Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak Bom Bali 1 yang terjadi pada Oktober 2002, Indonesia mengalami kenaikan angka serangan terorisme. Namun, serangan-serangan yang terjadi tidak memiliki kualitas seperti Bom Bali 1, yang tercermin dari rendahnya angka korban jiwa per tahun setelah 2002. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana letalitas serangan terorisme di Indonesia sejak Bom Bali 1 serta faktor apa yang mempengaruhinya. Berangkat dari pendekatan situasional terhadap terorisme, penelitian ini memeriksa pengaruh kapasitas kontra-teror negara (anggaran ketertiban dan keamanan, operasi penangkapan, dan kekuatan regulasi) terhadap kapabilitas kelompok (bentuk kelompok dan persenjataan kelompok) yang berdampak pada letalitas serangan (korban serangan teror) menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil pengolahan data secara kuantitatif menunjukkan bahwa memang letalitas serangan terorisme di Indonesia cenderung rendah sejak Bom Bali 1. Meskipun memiliki kontribusi yang tidak tinggi, secara empiris didapati bahwa anggaran ketertiban dan keamanan berpengaruh secara negatif terhadap bentuk kelompok. Selanjutnya, kendati sifatnya sangat lemah, terdapat bukti bahwa bentuk dan persenjataan kelompok berpengaruh positif terhadap letalitas serangan teror. Melalui penelitian ini diharapkan kajian serupa menggunakan variabel yang berbeda dapat dilakukan di masa mendatang untuk melengkapi atau memperbaiki hasil penelitian ini.

---

Since the 2002 Bali Bombing 1, Indonesia has faced an increasing number of terrorist attacks, but with relatively low casualities number. This study seeks to determine the lethality of terrorism attacks in Indonesia since the Bali Bombing 1 and what factors contributed to it. Drawing from situational approach to terrorism, this research use quantitative approach to examine the contribution of state counter-terrorism capacity (national budget for security and order function, police apprehension numbers, and governance) to terror group capability (group structure and weapons) which affect the lethality of attack (numbers of casualities). This research find that lethality of terror attacks in Indonesia showing a downward trend after Bali Bombing 1. The budget for security and order showing a negative contribution to the capability of terrorist groups. Meanwhile the terror group’s structure and weapons play a small but significant positive contribution to the lethality of terror attacks. Future research can use the results of this study to conduct similar themed research using different variables to complement or improve the results of this study."

"Kajian ini membahas mengenai Indeks Kepuasan Insan Ombudsman pengguna layanan perpustakaan atas layanan perpustakaan Ombudsman RI kurun waktu selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Kajian ini nantinya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis indeks kepuasan insan ombudsman atas layanan perpustakaan di perpustakaan Ombudsman RI sehingga perpustakaan Ombudsman dapat membuat strategi untuk meningkatkan kepuasan pemustaka terutama dari kalangan insan ombudsman. Kajian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara yaitu disebarkan secara daring (online) melalui e-survei kepada insan ombudsman selaku pengguna perpustakaan Ombudsman. Penentuan jumlah responden dipilih berdasarkan tabel Sampel Morgan dan Krejcie yang terdapat di dalam pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik Nomor 14 tahun 2017 yang diterbitkan Kemenpan RB, sehingga dengan total jumlah pengunjung dari kalangan insan ombudsman di kantor pusatnya di Jakarta yaitu sebanyak rata-rata 100 orang pertahun maka jumlah sampel yang didapat adalah sebanyak 80 orang responden. Pada kajian ini ditemukan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/Insan Ombudsman atas layanan perpustakaan di perpustakaan Ombudsman RI yaitu mendapatkan kategori baik dengan nilai sebesar 3,23 atau jika dikonversikan menjadi 80,63. Dalam kajian ini terdapat dua unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu unsur biaya/tarif layanan yang mendapatkan nilai 3,96 atau 99,06 dan unsur perilaku petugas atau pustakawan yang mendapatkan nilai 3,46 atau 86,56. Sedangkan unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur sarana dan prasarana yaitu dengan nilai 2,80 atau 70,00 dan unsur produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu dengan nilai 2,89 atau 72,19. Dari hasil survei ini disimpulkan bahwa untuk program layanan ke depannya, perpustakaan Ombudsman harus melakukan kegiatan peningkatan pelayanannya agar sesuai dengan standar pelayanan perpustakaan khusus dan meningkatkan anggaran dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang ada sehingga kualitas layanan dapat berjalan lebih optimal. "

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh penciptaan likuiditas (liquidity creation) terhadap profitabilitas bank, lalu komponen penciptaan likuiditas (liquidity creation) diuraikan menjadi komponen penciptaan likuiditas pada sisi aset dan sisi kewajiban untuk dapat melihat pengaruh penciptaan likuiditas (liquidity creation) pada setiap bagian yang terdapat pada balance sheet terhadap profitabilitas dengan total sampel yang digunakan yaitu sebanyak 42 perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam melakukan analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode unbalanced data panel generalized least square (GLS) dengan data tahunan selama 15 tahun, yaitu pada 2005-2019. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu liquidity creation, liquidity creation on liability side, dan liquidity creation on asset side. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liquidity creation memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Lalu liquidity creation on liability side memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sementara liquidity creation on asset side memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

---

This study aims to determine the effect of liquidity creation on bank profitability, then the components of liquidity creation are decomposed into liquidity creation on the liability side and liquidity creation on the asset side to see the effect of liquidity creation on each balance sheet activity toward profitability, with the total number of samples used is 42 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange. In conducting the analysis, this study uses a quantitative approach with the unbalanced panel data generalized least square (GLS) method with annual data for 15 years, for the period 2005-2019. This study uses three independent variables; liquidity creation, liquidity creation on the liability side, and liquidity creation on the asset side. The results show that liquidity creation has a positive and significant effect on profitability. Then liquidity creation on the liability side has a negative and significant effect on profitability, while liquidity creation on the asset side has a positive and significant effect on profitability.

"

"

Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia bertujuan untuk memberikan peningkatan pada sektor pariwisata dengan masuknya wisatawan asing. Peningkatan jumlah wisatawan asing memiliki dampak kehadiran investasi asing langsung (FDI) dan peningkatan jumlah tenaga kerja asing, yang dampak tersebut dapat memberikan peluang dan ancaman terhadap jumlah tenaga kerja domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Tenaga Kerja Asing, Foreign Direct Investment (FDI) dan Upah, terhadap Tenaga Kerja Domestik. Teori yang digunakan adalah pasar tenaga kerja, teori pertumbuhan ekonomi model solow dan faktor produksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data panel dan alat analisis menggunakan eviews 9. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Data time series yang digunakan dari tahun 2011-2018, sedangkan data cross section menggunakan jenis pekerjaan per sektor, yaitu : 1) Pertanian, Kehutanan, Perkebunan Dan Perikanan 2) Pertambangan Dan Penggalian 3) Industri 4) Konstruksi 5) Perdagangan 6) Transportasi Dan Pergudangan 7) Informasi Dan Komunikasi 8) Jasa Kesehatan. Hasil penelitian ini adalah secara statistik, Kebijakan BVK, Tenaga Kerja Asing dan Upah memiliki pengaruh komplemen terhadap tenaga kerja domestik dengan ditunjukkan nilai koefisien positif dan signifikan. Variabel upah merupakan variabel paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan tenaga kerja domestik. Sedangkan secara statistik variabel FDI memiliki pengaruh substitusi terhadap tenaga kerja domestik dengan ditunjukkan nilai koefisien negatif namun tidak signifikan.

---

Bebas Visa Kunjungan policy in Indonesia aims to provide an increase in the tourism sector with the influx of foreign tourists. The increase in the number of foreign tourists has an impact on the presence of foreign direct investment (FDI) and an increase in the number of foreign workers, the impact of which can provide opportunities and threats to the number of domestic workers. This study aims to analyze the influence of the policy of Visa Free Visit (BVK), Foreign Workers, Foreign Direct Investment (FDI) and Wages, on Domestic Workers. The theory used is the labor market, the theory of economic growth solow models and factors of production. The research method used in this study is quantitative research using panel data and analysis tools using eviews 9. Data sourced from Badan Pusat Statistik, Badan Kordinasi Penanaman Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi and Kementerian Ketenagakerjaan. The time series data are used from 2011-2018, while the cross section data uses the type of work per sector, namely: 1) Agriculture, Forestry, Plantation and Fisheries 2) Mining and Quarrying 3) Industry 4) Construction 5) Trading 6) Transportation and Warehousing 7) Information and Communication 8) Health Services. The results of this study are statistically, BVK policy, Foreign Workers and Wages have a complementary influence on domestic workers by showing positive and significant coefficient values. The wage variable is the biggest effect on increasing the domestic workforce. While statistically the FDI variable has a substitution effect on the domestic workforce with a indicated negative coefficient but not significant.

"

"Adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap peningkatan penggunaan pada beberapa layanan digital, salah satunya adalah aplikasi SVoD. Salah satu pricing model yang mulai banyak digunakan oleh industri SVoD adalah freemium model, di mana pengguna dapat menonton dengan dua pilihan akun, yaitu melalui akun gratis atau akun premium. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor push, pull, dan mooring yang memengaruhi switching intention dari free-to-fee user pada aplikasi Subscription Video on Demand di Indonesia. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Push-Pull-Mooring (PPM) sebagai teori yang banyak digunakan pada penelitian terkait switching intention. Penelitian ini memiliki 475 responden valid yang pernah berlangganan akun premium setidaknya sekali pada aplikasi SVoD. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Covarianced-based Structural Equation Model dan menggunakan bantuan program AMOS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intrusiveness of advertising dan limited content tidak berpengaruh terhadap switching intention. Sementara itu, premium attractiveness of utilitarian benefits, premium attractiveness of hedonic benefits, price value, switching cost, peer influence, dan habit berpengaruh terhadap switching intention. Pada faktor moderasi, hanya hubungan premium attractiveness of utilitarian benefits dan price value dengan switching intention yang dimoderasi oleh variabel habit. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan penyedia layanan SVoD untuk mengevaluasi layanan mereka sehingga semakin banyak pengguna yang beralih dari akun gratis ke akun premium

---

The COVID-19 pandemic was increasing some of digital services usage, one of them is the SVoD application. One of the pricing models that the SVoD industry has started to use is the freemium model, where users can watch with two choices of accounts, a free account or a premium account. This study aims to identify the push, pull, and mooring factors that influence the switching intention from free-to-fee users in the Subscription Video on Demand application in Indonesia. The theory used in this study is the theory of Push-Pull-Mooring (PPM) as a theory that is widely used in research related to switching intention. This study has 475 valid respondents who have subscribed to a premium account at least once on the SVoD application. The data were analyzed using the Covarianced-based Structural Equation Model method and using the AMOS 26 program. This study indicates that the intrusiveness of advertising and limited content has no effect on user’s switching intention. Meanwhile, premium attractiveness of utilitarian benefits, premium attractiveness of hedonic benefits, price value, switching costs, peer influence, and habit have an effect on user’s switching intention. On the moderating factor, only the premium attractiveness of utilitarian benefits and price value with switching intention is moderated by the habit variable. Based on this result, this research is expected to contribute to SVoD service provider companies to evaluate their services so they can gain more users to switch from free accounts to premium accounts."

"Indonesia telah mengadopsi Aksi BEPS Nomor 13 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 yang berlaku sejak 30 Desember 2016. Kewajiban pembuatan TP Doc sesuai PMK-213/2016 untuk Wajib Pajak yang hanya memiliki transaksi afiliasi domestik di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kelaziman internasional. Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi domestik dengan tidak adanya perbedaan tarif, tetap diwajibkan untuk membuat TP Doc sesuai PMK-213/2016. Pemberlakuan threshold kewajiban pembuatan TP Doc dalam PMK-213 dengan batasan nominal tertentu, tidak memilah dengan jelas terhadap Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi domestik yang sesungguhnya tidak memiliki risiko dan/atau memiliki risiko. Selain itu, pelaksanaan kewajiban TP Doc di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan Kelebihan pembuatan TP Doc dapat membantu Wajib Pajak sebagai bahan argumentasi dalam rangka pembuktian dan untuk mempertahankan kewajaran dan/atau kelaziman usaha (Arm’s Length Principle). Sedangkan, pelaksanaan pembuatan TP Doc memiliki beberapa kekurangan. Pertama, pembuatan TP Doc akan menambah cost compliance Wajib Pajak. Kedua, mekanisme corresponding adjustment yang belum sepenuhnya diterapkan dalam pemeriksaan pajak, dapat menimbulkan double tax secara ekonomi, sehingga merugikan Wajib Pajak yang hanya memiliki transaksi domestik.

---

Indonesia has adopted BEPS Action Number 13 into Regulation of the Minister of Finance Number 213/PMK.03/2016 which has been in effect since December 30, 2016. The obligation to make a TP Doc according to PMK-213/2016 for taxpayers who only has domestik related party transactions in Indonesia has not fully complied with international norms. Taxpayers who carry out domestik affiliated transactions with no difference in tariffs are still required to make a TP Doc in accordance with PMK-213/2016. The application of the mandatory threshold for making TP Doc in PMK-213 with a certain nominal limit does not clearly distinguish Taxpayers who carry out domestik affiliated transactions which actually have no risk and/or have risk. Other than that, application of the TP Doc obligation in Indonesia has advantages and disadvantages, especially for taxpayers who only have domestik related party transactions. The advantages of making a TP Doc can help taxpayers as argumentation material in the context of proof and to maintain Arm's Length Principle. Meanwhile, the implementation of making TP Doc has several shortcomings. First, the creation of a TP Doc will increase taxpayer compliance costs. Second, the corresponding adjustmentt mechanism, which has not been fully implemented in tax audits, can lead to double taxation economically, thus harming taxpayers who only have domestik transactions."

"Poverty is still a serious challenge for all countries in the world, including Indonesia. The Central Statistics Agency (BPS) noted that 25.9 million people were still living in poverty as of March 2023. The challenge of inefficient and poorly targeted budget distribution in some programs hampers poverty alleviation efforts. In line with that, the objective of this study is to categorize provinces based on poverty indicators to provide an understanding of the characteristics and patterns of poverty in various Indonesian provinces. This research uses the Link-based Cluster Ensemble method, which combines various solutions from different clustering methods, namely K-medoids and Agglomerative Hierarchical Clustering to obtain more optimal results. The final result of ensemble clustering is obtained through a similarity matrix by applying the Connected-Triple-based Similarity (CTS) algorithm, which utilizes pairwise similarity relationships between all data points. The data for this study comes from BPS regarding Poverty Data in Indonesia in 2023, with the selection of variables that can reveal the characteristics of poverty in Indonesia, such as aspects of education, employment, expenditure, and household facilities. The results showed that the Link-based Cluster Ensemble method, which was formed through a three-member ensemble from the results of K-Medoids and Agglomerative Hierarchical Clustering, successfully outperformed the single clustering method based on cluster evaluation values using Silhouette, Davies-Bouldin, and Dunn Index. The results grouped the provinces into four clusters: Cluster 1 reveals poverty conditions with low education participation and sanitation facilities, Cluster 2 with low education and high expenditure, Cluster 3 with high unemployment, and Cluster 4 with low clean water facilities.

---

Kemiskinan masih menjadi tantangan serius bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik(BPS) mencatat sebanyak 25,9 juta masyarakat masih hidup dalam kemiskinan per Maret 2023. Tantangan dalam penyaluran anggaran yang tidak efisien dan tepat sasaran pada beberapa program menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan hal itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengelompokkan provinsi berdasarkan indikator kemiskinan untuk memberikan pemahaman tentang karakteristik dan pola kemiskinan di berbagai provinsi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Link-based Cluster Ensemble, yang menggabungkan berbagai solusi dari metode pengelompokan berbeda, yaitu K-medoids dan Agglomerative Hierarchical Clustering untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Hasil akhir pengelompokan ensemble diperoleh melalui similarity matrix dengan menerapkan algoritma Connected-Triple-based Similarity (CTS), yang memanfaatkan hubungan kesamaan berpasangan antara seluruh titik data. Data penelitian ini berasal dari BPS mengenai Data Kemiskinan di Indonesia tahun 2023, dengan pemilihan variabel yang dapat mengungkapkan karakteristik kemiskinan di Indonesia, seperti aspek pendidikan, ketenagakerjaan, pengeluaran konsumsi, dan fasilitas rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Link-based Cluster Ensemble, yang dibentuk melalui tiga anggota ensemble dari hasil pengelompokan K-Medoids dan Agglomerative Hierarchical Clustering, berhasil mengungguli metode pengelompokan tunggal berdasarkan nilai evaluasi cluster menggunakan Silhouette, Davies-Bouldin, dan Dunn Index. Hasil penelitian mengelompokkan provinsi ke dalam empat cluster: Cluster 1 mengungkapkan kondisi kemiskinan dengan aspek partisipasi pendidikan dan fasilitas sanitasi yang rendah, Cluster 2 dengan kondisi aspek pendidikan yang rendah dan pengeluaran konsumsi yang tinggi, Cluster 3 dengan kondisi pengangguran yang tinggi, dan Cluster 4 dengan kondisi fasilitas air bersih yang rendah."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena Covid-19 yang menunjukkan indikasi adanya ancaman terorisme yang nyata. Dalam studi kajian terorisme dan kajian keamanan secara lebih luas kondisi pandemi belum dibahas dalam kerangka yang cukup luas, salah satunya sebab Covid-19 memang merupakan fenomena baru yang mengejutkan peradaban umat manusia abad 21. Pembahasan yang kini tersedia masih berkutat pada potensi ancaman penggunaan senjata biologis sebagai ancaman keamanan oleh aktor negara maupun non negara. Jarak pandemi global dengan dampak dahsyat terakhir yaitu Flu Spanyol terjadi tahun 1918 dan baru kembali muncul pada akhir tahun 2019 dalam bentuk Covid-19. Jangka waktu tersebut membuat kajian terhadap potensi ancaman terorisme yang lebih luas dari suatu pandemi, relasinya dengan internet dan informasi, serta dampaknya bagi masyarakat tidak cukup berkembang. Pada saat yang bersamaan pandemi Covid-19 di dunia mendapatkan sorotan khusus dari kelompok teror lintas latar belakang, sedangkan di Indonesia terdapat indikasi peningkatan aktivitas kelompok teror baik di dunia maya maupun dunia nyata. Dari indikasi tersebut media justru memberitakan fenomena yang berkebalikan, oleh sebab itu tesis ini akan menganalisis narasi yang beredar di jaringan media sosial kelompok teror pada masa pandemi dan kemudian merumuskan pendekatan untuk menghadapinya. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini ialah pendekatan etnografi digital. Adapun teori dasar yang digunakan dalam memahami nature ancaman teror dan kelompok teror pada penelitian ini ialah teori pilihan rasional. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat data narasi seruan kelompok teror untuk menjalankan aksi terorisme atau seruan delegitimasi pemerintah yang berujung pada peningkatan radikalisasi dan ancaman terorisme yang nyata di lapangan terhadap target-target khusus seperti kelompok etnis minoritas keturunan Tionghoa.

---

This thesis was conducted based on the Covid-19 phenomena that shown clear terrorism threat indications. In the field of terrorism studies and security studies in general, a pandemic has not been covered in a more comprehensive perspective, one of the reasons is that in particular, Covid-19 is a completely new phenomenon that shocked humankind’s 21st century civilization. Currently, available sources in both fields are still surrounded by the use of biological weapons by state or non-state actors. The distance from the latest infamous Spanish Flu in 1918 and re-emerges in the form of the Covid-19 at the end of 2019 caused a lack of study on contemporary terrorism threat during a pandemic, its relation to the internet and the age of information, and its impact on the society. Amid the Covid-19 pandemic, terrorist groups from various backgrounds have shown great interest in the pandemic itself, in the case of Indonesia in particular there are increasing activities of terrorist groups both in social media and in the real world. But, on the contrary, in the first phase of the pandemic in Indonesia, some media takes the threats slightly. This thesis analyzes the terrorist group’s narratives in social media during the pandemic and its relation to the real-world event to formulates the prevention measure that could be taken. This thesis uses digital ethnography as the approach, and to understand the nature of terrorism threats, this thesis uses the rational choice theory. This research found that there are narratives to launch attacks, delegitimating the government that will increase radicalization potential and terrorist threat in the real world to various targets including the minority Chinese-Indonesian from Indonesia-based terrorist group particularly ISIS affiliates."

"Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, sebagai negara berkembang saat ini mengalami peningkatan dalam hal jumlah pengguna internet, jumlah perangkat seluler yang digunakan, dan langganan broadband, tetapi dengan adanya pembangunan wilayah yang tidak merata, ketidaksetaraan geografis, masih terdapat kesenjangan digital yang mencolok di dalam dan antar kabupaten. Tujuan dari studi ini adalah membangun kerangka konseptual kesenjangan digital untuk 514 kabupaten di Indonesia dengan mengeksplorasi pengaruh dari kesenjangan spasial. Metode yang digunakan adalah Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) dengan fungsi kernel adaptive Gaussian untuk analisis di setiap daerah dan Two-stage Least Square (TSLS) untuk menjelaskan hubungan kausal satu arah antara kesenjangan digital dan kesenjangan spasial. Hasil analisis menggunakan GWPR dan TSLS menunjukkan bahwa kesenjangan spasial berhubungan dengan kesenjangan digital. Namun, pengaruh dari kesenjangan spasial tersebut berbeda-beda di setiap kabupaten di Indonesia.

---

At the present, the development of Information and Communication Technologies (ICTs) has become a vital part of human life. In Indonesia, as a developing country that is currently growing in terms of the number of internet users, mobile devices in use, and broadband subscriptions, but that has experienced unequal regional development, geographic inequalities and it has notable digital divide within and between districts. The aim of this study is to build a conceptual framework of digital divides for 514 districts in Indonesia by exploring the effects of spatial inequalities. The method used was Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) with Gaussian adaptive kernel function for cluster analysis and Two-stage Least Square (TSLS) to explain the one-way causal relationship between digital divide and spatial inequalities. The result of analysis using both GWPR and TSLS indicates that spatial inequalities are associated with the digital divides. Nevertheless, the effect of spatial inequalities varies by districts in Indonesia.

"