Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengakuan terhadap perkawinan dan perceraian yang dilaksanakan Warga Negara Indonesia di luar negeri adalah hal yang penting untuk diteliti. Kasus yang diteliti pada tesis ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 707/PDT/2020/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 536/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini yakni mengenai status perkawinan FKS dan EFS ketika melaporkan pencatatan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dampak dari pelaporan pencatatan perkawinan tersebut terhadap pihak ketiga. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Keabsahan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri haruslah mengacu pada Pasal 56 ayat (1) UUPerkawinan yang mengandung dua asas Hukum Perdata Internasional, yakni asas nasionalitas dan asas lex loci celebrationis. Sifat dari akta perkawinan FKS dan ESS yang berbentuk declaratoir menyebabkan akta tersebut dapat serta merta diakui di Indonesia. Putusan cerai pengadilan asing tidak termasuk dalam lingkup pasal 436 Rv karena hanya bersifat konstitutif sehingga putusan perceraian antara FKS dan ESS dapat diakui di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari status cerai FKS dan ESS adalah tidak adanya legal standing FKS untuk menandatangani spousal consent pada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh ESS.

---

Recognition of marriages and divorces carried out by Indonesian citizens abroad is an important matter to be investigated. The cases studied in this thesis are the DKI Jakarta High Court Decision Number 707/PDT/2020/PT.DKI and the Central Jakarta District Court Decision Number 536/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. The main issues that will be discussed in this thesis are regarding the marital status of FKS and EFS when reporting their marriage registration at the Population and Civil Registration Office of DKI Jakarta  and the impact to third parties. This research is explanatory by using normative legal research methods and using data collection techniques in the form of literature studies and interviews. The validity of marriages held abroad must refer to Article 56 paragraph (1) of the Marriage Law which contains two principles of International Civil Law, namely the principle of nationality and the principle of lex loci celebrationis. The nature of the marriage certificate of FKS and ESS in the form of a declaratoir causes the deed can be recognized in Indonesia immediately. Divorce decisions of foreign courts are not included in the scope of article 436 Rv because they are only constitutive so divorce decisions between FKS and ESS can be recognized in Indonesia. The impact of the divorce status of FKS and ESS is that there is no legal standing for FKS to sign the spousal consent on the agreements made by ESS."

"Perkawinan menurut ketentuan hukum di Indonesia seharusnya dicatatkan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan. Pengaturan tersebut berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk di dalamnya Warga Negara Asing (WNA) yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi. Namun ditemukan kasus putusnya perkawinan karena perceraian dari pasangan WNA yang telah menjadi WNI, tidak dapat memperoleh kepastian hukum. Hal tersebut terjadi karena perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tersebut sebelum menjadi WNI dan dilakukan di luar Indonesia, belum dicatatkan menurut ketentuan hukum Indonesia sehingga tidak diakuinya perkawinan berikut perjanjian perkawinannya dan berdampak pada harta perkawinan mereka. Kasus tersebut ditemukan pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS yang disesuaikan dan disimulasikan dalam penelitian ini. Untuk itu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis perkawinan pasangan WNA yang menikah di luar Indonesia dan selanjutnya menjadi WNI melalui naturalisasi semestinya dapat memperoleh pengakuan dan pelindungan hukum. Selain itu juga menganalisis pembagian harta perkawinan dalam perceraian pasangan WNA yang menikah di luar Indonesia dan selanjutnya menjadi WNI melalui naturalisasi. Bentuk penelitian hukum ini adalah doktrinal yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dari rumusan masalah pertama dijelaskan bahwa semestinya perkawinan pasangan WNA yang menikah di luar Indonesia dan selanjutnya menjadi WNI melalui naturalisasi dapat memperoleh pengakuan dan pelindungan hukum di Indonesia dengan cara pencatatan perkawinan sesuai ketentuan hukum Indonesia. Selanjutnya dari rumusan masalah kedua dapat diketahui bahwa pembagian harta perkawinan dalam perceraian pasangan WNA yang menikah di luar Indonesia dan selanjutnya menjadi WNI melalui naturalisasi sesuai dengan pengaturan pembagian harta perkawinan setelah perceraian dalam hukum Indonesia, yaitu harta perkawinan yang merupakan harta bersama dibagi sama rata masing-masing ½ bagian dan untuk harta bawaan menjadi hak dari masing-masing pihak apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan.

---

Marriage according to legal provisions in Indonesia should be registered as stipulated in Article 2 of Law Number 1 on Marriage. The regulations regarding this matter apply to Indonesian Citizens (WNI), including Foreign Nationals (WNA) who have obtained Indonesian citizenship through naturalization. However, cases have been found where marriages ended in divorce for foreign nationals who have become Indonesian citizens, who could not obtain legal certainty because the marriage conducted by the couple before becoming Indonesian citizens and outside Indonesia had not been registered according to Indonesian legal provisions. This subsequently resulted in the non-recognition of the marriage and its prenuptial agreement, thereby affecting their marital property. The case was found in the Denpasar High Court Decision Number 93/PDT/2020/PT DPS, which has been adjusted and simulated in this research. Therefore, the purpose of this research is to analyze the marriages of foreign nationals who marry outside Indonesia and subsequently become Indonesian citizens through naturalization, which should obtain legal recognition and protection. Additionally, it also analyzes the division of marital property in the divorce of foreign nationals who marry outside Indonesia and subsequently become Indonesian citizens through naturalization. The form of this legal research is doctrinal, conducted through library study to collect secondary data, which is then analyzed qualitatively. From the analysis of the first problem formulation, it is explained that marriages of foreign nationals who marry outside Indonesia and subsequently become Indonesian citizens through naturalization should obtain recognition and legal protection in Indonesia by registering the marriage according to Indonesian law. Furthermore, from the second problem formulation, it can be understood that the division of marital property in the divorce of foreign nationals who marry outside Indonesia and subsequently become Indonesian citizens through naturalization is in accordance with the regulations on the division of marital property after divorce in Indonesian law, namely that marital property, which is joint property, is divided equally, each receiving ½ share, and for separate property, it becomes the right of each party if there is no prenuptial agreement."

"Dalam suatu perkawinan suami istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan selanjutnya disahkan pada pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri ini ada yang dicatatkan pada pengadilan negeri bukan pada pegawai pencatat perkawinan. Permasalahan yang dikemukakan pada skripsi ini bagaimana keberlakuan perjanjian perkawinan yang didaftarkan kepada pengadilan negeri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum tertulis atau kepustakaan. Pokok hasil dari penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa perjanjian perkawinan yang dicatatkan pada pengadilan negeri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanian perkawinan tersebut namun bagi pihak ketiga perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku dan tidak dapat mengikat pihak ketiga.

---

In a marriage husband and wife can make a marriage agreement. Marriage agreement must be made in written form and subsequently registered by marriage officer. There are marriage agreement that made by husband and wife that registered on district court but not registered by marriage officer. The main issue in this thesis is what is the law effect of Marriage Agreement Registered on District Court After Act No. 1 year 1974 about Marriage. The research method used in this thesis is a juridical normative research, namely study of written law and literature. The result of this research are the marriage agreement that registered on district court have a legal concequences to husband and wife who made the marriage agreement but the marriage agreement do not have any legal consequences to third party."

"Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan undangundang inilah yang berlaku. Ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang- Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa perjanjian dibuat dengan bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Berdasarkan pasal 29 ayat 3 yang menegaskan perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, maka perjanjian perkawinan juga harus didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran perkawinan untuk dapat disahkan bersamaan dengan perkawinan.Dalam membahas yang menjadi permasalahan Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum dan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan survey lapangan dengan wawancara notaris dan pegawai arsip Pengadilan Negeri.Dari hasil penelitian dalam masyarakat terhadap warganegara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia setelah kembali ke Indonesia harus mendaftarkan perkawinan dan perjanjian perkawinan secara bersamaan di Indonesia. Namun karena yang dicatatkan hanya perkawinannya saja sehingga perjanjian perkawinannya tidak ikut dicatatkan bersamaan pencatatan perkawinan. Terhadap pendaftaran perjanjian perkawinan setelah perkawinan belum memiliki pengaturan dalam perundang-undangan. Untuk itu digunakan jalan keluar dengan meminta izin kepada Pengadilan Negeri berupa Penetapan Pengadilan Negeri.

---

Legislation have been set regarding the marriage covenant. Provisions regarding the aggrement marriage set forth in the Book of the Civil Code Act, but after the passing of Law set forth in article 29 of Law Civil Law. In Article 29 paragraph 1 stated that the agreement made with the written form and approved by the Civil Registrar of Marriage. Beside article 29, paragraph 3 which confirms the marriage agreement effective from the marriage took place, then the marriage contract should also be registered conducted with the registration of marriages to be legalized along with marriage.

The author discusses the problems of using a normative juridical approach. Legal materials and data obtained through library research and field survey by interviewing the notary and civil court records.

From the results of research in Indonesian society of citizens who hold a marriage outside Indonesian territory after returning to Indonesia must register the marriage and the marriage covenant together in Indonesia. However, because the only recorded marriage alone, so the marriage agreement did not enter recorded simultaneously recording marriage. Against registration of a marriage agreement after the marriage has not been setup in the legislation. It is used to exit with the permission from the District Court of the District Court Decision."

"Hak milik atas tanah merupakan hak terkuat dan terpenuh atas tanah yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun akibat percampuran dalam perkawinan campuran, warga negara asing dapat memiliki hak milik atas tanah. Untuk itu Pasal 21 ayat (3) UUPA mengamanatkan bahwa bagi warga negara asing yang memiliki hak milik atas tanah akibat percampuran harta dalam perkawinan campuran diwajibkan untuk melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Kewajiban pelepasan hak milik atas tanah tersebut kemudian menjadi suatu permasalahan bagi warga negara Indonesia sebagai pihak yang juga berhak atas hak milik atas tanah tersebut. Hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis saya yakni bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengatur mengenai kepemilikan tanah oleh warga negara asing dalam kaitannya dengan kepemilikan harta bersama dalam perkawinan campuran serta bagaimanakah analisis mengenai Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr tentang penetapan perjanjian kawin setelah perkawinan dalam perkawinan campuran. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis dalam meneliti mengacu pada aturan-aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan bahwa, hal tersebut dimungkinkan dengan sebelumnya mengajukan permohonan terlebih dahulu dan ijin untuk membuatnya baru muncul ketika Pengadilan melalui Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Dalam kesimpulannya, hak yang dapat dimilki oleh warga negara asing, termasuk dalam hal ini mereka yang menikah dengan warga negara Indonesia dan tidak melakukan pemisahan harta, adalah hanya hak pakai.

---

Rights to land an exclusive right that can only be owned by Indonesian citizens to own land in the strongest and fullest. However, due to mixing in mixed marriages, foreigners can own landed property. For that article 21 Paragraph (3) The Law Number 5 Year 1960 Regarding The Regulation Of The Basic Agrarian Principles mandates that foreign citizens who have the right to land due to mixing in the mixing property must waive the right for a period of 1 (one) year. Liability waiver to land then becomes an issue of Indonesians citizens as well as the party entitled to the possession of the land. It then becomes the identification of the problem in my thesis how the legislation rules of law arrange foreigners can own landed property from their marital property in mixed marriages and then how to analyze verdict of the sentence of east state court number 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr regarding covenant agreement after marriages in mixed marriages. The author then examines these issues with the method of juridicial normative research, which examined in reference to the existing rules of law to then be able to answer this problem in a descriptive analytic. Through the study authors found the answer that, it is possible to do by previously apply for permission in advance and if the Court of Justice granted the request. In conclusion, the rights to land in Indonesia that can be owned by mixed marriage couple who did not have a covenant agreement is only The Right to Use."

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara langsung mengenai peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin, hal tersebut secara tidak langsung dapat ditafsirkan bahwa perjanjian kawin dapat dilakukan oleh pejabat berwenang lainnya. Pada penelitian ini terdapat analisis mengenai ketentuan dan ketetapan Undang-Undang Perkawinan yang dibuat oleh notaris mengenai substansi jenis perjanjian kawin yang diterapkan di Indonesia, Belanda dan Perancis. Terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian kawin yang menjadi variabel utama pada objek penelitian ini yaitu perjanjian pra kawin (prenuptial agreement) dan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement), studi kasus negara Indonesia, Belanda, dan Perancis. Berbeda dengan Indonesia dan Belanda, di Perancis tidak menetapkan ketentuan mengenai postnuptial agreement, hal tersebut menyebabkan kejanggalan terkait keberlakuan perjanjian yang dibuat di negara lain apabila akan digunakan di negara Perancis. Analisis yang diuraikan pada penelitian ini memberikan gambaran terkait ketentuan perjanjian kawin terhadap ketiga negara tersebut, mengenai keberlakuan sistem perjanjian kawin sesuai kedudukan hukum perjanjian itu di negara masing-masing. Pada penelitian ini pula mengkaji isi perjanjian kawin pada kedua akta yang menjadi objek penelitian dari salah satu pasangan perkawinan dua kewarganegaraan berbeda, baik antara warga negara Indonesia dengan warga negara Belanda dan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Perancis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis dan merupakan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pertama, selain mengenai penjelasan penerapan perjanjian kawin setelah perkawinan di langsungkan, hal tersebut telah ditetapkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/XIII-PUU/2015 dan ulasan terkait keberlakuan perjanjian kawin yang dibuat di Indonesia apabila akan digunakan di negara Belanda maupun Perancis. Kedua, peran notaris terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan luar negeri antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian kawin dalam bentuk akta autentik sebagai pejabat umum yang berwenang atas dasar Undang-Undang Jabatan Notaris, namun dalam perannya, masih terdapat ketentuan ‘abu-abu’ yang mengatur tentang pengesahan suatu perjanjian maupun dokumen luar negeri milik pasangan suami istri terkait oleh notaris. Berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, menjadi media melalui penyuluhan mengenai keabsahan perjanjian kawin itu sendiri kepada masyarakat terkait kedudukan hukum yang berlaku khususnya sebelum melakukan pembuatan perjanjian kawin.

---

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not directly explain the role of a notary in making marriage agreement deeds, this can indirectly be interpreted to mean that marriage agreements can be executed by other authorized officials. In this research there is an analysis of the provisions and provisions of the Marriage Law made by notaries regarding the substance of the types of marriage agreements implemented in Indonesia, the Netherlands and France. There are 2 (two) forms of marriage agreements which are the main variables in this research, namely prenuptial agreements and postnuptial agreements, case studies of Indonesia, the Netherlands and France. In contrast to Indonesia and the Netherlands, France does not stipulate provisions regarding postnuptial agreements, this causes irregularities regarding the validity of agreements made in other countries when they are used in France. The analysis described in this research provides an overview of the provisions of marriage agreements in these three countries, regarding the applicability of the marriage agreement system according to the legal position of the agreement in each country. This research also examines the contents of the marriage agreement in the two deeds that are the object of research from one of the married couples of two different nationalities, both between Indonesian citizens and Dutch citizens and between Indonesian citizens and French citizens. This research uses a doctrinal research method with a descriptive analytical research typology and is library research. The results of this research are first, apart from explaining the application of marriage agreements after the marriage takes place, this has been determined after the Constitutional Court Decision Number 69/XIII-PUU/2015 and reviews regarding the validity of marriage agreements made in Indonesia when they are to be used in the Netherlands or the Netherlands. France. Second, the role of a notary regarding marriage agreements in foreign marriages between Indonesian citizens and foreign citizens, is carried out by making a marriage agreement deed in the form of an authentic deed as a public official with authority based on the Law on the Position of Notaries, however, in his role, there are still provisions 'grey' which regulates the ratification of an agreement or foreign document belonging to the husband and wife concerned by a notary. Guided by the Marriage Law, it becomes a medium through education regarding the validity of the marriage agreement itself to the public regarding the applicable legal position, especially before making a marriage agreement."

"Penelitian ini mengkaji kedudukan itsbat nikah dalam perkawinan sirri setelah perceraian perkawinan pertama. Perkawinan sirri yang apabila telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama dan kepercayaanya, maka terhadap perkawinan tersebut adalah telah sah menurut hukum agama. Namun demikian perkawinan sirri belum memiliki kekuatan hukum menurut hukum Negara. Untuk memperoleh pengakuan dari Negara, harus memenuhi persyaratan lanjutan yaitu berupa pencatatan perkawinan oleh Pejabat Pencatat Nikah. Terhadap perkawinan sirri tersebut dapat terlebih dahulu mengajukan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama. Pertimbangan hukum bahwa saat pengajuan istbat nikah di Pengadilan Agama, para pemohon itsbat nikah tidak memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, hakim dengan suara terbanyak kemudian menolak itsbat nikah para pemohon. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum atas penolakan itsbat nikah atas perkawinan sirri setelah perceraian perkawinan pertama; dan upaya hukum perkawinan sirri tersebut agar dapat dicatatkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif yakni melakukan pengkajian berdasarkan norma dan kaidan hukum positif di Indonesia. Analisa data dilakukan secara preskriptif yang bertujuan mendapatkan jalan keluar atas permasalahan itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama dan upaya hukum yang dapat dilakukan agar perkawinan sirri tersebut dapat dicatatkan. Hasil analisis akibat hukum dari penolakan itsbat nikah setelah perceraian perkawinan pertama berdampak pada status perkawinan, anak dan harta perkawinan. Status perkawinan tetap sebagai perkawinan sirri yaitu tidak adanya pengaturan secara tegas mengenai pemberian nafkah dan antara suami istri tidak dapat saling mewaris; terhadap status anak walaupun dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan ayahnya namun tetap dianggap sebagai anak luar kawin; dan tidak dapat dibentuknya harta bersama selama perkawinan sirri berlangsung. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku perkawinan sirri setelah penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berupa upaya Peninjauan Kembali agar perkawinannya dapat diitsbatkan atau kawin ulang di Kantor Urusan Agama atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

---

This study examines the position of itsbat nikah in sirri marriages after the divorce of the first marriage. Sirri marriage, which if it has fulfilled the pillars and conditions according to religion and belief, then the marriage is legal according to religious law. However, according to state law, sirri unions do not yet have legal force. To obtain recognition from the State, it must meet further requirements, namely marriage registration by the Marriage Registrar. Against sirri marriages, they can first apply for a marriage itsbat through the Religious Courts. Legal considerations are that when submitting a marriage certificate at the Religious Courts, the applicants for itsbat marriage did not obtain a polygamy permit from the Religious Court. The judge with the most votes then rejected the applicants' marriage certificate. The problems raised in this study are the legal consequences of refusing itsbat marriage for sirri marriages after the divorce of the first marriage; and legal efforts for the sirri marriage to be registered. To answer these problems, a research method is used in a normative juridical, namely, conducting an assessment based on the norms and rules of positive law in Indonesia. Data analysis was carried out prescriptively to find a solution to the problem of itsbat marriage, which was rejected by the Religious Courts and legal remedies that could be taken so that the sirri marriage could be registered. The results of the analysis of the legal consequences of refusing itsbat marriage after the first marriage divorce impact marital status, children and marital property. The marriage status remains as a sirri marriage, i.e. there is no explicit regulation regarding the provision of a living and between husband and wife cannot inherit each other; on the status of the child even though he may have a civil relationship with his mother and father but is still considered a child out of wedlock, and joint property cannot be formed during a sirri marriage. Legal remedies that can be taken against the perpetrators of unregistered marriages after the refusal of the marriage certificate by the Religious Courts based on a decision that has permanent legal force can be in the form of a judicial review so that the marriage can be legalized or remarried at the Office of Religious Affairs or in the presence of a Marriage Registrar."

"Perkawinan menurut Hukum Islam itu dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat. Salah satu akibat dari Perkawinan tersebut adalah dengan timbulnya Harta Bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Harta Bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengaturan Harta Bersama ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, diadakan penelitian dengan didukung oleh wawancara kepada pihak yang berkompeten terhadap permasalahan skripsi ini. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yang menekankan pada penggunaan data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan, dapat penulis simpulkan bahwa Hukum Islam tidak mengenal konsep Harta Bersama, namun para pihak yang bersengketa dapat melakukan Syirkah Inan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur dengan jelas dalam Pasal 29 yang menjelaskan bahwa Para Pihak yang membuat Perjanjian Perkawinan harus dilakukan secara tertulis secara sah dan selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan kedua pihak. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian perkawinan akan lebih mudah mengatur harta masing-masing. Apabila terjadi perceraian, maka Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dapat dibagi dua sesuai dengan keputusan Pengadilan, walaupun pada kenyataannya Penetapan Pengadilan tidak selalu membagi dua harta tersebut.

---

According to the Islamic Law, a marriage is considered legal when it has fulfil the prequisites of "rukun" and "syarat". One of the cosequences of a marriage is the existence of a common asset. Common asset is asset(s) acquired both by husband and wife together throughout the period of their marriage. The thesis discuss the arrangement of common asset in accordance with Law no 1 year 1974 on Marriage and how common asset is managed under the Islamic Law. Competent party was interviewed, in order to answer the issue at hand. Normative judicial research is used in this research where it emphasizes the use of primary and secondary data. The research concludes that Islamic Law does not identify with the concept of a common asset, however, conflicting parties can conduct Syirkah Inan. Meanwhile, the Law no 1 year 1974 on Mariage stated clearly in article 29 that a prenuptual agreement should be done in writing, legally andit can not be changed during a marriage unless agreement is reached by both party. Consequently, a prenuptual agreement would make asset management far less complicated. According to Islamic Law Complilation and Law no 1 year 1975 when a divorce takes place, any common asset would be divided equally in accordance with a court's decision, eventhough, in reality, the court's decision does not always divide the assets equally. "

"ABSTRAKTesis ini membahas harta dalam perkawinan bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi mereka Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37. Terkait dengan putusan Nomor: 1977 K/PDT/2008, dengan adanya peminjaman uang untuk membeli suatu harta benda sebelum dilangsungkannya perkawinan tidak menyebabkan harta benda tersebut berubah statusnya menjadi harta bersama. Apabila terjadi perceraian maka mengenai harta bersamanya akan diatur menurut hukumnya masing-masing.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about marital assests for Indonesian Citizen who are the descendant of Chinese People reviewed from the Indonesian Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research is normative juridical research. The result of this research is subsequent to the Law Number 1 of 1974 concerning Marriage coming into effect for the Indonesian Citizen who are the descendant of Chinese People, for them, will be applied the provisions in Article 35, 36, and 37. Related to the verdict Number: 1977 K/PDT/2008, due to the money loaned for buying any asset before carrying out the marriage, it will not caused that assets’ status to become the joint marital assets. if the divorce happened, the joint marital assets will be regulated pursuant to the related law for that matters. "