Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semakin terbukanya perdagangan membuat perubahan dalam kebijakan perdagangan. Salah satunya adalah peningkatan penggunaan Technical Barriers to Trade (TBT). Dengan asumsi penerapan kebijakan harmonisasi TBT membuat pasar ASEAN lebih terintegrasi, penelitian ini bertujuan mengestimasi dampak harmonisasi standar (TBT) ASEAN terhadap pertumbuhan produktivitas perusahaan di sektor industri elektronik Indonesia. Dengan menggunakan data yang berasal data level perusahaan industri elektronika pada survei Industri Besar Menengah BPS periode 2005-2014 serta metode Generalized Least Square (GLS), didapatkan bukti empiris yang menunjukkan bahwa kebijakan harmonisasi standar ASEAN meningkatkan produktivitas perusahaan yaitu ketika harmonisasi standar ASEAN bertambah 1 unit meningkatkan pertumbuhan produktivitas perusahaan di sektor elektronika sebesar 13, 8%.

---

Increased openness in trade or Free Trade era makes a change in policy of international trade. Along with the tariff reduction, the using of Technical Barriers to Trade (TBT) is increase and considered a trade barrier. Assuming that the implementation of TBT harmonization policy has made ASEAN market more integrated, this research is aimed to estimate the impact of ASEAN standard harmonization on the firms’s growth productivity in electronics industry. By using data firms of electronics industry during 2005-2014 from BPS “Large Medium Industry survey” and the Generalized Least Square (GLS) method, we have empirical evidence showing that when ASEAN standard harmonization increases 1 unit it will increases firms’ growth productivity in the electronics sector 13, 8%."

"

Aktivitas logistik adalah salah satu komponen terpenting dalam aktivitas ekonomi di suatu negara. Aktivitas logistik berpengaruh terhadap harga barang, kualitas, daya saing, hingga PDB. Akan tetapi, kondisi buruk kualitas aktivitas logistik di Indonesia yang terindikasi pada skor Logistics Performance Index (LPI) yang masih tertinggal dari negara-negara tetangga menunjukkan bahwa aktivitas logistik di Indonesia belum dapat menyokong kegiatan ekonomi dengan baik. Padahal, skor LPI suatu negara dapat menentukan persepsi negara lain terhadap negara tersebut dalam sektor perdagangan, sehingga skor LPI memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka dari itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat dan yang dapat mendorong peningkatan performa logistik di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan kerangka Multi-Criteria Decision Making mengingat stakeholder yang terlibat bukan hanya pihak pelaku industri namun juga asosisasi, pemerintah, akademisi, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan DEMATEL-based ANP agar dapat mempertimbangkan pengaruh hubungan antar kriteria mengingat kriteria belum terdefinisikan secara jelas sebelumnya. Luaran dari penelitian ini menghasilkan pementaan struktur masalah serta urutan bobot kriteria sebagai prioritas yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan solusi.

---

Logistics activity is one of the most important aspect in economic activities in a country, Logistics activity have an impact on price, quality, competitiveness and even GDP. However, logistics in indonesia still runs in a poor state, which is shown by their relatively low Logistics Performance Index (LPI), ranking behind neighboring countries. This shows that logistics activities in Indonesia could not yet support economic development in Indonesia optimally. LPI score have shown to have impact on a country’s image, especially in trade. The higher the LPI score, the higher the tendency for trade volume to incrase in a country. Therefore, ths research aims toidentify and analyse the underlying factors that act as a barrier and driver for Indonesia to improve their logistics performance. This research is done with a multi-criteria decision making approach, using DEMATEL-based ANP method in order to consider the relation that exist bettween the factors. Output of the research is a problem mapping and factor priority rank which can be used for decision making in the future.

"

"Barrier to entry merupakan suatu hal yang tidak melanggar hukum karena terbentuk secara alamiah dan juga umumnya diatur Pemerintah untuk membuat suasana yang kondusif dalam persaingan usaha serta mensejahterakan rakyat. Akan tetapi, terdapat bentuk-bentuk diskriminasi yang juga merupakan barrier to entry, dalam hal ini dapat juga sebagai suatu hal yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, khususnya pasal 19 terkait dengan konsep Rule of Reason. Tesis ini membahas permasalahan mengenai bentuk-bentuk barrier to entry yang bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan konsep Rule of Reason. Tesis ini juga membahas mengenai barrier to entry terhadap suatu pasar ditinjau dari pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait perkara jasa pelayanan taksi Bandara Hasanuddin Makassar dan taksi Bandara Juanda Surabaya. Penelitian Tesis ini menggunakan metode deskriptifanalisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk barrier to entry yang bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan konsep Rule of Reason, yakni hambatan yang terkait dengan sunk cost (biaya tertanam) dan investasi awal yang besar, tindakan-tindakan yang diciptakan oleh perilaku perusahaan lama, keputusan/regulasi suatu perusahaan, pembatasan akses terhadap Konsumen dan regulasi oleh Pemerintah. Sebagian hambatan tersebut juga terdapat pada putusan KPPU terkait perkara jasa pelayanan taksi Bandara Hasanuddin Makassar dan taksi Bandara Juanda Surabaya.

---

Barrier to entry is a matter that does not violate the law because it occurs naturally and generally set by the Government to create a conducive atmosphere in the competition and the welfare of the people. However, there are other forms of discrimination that are also barrier to entry. In this case, it violates the Law No. 5 of 1999, specifically article 19 related to the concept of the Rule of Reason. This thesis discusses the issues concerning the forms of barrier to entry that violate article 19 of Law No. 5 of 1999 relating to the concept of the Rule of Reason . This thesis also discusses the barrier to entry to the market in terms of article 19 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition matters related to services taxi cab in Hasanuddin Airport Makassar and in Surabaya Juanda Airport. This thesis research uses descriptive - analytical method. The results of this study concluded that there are other forms of barrier to entry that violate article 19 of Law No. 5 of 1999 relating to the concept of the Rule of Reason, the barriers associated with sunk costs (embedded costs) and a large initial investment, action that created by the behavior of the incumbent company, the decision/regulation of an company enterprise, restrictions on access to consumers and regulation by the Government. Most of these barrier to entry are also present in the case related to the Commission's decision of taxi services Hasanuddin Airport Makassar and Surabaya Juanda Airport taxi."

"Penelitian ini dilakukan untuk memahami hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha jasa freight forwarding benih bening lobster dalam memasuki pasar serta kaitannya dengan penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 menjadi acuan dalam penelitian ini karena putusan tersebut membahas kasus terkait pelanggaran persaingan usaha oleh salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasaran benih lobster. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hambatan masuk mempengahuhi penerapan prinsip rule of reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pelaksanaan unsur pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, Peneliti akan membatasi ruang lingkup pembahasan yang akan dianalisis lebih lanjut di dalam skripsi ini ke dalam beberapa pokok permasalahan, yaitu: (1) Bentuk hambatan masuk yang dialami oleh para pelaku usaha benih bening lobster lain dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021; (2) Pengaruh hambatan masuk dalam pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster terhadap penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999; dan (3) Evaluasi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 dalam menerapkan prinsip rule of reason pada kasus pelanggaran persaingan usaha di bidang pengadaan pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif, dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Hambatan masuk yang dialami oleh para pelaku usaha nyata maupun potensial adalah hambatan masuk yang berhubungan dengan regulasi. Dalam kasus ini, terdapat regulasi untuk perizinan usaha pengeluaran benih bening lobster yang berbentuk SPWP atau SKWP. Hambatan masuk dalam pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster terhadap penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 telah secara menyeluruh memiliki dampak terhadap pemenuhan unsur Pasal 17 secara simultan. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 telah tepat dalam menerapkan prinsip rule of reason pada kasus pelanggaran persaingan usaha di bidang pengadaan pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster. KPPU melakukan analisis yang komprehensif terhadap pasar dan dampak tindakan PT Aero Citra Kargo terhadap persaingan usaha.

---

This research was conducted to understand the barriers faced by puerulus freight forwarding service providers in entering the market and its relationship with the application of the rule of reason principle in fulfilling the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. The decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 04/KPPU-I/2021 serves as a reference in this study as it discusses a case related to a violation of business competition by one of the companies engaged in the procurement and marketing of lobster seeds. Therefore, this study aims to explore how entry barriers affect the application of the rule of reason principle by the Business Competition Supervisory Commission in implementing the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999. Referring to the aforementioned background, the researcher will narrow down the scope of discussion to several key issues to be further analyzed in this thesis, namely: (1) Forms of entry barriers experienced by puerulus business entities in the Decision of the KPPU Number 04/KPPU-I/2021; (2) The influence of entry barriers in the procurement of freight forwarding service on the application of the rule of reason principle in fulfilling the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999; and (3) Evaluation of the KPPU Decision Number 04/KPPU-I/2021 in applying the rule of reason principle to the case of business competition violation in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services. The research conducted by the researcher utilizes the juridical-normative method, descriptive research type, qualitative approach, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is literature study. The entry barriers experienced by actual and potential business entities are regulatory barriers. In this case, there are regulations for the licensing of transparent lobster seed production in the form of SPWP or SKWP. The entry barriers in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services have had an overall impact on the simultaneous fulfillment of the provisions of Article 17. The KPPU Decision Number 04/KPPU-I/2021 was appropriate in applying the rule of reason principle to the case of business competition violation in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services. The KPPU conducted a comprehensive analysis of the market and the impact of PT Aero Citra Kargo's actions on business competition."

"Kebijakan SPS dan TBT tidak hanya mendorong trade-reducing effect dengan meningkatnya biaya perdagangan bagi eksportir namun dapat juga mendorong demand-enhancing effect melalui peningkatan kualitas produk dan keselamatan konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi dampak kebijakan non-tarif Indonesia khususnya Sanitary and Phytosanitary dan Technical Barriers to Trade terhadap impor pada periode 2006-2015. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan Kee et al. 2009 dan hasil estimasi kemudian dikonversi menjadi ad-valorem equivalent AVE untuk melihat dampaknya terhadap harga. Inventory measures menunjukkan bahwa Indonesia memiliki coverage ratio yang cukup tinggi pada sektor produk hewan, produk tumbuhan, makanan dan tekstil. Studi ini menemukan bahwa secara umum kebijakan SPS dan TBT berpengaruh terhadap penuruan impor. Namun, dampaknya dapat berbeda-beda pada level sub-sektor HS 2 digit baik yang bersifat trade-reducing maupun demand-enhancing.

---

Technical regulations such as SPS dan TBT measures do not only induce trade reducing effect by rising the exporters trade cost but could be able to induce demand enhancing effect by certifying quality and safety to consumer. The purpose of this study is to estimate the impact of Indonesia non tariff measures, especially Sanitary and Phytosanitary and Technical Barriers to Trade on import for the period 2006 2015. This study employs the method which is developed by Kee et al. 2009 and the estimated results are converted into ad valorem equivalent AVE to identify the price effect. The inventory measures suggest that Indonesia has a substantial coverage ratio on animal product, vegetable product, foodstuff and textile. This study found that SPS and TBT are significantly reduce Indonesian import on agregat level. However, the impact on disagragated level HS 2 digit can be different either trade reducing or demand enhancing."

"ISPO sebagai suatu standar minyak kelapa sawit berkelanjutan dibuat untuk menjawab permintaan pasar dunia untuk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di tengah kontroversi yang beredar tentang produk tersebut, terutama dari aspek lingkungan. Dikarenakan standar sebagai salah satu jenis hambatan teknis terhadap perdagangan internasional diatur oleh Perjanjian TBT, ISPO semestinya dinilai dengan mengacu pada perjanjian tersebut dan juga kasus-kasus lainnya yang relevan dengan standar. ISPO juga bukan merupakan satu-satunya standar yang ada yang berlaku terhadap minyak kelapa sawit dengan adanya MSPO dan RSPO sebagai standar lainnya. ISPO mempunyai posisi yang tidak jelas sebagai suatu hambatan teknis, karena walaupun ia dapat dikatakan sebagai suatu standar atau regulasi teknis, ia tidak berlaku untuk produsen minyak kelapa sawit di luar Indonesia akibat isi aturan di dalamnya dan juga keterkaitannya yang erat dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga juga menghambat adopsi ISPO sebagai suatu standar internasional yang relevan menurut Perjanjian TBT untuk minyak kelapa sawitISPO as a standard for sustainable palm oil was formulated to answer the demand of the international market for sustainable palm oil in the light of the controversies associated with the product, especially of enviromental issues. As standards as a technical barrier to international trade are regulated untder the premises of the TBT Agreement, ISPO must be assessed with the aforementioned agreement as well with relevant cases concerning standards. ISPO is not the only standard applicable for sustainable palm oil as MSPO and RSPO are present as standards regulating the same product. ISPO's position as a technical barrier to trade is uncertain, as one of ISPO’s main concern is that it is not applicable to foreign palm oil producers outside of Indonesia due to its content and deep connection with Indonesian regulations, impacting the viability of adopting ISPO as a relevant international standard for palm oil under the premises of the TBT Agreement."

"Tesis ini mengkaji kesesuaian Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dengan fokus pada Perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT). CBAM adalah kebijakan UE yang mengenakan biaya karbon pada impor untuk menyelaraskan dengan Sistem Perdagangan Emisi (ETS) dan mencegah kebocoran karbon. Penelitian ini menyelidiki apakah CBAM melanggar ketentuan WTO, khususnya mengenai non-diskriminasi dan menyeimbangkan perdagangan dengan kebijakan lingkungan. Studi ini menguraikan ambisi iklim UE dan penerapan ETS, menyoroti tantangan kebocoran karbon yang mungkin menyebabkan industri pindah ke wilayah dengan peraturan lingkungan yang lemah. CBAM bertujuan untuk mengenakan biaya karbon pada impor barang tertentu, memastikan kesetaraan dengan produk dalam negeri berdasarkan ETS.Analisis hukum berpusat pada tiga bidang Perjanjian TBT: non-diskriminasi terhadap barang impor (Pasal 2.1), perlunya pembatasan perdagangan (Pasal 2.2), dan penyelarasan dengan standar internasional (Pasal 2.4). Tesis ini berargumen bahwa meskipun CBAM berupaya mencegah kebocoran karbon dan mendorong perlindungan lingkungan, CBAM juga harus menghindari hambatan perdagangan yang tidak dapat dibenarkan. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif mitra dagang UE, khususnya negara-negara berkembang, yang mungkin menganggap CBAM bersifat diskriminatif dan proteksionis. Potensi dampak terhadap perdagangan internasional dan tantangan kepatuhan bagi eksportir juga dibahas. Tesis ini menggarisbawahi perlunya menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan praktik perdagangan yang adil dan menyerukan kerja sama internasional untuk menyelaraskan mekanisme penetapan harga karbon.Sebagai kesimpulan, tesis ini merekomendasikan untuk memastikan CBAM selaras dengan peraturan WTO sekaligus berkontribusi secara efektif terhadap tujuan iklim global. Ia menganjurkan dialog dan negosiasi yang berkelanjutan untuk mengatasi kekhawatiran negara-negara yang terkena dampak dan mengembangkan sistem penetapan harga karbon global yang adil dan efektif. Penelitian ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang pengintegrasian kebijakan lingkungan dengan peraturan perdagangan internasional.

---

This thesis examines the compatibility of the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) with World Trade Organization (WTO) rules, focusing on the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. CBAM is an EU policy imposing carbon costs on imports to align with its Emissions Trading System (ETS) and prevent carbon leakage. The research investigates whether CBAM violates WTO provisions, particularly regarding non-discrimination and balancing trade with environmental policies. The study outlines the EU's climate ambitions and ETS implementation, highlighting carbon leakage challenges where industries might relocate to regions with lax environmental regulations. CBAM aims to impose carbon costs on imports of specific goods, ensuring parity with domestic products under ETS.

The legal analysis centers on three TBT Agreement areas: non-discrimination against imported goods (Article 2.1), the necessity of trade restrictions (Article 2.2), and alignment with international standards (Article 2.4). The thesis argues that while CBAM seeks to prevent carbon leakage and promote environmental protection, it must avoid creating unjustifiable trade barriers. The research also considers the perspectives of EU trading partners, especially developing countries, which may perceive CBAM as discriminatory and protectionist. The potential impacts on international trade and compliance challenges for exporters are discussed. The thesis underscores the need to balance environmental goals with fair trade practices and calls for international cooperation to harmonize carbon pricing mechanisms.

In conclusion, the thesis recommends ensuring CBAM aligns with WTO rules while effectively contributing to global climate goals. It advocates for ongoing dialogue and negotiation to address affected countries' concerns and develop a fair, effective global carbon pricing system. This research contributes to the broader discourse on integrating environmental policies with international trade regulations."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan Pasal 2.1 dan Pasal 2.2 TBT Agreement sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa antarnegara, yaitu Indonesia dengan kasus Sale of Clove Cigarettes, Tuna and Tuna Products, dan Certain Country of Origin Labelling. Klaim Indonesia kepada Amerika Serikat tidak ditanggapi, karena AS menggunakan isu kesehatan melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk menghambat perdagangan rokok beraroma dalam negerinya. Sedangkan dalam kasus Tuna and Tuna Products, Meksiko mengajukan klaim kepada AS yang telah melakukan embargo terhadap tuna asal Meksiko. Disini AS menggunakan isu lingkungan melalui Marine Mammal Protection Act 1972 (MMPA) dengan label dolphin-safe. Kasus yang terakhir, Certain Country of Origin Labeling Requirement dengan Kanada. Dalam kasus ini AS menggunakan isu asal barang dengan aturan Rules of Origin yang mewajibkan negara pengekspor mencantumkan informasi komoditi dan asal barang. Terhadap ketiga kasus tersebut Amerika dianggap melanggar Pasal 2.1 dan Pasal 2.2 TBT Agreement sebagai klaim utama para anggota WTO.

---

This thesis discusses about the application of Article 2.1 and Article 2.2 TBT Agreement as a reference in the resolution of the disputes between countries about Sale of Clove Cigarettes (Indonesia?s case), Tuna and Tuna Products (Mexico?s case), and Certain Country of Origin Labelling (Canada?s case). United States did not respond to Indonesia's claim because the U.S. uses health issues based on Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) to restrain flavored cigarettes trading. In the case of Tuna and Tuna Products, Mexico filed a claim to the U.S. about embargo that has made to counter the tuna from Mexico. In this case, the U.S. using environmental issues based on Marine Mammal Protection Act (MMPA) 1972 about the dolphin-safe label. The last case is about The Origin Labeling Requirements. In this case the U.S. using the rules about Rules of Origin which requires exporting countries for attaching the label information about the origin of goods and commodities. Against these cases, the U.S considered to violate Article 2.1 and Article 2.2 TBT Agreement as the main claims of the members of the WTO."