarkan ketentuan WTO Agreement mengenai safeguard, baik dalam GATT 1947 maupun Agreement on Safeguard. Penerapan safeguard didasarkan pada prinsip WTO yaitu menciptakan suasana perdagangan internasional yang adil (fair trade). Tiap negara anggota WTO dapat menggunakan instrumen safeguard untuk melindungi negaranya dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor. Tindakan pengamanan ini dapat dilakukan melalui pengenaan tarif tambahan (bea masuk tambahan impor) atau melalui pembatasan impor (kuota) bergantung dari kebijaksanaan pemerintah dan tingkat keseriusan dari kerugian yang diderita. Apabila yang digunakan melalui pembatasan impor, maka negara anggota meminta kepada negara pengekspor untuk mengurangi jumlah ekspor ke negaranya atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum dan kesesuaian hukum dengan cara menganalisisnya menggunakan metode kualitatif. Kemudian, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai kesesuaian pengaturan safeguard dalam WTO dibandingkan dengan peraturan safeguard di negara Indonesia, Amerika Serikat, India, dan Malaysia mengenai tindakan pengamanan dalam melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the protection of domestic industry against the import surge. The instrument which is used as government?s effort to protect domestic industry is through safeguard measure that implemented under national and international regulation based on WTO Agreement about safeguard, not only in GATT 1994 but also Agreement on Safeguard. Safeguard measure is implementing based on WTO principle which creating fair international trade activity. Each of WTO Members can apply safeguard measure to protect their country from serious injury or threat of serious injury caused by import surge. This safeguard measures can be done by imposition of additional tariff or import restriction (quotas), depends on government?s policy and how serious the injury is. If government decides to apply import restriction as their policy, then they may ask the exporter to decrease the quota of their export into importer country or under agreement which can give advantage to both. This thesis uses normative legal research since it focuses on the research of literature that examines the core principle of law. Data is analyzed using qualitative method. Furthermore, the problem will be discussed on this thesis is about suitability between Safeguard measure on WTO Agreement and safeguard regulation in Indonesia, United States of America, India, and Malaysia in case of safeguard measures to protect domestic industry against import surge."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak ketidakpastian terhadap fleksibilitas institusi internasional dalam kasus kerja sama perdagangan Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) antara Tiongkok dengan Taiwan. Kerja sama antara Tiongkok dengan Taiwan menarik untuk diteliti karena kedua negara tersebut dapat menjalin kerja sama dalam sebuah institusi, meskipun hubungan politik antara keduanya kerap dipenuhi oleh ketegangan. Penelitian ini menggunakan teori rational institution design yang menjelaskan bahwa negara merancang institusi internasional sesuai dengan hambatan yang dimilikinya. Teori rational institution design menggagas bahwa ketidakpastian sebagai hambatan kerja sama menyebabkan terbentuknya institusi internasional yang fleksibel. Metode process-tracing digunakan untuk meraih penjelasan mengenai mekanisme kausal antara ketidakpastian dan fleksibilitas institusi internasional dalam proses pembentukan ECFA. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa ECFA dirancang dengan fleksibilitas untuk menghadapi ketidakpastian mengenai politik domestik di Taiwan, secara khusus adalah pergantian kekuasaan di Taiwan yang berdampak pada perkembangan hubungan lintas selat Taiwan. Melalui rangkaian negosiasi, Tiongkok dan Taiwan memilih untuk merancang ECFA dengan fleksibilitas sebagai perjanjian sementara yang tidak memiliki batas waktu penyelesaian serta memasukkan ketentuan pemutusan kontrak ke dalam rancangan ECFA. Rancangan institusi tersebut dipilih oleh Taiwan dan Tiongkok dengan mempertimbangkan perlawanan terhadap ECFA dari partai oposisi Taiwan, karena keduanya tidak dapat memastikan apa yang dilakukan oleh partai oposisi terhadap ECFA apabila partai oposisi berkuasa di Taiwan.

---

ABSTRACTThis thesis explains the impact of uncertainty on the flexibility of international institution within the case of trade cooperation between China and Taiwan in Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA). Cooperation between China and Taiwan is a considerably interesting subject, because they managed to establish a cooperation agreement despite their constrained political relations. I utilized rational institution design theory as an analytical framework in assessing how states design international institution based on the cooperation barriers they face. The theory suggested that uncertainty as cooperation barrier led to the formation of flexible institution. Process-tracing method was applied in this research to acquire explanation of causal mechanisms between uncertainty and the flexibility of ECFA. Findings in this research show that the flexibility possessed by ECFA is a response to uncertainty about Taiwans domestic politics, particularly power shift in Taiwan that gives significant impact on the development of cross-Strait relations. Throughout a series of negotiations, China and Taiwan decided to design ECFA with some degree of flexibility as an interim agreement that does not specify any deadline and ECFA also includes termination clause. The institutional design is chosen because China and Taiwan needs to consider resistance from Taiwanese opposition parties towards ECFA, as they are uncertain about what the opposition will do to ECFA once they are in power. "

"Berkurangnya penerimaan negara dari sektor ekspor migas mendorong pemerintah untuk mengembangkan sektor ekspor non migas sebagai alternatif sumber pemasukan negara. Dengan mengasumsikan bahwa perekonomian terdiri dari tiga sektor yaitu sektor ekspor pertanian, sektor ekspor manufaktur dan sektor non ekspor, skripsi ini membahas kontribusi dari masing-masing sektor ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi dan eksternalitas yang ditimbulkan terhadap sektor non ekspor. Pembahasan juga mencakup perbandingan produktivitas input di masing-masing sektor ekspor dengan sektor non ekspor. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan studi kepustakaan dan analisa data tahunan yang mencakup periode 1964 - 1990. Regresi dilakukan terhadap model Feder yang telah dikembangkan, dengan menggunakan tehnik Ordinary Least Square. Variabel yang dianggap terikat adalah pertumbuhan ekonomi, sementara variabel bebas adalah proporsi investasi dalam pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan tenaga kerja, proporsi sektor ekspor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan sektor ekspor pertanian, proporsi sektor ekspor manufaktur dalam pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan sektor ekspor manufaktur. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan produktivitas yang nyata antara sektor ekspor pertanian dan manufaktur dengan sektor non ekspor. Demikian juga dengan eksternalitas positif yang hanya dihasilkan oleh sektor ekspor manufaktur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun sektor ekspor memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada kenyataannya faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah akumulasi modal. Secara keseluruhan kinerja ekspor memberikan hasil yang cukup memuaskan, namun apabila diteliti secara sektoral akan terlihat ketimpangan kinerja. Oleh karena itu dibutuhkan keterlibatan pemerintah dengan intensitas yang berbeda sehingga sektor-sektor tertentu dapat mengejar ketinggalannya. Pada dasarnya sektor ekspor harus memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian. Dengan demikian diharapkan produk ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional."

"Tesis ini menganalisis mengenai Singapore Convention on Mediation yang merupakan solusi bagi beberapa pihak yang tidak memilih penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui mediasi karena tidak memiliki kekuatan legitimasi internasional. Konvensi ini diterbitkan oleh UNCITRAL pada tanggal 7 Agustus 2019 dan secara resmi diberlakukan terhitung tanggal 12 September 2020. Dalam perkembangannya, konvensi ini semakin diminati dalam upaya sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mengingat konvensi ini baru saja disepakati dan belum diterapkan secara efektif oleh negara-negara lain, dan untuk itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pertimbangan-pertimbangan Indonesia dalam menentukan sikap keikutsertaan dalam konvensi ini sebagai solusi penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Singapore Convention on Mediation adalah salah satu upaya untuk meningkatkan Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia, namun tetap harus mempertimbangkan apakah proses aksesi dibutuhkan oleh negara Indonesia, atau merupakan kepentingan negara lain untuk memudahkan proses eksekusi dari kesepakatan hasil mediasi yang dilakukan di luar negara Indonesia.

---

This thesis discusses the Singapore Convention on Mediation which is a solution for some parties who do not choose to settle international trade disputes through mediation because they do not have the power of international legitimacy. This convention was published by UNCITRAL on 7 August 2019 and officially entered into force on 12 September 2020. In its development, this convention is increasingly in demand as an alternative to out-of-court dispute resolution which until now has not fully accommodated the need to resolve disputes quickly, simple, and low cost. Considering that this convention has just been agreed upon and has not been effectively implemented by other countries, and for that, this research will discuss Indonesia's considerations in determining its participation in this convention as an effective and efficient dispute resolution solution. The research method used is normative juridical research. The Singapore Convention on Mediation is one of the efforts to increase the Ease of Doing Business (EODB) in Indonesia, but still has to consider whether the accession process is required by the Indonesian state, or is in the interest of other countries to facilitate the execution process of the mediation result agreement conducted outside the Indonesia."

"The existing literature on international trade has largely discussed trade performances in value basis, but relatively put little notice on how firms decide to import and export simultaneously – the so-called two-way trader –  in a different time dimension. This paper examines the likelihood of firm trade status and characteristics to its trade status in the subsequent period with random-effects logit framework employing firm-level data of Indonesia Industrial Statistics in 2011 and 2015. Results show that previous importer is more likely to become a two-way trader, while previous exporter and two-way trader have more likelihood to maintain the same status. This research also found that the most productive and largest firm is more likely to be a two-way trader and firm owned by foreigners is more likely to be a two-way trader. Finally, a firm involved in electronics and textile & garments industry is more likely to become a two-way trader in the subsequent period.

---

Literatur yang tersedia mengenai perdangangan internasional sebagian besar telah membahas performa perdagangan perusahaan, namun relatif kurang memperhatikan keputusan perusahaan untuk mengimpor dan mengekspor secara bersamaan – yang disebut pedagang dua arah – dalam dimensi waktu berbeda. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh status perdagangan dan karakteristik perusahaan terhadap kemungkinan status perdagangan perusahaan pada periode berikutnya dengan melakukan estimasi regresi metode random-effects logit menggunakan data tingkat perusahaan dari Statistik Industri Indonesia tahun 2011 dan 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan berstatus importir memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi pedagang dua arah, sedangkan eksportir dan pedagang dua arah memiliki kemungkinan lebih besar untuk mempertahankan status yang sama di periode selanjutnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan yang paling produktif dan terbesar adalah pedagang dua arah dan perusahaan milik asing cenderung berstatus pedagang dua arah. Terakhir, perusahaan yang terlibat dalam industri elektronik dan tekstil & pakaian mempunyai kecenderungan lebih besar untuk menjadi pedagang dua arah pada periode berikutnya."

"Studi ini mengkaji pengaruh bebas visa terhadap perdagangan internasional, menggunakan data perdagangan Indonesia dengan 169 negara mitra dagang penerima bebas visa Indonesia dan 22 negara non-penerima periode 2015 – 2019. Penelitian ini menemukan bahwa pada tahap estimasi dasar, bebas visa berpengaruh positif terhadap ekspor dan negatif terhadap impor. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan, dan tidak bersifat “one size fits all”. Pengaruh bebas visa lebih bervariasi ketika dilakukan disagregasi data negara penerima bebas visa berdasarkan kelompok kawasan; tingkat pembangunan; dan tingkat pendapatan. Pengaruh positif signifikan terhadap ekspor dihasilkan oleh bebas visa yang diterima kawasan Amerika, dan pengaruh signifikan negatif terhadap ekspor dihasilkan oleh bebas visa yang kawasan Ocenia. Adapun kawasan Amerika merupakan salah satu prioritas penerima bebas visa Indonesia, kawasan yang paling banyak memberikan bebas visa kepada Indonesia setelah kawasan Asia. Sementara Oceania merupakan kawasan yang paling restricted dalam hal bebas visa baik unilateral maupun resiprokal dengan Indonesia.

---

This study examines the effect of visa exemption on international trade, by using Indonesia's international trading data 2015 – 2019 with 169 countries recipient of Indonesian visa exemption and 22 non-recipient countries year 2015 - 2019. This study finds that on basic estimation visa exemption has positive effect on exports and a negative trend towards imports. However, the effect is not significant, and not “one size fits all”. The effect of visa-exemption is varied when the data is disaggregated into groups of visa recipients based on region; development level; and income level. A significant positive effect on exports is generated by visa exemption for American region, and a significant negative effect on exports is generated by visa exemption for Oceania region. American region is one of the priority recipients of visa exemption to Indonesia, and the second rank region providing visa exemption to Indonesian passport. Meanwhile, Oceania is the most restricted area in terms of visa exemption, both unilaterally and reciprocally with Indonesia."