Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tren individu yang terdampak Covid-19 terus meningkat sejak awal kemunculannya hingga menyebar secara global dan muncul di Indonesia. Salah satu dampak negatif dari Covid-19 adalah debitur kurang mampu membayar kembali hutangnya kepada kreditur. Akibatnya, semakin banyak orang yang mengajukan pailit, terutama di Indonesia yang lebih banyak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (surseance of payment). Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui kebijakan surseance of payment dalam perjanjian kredit perbankan dan pelaksanaan surseance of payment selama pandemi Covid-19 di Bank Negara Indonesia (BNI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis data primer dan data sekunder dengan melakukan pengkajian terhadap undang-undang, buku, jurnal dan melakukan wawancara yang berkaitan dengan topik skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan POJK 11/2020 yang memberikan tambahan enam kanal restrukturisasi bagi debitur terdampak Covid-19 sebagai solusi untuk melunasi hutangnya di masa sulit ini. BNI menerapkan POJK 11/2020 dan memberikan remisi kepada debitur yang tidak mampu melunasi hutangnya akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BNI tidak memprioritaskan PKPU; BNI lebih memilih penyelesaian hutang secara musyawarah antara debitur dan bank. Penulis merekomendasikan BNI untuk tetap menerapkan prinsip-prinsip dasar kebijakan restrukturisasi hutang yang ada saat ini sebagaimana diatur dalam POJK 11/2020, meskipun telah habis masa berlakunya.

---

The trend of individuals affected by Covid-19 has risen steadily since its initial emergence until it spread globally and surfaced in Indonesia. One of the downfalls to Covid-19 is that debtors are less able to repay their creditors for their debts. Consequently, more people are filing for bankruptcy, particularly in Indonesia where there are more requests for PKPUs (surseance of payment). In this research, the author aims to determine the rules and regulations of surseance of payment in banking credit agreements and the implementation of surseance of payment during the Covid-19 pandemic in Bank Negara Indonesia (BNI). This study uses descriptive qualitative research method with primary data and secondary data types by assessing laws, books, journals and conducting interviews related to the topic of this thesis. The findings of this research shows that the government has enacted POJK 11/2020, which provides six additional restructuring canals for debtors affected by Covid-19 as a solution to settle their debts during these hard times. BNI implements POJK 11/2020 and provides remissions to debtors that are unable to settle their debts due to the Covid-19 pandemic. Based on the conducted research, BNI does not prioritize surseance of payment; BNI favors debt resolution through negotiation between the debtor and the bank. The author recommends BNI to continue implementing the fundamentals of the current debt restructuring policy as regulated by POJK 11/2020, despite the expiration of its validity period."

"Pandemi Covid-19 membawa banyak perubahan pada kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Salah satu sektor yang paling signifikan terkena dampak pandemi adalah aspek ekonomi kehidupan masyarakat. Dengan beratnya kapal yang dihadapi akibat pandemi Covid-19, kredit macet menjadi hal yang lumrah. Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan murabahah merupakan praktik umum yang dilakukan oleh bank konsumer dan syariah. Namun, dengan terjadinya Covid-19 kredit macet di murabahah menjadi kejadian yang tidak biasa. Bank sebagai lembaga keuangan yang vital bagi perekonomian suatu negara tergantung pada likuiditas bank itu sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian kredit bermasalah terutama pada masa pemulihan dari era pandemi Covid-19 menjadi vital. Bank Syariah Indonesia, sebagai salah satu Bank Syariah bukan terbesar di Indonesia karena merger dari tiga bank syariah besar di Indonesia juga mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan dua permasalahan yaitu bagaimana aturan dan ketentuan pengaturan kredit bermasalah melalui pembiayaan murabahah? Dan Bagaimana praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia di masa pandemi Covid-19. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada cara-cara tertentu untuk menyelesaikan kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah yang akan tergantung pada jenis pembiayaan (murabahah agunan atau tidak agunan). Apalagi di tengah pandemi Covid-19, Bank Syariah Indonesia tetap menerapkan strategi dasar dalam menyelesaikan kredit bermasalah namun dengan beberapa keringanan. Dari penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah agar Dewan Syariah Nasional membuat peraturan yang hanya berfokus pada penyelesaian kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah. Karena regulasi yang ada saat ini belum mengatur secara konkrit dan sistematis tentang cara penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah.

---

The Covid-19 pandemic brought many changes to the lives of people all over the world. One of the most significant sectors impacted by the pandemic is the economy aspect of people's lives. With the hardships faced due to the Covid-19 pandemic, a non-performing loan is a common occurrence. In sharia banking practices, Murabahah financing is a common practice done by consumer and shariah banks. However, with the occurrence of the Covid-19 non-performing loans in Murabahah becomes an uncommon occurrence. Bank as a financial institution that is vital to a country's economy depends on the liquidity of the bank itself. Therefore, settling a non-performing loan especially during the recovery period from the Covid-19 pandemic era becomes vital. Bank Syariah Indonesia, as one of not the biggest Shariah Bank in Indonesia because of a merger from three major shariah banks in Indonesia has also suffered from the economic distress caused by the Covid-19 pandemic. From those conditions, this research aims to solve two problems which are how are the rules and regulations on setting non-performing loans through Murabahah financing? And How is the practice of resolving non-performing loans with Murabahah financing in Bank Syariah Indonesia during the Covid-19 pandemic. To answer those research questions, this research uses a normative legal research approach. From the research carried out, it could be concluded that there are certain ways to resolve non-performing loans in Murabahah financing which will depend on the type of financing (secured or unsecured murabahah). Moreover, during the Covid-19 pandemic, Bank Syariah Indonesia still implement their basic strategy in settling non-performing loans however with a few leniencies. From the research conducted, the recommendation given from the result of this research is for the National Shariah Council to make a regulation that focuses solely on settling non-performing loans in Murabahah financing. As the available regulation now have not regulate concretely and systematically on how to resolve a non-performance loan in a Murabahah financing."

"Di tahun 2020 dan 2021, virus COVID-19 menyebar ke seluruh Indonesia. Pemerintah terpaksa mengumumkan status darurat dan melaksanakan kebijakan isolasi pandemi yang membatasi transportasi internasional maupun domestik. Kebijakan tersebut menyebabkan kontraksi di output sektor riil. Kontraksi ini memiliki efek meluap yang berdampak buruk bagi sektor perbankan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan-kebijakan restriktif untuk mengisolasi pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi risiko kredit dan effisiensi operasional perbankan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan moneter mampu mengurangi dampak terhadap risiko kredit, tapi tidak berpengaruh banyak terhadap efisiensi operasional.

---

In both the years 2020 and 2021, there were periods where the COVID-19 pandemic was spreading like wildfire through Indonesia, demanding that the Indonesian government declare a state of emergency and enact restrictive lockdown measures to contain the pandemic. These restrictive containment measures were disastrous for the real sector, and had spillover effects into the banking industry. This study found that those restrictive emergency containment measures affected the banking industry’s credit risk and operational efficiency. The Indonesian central bank enacted expansionary monetary policies following the emergency measures to counteract the impact of the emergency containment measures. Monetary policy was able to mitigate the adverse impacts to credit risk, but not the adverse impacts to operational efficiency."

"Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh risiko kredit setelah implementasi kebijakan stimulus oleh bank di Indonesia dan ukuran bank terhadap profitabilitas pada periode pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah Generalized Method of Moments (GMM) Model Dinamis untuk memperoleh gambaran efektivitas kebijakan relaksasi dalam menjaga profitabilitas perbankan Indonesia. Kebijakan stimulus yang dilakukan regulator pada masa pandemi Covid-19 mengubah perhitungan risiko kredit, dan penelitian ini memberikan kontribusi berupa penggunaan pengukuran risiko kredit yang disesuaikan dengan kebijakan stimulus tersebut yaitu dengan menambahkan kredit restrukturisasi dengan kualitas lancar. Studi ini menemukan bahwa risiko kredit menggunakan pengukuran baru tersebut mempengaruhi secara negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas pada periode selama pandemi Covid-19. Hal tersebut karena pelaksanaan kebijakan stimulus memungkinkan bank untuk tidak menurunkan kualitas kredit (tetap lancar) dengan cadangan kerugian yang tidak harus ditambah. Profitabilitas bank di masa pandemi tidak dipengaruhi signifikan oleh risiko kredit diduga antara lain dipengaruhi pula oleh kemampuan adaptasi yang baik dari bank di Indonesia melalui layanan tambahan sehingga dampak negatif dari risiko kredit dapat diminimalisir. Ukuran bank menurunkan  profitabilitas selama pandemi Covid-19 baik untuk bank dengan ukuran yang kecil, menengah maupun besar. Semakin besar ukuran bank, maka dianggap lebih berisiko antara lain karena kompensasi atas pengelolaan reputasi termasuk biaya operasional lainnya selain pembentukan kerugian yang lebih tinggi.

---

This study empirically examines the effect of credit risk using a new measure which is influenced by stimulus policy in Indonesia and bank size on profitability of Indonesian banks during the Covid-19 pandemic. It employed the Generalised Method of Moments (GMM) Dynamic Model to obtain an overview of the effectiveness of the relaxation policy in maintaining the profitability of the Indonesian banks. The stimulus policy by the regulator during the COVID-19 pandemic changed the credit risk calculation and this research contributed by using credit risk measurement adjusted to the stimulus policy by adding restructuring loans in current quality. The study found that credit risk negatively affected profitability in the period during the Covid-19 pandemic. This finding probably due to the stimulus policy allowing banks to remain current the credit quality with no addition to provision. Bank profitability during the pandemic was not significantly affected by credit risk, allegedly among others, also influenced by the good adaptability of banks in Indonesia through additional services. Bank size has had a significant negative effect on profitability during the Covid-19 pandemic for small, medium and large banks. The larger the size of the bank, the riskier it becomes due to the addition for reputation management includes other operational costs."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap risiko kredit, pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan perbankan melalui risiko kredit, serta peran kinerja ESG sebagai variabel moderasi pengaruh pandemi COVID-19 terhadap risiko kredit, dan perannya dalam memoderasi pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan. Penelitian ini mengkaji 115 firm-year observasi untuk 23 perbankan di negara-negara ASEAN-5: Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand selama 2017 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan metodologi Structural Equation Modeling (SEM) karena risiko kredit sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan perbandingan sampel pada perbankan yang memiliki kinerja ESG tinggi dan rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit dan risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Penelitian ini juga menunjukan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan melalui risiko kredit. Lebih lanjut, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap risiko kredit bank positif signifikan pada bank dengan kinerja ESG tinggi dibandingkan bank dengan kinerja ESG rendah. Perbankan dengan kinerja ESG yang tinggi juga menunjukkan pengaruh risiko kredit negatif terhadap kinerja keuangan perbankan, sedangkan pada perbankan dengan kinerja ESG rendah, risiko kredit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.

---

This study aims to analyze the effect of the COVID-19 pandemic on credit risk, the effect of credit risk on banking financial performance, the effect of the COVID-19 pandemic on banking financial performance through credit risk, and the role of ESG performance as a moderating variable for the effect of the COVID-19 pandemic on credit risk, and the role of ESG performance in moderating the effect of credit risk on banking financial performance. This study examines 115 firm-year observations for 23 banking companies in ASEAN-5 countries: Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, and Thailand during 2017 to 2021. This study uses the Structural Equation Modelling (SEM) methodology due to credit risk as an intervening variable.

The results of this study indicate that the COVID-19 pandemic has a significant positive effect on credit risk and credit risk has a significant negative effect on bank financial performance. This research also shows that the COVID-19 pandemic has a significant negative effect on banking financial performance through credit risk. Furthermore, the effect of the COVID-19 pandemic on bank credit risk is significantly positive for banks with high ESG performance compared to banks with low ESG performance. Banks with high ESG performance also show the effect of negative credit risk on bank financial performance, whereas in banks with low ESG performance, credit risk has no effect on bank financial performance."

"Pada saat pandemi COVID-19 muncul, sebagian besar aktivitas perpustakaan beralih secara online. Sebagai perpustakaan bank sentral Indonesia, Perpustakaan Bank Indonesia harus bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perpustakaan beradaptasi dengan kondisi pandemi dan tantangan apa yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder seperti gambar dan presentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Perpustakaan Bank Indonesia mengkonversi semua aktivitas perpustakaan menjadi online dan tetap menjalankan aktivitas fisik yang tidak bisa dijalankan secara online. Perpustakaan juga memaksimalkan penggunaan media sosial untuk mempromosikan layanan online yang dimilikinya. Tantangan yang dihadapi oleh Perpustakaan Bank Indonesia adalah perubahan kompetensi pustakawan, pergantian pustakawan dengan posisi penting, dan pengembangan media sosial.

---

At the time of the COVID-19 pandemic, most library activities shifted online. As the library of Indonesia's central bank, the Bank Indonesia Library must be able to adapt to the conditions of the COVID-19 pandemic. This study aims to analyze how libraries adapt to pandemic conditions and what challenges they face. This research uses a qualitative approach with a case study method. The method of data collection in this study was conducted by interview. This study also uses secondary data such as pictures and presentations. The result of this study is that the Bank Indonesia Library converts all library activities into online and continues to carry out physical activities that cannot be run online. The library also maximizes the use of social media to promote its online services. The challenges faced by Bank Indonesia Libraries are changes in the competence of librarians, changes in librarians who have important positions, and the development of social media."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana akibat hukum tidak didaftarkannya Hak Tanggungan sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Kredit Nomor 16 yang membebankan hak tanggungan sebagai jaminan dan kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dijadikan sebagai jaminan oleh debitor Nona EF dan akibat hukumnya bagi Bank ABC sebagai kreditor. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pemberian jaminan hak tanggungan merupakan syarat penting dari sebuah perjanjian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) untuk melindungi kepentingan Bank. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah sebagai instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai Hak Tanggungan menyebut pengikatan jaminan tersebut sebagai langkah terpenting, karena pendaftaran hak tanggungan merupakan syarat mutlak lahirnya dari hak tanggungan. Namun dalam praktiknya terdapat perjanjian kredit yang tidak diikuti dengan pembuatan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk dikeluarkan sertipikat hak tanggungan dan dituliskan hak tanggungannya dalam buku tanah hak tanggungan. Tidak didaftarkannya hak tanggungan, berarti hak tanggungan belum lahir dan menyebabkan kedudukan bank hanya sebagai kreditor konkuren yang tidak memegang jaminan kebendaan. Selain itu, dalam perkembangannya, praktik penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar peralihan hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit sering terjadi. Hak yang timbul dari PPJB adalah hak perorangan, bukan hak kebendaan sehingga belum terjadi peralihan hak sampai dilakukan Akta Jual Beli (AJB), maka debitor belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti pemberian hak tanggungan sebagai jaminan kepada Bank untuk kreditnya dan bank tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditor lain atas penjualan jaminan.

---

This article examines the legal implications arising from the failure to register mortgage rights, as stipulated in Credit Agreement Number 16, where mortgage rights serves as collateral. The validity of the Sale and Purchase Agreement used as collateral by debitor, Miss EF and its legal ramifications for Bank ABC as a creditor are assessed using normative juridical research methods. The provision of mortgage rights as collateral is a crucial aspect of credit agreements to safeguard the interests of the Bank. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, serving as the national legal framework for mortgage rights, deems the registration of collateral as the pivotal step. Registration is an absolute prerequisite for the validity of mortgage rights. However, certain credit agreements lack a subsequent creation of a Power of Attorney to Grant Mortgage Rights (SKMHT) and/or a Deed of Granting Mortgage Rights (APHT). These omissions, if not rectified through registration at the local land office to issue a Mortgage Rights certificate, mean the Mortgage Rights remains unestablished. Consequently, the bank assumes a position solely as a unsecured creditor without tangible collateral. Furthermore, in practice, the use of a Sale and Purchase Agreement (PPJB) as the foundation for transferring land rights to be utilized as collateral for mortgage rights in credit agreements is prevalent. The rights arising from the PPJB are individual, not material, until the execution of the Deed of Sale and Purchase (AJB). Consequently, debtors lack the authority to take legal actions such as granting mortgage rights as collateral to the Bank for credit, and the bank does not possess the right to prioritize over other creditors in collateral sales. This dual lapse underscores potential legal consequences for both parties involved in credit agreements."

"Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari suatu risiko kerugian, untuk itu dalam Undang-Undang perbankan indonesia Bank dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kredit usaha rakyat merupakan kredit program pemerintah dimana Bank merupakan pihak yang menyalurkan KUR tersebut kepada UMKMK, dimana dana dalam penyaluran KUR merupakan 100% (seratus persen) dana Bank. Salah satu Bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR adalah Bank X. Bank X telah menyalurkan KUR kepada UMKMK salah satunya pemberian KUR Grup PT. KMS sebagai penjamin dari 20 (dua puluh) petani ubi rambat. PT. KMS tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran sehingga mengakibatkan kredit menjadi macet. KUR yang disalurkan oleh Bank dijaminkan oleh pemerintah kepada Perusahaan Penjamin, Bank X mengajukan klaim kepada PT. ASKRINDO, akan tetapi klaim tersebut ditolak karena ada indikasi kredit fiktif. SKAI Bank X melakukan investigasi atas dugaan tersebut dan menemukan bahwa 20 (dua puluh) debitur tersebut fiktif, ditemukan adanya pemalsuan identitas kedua puluh petani ubi rambat tersebut. PT. KMS dengan sengaja melakukan pemalsuan serta penipuan, hal ini diketahui oleh pegawai Bank X terkait pemberian KUR, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan fasilitas KUR dari Bank X. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat pada Bank X ? dan Bagaimanakah akibat hukum bagi Bank X dan PT. KMS dalam hal terjadinya kredit fiktif?. Bank X memiliki standar operasional prosedur dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian namun Bank X cabang Binjai, Medan tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai prosedur pemberian kredit, hal ini membutkikan bahwa Bank X cabang binjai tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Akibat hukum dalam hal terjadinya kredit fiktif baik PT. KMS maupun pegawai Bank yang terlibat dalam kredit fiktif ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang perbankan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia.

---

The Bank in carrying out its business activities not in spite of a risk of a loss, for it in Indonesian banking law Banks in the running of his business must be based on the principle of prudence. The people's credit business loan government programs in which the Bank is funneling the KUR to the UMKMK, where the distribution of funds in the KUR is a 100% (one hundred percent) of Bank funds. One of the Government-designated Banks to channel KUR is Bank X Bank X has been funneling. KUR to UMKMK one of them granting KUR Group PT. KMS as guarantors of 20 (twenty) Yam farmers. PT. KMS cannot make a payment obligation resulting in a credit being jammed. KUR transmitted by banks pledged by the Government to the company's Underwriters, Bank X claim to the PT. ASKRINDO, but the claim is rejected because there are indications of fictitious credits. SKAI Bank X APHIS these allegations and found that 20 (twenty) of the fictitious debtors, found an impersonation of the twentieth the Yam farmers. PT. KMS with deliberate forgery and fraud, it is known by the Bank employee X related awarding of KUR, it is done to get facilities from Bank X kur. based on this there are 2 (two) problems in this study i.e. How is the application of the principle of prudence in granting business credit the people at Bank X? and how is the legal consequences for the Bank and PT KMS in terms of occurrence of fictitious credits?. Bank X has a standard operational procedures in the granting of credit is based on the principle of prudence but Bank branch Binjai, Medan X does not implement appropriate procedural measures granting credit, it is membutkikan that the Bank does not implement binjai branch X principle of prudence. The legal consequences in case of occurrence of fictitious credits good PT. KMS or Bank employee involved in this fictitious credit may be subject to criminal sanctions under the laws of the Banking Law and the Criminal law of Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai sistem pengendalian kredit pada BPR Gamon, sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang sedang tumbuh dan berhasil menjadi 3 BPR terbaik di Jakarta. Sistem pengendalian kredit yang dianalisis tidak terpaku pada proses pengendalian saja, tetapi juga pada strategi dan manajemen yang melakukan pengendalian. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana BPR Gamon menerapkan sistem pengendalian kreditnya ditengah kesulitan BPR di industri Perbankan terkait tingginya tingkat Non Performing Loan (NPL) BPR secara nasional selama ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa BPR Gamon memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan sistem pengendalian kredit melalui strategi, proses pengendalian dan manajemennya sehingga mampu menekan NPL. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa BPR Gamon telah memiliki sistem pengendalian kredit yang sangat baik dan sesuai dengan keadaan perusahaan sehingga mampu mengatasi berbagai ancaman dan meningkatkan kinerja perusahaan.

---

This research comprehensively analyzes the implementation of credit control system at BPR Gamon, a growing rural bank that has become one of the top three rural bank in Jakarta. The analysis is not only focused on the control process, but also on the strategy and the management of credit control. The aim of the research is to explain how BPR Gamon applies its credit control system in the middle of rural banks industry difficulty due to high Non Performing Loan (NPL) percentage.

The research shows that BPR Gamon has a high commitment on implementing the credit control system through its strategy, control process, and management so it can reduce the NPL percentage. Finally, the research concludes that BPR Gamon has an excellent and appropriate credit control systems that it could overcome various threats and increase the bank performance."